Wew...!!! Yusril Bentuk Tim Rekonsiliasi, Polisi: Kasus Habib Rizieq Jalan Terus

PANTURAPOS.COM – Keinginan Yusril Ihza Mahendra untuk membentuk tim rekonsiliasi dengan pemerintah sepertinya tak akan berjalan mulus.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyebut, pihaknya akan mengebut penanganan kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab.

“Berkasnya tetap kami selesaikan. Semua ada aturannya, kita ikuti saja,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (22/6/2017).

Argo melanjutkan, timnya belum terpikir untuk bekerja sama dengan Yusril terkait penanganan kasus ini.

“Kami tetap maju. Tadi sudah saya sampaikan kalau penyidikan tetap dilanjutkan,” tutup Argo seraya meminta masyarakat bersabar soal penjemputan paksa tersangka kasus pornografi itu.

Seperti diketahui, Yusril mengaku siap membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan Pemerintah.

Permintaan tersebut berawal dari usulan Habib Rizieq Shihab yang meminta adanya ‘perdamaian’ antara dua pihak yang berseberangan itu.


‎Yusril yakin, para tokoh semuanya beriktikad baik untuk memajukan bangsa dan negara. Banyaknya perbedaan pendapat dengan pemerintah, menurut Yusril wajar dalam kehidupan demokrasi. (KS)
loading...

Waduh...!!! Rizieq Surati Jokowi Minta Kasusnya Dihentikan, Ini Komentar Polri

PANTURAPOS.COM - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab melalui pengacaranya, menyurati Presiden Joko Widodo.

Ia meminta agar Presiden memerintahkan Polri untuk menghentikan penyidikan kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizieq dan Firza Husein.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, penghentian perkara merupakan wewenang penuh penyidik yang menangani kasusnya.

"Yang menilai bisa di-SP3 atau tidak kan penyidik. Ada kriterianya," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Setyo mengatakan, penghentian perkara tidak serta merta bisa dilakukan meski ada tekanan pihak tertentu.

Penyidik nantinya akan melihat apakah unsur-unsur perkara dalam kasus Rizieq terpenuhi atau tidak.

"Apakah tidak memenuhi unsur atau kadaluarsa. Nanti kita lihat apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk SP3 atau tidak," kata Setyo.

Alih-alih melakukan berbagai upaya perlawanan, Rizieq diminta kooperatif dengan proses hukum.

Setyo meminta agar Rizieq kembali ke Indonesia dan menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka.

"Kalau memang tidak salah pasti tidak akan dihukum," kata Setyo.

Sebelumnya, pengacara Rizieq, Kapitra Ampera mengaku telah mengirimkan surat ke Jokowi pada Senin (19/6/2017) malam.

"Dimohonkan kepada Bapak Presiden RI untuk memerintahkan penyidik/Polri agar menerbitkan SP 3 kepada Habib Rizieq Shihab karena melanggar peraturan perundang-undangan khususnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016," ujar Kapitra Ampera mengutip isi surat yang dikirimkan kepada Jokowi.

Kapitra menilai, penyidikan terhadap kasus ini menyalahi aturan karena didapatkan dengan cara ilegal.

Menurut dia, rekaman dan kutipan chat yang ada tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena melanggar hak asasi manusia dan hak privasi.

"Penyidikan kasus Habib Rizieq Shihab yang barang buktinya didapat penyidik melalui intersepsi atau penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang/ilegal, dilakukan oleh situs website www.4n5hot.com dan situs baladacintarizieq.com bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata Kapitra.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan Rizieq dan Firza sebagai tersangka. Firza disangka melanggar Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sementara itu, Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Keduanya terancam hukuman di atas lima tahun penjara. (KOM)



loading...

Kemlu RI Telisik Kisah 2 Perempuan WNI yang Ditipu ISIS

PANTURAPOS.COM - Pada 15 Juni 2017, beberapa media memberitakan tentang kisah sejumlah perempuan Warga Negara Indonesia yang sempat bergabung bersama ISIS, namun kini memutuskan untuk meninggalkan kelompok teroris tersebut.

Dua nama perempuan itu berhasil terungkap --seperti yang diwartakan oleh BBC dan turut disadur oleh Aawsat dan Strait Times--, yakni Leefa (38 tahun) dan Nur (19 tahun).

Menurut pewartaan tersebut, Leefa, Nur, beserta sekitar 15  WNI lain memutuskan untuk bergabung dengan ISIS di Raqqa atas sejumlah janji manis yang diiming-imingi oleh kelompok bernama lain Daesh tersebut.

Namun, setelah iming-iming tersebut ternyata hanya isapan jempol belaka, Leefa, Nur, dan perempuan WNI lain merasa telah menjadi korban penipuan dan menginginkan untuk kembali ke Tanah Air.

Dalam konferensi pers, awak media mencoba untuk mengkonfirmasi kisah tersebut kepada Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (20/6/2017).

Pihak Kemlu mengakui bahwa kabar tersebut justru mencuat ke permukaan lewat pemberitaan media asing. Dan saat ini, Kemlu mencoba menelisik kabar tersebut.

"Kami mengetahui informasi itu pertama kali dari media. Seperti yang diberitakan oleh BBC pertama kali. Yang kami lakukan adalah berusaha untuk mengonfirmasi kepada kedutaan besar terkait. Kami juga menelusuri nama yang disebut dalam berita itu dan mencocokkannya dengan basis data milik Kemlu RI," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.


"Sejauh ini kami masih melakukan penelusuran dan sekaligus mengidentifikasi para WNI yang disebut dalam berita tersebut. Kita juga koordinasi antar lembaga dan pihak terkait di Suriah," tambah Iqbal. (LIP)
loading...

Ke Mana Obama Akan Berlibur Selama di Indonesia?

PANTURAPOS.COM - Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama akan bernostalgia saat berkunjung ke Indonesia.

Selain itu, Obama disebut-sebut akan menikmati makanan kesukaannya dan mengunjungi obyek-obyek wisata selama berada di Indonesia.

"Kalau feeling saya, pasti ke tempat yang dia suka. Sudah pasti ke Jakarta, Menteng. Hampir pasti begitu (wisata sejarah). Makanan kesukaannya beliau itu nasi goreng, bakso," kata Arief seusai halalbihalal bersama Forum Wartawan Pariwisata di Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Ia menyebut Obama juga dikabarkan akan berkunjung ke Candi Borobudur. Namun, Arief belum mengetahui secara detail jadwal liburan Obama selama di Indonesia.

"Belum tahu (ke mana saja berlibur). Tapi beberapa waktu lalu Pak Dino Pati Djalal menawarkan untuk bergabung menyambut Pak Obama," katanya.
"Yang beliau (Obama) suka, kami ikutin (kemauannya)," tambah Arief.

(BACA: Kite Surfing, Olahraga Air yang Dipelajari Barack Obama Pasca Pensiun)

Adapun tempat yang bersejarah bagi Obama adalah SDN 1 Menteng, Jakarta Pusat. Obama sendiri pernah bersekolah di sana selama hampir dua tahun ketika ia tinggal di Jakarta.

Barack Obama dijadwalkan datang ke Indonesia atas undangan Presiden Joko Widodo untuk berlibur.

Sejumlah agenda bakal dilakukan Barack Obama seperti makan malam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat; menyampaikan pidato kunci dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-4 pada 1 Juli 2017 di Mall Kasablanka,  Jakarta.


Obama juga akan bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Jadwal tersebut masih terus dikonfirmasi lebih lanjut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. (KOM)
loading...

Kasihan...!!! Tohirin Nekat Mudik Jakarta-Indramayu Jalan Kaki Sendirian

PANTURAPOS.COM – Seorang pemuda asal Kabupaten Indramayu bernama Tohirin (23) nekat mudik dengan berjalan kaki.

Tohirin yang menyusuri jalanan dari Jakarta itu menjadi perhatian warga yang melihatnya, apakah karena memang sulitnya faktor ekonomi atau hanya mencari sensasi.

Perjalanan mudik jalan kaki ini menjadi viral di media sosial. Di beranda Facebook Ahya Nurdin yang dibagikan ke group FBS diceritakan, Tohirin sudah berjalan selama sehari semalam saat sampai daerah Ciasem Subang, Minggu (18/06).

