DETIKWARGA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) DKI Jakarta era kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinilai
banyak yang janggal. Hal ini diungkapkan Koordinator Investigasi Centre Budget Analysis
Jajang Nurjaman.
Menurutnya, RAPBD 2018 milik Pemprov DKI Jakarta yang
angkanya menyentuh Rp 77,1 triliyun dinilai terlalu tinggi.
"Banyak pos-pos anggaran yang terkesan tidak perlu,
seperti kolam ikan, biaya perbaikan AC dan hibah ormas. Banyak pos pos anggaran
yang sebelumnya enggak ada jadi ada dengan angka yang tinggi," ujar Jajang
saat dihubungi KRICOM, Selasa (28/11/2017).
Jajang menambahkan, sektor penggunaan APBD seperti itu
sangat rawan disalahgunakan. Apalagi, masyarakat sama sekali tak mendapatkan
manfaatnya.
"Kalau demi efektivitas anggaran ya tak perlu. Bahkan
kami harap dari segi pemanfaatan anggaran lebih perlu lagi. Termasuk soal
peruntukannya atau tidak. Bahkan dari anggaran yang meningkat itu tak ada
hubungannya dengan kebijakan publik, bahkan menurut kita tak penting seperti
air mancur, tim gubernur dan sebagaianya," ungkapnya.
Lebih lanjut Jajang menuturkan, pihaknya akan memberikan
sikap secara resmi jika nanti DPRD DKI Jakarta mengetok anggaran. Dia berharap
agar, jajaran leglistatif untuk hati-hati karena celah terjadinya pelanggaran
hukum sangat besar.
Sebelumnya, banyak alokasi anggaran yang dinilai masyarakat
tidak masuk akal. Di antaranya, alokasi anggaran pembasmian hama di rumah dinas
Anies-Sandi dan Balai Kota sebesar Rp 266 juta, anggaran pengharum ruangan DPRD
DKI sebesar Rp 350 juta, dan anggaran rehabilitasi kolam DPRD sebesar Rp 620
juta. (kricom)
0 Comments