JAKARTA –
Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mendesak agar Polri tak menghentikan
kasus hukum yang menjerat Cawagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang tengah
diproses oleh Polda Metro Jaya.
Menurut Bambang, meski Sandiaga memenangi Pilkada
berdasarkan hasil quick count, namun tak berarti proses hukum yang menimpa
dirinya berhenti begitu saja.
“Kalau masalah hukum ya seharusnya tetap diusut. Tetapi itu
tadi harus objektif, jangan mengusut karena membela salah satu kelompok,” kata
Bambang kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Kamis (20/4/2017).
Ia melanjutkan, polisi tentunya harus berhati-hati dan tak
boleh sembarangan dalam mengusut kasus dugaan penggelapan tanah dan pemalsuan
surat tersebut.
“Kalau ada bukti atau keterangan saksi saksi yang kuat, ya
ditindak. Kalau tidak ada ya, jangan dipaksakan. Jangan reaktif,” kata pengajar
Ilmu Kepolisian di PTIK itu.
Namun demikian, Bambang minta agar polisi tak tergesa-gesa
jika nantinya ingin menetapkan Sandiaga sebagai tersangka.
“Ini harus dijalankan polisi, jangan sampai reaktif atau
gegabah dalam melakukan tugas pokoknya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kasus yang tengah menjerat Sandiaga sedang
diproses hukum di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda
Metro Jaya. Hal itu berkaitan dengan dugaan penggelapan penjualan tanah seluas
3.115 meter di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012 silam.
Penyidik Dirkrimum Polda Metro Jaya mencium adanya
penggelapan uang dalam kasus sengketa itu. Diduga uang Rp 7 miliar raib dalam
penjualan tanah di Jalan Curug Raya KM 3.5 Tangerang Selatan. (ks)