DETIKWARGA - Partai
Golkar mempunyai sejumlah catatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan-Sandiaga dalam menata PKL di Tanah Abang. Salah satunya yakni
mengikuti cara pemimpin sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ketua DPD Golkar DKI Fayakhun Andriadi, berharap Anies-Sandi
tidak perlu alergi meniru pendekatan serta kebijakan yang dilakukan Ahok.
Terlebih jika cara tersebut memang efektif untuk dilakukan.
"Kalau penataan Tanah Abang belum beres di masa
kepemimpinan Anies-Sandi, maka poinnya tetap untuk mereka meniru cara atau
pendekatan yang dipakai sudah dipraktekkan oleh pendahulunya," kata Fayakhun
kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/12/2017).
Agar tak menjadi polemik berkepanjangan, orang nomor satu di
ibu kota itu diminta meletakkan kepentingan orang banyak di antara kepentingan
pedagang semata.
Ia mengatakan, salah satu yang mesti dipertimbangkan adalah
Jalan Jatibaru Raya yang kini digunakan oleh PKL untuk berdagang.
"Sebaiknya Pemda bersikap tegas bahwa jalan umum tidak
boleh dipakai untuk jualan. Fungsikanlah fasilitas publik tersebut sesuai
peruntukannya," ujarnya.
Dia melanjutkan, kepentingan pedagang yang telah berjualan
di kios-kios atau ruko-ruko resmi yang disiapkan Pemda mesti didengar oleh
Pemda. Jangan sampai, suara mereka diabaikan lantaran membela pedagang kaki
lima.
"Masih banyak area legal yang bisa dicari PKL untuk berjualan
mencari rezeki, sementara penyewa kios berdagang di kios yang telah disediakan.
Kios resmi Tanah Abang termasuk termahal di Indonesia. Pemda harus melindungi
dan memberikan kepastian investasi kepada pedagang di kios resmi," tutur
Fayakhun.
Pertimbangan-pertimbangan ini diungkapkan Fayakhun, lantaran
Anies-Sandi seakan memakan buah simalakama dalam membenahi Tanah Abang. Pilihan
yang diambil meninggalkan permasalahan serta ketidakpuasan sejumlah pihak.
Seperti pengusaha kargo yang menggunakan jalan yang
digunakan untuk kepentingan PKL menutup jalur bongkar muat mereka selama ini.
Fayakhun berujar, kebijakan pemda yang mendirikan tenda
berjualan untuk PKL mengakibatkan bisnis bongkar muat mereka mati mendadak atau
terganggu secara signifikan yang mengakibatkan mereka mengalami kerugian
puluhan juta rupiah setiap hari.
Pihak kedua yang merasa dirugikan yaitu pedagang yang
menempati Blok G. Mereka merupakan pedagang legal yang sampai kini bayar pajak,
menempati tempat yang tida mengganggu kebutuhan siapapun.
Saat ini mereka
menjadi pihak yang dirugikan akibat Pemda DKI membela kepentingan PKL yang nota
bene tempati area jalan publik untuk berjualan.
"Kami tegaskan bahwa Partai Golkar Jakarta akan selalu
menjadi mitra Pemda dalam memajukan DKI Jakarta untuk kesejahteraan warga dan
kemajuan ibu kota," tutupnya. (kricom)
0 Comments