“Kasian….banget….Tohirin (23) buruh bangunan ini mudik dengan berjalan kaki Dari Rawamangun Jakarta menuju ke Losarang Indramayu,” tulis Ahya.

“Ketemu di ciasem terpaksa saya ajak makan dan ngopi di warung depan Kantor Camat Ciasem. Sudah sehari semalam dalam perjalanan dari jakarta nyampe Ciasem.”


Dalam foto tersebut Tohirin tampak membawa tas ransel dan memasang tulisan Mudik Jalan Kaki Indramayu. Dia juga mengenakan topi dan baju sweater. (RC)
loading...

Warga Indramayu Ramai-ramai Serbu Penukaran Uang Baru

PANTURAPOS.COM - Jelang Idul Fitri, ratusan warga Kabupaten Indramayu ramai-ramai mendatangi mobil keliling Bank Indonesia di Alun-alun Indramayu untuk melakukan penukaran uang baru, Senin (19/6).

Kegiatan penukaran uang baru yang bersamaan dengan operasi pasar murah tersebut tidak hanya diminati oleh warga melainkan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tak ayal, antrean panjang pun tak terhindarkan. Bahkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, layanan tersebut dijaga oleh dua anggota polisi bersenjata lengkap.

Sementara dalam penukaran uang baru itu, ditetapkan aturan penukaran Rp 100 ribu untuk pecahan Rp 1.000,00, Rp 200 ribu untuk pecahan Rp 2.000,00, Rp 500 ribu untuk pecahan Rp 5.000, dan Rp 1 juta untuk pecahan Rp 10 ribu.

Seorang warga Kecamatan Juntinyuat, Warji, mengaku sengaja menukar pecahan uang baru untuk kebutuhan lebaran. Dia mengaku menukar uang haru pecahan Rp 2.000,00 dan Rp  5.000,00. “Buat bagi-bagi ke keponakan-keponakan,” ungkapnya.

Sedangkan tingginya antusias warga untuk menukar uang baru, membuat uang baru yang disediakan di mobil keliling itu habis sekitar pukul 12.00 WIB, terutama untuk pecahan Rp 5.000,00.

Kepala Perwakilan BI Cirebon, M Abdul Majid Ikram mengungkapkan, untuk melayani masyarakat yang membutuhkan penukaran uang baru, pihaknya menerjunkan mobil keliling. Mobil tersebut berkeliling ke wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan). “Kami sediakan pula penukaran uang baru di bank-bank umum,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Majid, mobil keliling untuk melayani penukaran uang baru juga akan hadir di rest area KM 166 Tol Cipali pada 20-22 Juni 2017.

Dikatakannya, secara keseluruhan, untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang baru dari masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 2017, Kantor Perwakilan BI Cirebon menyiapkan uang senilai Rp 3,152 triliun. Jumlah itu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.


“Naik 39 persen dari kebutuhan selama Ramadhan dan Idul Fitri 2016 yang mencapai Rp 2,163 triliun,” pungkasnya. (FC)
loading...

Waduh...!!! Pansus Angket Ancam Jemput Paksa Ketua KPK

PANTURAPOS.COM – Penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan Miryam S. Haryani di Pansus Angket bisa berbuntut panjang. Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Taufiqulhadi, menyebut Ketua KPK Agus Rahardjo bisa dipanggil karena urusan ini.

“(KPK) Tidak boleh menolak. Kenapa harus menolak? Bahkan nanti kita akan memanggil juga KPK. Kalau tidak hadir ya pimpinan KPK itu akan kami panggil paksa juga,” ujar Taufiqulhadi di Kompleks DPR RI, Senayan, Senin (19/6/2017).

Ikhwal pemanggilan Miryam sendiri dimaksudkan untuk menerangkan maksud dari isi surat ang dilayangkan Miryam kepada komisi III beberapa waktu lalu.

Menurut Taufiqulhadi, surat tersebut berisi tentang pengakuan Miryam yang tak ditekan anggota DPR saat diperiksa KPK.

“Miryam mengatakan tidak melakukan, tidak pernah dia ditekan oleh sejumlah anggota DPR komisi III. Jadi tidak pernah ditekan oleh sejumlah anggota DPR,” lanjut politikus Nasdem itu.

“Oleh sebab itu, benar tidaknya Miryam mengatakan itu, akan kita konfirmasi di pansus, kalau tidak dikonfirmasi, kita tidak bisa lanjut,” tandasnya.

Sebelumnya, Pansus Angket mengancam akan menjemput paksa Miryam menggunakan ‘tangan’ kepolisian jika tiga kali panggilannya tidak diindahkan KPK. Hal itu sesuai UU MD3.


“Salah satu pasal 204 mengatakan kalau tiga kali dipanggil tak hadir akan dipanggil paksa dengan meminta polisi mengambil paksa,” ujar Taufiqulhadi. (KS)
loading...

Nih Dengerin...!!! Daripada Ngadu ke Amien, Lebih Elegan Jika Habib Rizieq Hadapi Kasusnya di Pengadilan

PANTURAPOS.COM – Sejumlah tokoh seperti Amien Rais dan petinggi PKS diketahui mengadakan pertemuan dengan tersangka kasus pornografi, Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi pekan lalu.

Pertemuan tersebut diduga membahas tentang kasus hukum yang menimpa Imam Besar FPI yang disebut kental dengan aroma politik dan kriminalisasi.

Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan, ‎seharusnya Rizieq tak perlu mengeluhkan kasusnya ke beberapa tokoh yang dikenal kontra terhadap rezim Joko Widodo itu.

“‎Apa pun yang dilakukan yang bersangkutan, sebaiknya hadapi saja prosesnya. Silakan berargumentasi di pengadilan,” kata Iriawan di Lapangan Silang Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2017).

Menurut Iriawan, akan lebih elegan kalau Rizieq menghadapi kasus ini sendirian, tanpa mengadu atau meminta perlindungan dari pihak lain.

“‎Jangan lain-lain. Hadapi saja menurut saya, itu lebih baik. Dia kan warga negara yang baik,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Dia menambahkan, meski Rizieq diberi perlindungan oleh pemerintahan Arab Saudi, dia tetap harus menghadapi proses hukum.

Mau datang dikasih private jet, mau dikasih kapal pesiar, tetap hukum harus ditegakkan dan harus dihadapi. Itu saja. Itu paling elegan dan saya akan angkat topi kalau beliau datang,” ungkap Iriawan sambil memegang tongkat komandonya.

Dalam kasus chat mesum, polisi telah menetapkan Habib Rizieq dan Firza sebagai tersangka. Rizieq yang tak kunjung menampakkan hidungnya usai penetapan tersangka ini pun dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).


Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (KS)
loading...

Wow Mantap...!!! Polri Tolak Jemput Miryam, Eh...DPR Malah Mau Minta Bantuan TNI

PANTURAPOS.COM – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo heran dengan sikap Polri yang enggan memenuhi permintaan pansus hak angket perihal pemanggilan Miryam S Haryani.

“Kalau Polri tiba-tiba menolak, masa DPR harus minta bantuan Kopassus atau TNI? Sementara di UUnya jelas, itu tugas Polri,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/6/2017).

Ia beralasan, pemanggilan yang dilakukan pansus hak angket terhadap Miryam S Haryani sudah termaktub dalam UU MD3, termasuk di dalamnya pelibatan kepolisian dalam upaya tersebut.

“Dalam Pasal 204 ayat 1-5 UU MD3 No.17 tahun 2014 mengatur tegas dan jelas terkait pemanggilan paksa oleh Polri. Bahkan pada ayat 5 anggarannya pun diatur dan dibebankan ke DPR,” jelas politisi Golkar itu.

Oleh sebab itu, ia pun merasa terkejut dengan sikap Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menolak saat dilibatkan dalam pemanggilan paksa yang ingin dilakukan pansus.

“Jujur saya agak surprise mendengar statement Kapolri yang menilai bahwa UU MD3 khususnya tentang pelaksanaan panggil paksa itu tidak jelas hukum acaranya. Bahkan dikatakan tidak ada cantelannya di dalam KUHP,” terang Bambang.

Seperti diketahui, dalam pemanggilan pertama pansus hak angket, KPK memilih menolak pemanggilan yang dilakukan kepada eks anggota Komisi II itu.

Dengan penolakan tersebut, pansus akhirnya memutuskan akan kembali memanggil mantan anggota DPR yang tersangkut kasus kesaksian palsu itu.


