Nah Loh, Pantesan Sekjen FUI Ditangkap Polisi, Karena Akan Gulingkan Presiden Jokowi

JAKARTA - Kepala Bidang Hubungan Permasyarakatan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan Sekjen Forum Umat Islam Muhamad Muhamad Al-Khaththath sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus makar.

Namun apakah Al-Khaththath ditahan, Argo mengatakan masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik. "Nanti diperiksa dulu. Sesuai pemeriksaan akan dilihat apakah akan ditahan atau tidak," kata Argo di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3).

Argo mengatakan penahanan Al-Khaththath sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penyidik Polda Metro Jaya menemukan unsur pidana makar sebagaimana di atur dalam pasal 107 dan 110 KUHP.

"Ada suatu pertemuan-pertemuan, dalam suatu ruangan tertentu, kemudian lebih dari satu orang. Kemudian dia akan menggulingkan pemerintah yang sah, melengserkan pemerintah, jadi salah satu unsur itu," kata Argo.

Argo menepis penangkapan Al-Khaththath ini bagian dari upaya menyurutkan semangat Aksi 313.

Meminta Penjelasan

Terpisah, Tim Advokasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI meminta penjelasan hukum dari pihak kepolisian terkait penangkapan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhamad Al-Khaththath pada Jumat (31/3) dini hari.

Menurut Ahli Hukum Dewan Pimpinan GNPF MUI, Abdullah Chair Ramadhan, penangkapan dan penahanan terhadap warga negara tanpa alasan yang jelas merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

"Hak asasi konstitusional seseorang itu dijamin kemudian dilakukan kriminalisasi berupa penangkapan dan penahanan. Ini kami minta pelurusan terhadap penangkapan dan penahanan Kiai Muhammad Al Khaththath,"ujarnya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (31/3).


Abdullah mengklaim, hingga saat ini pihaknya belum ada yang mendapat keterangan jelas soal kronologis penangkapan pimpinan Aksi 313 tersebut. (cnn)
loading...

Gerombolan Massa Aksi 313 Kembali Berulah, Paksa Segel Karaoke Inul Vista

PALU - Massa aksi 313 dari dari Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Tengah menyegel tempat hiburan karaoke Inul Vizta di Palu, Jumat siang.

Massa aksi puluhan orang itu menuntut permohonan maaf dari Inul Daratista yang dianggap telah melakukan pelecehan nama baik ulama di media sosial.

Masa aksi yang usai melaksanakan shalat Jumat di Masjid DPRD Kota Palu sekitar pukul 13.00 Wita, berjalan menuju pusat karaoke Inul Vizta sekitar 100 meter dari masjid.

Orator aksi Imam Sudirman mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Inul merupakan satu bentuk penistaan kepada ulama, apalagi pernyataan itu dilontarkan setelah pertemuannya dengan Ahok, yang nyatanya sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama.

Di depan pusat karoke, masa aksi mendorong pintu pagar besi yang terkunci, sambil berteriak meminta manajemen Inul Vizta untuk menemui mereka.

Sesaat kemudian, pihak manajemen melalui proses negosiasi, akhirnya bersedia menerima perwakilan masa aksi di dalam gedung karaoke.

Perwakilan masa aksi tersebut di antaranya ustad Ali Firdaus, ustad Hartono, ustad Anto, ustad Rifai, ustad Hasan dan ustad Lamargito. Sementara pihak Inul Vizta diwakili oleh manajer operasional Inul Vizta Palu Grand Mal (PGM) Palu Abdi dan Joni.

Ketua Presidium Forum Umat Islam (FUI) Sulteng, ustad Hartono M Yasin mengatakan adanya Indonesia dikarenakan perjuangan umat muslim sehingga jangan berbuat usil dengan ummat muslim.

"Kami hanya meminta Inul Daratista meminta maaf kepada umat muslim dalam waktu 24 jam dari sekarang," katanya.

Hal senada disampaikan perwakilan FUI lainnya, Ustad Ali Firdaus bahwa persoalan ini sudah menjadi bola liar di media sosial dan dunia nyata.

"Setelah ada pernyataan yang begitu menyakitkan, maka Inul secara pribadi harus menyampaikan kepada publik permohonan maaf," ujarnya.

Sementara itu, manajer Inul Vista Abdi memberikan keyakinan kepada masa aksi bahwa mereka akan berupaya melakukan komunikasi dengan Inul Daratista sesuai permintaan pengunjuk rasa.

