Wow, Ada KUA Abal – Abal Di Desa Cilandak Lor


PANTURAPOS - Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, untuk itu dalam prosesnya juga harus melalui tahapan - tahapan yang sesuai yang berlaku baik secara agama maupun negara. Tapi, Oknum Modin (Wakil Lebe) di Desa Cilandak lor, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, selama bertahun - tahun melakukan kegiatan uang merusak citra Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak Pemdes. Pasalnya, Oknum Modin yang biasa dipanggil lebe IS, warga Blok Wideng, Desa Cilandak Lor, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu itu sering menikahkan pasangan suami istri dikediamannya. 

Dari penelusuran PANTURA POS, senin (26/3), Lebe IS, menikahkan pasangan pengantin di duga dengan cara ilegal. Bahkan, menurut keterangan dari yang bersangkutan (Lebe IS), dari setiap menikahkan, dirinya memasang tarif antara Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu. 

Disamping itu, pekerjaaannya yang sering menikahkan pasangan pengantin itu tanpa sepengetahuan Pemdes dan petugas dari Kantor KUA Anjatan. 

" Saya sering diminta tolong oleh masyarakat untuk menikahkan pasangan calon pengantin, apakah itu anaknya, keponakannya atau saudaranya. Memang dari setiap pernikahan, saya mematok tarif dari Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu, ini semata - mata niat saya untuk menolong masyarakat " ungkap dia. 

Ketika PANTURA POS menanyakan tentang keabsahan buku nikah yang dikeluarkan olehnya. Lebe IS mengakui bahwa buku nikah yang dia serahkan kepada pasangan pengantin tersebut adalah Aspal (Asli tapi Palsu, red). 

" Buku nikah yang berasal dari saya memang statusnya Aspal (Asli tapi palsu). Namun, saya juga sudah sering menyarankan kepada pasangan yang hendak menikah supaya melalui prosedur yang berlaku. Bahkan saya juga tak tinggal diam untuk membantu klien saya, yang berstatus Duda atau janda, agar nanti bisa mendapatkan Akte Cerai (AC) dari pengadilan agama (PA) " ucap dia. 

Namun, apapun alasannya, kegiatan yang acap kali dilakukan Lebe IS tersebut, jelas - jelas telah melanggar administrasi negara. Sesuai Undang undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang salah satu poinnya berbunyi setiap kegiatan perkawinan /pernikahan wajib tercatat dalam buku administrasi negara, sebagai dokumen yang sah. (Mansur Kurdi) 

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

Recent Post