Bahkan, jika sampai pada pemanggilan ketiga tak kunjung hadir, pansus akan meminta bantuan kepada polisi untuk memanggil paksa. (KS)
loading...

Diduga Berbau SARA, Polresta Cirebon Amankan Panitia Bedah Buku

PANTURAPOS.COM – Kepolisian Resor Cirebon Kota, Jawa Barat, mengamankan 20 orang panitia bedah buku yang diduga berbau SARA dan menyudutkan agama tertentu pada Minggu (18/6/2017).

Dari jumlah tersebut, satu orang merupakan mantan napi yang pernah meracuni polisi di Aceh. Satu orang lainnya merupakan teman dari teroris pelaku bom bunuh diri di Masjid Polresta Cirebon.

Kapolresta Cirebon AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, penangkapan tersebut bermula dari beredarnya pamflet di media sosial tentang acara bedah buku bertema “Membentengi Aqidah Ummat dari bahaya permutadan”.

Pamflet yang beredar tersebut dinilai bernada provokatif, hasutan dan menyudutkan agama tertentu.

“Pamflet yang beredar juga berbeda dengan pamflet awal yang disepakati sebelumnya. Yang beredar ini sudah menimbulkan keresahan di masyarakat maupun warganet,” kata Adi Vivid kepada wartawan, Selasa (20/6/2017).

Adi mengaku pihaknya sudah melakukan konfirmasi kepada pengurus masjid Al Jamaah di Komplek Pertamina Klayan Cirebon yang rencananya akan dijadikan tempat bedah buku.

Saat dikonfirmasi, kata Adi, pengurus masjid mengaku kaget melihat brosur yang beredar di media sosial.

“Ustaz Asep selaku pengurus masjid yang kami temui kaget karena brosur bernada provokatif yang tidak disetujui itu beredar. Dari situ beliau juga langsung menelepon panitia untuk membatalkan acara bedah buku, maka acara itu pun resmi dibatalkan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, penangkapan 20 panitia tersebut dikarenakan acara bedah buku tetap dilanjutkan. Tim Media Sosial Polresta Cirebon menemukan informasi rencana bedah buku tersebut pindah ke Masjid Abdurrahman di Desa Panjunan Kota Cirebon.

“Karena sudah menimbulkan keresahan dan waktu kami ke Masjid Abdurrahman ada juga ormas yang memang sudah meminta pengurus masjid membatalkan acara bedah buku itu,” imbuhnya.

Akibat penangkapan tersebut, 20 panitia bedah buku terancam Pasal 45 ayat 2 UU ITE Nomor 11 tahun 2009 tentang tindakan penghasutan dan penebar kebencian.


“Termasuk pembicaranya Ustaz Bernard Abdul Jabbar yang akan didalami apakah benar dulu seorang misionaris masuk Islam atau bagaimana. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar menjaga dan bersama-sama mendukung keberagaman,” pungkasnya. (KS)
loading...

Nah Loh...!!! Hary Tanoesoedibjo Laporkan Jagung Prasetyo ke Bareskrim Polri

PANTURAPOS.COM - Hary Tanoesoedibjo melalui kuasa hukumnya melaporkan Jaksa Agung M Prasetyo ke Bareskrim Polri karena Prasetyo menyebut Hary Tanoe sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik

"Ini ada penyalahgunaan wewenang dari Jaksa Agung," kata Adidharma Wicaksono, kuasa hukum Hary Tanoe di Kantor Bareskrim, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurutnya jaksa agung tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan penetapan tersangka suatu kasus.

"Ini di luar kewenangan Jaksa Agung menyampaikan hal itu," katanya.

Memperkuat laporannya, Adidharma memberikan sejumlah barang bukti kepada petugas Bareskrim. "Ada video, cetak berita daring, rekaman suara," katanya.

Jaksa Agung M. Prasetyo dilaporkan atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dimuat melalui media online dan media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telaj diubah dalam UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan jo Pasal 310 dan 311 KUHP.

Laporan Hary Tanoe tersebut teregister dengan nomor LP/643/VI/2017/Bareskrim tertanggal 19 Juni 2017.

Selain melapor ke Bareskrim, pihaknya hendak mengadu ke Komisi III DPR RI dan Komisi Kejaksaan.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan Hary Tanoesoedibyo sebagai tersangka sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ancaman SMS Hary Tanoesoedibyo kepada penyidik Kejagung dari Bareskrim Polri.

Ancaman itu diberikan kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui pesan singkat.

"Terlapornya, sekarang sudah tersangka (SPDP)," kata Jaksa Agung.

Ia menambahkan terkait Yulianto yang diperiksa oleh penyidik Polri, kewajiban undang-undang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. "Setiap kali diundang ya harus hadir itu," katanya.

"Pak Yulianto dipanggil ke sana memang kewajibannya untuk hadir, begitupun si tersangkanya," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerima SPDP kasus ancaman SMS Hary Tanoesoedibyo, bos PT MNC, kepada penyidik Kejagung dari Bareskrim Polri.

Sudah diterima SPDP nya, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaging, M Rum.

Hary Tanoe pun telah diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebagai terlapor atas ancaman melalui SMS kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Isi SMS itu, "Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng."

"Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan".

Pesan singkat itu disampaikan pada 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan SMS pada 7 Januari dan 9 Januari 2016 melalui aplikasi "chat WhatsApp", dari nomor yang sama.

Isi pesannya sama dan ditambahkan, "Kasihan rakyat yang miskin makin banyak, sementara negara lain berkembang dan semakin maju".

Kemudian Yulianto mengecek kebenaran nomor tersebut dan yakin pengirimnya adalah Hary Tanoesoedibjo.

Yulianto melaporkan Hary ke Bareskrim Polri atas dugaan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).


Laporan Polisi (LP) Yulianto terdaftar dengan Nomor LP/100/I/2016/Bareskrim. (NN)
loading...

Mantap...!!! Ketua MUI Tegaskan Indonesia Bukan Negara Darul Islam

PANTURAPOS.COM - Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Maaruf Amin menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara darul Islam, melainkan negara yang lahir atas kesepakatan seluruh elemen bangsa.

"Negara Indonesia adalah darul suluh atau wilayah damai, darul ahdi atau wilayah kesepakatan. Indonesia bukan darul Islam, bukan negara islam," ujar Maaruf Amin saat menyampaikan ceramah dalam acara buka puasa ribuan prajurit TNI dengan Presiden dan Wakil Presiden RI di Mabes TNI Cilangkap, Senin (19/6/2017).

Maaruf Amin mengingatkan, dulu para ulama dengan keikhlasan menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi "Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya".

Dengan penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta itu Indonesia menjadi negara yang utuh, bersatu dan kondusif dalam bingkai Pancasila.

Dia menekankan Indonesia negara kesepakatan antarseluruh agama, di mana muslim dengan non-muslim saling berjanji untuk hidup secara damai, untuk saling mencintai dan menyayangi, dan saling menolong.

"Dengan Pancasila kita bisa bersatu," ujar dia.

Saat ini, kata Maaruf Amin, sangat disayangkan adanya kelompok-kelompok radikal intoleran yang tidak memiliki komitmen kebangsaan dan kenegaraan.

Kelompok tersebut menurut dia, hanya menganggap alirannya saja yang benar.

Oleh karena itu, Maaruf Amin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bisa menjaga persatuan bangsa ini.


"Dengan bersatu saja masih sulit kita mewujudkan kesejahteraan, apalagi kalau kita tidak bersatu," ujar dia. (NN)
loading...

Walah...!!! Kata Novel, Sudah Cukuplah Polisi Buat Gaduh, Siapa Yang Bikin Gaduh Ya...

PANTURAPOS.COM - Tokoh Front Pembela Islam ( FPI) Habib Novel Chaidir Bamukmin menyebut, mantan Ketua MPR Amien Rais kini tengah berjuang agar tidak ada upaya kriminalisasi ulama di negara ini.

Menurutnya, Amien juga berjuang agar polisi mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) terhadap kasus-kasus yang menjerat pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dan tokoh ormas Islam lainnya.

"Kita melihat khusus Pak Amien Rais, beliau berjuang ke Komnas HAM untuk menghentikan dari pada kriminalisasi ulama. Inti dari permasalahannya itu, kemudian diminta untuk SP3," kata Habib Novel kepada Netralnews.com, Minggu (18/6/2017).