"Kami hanya karyawan biasa dan mempunyai keterbatasan, tetapi kami akan mencoba untuk menghubungi Inul Daratista," kata Abdi.

Namun dengan perdebatan yang begitu alot, akhirnya perwakilan masa aksi meminta managemen untuk membuat surat pernyataan hitam di atas putih. Surat itu kemudian ditandatangi oleh pihak managemen Inul Vizta yang diwakili oleh Abdi dan perwakilan FUI Sulteng, ustad Ali Firdaus.

Setelah itu, masa aksi kemudian berkumpul di depan gedung Inul Vizta dan melakukan penyegelan gedung dengan cara menulis di kaca gedung 'Disegel Umat Islam'.

Usai melakukan penyegelan, masa aksi kemudian memaksa untuk melakukan razia minuman keras di tempat karoke itu, setelah sebelumnya mereka menemukan puluhan botol kosong minuman beralkohol berbagai macam merek yang disembunyikan di pos penjagaan.


Namun upaya itu dihalangi oleh pihak kepolisian yang akhirnya upaya razia tidak jadi dilakukan. [Antara]
loading...

Polri Tegaskan, Penangkapan Lima Orang Tidak Terkait Aksi 313, Tapi Murni Karena Mereka Mau Makar

JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto menegaskan bahwa penangkapan lima tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana permufakatan makar, tidak ada hubungan dengan aksi 313.

"Penangkapan ini tidak ada hubungannya dengan demonstrasi 313," ujar Brigjen Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Ia menjelaskan bahwa penyidik memiliki pertimbangannya sendiri dalam menangkap tersangka suatu kasus.

"Penyidik punya strategi dan pertimbangannya sendiri," katanya.

Sebelumnya pada Kamis (30/3/2017) malam hingga Jumat dini hari, Polda Metro Jaya menangkap lima tersangka kasus permufakatan makar di beberapa tempat berbeda.

Saat ini, kelimanya masih diperiksa secara intensif di Mako Brimob, Klapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Kelima orang tersebut adalah MAK, ZA, Ir, DN dan A.

Salah satu dari kelimanya diduga merupakan pimpinan aksi 313 yang juga Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al Khaththath. Menurut dia, pengusutan kasus ini didasarkan pada laporan polisi tanggal 27 Maret 2017.


"Penyidik menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana terhadap keamanan negara yang melibatkan kelima tersangka," ujarnya. (netralnews)
loading...

Mantap, Kata Pemgamat Boni Hargens, Pernyataan Jokowi Tentang Pemisahan Agama Dan Politik 100 Persen Benar

JAKARTA - Ketika meresmikan Tugu Titik Nol Peradapan Islam Nusantara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017) pekan lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan  perlunya pemisahan antara 'agama dari politik'. Hal ini agar kedua bidang tersebut tidak menimbulkan gesekan kepantingan.

Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, pengamat politik dari Universita Indonesia, Boni Hargens menilai apa yang dikatakan Presiden Jokowi seratus persen benar.

"Pernyataan itu 100 persen benar karena mencampur adukkan urusan agama dan politik berpotensi membidani tumbukan sosial dan pertikaian mendatar alias konflik horizontal," ujar Boni Hargens dalam keterangan yang diterima Netralnews di Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Menurut Boni, kalau kita mau jujur, keindonesiaan kita saat ini justru sedang bergerak ke arah titik nol kalau kelompok politik berjubah agama terus dibiarkan melakukan provokasi politik dengan memakai bahasa dan simbol agama.

Pernyataan Presiden adalah peringatan yang benar tentang imaginasi keindonesiaan kita yang belum utuh. Boleh jadi, Max Lane (2008) benar, bahwa kita belum selesai sebagai bangsa (the unfinished nation). Evolusi keindonesiaan belum tuntas dari semangat antikolonial menuju semangat nation building yang semestinya ditandai adanya tansformasi sosial dan politik dalam mewujudkan cita-cita teleologis berbangsa dan bernegara.

"Keindonesiaan adalah identitas kebangsaan yang tunggal yang dibangun secara sadar dari kebhinekaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kesadaran inilah yang menyebabkan Piagam Jakarta yang dirumuskan Tim Sembilan pada 22 Juni 1945 dulu, lalu  dikoreksi oleh Muhamad Hatta, setelah bersepakat dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo," paparnya. 

