DETIKWARGA -
Selain menimbulkan kritikan karena sudah berjualan di atas bahu jalan, program
penataan pedagang di Pasar Tanah Abang juga dinilai menimbulkan kekisruhan
baru. Pasalnya, dengan banyaknya pedagang yang berjualan, bisa meningkatkan
angka pungutan liar di kawasan itu.
Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, preman-preman yang
'tertidur' di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa 'bangkit' lagi dimasa
Anies Baswedan.
"Karena preman Tanah Abang ini main wilayah. Pas di
Tanah Abang sistem kegiatan manusia dikacaukan, tak seperti yang sudah diatur.
Para preman ini kan biang kekacauan di situ dan mereka berkuasa," kata
Arbi kepada Kricom di Jakarta, Senin (25/11/2017).
Arbi mengatakan, dalam menata Tanah Abang, Anies menggunakan
'kacamata kuda', artinya kepentingan politik digunakan untuk mendapatkan
dukungan dari pengikutnya, seperti preman dan golongan agama.
"Kacamata kudanya di situ, dia tak melihat aspek
pembangunan, jalan mesti ditambah. Yang penting dukungan bertambah. Ini
gubernur yang mengorbankan kepentingan rakyat," ungkapnya.
Pengamat dari Universitas Indonesia ini melanjutkan, saat
ini justru manusia bukan diatur berdasarkan peraturan ruang, tapi ruang berdasarkan
keinginan manusia dan keadaan manusia.
"Tak bisa begitu, itu malah konsep desa (yang
diterapkan di Jakarta)," tutupnya.
Gubernur Anies Baswedan mengumumkan rencana penataan kawasan
Tanah Abang pada Kamis lalu. Dalam paparannya, ia menuturkan pemerintah menutup
Jalan Jatibaru Raya pada pukul 08.00-18.00. Selanjutnya, satu jalur jalan itu
akan digunakan sekitar 400 PKL, sedangkan jalur satunya digunakan untuk bus
Transjakarta.
Anies berujar, trotoar di sepanjang jalan itu seluruhnya
diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jadi nantinya, pejalan kaki tidak lagi
terganggu oleh keberadaan PKL yang biasanya membuka lapak di trotoar. (kricom)
0 Comments