Ditambahkan Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ini, diprosesnya kasus-kasus tersebut telah menimbulkan kegaduhan di negara ini, karenanya harus dihentikan, apalagi berkenaan dengan bulan suci Ramadan.

"Jadi kita melihat sudah cukuplah polisi membuat gaduh, membuat gaduh dari pada situasi yang ada di Indonesia khususnya DKI Jakarta," tegasnya.

"Sudah cukuplah negara ini dibuat gaduh oleh kepolisian itu sendiri. Kita ingin Ramadan ini ibadah tenang, Lebaran ini benar-benar tenang," ungkap Habib Novel.

Pernyataan Habib Novel ini disampaikan saat ditanya perihal pembicaraan antara Amien Rais dan Habib Rizieq dalam pertemuan di Arab Saudi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan mengaku tidak takut akan ancaman dari sekelompok orang yang menganggap polisi telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

"Untuk apa juga (anggap polisi lakukan kriminalisasi-red), peristiwa ada (soal kasus pornografi  Habib Rizieq-red). Mau dikekang seperti apapun, pemerintah tak takut. Saya diancam, dikekang, nggak masalah, karena hukum harus ditegakkan, dan tidak ada kriminalisasi, saya berdosa kalau kriminalisasi," tegas Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/6/2017).

Seperti diketahui, Habib Rizieq kini tersangkut beberapa kasus. Namun kasus yang paling menyedot perhatian adalah kasus beredarnya chat WhatsApp yang mengandung konten pronografi yang diduga dilakukan oleh dirinya bersama Firza Husein.


Dalam kasus tersebut, Pimpinan Front Pembela Islam ( FPI) itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ia diduga melanggar Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan/atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (NN)
loading...

Habib Rizieq Ancam Pilih Rekonsiliasi atau Revolusi, Ruhut Tertawa Termehek-mehek

PANTURAPOS.COM - Politisi Ruhut Sitompul tertawa termehek-mehek mendengar adanya tawaran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kepada pemerintah untuk memilih antara rekonsiliasi atau revolusi.

"Aku tertawa termehek-mehek. Siapa dia mau rekonsiliasi dengan pemerintahan? dia siapa? Pengikut dia berapa, anggota ormas dia berapa? Gembar-gembor mau lawan pemerintah resmi, memangnya dia siapa," kata Ruhut kepada Netralnews.com, Minggu (18/6/2017).

Menurut juru bicara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  -  Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI 2017 lalu ini mengungkapkan, masyarakat tidak perlu gusar dengan ancaman Habib Rizieq karena TNI dan Polri pastinya sudah memiliki langkah-langkah tegas jika terhadap pihak-pihak yang ingin mengacaukan bangsa ini.

"Pemerintah melalui TNI dan Polri sudah memiliki langkah-langkah buat dia, tenang saja, nggak usah khawatir. Mau pendukung siapa didukung siapa, nggak ada urusan," ujar Ruhut.

"Dia sudah tinggal menunggu waktu saja. Kalau mau ribut-ribut, ribut saja, kalau dia tetap di luar, EGP, emang gue pikirin," tandas mantan petinggi Partai Demokrat itu.

Salah satu niat Habib Rizieq melakukan revolusi jika tawaran rekonsiliasi ditolak adalah soal adanya kriminalisasi ulama dan aktivis, juga dibantah Ruhut.

"Nggak ada itu. Pemerintah nggak mungkin melakukan itu (kriminalisasi ulama dan aktivis). Jangan dia bersembunyi di balik itu," papar mantan anggota DPR tersebut.

Sebelumnya Habib Rizieq lewat sambungan telepon dari Arab Saudi  dalam sebuah acara diskusi menginginkan, agar beberapa tokoh yang berada di pihak dia, mengatur format yang tepat untuk diadakannya rekonsiliasi dengan pemerintah.

Namun demikian ditegaskan Habib Rizieq, jika tawaran rekonsiliasi ditolak pemerintah dan masih ada ulama yang dikriminalisasi, kebebasan Hak Asasi Manusia para aktivis diberangus, rakyat jelata terus menerus dipersulit dan Islam di marginalkan, maka dia bertekad melakukan revolusi.


"Akan tetapi jika rekonsiliasi itu gagal, kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, terserah pemerintah, mau rekonsiliasi atau revolusi...?!" tegas Habib Rizieq, Jumat (16/6/2017). (NN)
loading...

Mantap...!!! Aplikasikan Dana Desa, Pemdes Larangan Bangun Jalan dengan Betonisasi

PANTURAPOS.COM – Pemerintah Desa Larangan Kecamatan Lohbener serius membenahi jalan desa.

Setelah menghotmik beberapa jalan desa, kini giliran memperbaiki jalan lingkungan, yakni jalan gang di setap RT. Untuk perbaikannya menggunakan beton karena bisa bertahan lama.

Kuwu Larangan, Masedi mengatakan, perbaikan jalan beton dilakulan di 30 RT. Perbaikan tersebut anggaranya dari Dana Desa (DD) 2017.

Menurutnya, betonisasi tersebut selain program prioritas, juga merupakan harapan masyarakat.

“Selain membangun jalan hotmik, sebelumnya kami juga telah melaksanakan betonisasi tahap satu. Dan sekarang kami terus melakukan perbaikan jalan desa dan gang-gang yang ada di tiap RT,” ujar Masedi, Jumat (16/6).

Masedi berharap, diperbaikinya jalan-jalan desa serta gang, mobilitas warga semakin lancar.
Pihaknya meminta warga bisa menjaga dan memelihara jalan yang diperbaiki tersebut.

Pemdes Larangan terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Salah seorang warga Blok Ceplik, Warsim, mengaku sangat gembira dengan diperbaikinya jalan di desanya melalui sistem beton.

Menurutnya, betonisasi yang diambil oleh Pemerintah Desa Larangan sangat tepat karena kualitas jalan beton bisa awet.


“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Desa Larangan yang terus berupaya membenahi infrastruktur desa. Kami berharap pemdes bisa terus membangun untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (RC)
loading...

Hati - hati...!!! Pantura Indramayu Mulai Dipadati Pemudik Sepeda Motor

PANTURAPOS.COM - Memasuki H-7 Lebaran, jalan Pantura Kabupaten Indramayu mulai dipadati ratusan pemudik yang menggunakan sepeda motor, Minggu (18/6).

Para pemudik tersebut, sengaja memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalur pantura yang biasa terjadi setiap puncak arus mudik.

Pantauan fajarnews.com di Persimpangan Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, ratusan kendaraan motor sudah mulai terlintas di jalur pantura tersebut. Para pemudik dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu, melintas dengan kecepatan tinggi (di atas 80 km/jam).

Kebanyakan pengendara sepeda motor itu berangkat pagi atau malam hari, guna menghindari teriknya sinar matahari. Para pemudik sepeda motor yang memilih mudik lebih awal tersebut, kebanyakan para pedagang dan pekerja proyek di Jakarta dan sekitarnya.

Salah seorang pemudik asal Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi (31) mengaku memilih mudi lebih awal dengan alasan untuk menghindari kemacaetan dan kepadatan kendaraan pada arus mudik nanti.

“Biasanya kalau mendekati mendekati H-5 volume kendaraan tinggi, sehingga laju kendaraan tersendat. Kalau sekarang ini kan masih lancar,” kata Fauzi.

Namun, ia mengeluhkan kondisi jalan di sepanjang jalur pantura yang bergelombang dan banyak berlubang. Menurutnya, meski arus lalu lintas di jalur pantura sendiri masih lengang, namun kondisi jalan bergelombang dan banyaknya lubang di jalan cukup menggangu para pengguna kendaraan roda dua.

"Masih ada sejumlah jalan yang bergelombang. Namun karena belum padat oleh para pemudik yang lainnya sehingga kami bisa menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Meski begitu kami terlihat harus berhati-hati, " ujarnya.

Menurutnya, di sepanjang jalan ia kerap mendahului atau didahului sesame pemudik yang didominasi menggunakan sepeda motor.

"Kalau kami merasa capek, kami singgah di tempat istirahat yang disediakan polisi. Saya tadi juga istirahat di rest area Jembatan Timbang Losarang," katanya.