Saat ini kita melihat adanya bahaya yang serius karena ada kelompok yang berteriak menghidupkan lagi Jakarta Charter. Rizieq Syihab dan kelompoknya belakangan ramai berteriak untuk menghidupkan lagi Piagam Jakarta.

"Kita bisa pastikan bahwa target mereka adalah mengubah Pancasila dengan sesuatu yang lain," tegasnya.

Lanjutnya, bahwa, para Pendiri merancang Republik ini dalam bingkai demokrasi. Hal itu tak berintensi meminggirkan peran agama dalam politik. Sekularisasi di Eropa yang memperoleh bentuk kuat pada abad ke-19, setelah bermunculan kritik keras dari para filsuf terhadap agama sejak abad ke-17, tidak serta-merta menegasi eksistensi agama dalam kehidupan bernegara.

Bahwa, prinsip sekularisasi hanya menertibkan 'otonomi agama' dalam ruang privat karena ruang publik adalah murni politik (baca: urusan Negara). Hari ini pun, masih banyak partai memakai nama agama di Eropa yang sekuler seperti Partai Kristen (CDU) atau Partai Katolik (CSU) di Jerman. Namun, partai-partai berjubah agama itu tidak menjual kitab suci dan simbol liturgis dalam ruang publik.

"Logika ini yang hendak diperkuat oleh Presiden dalam pernyataan Beliau tadi. Bahwa Indonesia adalah milik semua, tidak bisa dan tidak boleh diklaim oleh satu kelompok, entah minoritas ataupun mayoritas. Sebagai kekayaan dan identitas bangsa, agama dalam tradisi Indonesia adalah sumur nilai, tempat dimana kita menimba kebijaksanaan untuk membangun habitus keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila," kata dia.

Apalagi, Islam sejak awal adalah unsur penting yang turut membentuk hakikat nasionalisme keindonesiaan sebagaimana ditegaskan Michael Francis Laffan (2003) dalam Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The umma below the winds buku yang dianggap para kritikus telah melampaui Imagined Communities-nya Benedit Anderson (1983).

Untuk itu, berkaca pada Laffan, ekumenisme agama adalah keistimewaan dalam demokrasi kita.  Namun, perjuangan politik agama merujuk pada upaya menciptakan kemaslahatan umum, bukan membangun arogansi kelompok yang mengancam kebhinekaan.

"Memisahkan agama dan politik yang dimaksud Presiden Jokowi tentu tak berpretensi menolak peran agama dalam politik, tetapi menolak segala bentuk provokasi dan politisasi agama sebagai taktik untuk berkuasa. Prinsip demokrasi mengatur bahwa agama secara prosedural harus ada di ruang privat," papar Boni Hargens. 

Lanjutnya, secara substansial agama mesti mengejawantahkan diri dalam ruang publik melalui perjuangan kebaikan dan kebajikan yang universal. Dengan jalan demikian, maka agama bisa menyelamatkan Indonesia di masa depan agar tidak mundur ke titik nol.


"Seruan Presiden adalah ajakan untuk seluruh elemen bangsa agar lebih peduli dengan ancaman bagi masa depan Demokrasi Pancasila," kata Komisaris Kantor Berita Antara, Boni Hargens. (netralnews)
loading...

Parah...!!! Novel Caci Maki Ahok Dengan Sebutan Gubernur Kafir, Koruptor Dan Si Mulut Comberan, Padahal Mulutnya Sendiri Yang Tukang Hujat

JAKARTA - Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Chaidir Hasan Bamukmin menyesalkan sikap pemerintah yang hingga saat ini belum juga memenjarakan terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Padahal, Habib Novel mengaku, sudah berulang kali pihaknya melaporkan Ahok, namun lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu seakan-akan kebal hukum.

"Saya selaku pelopor pertama yang melaporkan gubernur kafir penghina agama. Saya dan ACTA yang sudah 15 kali melaporkan gubernur kafir, tapi saya mau tanya kira-kira dipenjara atau tidak? Tidak pernah dipenjara," kata Habib Novel saat berorasi di Aksi 313, di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).

Karenanya, tokoh Front Pembela Islam (FPI) ini menuding pemerintah tidak berlaku adil dalam menangani kasus penistaan agama ini.

"Ini gubernur kafir, gubernur zalim, bermulut comberan, koruptor, sampai saat ini masih lewat, saudaraku. Kalau gitu pemimpin kita adil atau tidak? Pemerintah kita adil atau tidak?," tanya Habib Novel kepada massa Aksi 313, yang dijawab, "Tidak!"

