DETIKWARGA -
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghentikan penayangan siaran
rapat-rapat internalnya ke kanal YouTube. Alasannya karena mereka takut dihujat
sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Pengamat politik Arbi Sanit kecewa dengan keputusan Anies
Baswedan dan Sandiaga Uno. Dia menilai dua pemimpin baru merupakan sosok yang
penakut saat dikritik masyarakat.
"Lebih baik mundur kalau tak mau ditekan atau dikritik.
Tekanan ini kan cuma penampilan dari kegagalan dia memimpin. Bukan karena demo
atau apa, tapi kemampuannya," kata Arbi saat dihubungi Kricom di Jakarta,
Rabu (13/12/2017).
Penghentian penayangan video tersebut membuktikan
Pemerintahan DKI saat ini jauh mundur ke belakang. Sebab kebiasaan seperti itu
sudah dilakukan sejaka zaman Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga
Djarot Saiful Hidayat.
Meski banyak dikritik, namun penayangan video itu berdampak
positif lantaran bisa membuktikan transparansi pemerintahan daerah.
"Itu kemunduran pemerintah. Mundurnya sampai zaman
primitif. Pemuatan rapat di yotube itu malah transparan. Dulu pergunjingan
lebih keras. Ini menimbulkan masalah buat dia sendiri," ujar Dosen Fisipol
Universitas Indonesia ini.
Dia menyarankan agar warga Jakarta tak ragu untuk memboikot
kegiatan Pemprov DKI. Hal ini sebagai bentuk protes warga akan terjadinya tak
transparansi pemberian informasi.
"Dia mengukur Jakarta seperti dirinya. Ini pemimpin
penindas. Kalau mau pemerintah modern harus diteruskan," ungkapnya.
"Apalagi masih ada proyek proyek mangkrak. Anggaran
malah membengkak dan bikin masalah. Dia pidato aja udah masalah di awal,"
tutup Arbi.
Sekadar informasi, Sandiaga Uno pernah mengatakan, selama
ini unggahan resmi dari akun Pemprov DKI Jakarta kerap disalahgunakan. Ada
pihak-pihak tertentu yang memotong dan mengedit video untuk dijadikan bahan
candaan atau ejekan.
Pasca kejadian itu, Pemprov DKI ingin meniru cara Belanda
dalam mengumbar urusan pemerintahan. Nantinya masyarakat harus mengirim surat
permohonan jika ingin mengakses video rapat-rapat pimpinan pemerintah. (km)
0 Comments