Diperkirakan volume kendaraan pemudik sepeda motor yang hendak berlebaran di kampung halaman yang menggunakan di jalur pantura Iakan terus mengalami peningkatan hingga H-2 mendatang. (FC)
loading...

Waduh...!!! Alumni 212 Paksa Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi Dugaan Kriminalisasi Ulama, Ulama Yang Mana...???

PANTURAPOS.COM – Hingga saat ini, Komnas HAM belum juga mengeluarkan surat rekomendasi terkait dugaan kriminalisasi terhadap aktivis dan ulama. Padahal, ini sudah pertemuan kedelapan yang dilakukannya Presidium Alumni 212.

“InsyaAllah nanti yang kesembilan kami langsung mendapat (rekomendasi). Sebenarnya rekomendasinya sudah hampir 100 persen, tinggal sedikit lagi. Nanti ini yang akan dibawa ke presiden,” ujar Ketua Presidium Alumni 212, Ansufri Idrus Sambo di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2017).

Lantaran sudah lelah bila harus menunggu lebih lama lagi, Sambo pun meminta Komnas HAM untuk menyelesaikan sebagian rekomendasi dari total 22 kasus ulama dan aktivis yang diduga menjadi korban kriminalisasi.

“Kami minta minimal 5 dulu. Kalau langsung 22 kan lama. Soalnya Habib (Rizieq) belum diperiksa, Ustaz Al Khathkhath juga belum bisa diwawancarai,” ungkap Sambo.

Pasalnya, ucap dia, setelah dikeluarkannya surat rekomendasi dari Komnas HAM maka pihaknya akan membawanya ke jalur konstitusional internasional.


“Makanya kami minta minimal lima dulu dikeluarkan. Kami ingin tahu, dari rekomendasi ini bisa dibawa ke jalur konstitusional sesuai hukum dan politik yang berlaku atau tidak,” pungkasnya. (KS)
loading...

Aduh Ngancam...!!! Jika Keinginan Rekonsiliasi Habib Rizieq Tak Digubris, Alumni 212 Siap Revolusi

PANTURAPOS.COM – Permintaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, yang meminta agar pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membuat format rekonsiliasi antara pemerintah dan ulama direspon positif sejumlah kalangan.

Salah satunya datang dari Presidium Alumni 212. Menurutnya, sikap itu bertujuan untuk menghentikan segala kegaduhan yang selama ini terjadi.

“Penggalangan dan inisiasi yang kami lakukan lewat Komnas HAM adalah salah satu upaya agar terjadi dialog rekonsiliasi,” kata Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo kepada Kriminalitas.com, Senin (19/6/2017).

Namun, Sambo menegaskan bahwa pihaknya tak hanya siap untuk mengawal terjadinya rekonsiliasi. Dia juga siap bila harus dilakukan revolusi.

“Jika seruan dialog rekonsiliasi demi kepentingan nasional yang kita tuntut tak digubris pemerintah Jokowi, ya tidak ada pilihan lain. Sejak awal kita memang siap mengawal seruan revolusi yang dikomandoi para ulama,” tegas Sambo.

Dia menyampaikan, rencana tersebut juga telah dibicarakannya dengan Ketua Penasihat Presidium Alumni 212 Amien Rais.

“Kesiapan itu sudah kami diskusikan dengan penasihat Presidium Alumni 212 KH Amien Rais di kediaman beliau Sabtu lalu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Yusril meminta Presiden Joko Widodo berjiwa besar dan mau bertemu dengan tersangka pornografi Habib Rizieq Shihab‎.

Menurut Yusril, dengan adanya rekonsiliasi ini, maka gonjang-ganjing dan tuduhan kalau Jokowi tak pro ulama akan hilang.


“Saya percaya presiden kita berjiwa besar untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/6/2017). (KS)
loading...

Walah...!!! Redam Gonjang-ganjing, Yusril Sarankan Jokowi ‘Maafkan’ Habib Rizieq

PANTURAPOS.COM – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meminta Presiden Jokowi berjiwa besar dan mau bertemu dengan tersangka pornografi Habib Rizieq Shihab‎.

Menurut Yusril, dengan adanya rekonsiliasi ini, maka gonjang-ganjing dan tuduhan kalau Jokowi tak pro ulama akan hilang.

“Saya percaya presiden kita berjiwa besar untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini pun menyatakan kesiapannya untuk mempertemukan Rizieq Cs dengan pemerintah.

“Saya hanya menengahi kedua belah pihak,” ujarnya.

Menurut Yusril, prinsip mendapat perlakuan sama di mata hukum untuk kasus Rizieq dan tersangka makar oleh Kepolisian saat ini kadang tak semata-mata demi hukum itu juga. Dia berkata, hal yang paling penting adalah menjaga keutuhan bangsa.

“Ini penting jika presiden mau dapat respon dari masyarakat karena jiwa besarnya,” ucap Yusril.

Diketahui, saat ini Rizieq telah ditetapkan sebagai buronan polisi setelah menyandang status tersangka pada akhir Mei lalu. Namun, ia belum menunjukkan itikad baik untuk pulang.


Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (KS)
loading...

Mantap...!!! Tak Kehabisan Akal, Kini Polisi ‘Bidik’ Paspor Habib Rizieq Untuk Dibekukan

PANTURAPOS.COM – Polisi mempertimbangkan untuk membekukan paspor Habib Rizieq Shihab yang kini tengah berada di Arab Saudi. Jika langkah ini diambil, Pembekuan paspor akan bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, dengan membekukan paspor Rizieq, maka dia akan menjadi imigran ilegal.

“Namanya orang enggak punya paspor masa bisa tinggal di negara orang lain,” kata Argo kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

Argo melanjutkan, pihaknya masih mempertimbangkan berbagai opsi seperti red notice, blue notice, dan police to police. “Kan perlu gelar perkara dulu, mekanismenya seperti apa. Kedepannya seperti apa,” kata Argo.

Diketahui, Habib Rizieq diketahui tengah berada di Arab Saudi. Dia sudah beberapa bulan belakangan tak lagi berada di Indonesia.


Kabar terakhir menyebutkan Habib Rizieq mendapat visa khusus dari otoritas Arab Saudi untuk bebas tinggal di negeri Raja Salman itu. (KS)
loading...

Keren...!!! Di Haurgeulis Akan Segera Di Bangun Mall

PANTURAPOS.COM - Wilayah Kecamatan Haurgeulis segera memiliki Mall yang representativ. Keseriusan tersebut ditunjukan dengan datangya investor yang segera membangun Mall di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis yang telah menghadap kepada Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah, Jum’at (16/06/2017) di Pendopo Indramayu.

 Direktur CV Djaya Makmur Sukses, Setiawan Widjaya mengungkapkan, Mall yang segera dibangun tersebut berkonsep double experience dan nyaman lingkungan dengan menerapkan Mall dan Plaza. Pengunjung dapat merasakan berbelanja dalam ruangan dan luar ruangan dengan suasana yang aman dan nyaman, pelayanan yang baik dan harga yang terjangkau. Untuk luas total bangunan yang disiapkan untuk Djaya Plaza seluas 2.592 meter persegi yang terdiri dari 36 ruangan (lots of shop) sedangkan untuk Djaya Mall seluas 2.496 meter persegi yang terdiri dari 100 lots of shop dan 11 kavling for exhibition dengan total ruang usaha sebanyak 150 ruang usaha.

“Dengan mall dan plaza ini jika diasumsikan satu ruang usaha menyerap 4 tenaga kerja maka dapat tercipta lapangan pekerjaan untuk 500 orang,” katanya.

Sementara itu, Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menjelaskan, menyambut baik adanya rencana investor untuk membangun Mall di wilayah Kecamatan Haurgeulis tersebut. Kehadirannya diharapkan, mampu menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah Haurgeulis dan sekitarnya.

Namun demikian kehadiran Mall harus memperhatikan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga regulasi yang ada, sehingga kehadiran Mall tidak mematikan pasar tradisional dan tok0-toko disekitarnya. Namun sebaliknya, mall harus merangkul UMKM disekitarnya.

Selanjutnya, setiap kebijakan investasi tidak diperkenankan menggunakan lahan pertanian produktif, tidak menjual minuman keras serta hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan daerah.


Selain rencana pembangunan mall di Haurgeulis, pada kesempatan itu juga Bupati Indramayu kedatangan calon investor untuk pabrik kulit, pembangunan rumah film, dan penginapan yang berada di Kecamatan Terisi. (Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu)
loading...