Oleh sebab itu, Habib Novel mengajak seluruh peserta Aksi 313 untuk terus berjuang sampai Ahok dipenjarakan dan dicopot dari jabatannya sebagai gubernur.


"Kita berjuang lagi secara jalur hukum, jihat konstitusi. Kita berjuang agar gubernur penista agama, gubernur kafir segera dipenjarakan. Kita bersatu, ayo tegakan keadilan. Siap tegakan keadilan? ('siap' jawab massa) Takbir!," tegas Habib Novel. (netralnews)
loading...

Jalani Pemeriksaan Perdana, Sandiaga Sogok Penyidik Dengan Kue Sekeranjang

JAKARTA – Cawagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno membawa sejumlah keranjang kecil berisi kue yang rencananya akan diberikan kepada penyidik yang memeriksanya. Isinya berupa brownies dan kue kering.

Hal tersebut ia lakukan saat datang ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai terlapor kasus dugaan penggelapan jual beli tanah di Curug, Tangerang Selatan.

“Iya ini untuk di dalam (pemeriksaanya) ya,” kata Sandiaga sambil berjalan masuk ke ruang pemeriksaan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2017).

Keranjang yang dibawanya berjumlah dua keranjang. Dia memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri.

“Buat penyidik yang meriksa, biar apa nih Mas?,” tanya wartawan ke Sandiaga. Namun, ia hanya menjawabnya dengan tersenyum.

Tak hanya untuk penyidik, sejumlah ibu-ibu berkerudung yang membawa keranjang kue juga memberikannya ke awak media.

“Ini produk OK OCE,” kata sang ibu yang juga relawan pendukung Anies-Sandi ini.

Sandi datang lengkap dengan menggunakan pakaian serba Islami. Dia mengaku hanya ingin mengklarifikasi soal pemeriksaan perdananya.

Sandiaga sendiri tengah diproses hukum di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penggelapan penjualan tanah seluas 3.115 meter di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012.


Penyidik Dirkrimum Polda Metro Jaya mencium adanya penggelapan uang sebesar Rp 7 miliar dalam kasus sengketa penjualan tanah yang menjerat wakil Anies Baswedan ini. (KS)
loading...

Waduh...!!! Gerombolan Massa Aksi 313 Ancam Geruduk Markas Brimob, Jika Sekjen FUI Tak Dibebaskan

JAKARTA – Massa Aksi 313 mengeluarkan ultimatum akan menggeruduk Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Hal itu akan dilakukan jika sampai esok hari , Sabtu (1/4/2017), Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH Muhammad Al Khaththath tak kunjung dibebaskan.

“Kita bubar dengan tertib hari ini, tapi apabila sampai besok pagi KH Al Khaththath belum juga dibebaskan, tanpa komando kita akan datangi Mako Brimob,” ujar orator sebelum membubarkan diri.

Diketahui, aksi 313 ini difokuskan di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat setelah sebelumnya mereka melaksanakan Salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal Jakarta.


Adapun tujuannya yakni agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera dilengserkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan ditangkap lantaran berstatus terdakwa kasus penistaan agama. (KS)
loading...

Mantap...!!! Rais Syuriah PBNU Ahmad Ishomuddin Serukan, Lawan dan Kalahkan Politisi yang Suka Jual Agama

JAKARTA - Rais Syuriah PBNU Ahmad Ishomuddin mengimbau agar seluruh elemen bangsa jangan pernah takut menghadapi politisi yang menyalahgunakan agama demi meraih kekuasaan dan jabatan.

"Jangan takut! Lawan dan kalahkan setiap politisi yang menyalahgunakan agama demi jabatan. Tolak dikotomi pribumi dan nonpribumi," ujar Ishomuddin lewat akun Facebook-nya, Jumat (31/3/2017).

Pada status lainnya, tokoh agama yang pernah menjadi saksi ahli dari terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama ini menegaskan, orang yang tidak siap berbeda, tidak menghargai orang lain, dan merasa paling hebat, adalah kebodohan sejati.

"Orang yang tidak siap berbeda, tidak menghargai orang, dan merasa benar sendiri, maka ia bermasalah dengan pikirannya sendiri," ungkapnya.

"Pandangmu terhadap dirimu sendiri yang merasa lebih hebat adalah kebodohan sejati. Wajar jika jiwamu disesaki oleh iri dan benci," tulis Ishomuddin.

