DETIKWARGA -
Pemerintahan rezim Joko Widodo dinilai jadi aktor utama di balik diblokirnya
sejumlah akun media sosial milik Front Pembela Islam (FPI). Hal ini tak lepas
dari adanya sejumlah kritik dan tekanan yang selama ini dilakukan ormas Habib
Rizieq Shihab itu terhadap pemerintah.
Tokoh FPI Habib Novel Barmukmin juga menuding pemerintah
saat ini justru memelihara akun-akun media sosial yang kerap menyebarkan hoax
atau berita buruk. Ia pun tak menampik jika akun-akun tertentu sudah dipakai
rezim penguasa untuk memberantas ormas garis keras.
"Iya. Kami melihat akun ini sudah direkrut oleh
pemerintah. Atas nama pemerintah, ini yang berbahaya," kata Novel kepada
Kricom di Jakarta, Jumat (22/12/2017).
"Jadi kami minta kepada Kemenkominfo untuk bertindak
adil. Padahal kami selama ini membantu pemerintah," ungkap dia.
Beberapa kegiatan yang membantu pemerintah antara lain
pengiriman relawan bencana alam, krisi Rohingnya dan relawan ke Palestina.
"Ke Palestina itu berlangsung tiap tahun. Bukan hanya
karena konflik saja. Bahkan di sana ada rumah sakit yang benar-benar nama FPI
diabadikan. Kami intens membantu mereka," kata dia.
"Nah dengan ditutupnya akun ini, masyarakat jadi
kehilangan informasi yang peduli terhadap saudaranya didalam dan luar negeri.
Padahal, Alhamdulillah selama ini kami yang dipercaya," tutupnya.
Seperti diketahui, salah satu akun media sosial milik Front
Pembela Islam (FPI) tak bisa diakses. Tak hanya itu, situs resmi FPI juga tak
bisa dikunjungi.
Dari pantauan Kricom, akun Instagram milik FPI, yaitu
@dpp_fpi sudah tak lagi terdaftar. Ketika menunjungi instagram.com/dpp_fpi,
muncul tulisan "Sorry, this page isn't available. The link you followed
may be broken, or the page may have been removed."
Hal yang sama juga terjadi ketika Kricom mencoba untuk
mengunjungi situs FPI di alamat fpi.or.id. Laman tersebut juga menghilang dan
digantikan dengan pernyataan, "This site can't be reached. (kricom)
0 Comments