Gara – gara SMS Kaleng, Akhirnya Hary Tanoe Jadi Tersangka?

PANTURAPOS.COM - Jaksa Agung M Prasetyo menyebut Hary Tanoesoedibjo sudah berstatus tersangka dalam kasus SMS 'kaleng'. Pengacara Hary Tanoe, Hotman Paris Hutapea, mengaku belum mengetahui hal tersebut.

Namun dia mengatakan kasus tersebut tidak memiliki dasar hukum. Sebab, menurutnya, tidak ada unsur ancaman ataupun pencemaran nama baik kepada jaksa Yulianto, yang mendapatkan SMS tersebut.

"Saya tidak tahu. Tapi itu sama mahasiswa tingkat satu pun tidak ada dasar hukum dijadikan tersangka, tak ada satu pun unsur ancaman dan pencemaran terpenuhi," kata Hotman ketika dihubungi detikcom, Jumat (16/6/2017).

Terkait dengan hal tersebut, Hotman mengatakan belum mengetahui langkah ke depan yang akan dilakukannya. Dia kemudian mengungkit kemenangan kliennya dalam praperadilan kasus restitusi pajak perusahaan telekomunikasi PT Mobile-8 Telecom di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya belum tahu karena belum tahu tersangka atau tidak. Ternyata kan kasus penyidikan pajaknya, sudah kalah kejaksaan. Harusnya Hary Tanoe yang melaporkan. Karena sudah dinyatakan penyidikan tersebut salah," ujarnya.

Hotman sendiri mengatakan tak ada yang salah dengan SMS seperti itu. Sebab, dalam redaksi tersebut, tidak ada ancaman.

"Kalau saya SMS ke presiden, apakah salah? Kan tergantung isi redaksi SMS-nya. Kalau ucapan selamat tahun baru, selamat natal, apakah salah? Dan kalau saya katakan akan membersihkan negara ini, apakah salah? Itu kan kewajiban semua orang untuk mengatakan ini. Itu bukan ancaman, kalau dibilang ancaman, sudah hancur hidup ini karena semua politisi bicara seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Prasetyo menyebut Hary Tanoe berstatus tersangka dalam kasus yang ditangani Direktorat Siber Bareskrim Polri ini. Namun Direktur Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran membantah sudah ada penetapan tersangka.

Gelar Perkara, Nasib Hary Tanoe Akan Ditentukan

Nasib CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) terkait laporan Kasubdit Penyidik Tipikor Kejaksaan Agung, Yulianto, akan segera ditentukan.

"Dalam proses penyelidikan. Penyidik mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Saat ini sudah 13 orang saksi yang diperiksa termasuk di dalamnya ahli untuk kita ambil keterangan," kata Kabag Penum Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri Jumat (16/6).

Dalam proses ini akan dilakukan gelar perkara minggu depan. Yang kemudian nanti akan ditentukan apakah kasus ini bisa naik ke tingkat penyidikan atau tidak.

"Kalau tingkat penyidikan maka di situ juga akan menentukan siapa tersangkanya. Kalau sudah penyidikan artinya perbuatan itu melawan hukum sebagaimana diatur di dalam UU," sambungnya.

Seperti diberitakan Yulianto melaporkan Hary dengan pasal kasus ancaman atau menakut-nakuti sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU 11/2011 tentang ITE.

Dalam kasus ini Hary telah melawan balik dengan melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo dan Yulianto ke Bareskrim.

Keduanya dilaporkan Hary dengan pasal yang identik yakni pencemaran nama baik, keterangan palsu, dan fitnah sebagaimana dalam Pasal 310, 311 KUHP atau Pasal 27 ayat 3 UU no 11/2008 tentang ITE.

Hary berkilah SMS, yang jadi sumber masalah ini, yang dia tujukan ke Yulianto terkait dengan kasus penyidikan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi pada restitusi (ganti kerugian) pajak yang diajukan PT. Mobile-8 Telecom Tbk periode 2007-2009.


Hary adalah pemilik Mobile-8 yang sekarang telah dijual. Hary juga telah diperiksa dalam kasus ini dengan status saksi terlapor.(detik.com/beritasatu.com)
loading...

Sip...!!! Kapolda Pertimbangkan Minta Imigrasi Cabut Paspor Habib Rizieq

PANTURAPOS.COM – Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mempertimbangkan untuk meminta Ditjen Imigrasi mencabut paspor tersangka kasus pornografi, Habib Rizieq Shihab.

Menurut Iriawan, alternatif ini bisa dilakukan lantaran upaya untuk mengajukan red notice ditolak oleh Interpol. Apalagi, opsi lain seperti blue notice dan police to police tak gampang dilakukan.

“Kami mau mengkaji dulu mana yang terbaik nanti,” kata Iriawan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Iriawan melanjutkan, jika nantinya imigrasi mencabut paspor Rizieq, maka akan dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Surat ini diberikan kepada WNI yang paspornya hilang atau rusak yang kembali ke Indonesia.

Hal itu seperti Gayus Tambunan waktu saya jemput itu. Nah, kami masih kaji itu. Masih ada waktu kan,” kata mantan Dirkrimum Polda Metro Jaya tersebut.


Saya pikir tidak ada masalah kalau red notice tidak dikabulkan. Kami tidak bisa intervensi karena itu sudah ketentuan internasional,” tutup Iriawan. (ks)
loading...

Tok...!!! Hakim Vonis Siti Fadilah Empat Tahun Penjara

PANTURAPOS.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari dengan empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki mengatakan terdakwa terbukti menyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

“Mengadili dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK),” tegasnya saat membacakan amar putusan.

Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntutnya dengan enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Hakim memaparkan perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,7 miliar. Ia juga disebut telah menyuap pihak perusahaan swasta untuk melancarkan perbuatannya.


Atas perbuatannya, Siti terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. (KS)
loading...

Bupati Indramayu Imbau Kuwu untuk Hati-hati Gunakan Dana Desa Agar Tidak Kena Kasus Hukum

PANTURAPOS.COM - Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah meminta agar penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan sesuai perencanaannya.

Anna juga mengimbau para kuwu di Kabupaten Indramayu agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut. “Kuwu harus hati-hati dalam penggunaan DD maupun ADD yang nilainya cukup besar. Sehingga ke depan tidak ada lagi yang terkena kasus hukum,” tegas Anna dalam kegaatan buka puasa bersama di halaman Masjid Al Istiqomah Desa Bangoduang, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Rabu (14/6).

Penggunaan DD dan ADD, kat Anna, tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa sehingga masyarakat di desa tersebut merasakan langsung pembangunan di desanya yang telah disinkronkan dengan rencana pembangunan daerah.

Selain itu, harus juga dikembangkan sikap gotong royong dan toleransi di tengah masyarakat desa sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa muncul tingkat partisipasi masyarakat. Dalam menyusun perencanaan, kepala desa atau kuwu juga harus berkordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa.

Bupati juga meminta kepada seluruh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Indramayu untuk lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan kebersihan yang dilakukan secara gotong royong dan teragendakan secara pasti.


Pada kegiatan buka puasa bersama tersebut juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kepala SKPD, camat, dan ribuan masyarakat dari Kecamatan Bangodua, Widasari, Jatibarang, Sliyeg, Kertasemaya, Tukdana, dan Sukagumiwang. (FN)
loading...

Nah Loh...!!! Bupati Indramayu Minta Kebijakan Sekolah Lima Hari Dikaji Ulang

PANTURAPOS.COM - Bupati Indramayu, Hj Anna Sophanah meminta agar rencana penerapan sistem lima hari belajar siswa (full day school) dalam sepekan kembali dikaji ulang dengan tidak mengabaikan kepentingan peserta didik dalam berprestasi.

“Beberapa tahun lalu Kabupaten Indramayu sudah menerapkan full day school dengan mengombinasikan sekolah reguler dan juga sekolah madrasah,” ungkapnya seusai menjadi pembina apel pagi di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Kamis (15/6).

Menurut Anna, penerapan full day school, pagi anak-anak belajar di sekolah dan siangnya mereka sekolah di madrasah. Dengan kebijakan ini jumlah madrasah di Indramayu berkembang sangat pesat karena mereka punya forum madrasah. “Apakah full day school ini bisa diterapkan di Indramayu?" tanya bupati.

Anna berharap, hasil putusan Kemendikbud nantinya bisa mewujudkan penyelenggaraan sistem pendidikan, termasuk di dalamnya kurikulum dan metodologi yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta sesuai dengan fungsi pendidikan sebagai ruang dimana anak belajar lebih tahu (learn to know), mau melakukan sesuatu (learn to do), mulai menjadi sesuatu (learn to be), dan bisa berinteraksi di lingkungannya (learn to live together).

Anna menilai, dunia anak adalah dunia bermain dan berekspresi, sehingga sejatinya pendidikan akan membuat ruang-ruang kebebasan berekspresi bagi anak, dan membuka ruang menyatakan pendapat maupun ruang untuk mengoptimalkan berbagai jenis kecerdasan anak.

"Jadi jangan sampai ada sebuah pemaksaan, ide-ide atau gagasan-gagasan orang dewasa yang kemudian tidak memenuhi kebutuhan fisik, emosi dan sosial anak," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Ali Hasan mengatakan, sekolah lima hari dengan full day school membutuhkan kesadaran orang tua.


Selain itu juga dibutuhkan kesadaran rekan-rekan pendidik dengan kebijakan baru tersebut sehingga kebijakan yang dimunculkan jangan sampai tidak populis. (FN)
loading...

Hati - hati...Menjelang Arus Mudik, Pasar Tumpah Bangkir dan Kandanghaur Rawan Macet

PANTURAPOS.COM – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Trisna Hendarin mengemukakan, ada dua daerah  rawan kemacetan lalu-lintas  saat  pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran  di jalur Pantura Indramayu. Dua daerah rawan macet itu, yaitu Pasar Tumpah Bangkir dan Pasar Tumpah Kandanghaur.

Langkah antisipasi yang dilakukan Dishub Kabupaten Indramayu terhadap kedua Pasar Tumpah titik rawan macet itu adalah dengan memperketat penjagaan personil di lokasi Pasar Tumpah. Jika perlu dilakukan pagar betis supaya aktifitas pembeli dan pedagang di Pasar Tumpah itu tidak mengganggu lalu-lintas kendaraan.

Trisna mengakui sekarang ini dengan adanya Tol Cipali,  frekwensi atau volume kendaraan roda empat atau lebih yang melintasi Jalur Pantura Indramayu berkurang.

“Kita hanya mengantisipasi sepeda  motor atau kendaraan roda dua saja,” katanya seraya menambahkan  Dishub Kabupaten Indramayu pada pelaksanaan Arus Mudik dan Balik Lebaran menurunkan sebanyak 120 personil.

Personil sebanyak itu akan ditempatkan pada sejumlah Posko Pengamanan. “Jumlah Posko Pengamanan sebanyak  23 buah,” katanya. Selain itu katanya Kementerian  Perhubungan juga menyiapkan Rest Area.

Sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu mencatat setiap kendaraan yang masuk dan yang keluar Indramayu di Pos Cek Poin yang berlokasi di Kecamatan Lohbener.

Menurut Trisna,  pemudik yang menggunakan Jalur Pantura Indramayu, baik roda empat maupun roda dua diharapkan berhati-hati dan tidak ugal-ugalan sehingga selamat dan aman sampai tujuan.

“Kami menginginkan  tidak satupun kendaraan pemudik yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Mudah-mudahan tidak ada kecelakaan lalu-linats selama arus mudik dan balik di Indramayu ini,” katanya.

Trisna mengemukakan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Jalur Pantura Indramayu akan dilakukan pada Jum’at (16/6),  sehingga pada H-7 sudah bisa dilalui kendaraan mudik, baik roda empat maupun roda dua.

Mengenai Jembatan Timbang Losarang, kata Trisna selama arus mudik dan alik  Lebaran 1438 Hijriyah akan  dimanfaatkan untuk Rest Area dari arah Jakarta – Cirebon.


“Pemudik yang capek, ngantuk dan lelah setelah melakukan perjalanan  jauh  maupun mereka yang menggunakan kendaran roda empat dan kurang  nyaman telah disediakan bengkel khusus. Bagi yang lelah disediakan fasilitas pijat urut refleksi elektrik. Pemudik yang sakit disediakan  ambulan dan pelayanan kesehatan,” ujarnya. (PK)
loading...

Wah... !!! Pabrik Garmen Subang Sudah tak Produksi Fesyen Label Ivanka Trump

PANTURAPOS.COM - Pabrik garment di Purwadadi Kabupaten Subang, yaitu PT Buma Appareel industry akhir-akhir ini namanya mencuat. Pasalnya pabrik tersebut dikait-kaitkan dengan produk pakaian milik Ivanka Trump.

"Ya, disini pernah buat gaun dengan label Ivanka Trump, tapi itu tahun 2016 lalu. Sekarang sudah enggak, tahun lalu juga cuma beberapa bulan, tidak lama," kata HRD PT Buma Apparel, Ikrom Martajumda, Kamis, 15 Juni 2017.

Dia mengungkapkan model bajunya ada beberapa macam, tetapi jumlah pasti modelnya tak mengetahui pasti. Namun waktu itu, sepengetahuannya ada model atasan, dan panjang (longdress).

Dikatakan Ikrom, kemungkinan order yang masuk ke perusahaan tidak langsung atas nama Ivanka, yang merupakan anak dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut. Namun melalui buyer GIII, sehingga kemungkinan Ivanka hanya merupakan pemodal. "Prosesnya disini sudah menempuh prosedur, dan melalui audit pula sehingga akhirnya bisa produksi disini," katanya.

Ikrom mengungkapkan, produk utama yang diproduksi sejak pabrik berdiri hingga saat ini ada satu yaitu gaun berlabel "Ces Fokus". Gaun itu dipasarkannya ke Amerika.

"Kalau yang utama sih cuma satu label. Kalau lainnya cuma sampingan memang ganti-ganti banyak merek terkenal termasuk yang Ivanka, tapi umumnya tak lama dan kuantitinya juga tak banyak. Jadi prinsipnya kalau harga, syarat, dan audit sudah ok baru bisa masuk buat produksi," katanya.

Ikrom menegaskan perusahaan Buma merupakan milik korea selatan, yang kini jumlah karyawan antara 2.000 - 3.000 orang. Luas arealnya sekitar 11 hektar, 30 persen bangunan dan 70 persen lahan hijau terbuka. Pabrik mulai beroperasi tahun 2008 lalu.

"Jadi ivanka tak punya saham disini, dia tak bisa ikut campur. Cuma punya bahan, lalu di produksi disini," ujarnya.

Seorang warga di dekat Pabrik, Galih mengatakan sepengetahuannya pabrik Buma itu sejak beroperasi tahun 2008 membuat gaun wanita kualitas bagus. Sebab hasil produksinya di ekspor ke Amerika. "Kalau kaitan dengan Ivanka saya kurang tahu. Kalau gaun wanita buat ekspor iya, dari dulu barangnya dikirim ke Amerika," ujarnya.


Sebelumnya, berbagai media masa asing ramai memberitakan mengenai dugaan pelanggaran hak buruh yang dilakukan pabrik pembuat fesyen dengan label Ivanka Trump. Selain pabrik di Subang, produk fesyen dengan label Ivanka Trump juga dibuat di Tiongkok. (PR)
loading...

Nah Loh...!!! Kejaksan Agung Terima Laporan 942 Dana Desa, Termasuk Dari Subang

PANTURAPOS.COM - Sedikitnya 942 pengaduan dana desa masuk ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Jumlah tersebut termasuk diantaranya berasal dari Kabupaten Subang. Belum jelas berapa laporan dari Kabupaten Subang. Namun demikian pihak kejaksaan mengingatkan para kepala desa di Kabupaten Subang untuk berhati-hati menggunakan dana desa. Selain itu mereka diminta transparan dalam penggunaannya.

Kajari Subang Subang, Chandra Yahya Wello meminta seluruh kepala desa tertib dalam menggunakan anggaran dana desa.

“Seluruh kepala desa supaya sinergikan dengan semua lapisan masyarakat, karena dana desa untuk kepentingan masyarakat. Kami sangat menyarankan agar melakukan komunikasi dengan aparat hukum agar penggunaannya tidak melanggar aturan,” ungkap Chandra saat mengikuti Taraweh Keliling tingkat Kabupaten Subang di Desa Kediri Kecamatan Binong, Rabu (14/5).

Masih menurut Chandra, tahun ini dana desa yang telah dikucurkan mencapai sekitar Rp60 triliun. Selama satu setengah tahun dibawah pimpinannya, kata Candra, Kejaksaan Negeri Subang terus berupaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka pengawalan pembangunan di Kabupaten Subang.

“Kalau anggaran sesuai rencana alokasinya, maka manfaatnya akan dirasakan bersama. Bila pihak pemkab atau pemcam akan melakukan penyuluhan hukum terkait ini kita siap,” jelasnya.

Menurut Chandra, ada banyak program yang mesti digagas melalui dana desa. Diapun mengaku tahun 2016 lalu sudah mendapatkan laporan pengaduan indikasi tindak pidana korupsi dana desa. “Saat inipun tengah kita proses,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Subang, Hj Imas Aryumningsih menyatakan akan memprioritaskan apa yang dibutuhkan masyarakat, terutama infrastruktur dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu, Bupati Imas juga menyinggung terkait pencapaian Adipura dengan kesadaran membuang sampah melalui daur ulang sampah rumah tangga dan sampah pasar tradional dan modern.
“Kita ini sudah puluhan tahun belum dapat penghargaan Adipura ini, oleh karenanya mohon dukungan masyarakat dan SKPD terkait agar program ini tercapai ,” pungkasnya.

Sementara itu, Kamis (15/6), seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Subang turun ke jalanan untuk menbagikan takjil secara gratis. Kegiatan yang dipusatkan di depan kantor Kejaksaan tersebut dalam rangka memperingati Hari Persatuan Jaksa Indonesia ke-24 yang jatuh pada tanggal 15 Juni.

Di kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Chandra Yahya Wello berharap agar Persatuan Jaksa Indonesia lebih berintergirtas, berhati nurani, dan bermartabat.

“Kegiatan berbagi takjil ini sekaligus dalam peringatan Persatuan Jaksa Indonesia dan harapan kami agar lebih eksis lagi,” tuturnya.

Selain itu menurut Chandra, momentum peringatan Persatuan Jaksa Indonesia ke-24 bisa menjadikan para jaksa di Kejari Subang lebih profesionalitas dan berintegritas.

“Organisasi ini juga kita punya program-program untuk menjadikan jaksa agar lebih profesional dan berintegritas,” ujar Chandra.

Hal yang sama diungkapkan Kasi Pidsus yang juga Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Cabang Subang, Taufik Effendi.


“Kita berharap organisasi Persatuan Jaksa Indonesia Cabang Subang bisa memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat dan tentunya pembangunan Kabupaten Subang,” ungkap Taufik. (PE)
loading...

Kena Deh...!!! Pelaku Curanmor Babak Belur Digebukin Warga

PANTURAPOS.COM – Pelaku curanmor babak belur dihajar massa saat ketahuan mencuri sepeda motor milik seorang PNS di Kecamatan Cikaum, Subang, Selasa (14/5). Petugas kepolisian langsung mengamankan pelaku ke Polsek Cikaum untuk diproses hukum.

Kapolsek Cikaum, AKP Herman Akhiri mengatakan aksi pencurian kendaraan bermotor saat ini ditahan di Mapolsek Cikaum. Ia mengimbau warga untuk berhati-hati karena tingkat kriminalitas jelang lebaran meningkat.
“Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kejadian bermula pada pukul 13.00 WIB. Korban merupakan PNS warga Kampung Kawunganten Baru Rt04 Rw 01 Kecamatan Cikaum,” ujarnya.

Ia menambahkan, korban meninggalkan motornya di pinggir jalan dekat kebun. Pelaku yang diduga sudah mengincar motor korban langsung memanfaatkan kesempatan dan mencuri motor tersebut.

Mengetahui motornya dibawa pelaku, korban langsung menjerit dan meminta tolong. Mendengar teriakan tersebut, warga langsung mengejar dua orang pelaku.
“Pelaku yang panik berpencar untuk menghindari kejaran warga. Pelaku bernama Rosin (32) warga Kampung Sumur sapi Kecamatan Blanakan dan Tarsum (45) warga Desa Rancabango Kecamatan Patokbeusi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, salah satu pelaku, Rosin, berhasil dihadang warga. Tak ayal Rosin menjadi bulan-bulanan warga yang sudah tersulut amarah. Sementara Tarsum, salah satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

“Petugas kepolisian Cikaum yang sedang berpatroli mendapat laporan warga dan langsung menuju tempat kejadian. Reancananya hasil penjualan motor curian akan dibagi dua oleh pelaku untuk membeli keperluan lebaran. Satu pelaku lagi masih jadi DPO,” pungkasnya. (PE)
loading...

Nah Loh...!!! Nasdem Ogah Masuk Koalisi Gerindra-PKS

PANTURAPOS.COM – Koalisi Pilkada DKI Jakarta besar kemungkinan bakal terwujud di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, DPD Partai Nasdem Kabupaten Cirebon mulai memberi sinyal melakukan koalisi dengan PDI Perjuangan.

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Cirebon Sukaryadi SE mengatakan, koalisi yang dilakukan oleh petinggi partai di pusat memang tinggi. Oleh karena itu, Partai Nasdem tidak akan bergabung dengan koalisi Partai Gerindra dan PKS. Meski demikian, DPP menyerahkan semuanya kepada daerah.

“Nasdem akan membangun koalisi sendiri, di luar Partai Gerindra dan PKS. Seperti PDIP, Golkar dan PKB. Artinya, tidak akan masuk ke koalisi yang sudah dibentuk,” jelas Sukaryadi kepada Radar, Rabu (14/6).

Dia menjelaskan, Nasdem yang enggan masuk ke koalisi Gerindra-PKS itu, karena banyak pertimbangan. Sebab, masih banyak partai yang belum menyatakan koalisi. Ketua DPC PKB yang mendaftar ke DPC Partai Gerindra sebagai bacabup, belum tentu ujungnya koalisi.

“PKB itu kan belum deklarasi dan itu tidak akan terjadi. Karena PKB mempunyai aturan mainnya sendiri. Jadi, kami tidak ingin terburu-buru membicarakan koalisi di Pilkada 2018 mendatang,” terang mantan ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) itu.

Yang jelas, kata Sukaryadi, Partai Nasdem akan menjadi partai pengusung, bukan pendukung. Oleh karena itu, ketika koalisi dengan PDIP, pihaknya enggan menjadi partai pendukung. Sebab, dia meyakini, PDIP pasti membutuhkan rekan koalisi, meskipun bisa mengusung satu paket. “Saya yakin PDIP akan membuka kran koalisi,” ucapnya.

Dia menambahkan, koalisi yang sudah dibangun Gerindra dan PKS itu bukan disebut koalisi seduluran. Tapi, koalisi yang dibangun secara pribadi. Sebab, yang namanya koalisi seduluran itu harus ada koordinasi antar ketua partai.

“Kalau dilihat dari geliat peta politik Kabupaten Cirebon saat ini, dari sekian banyak calon akan mengerucut menjadi tiga pasang calon bupati dan wakil bupati. Saya yakin cabup dan cawabup tidak lebih dari tiga pasang,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon H Mustofa SH menegaskan, kepastian PDIP melakukan koalisi atau tidak, semua itu tergantung dari rekomednasi yang keluar dari DPP PDIP. “Ketika rekomendasi keluar, secara otomatis peta politik akan berubah, terutama dari segi koalisi,” ujar pria yang akrab disapa Jimus itu.

Menurutnya, secara undang-undang PDIP memang satu paket. Tapi, tidak menutup kemungkinan mengambil langkah koalisi. Hanya saja, koalisi dengan partai lain sifatnya dukungan. Kemudian, koalisi juga tidak mengikuti peta politik saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

“Kita belum fokus pada koalisi partai. Karena kita masih melakukan tahapan verifikasi penjaringan bakal calon bupati (Bacabup). Yang jelas, Kabupaten Cirebon tetap warna merah untuk menduduki posisi E1,” kata ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu.


Disinggung kapan rekomendasi keluar dari DPP PDIP, Jimus mengaku, belum mengetahui kapan pastinya. Namun, diperkirakan rekomendasi keluar di bulan Desember 2017. “Biasanya PDIP mengeluarkan rekomendasi itu di last minute,” imbuhnya. (RC)
loading...