Seperti diketahui, pascabersaksi di sidang ke-15, pada Selasa (23/3/2017) lalu, sebagai saksi ahli dari kubu Ahok, Ishomuddin sempat menjadi pergunjingan sejumlah pihak. Namun hal itu tidak membuatnya gentar, karena bagi dia kebenaran wajib untuk disampaikan, betapapun pahitnya.


"Saya harus berani menyampaikan apa yang menurut ilmu benar. Rasanya percuma hidup sekali tanpa keberanian, dan menjadi pengecut. Kebenaran wajib disampaikan, betapa pun pahitnya," tegas Ishomuddin. (netralnews)
loading...

Lucu...!! Orator Aksi 313 Ngaku-ngaku Jumlah Massa Yang Hadir 3 Juta, Tapi Kenapa Ahok Tetap Menang

JAKARTA - Salah seorang orator Aksi 313 meyebut, jumlah massa yang hadir dalam aksi yang digelar di Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, di persimpangan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017) siang, berjumlah sekitar 3 juta orang.

Ia mengungkapkan hal itu lantaran diprediksi massa yang hadir setengah dari aksi pada Jumat, 2 Desember 2016 lalu, atau yang dikenal dengan Aksi 212.

"Insya Allah jumlah massa yang hadir di sini setengah dari aksi 212 lalu. Ini artinya umat Islam yang hadir di sini sekitar 3 sampai 4 juta orang," kata orator tersebut lewat mobil komando.

Karena itu, ia mengimbau agar tetap waspada sebab dengan banyaknya massa, berpotensi masuknya penyusup untuk mengadu domba massa aksi.

"Dan kita minta kepada seluruh yang hadir untuk mewaspadai ada provokator. Kenali orang-orang di sekitar anda, lihat kiri-kanan dan kenalin. Karena ada yang menginginkan kita chaos, saudara-saudara," serunya.

Selain itu, ia juga meminta agar massa tetap sabar dan menunggu perwakilan massa yang bertemu dengan pemerintah dan diterima oleh Menkopolhukam Wiranto.

"Pimpinan delegasi kita sedang menemui pemerintah, dan terima oleh Menkopolhukam. Karena itu kita berharap, semoga ada hasil yang seadil-adilnya," katanya.


Sebagai informasi, aksi 313 ini menuntut agar pemerintah bersikap tegas dan segera memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta, lantaran statusnya sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama. (netralnews)
loading...

Gawat...!! Gerombolan FPI Akan Memobilisasi Masa Untuk Kepung TPS Yang Menangkan Ahok, Ada Apa Lagi Nih...

JAKARTA - Selain menggerakkan Tamasya Al Maidah, Gerakan Kemenangan (Gema) Jakarta ternyata juga punya program lain untuk melakukan pengawasan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dilaksanakan, 19 April 2017. Program pengerahan massa untuk melakukan pengawasan tersebut difokuskan di 1.000 TPS yang dianggap rawan.

"Kami telah mempersiapkan pengamanan di TPS-TPS rawan, kami pilih ada 1.000 TPS," kata Wakil Ketua Gema Jakarta Farid Poniman di Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Ia menyampaikan, Gema Jakarta telah mempersiapkan orang-orang yang dianggap terbaik untuk menjaga supaya para saksi dan pemilih bisa menjalankan tugasnya dengan baik selama masa pencoblosan di 1.000 TPS rawan tersebut.

"Andalan kita adalah laskar, umat, santri, dan ulama FPI. Kenapa anchor-nya FPI? Karena sudah terlatih dalam penyusupan dan antiprovokasi," ujarnya.

Menurutnya, laskar yang berada di 1.000 TPS rawan tersebut bisa dikatakan sebagai tim kelas satu. "Nanti yang kami kerahkan tidak berseragam tetapi terkoordinasi dengan baik," ungkapnya.

Terkait tujuan, Farid menerangkan bahwa ada sekitar 20-30 orang dari tim kelas 1 untuk melakukan pengawasan di satu TPS rawan, dengan tujuan menjaga pemilih dari intimidasi pihak lain. Serta menjaga agar KPPS melaksanakan tugasnya sesuai aturan. "Jadi tugas kami untuk memastikan tidak ada intimidasi, dan semua berjalan dengan sesuai aturan," ucapnya.

Ia menambahkan, selain 20-30 tim kelas satu di satu TPS rawan, ada juga 100 orang dari peserta Tamasya Al Maidah untuk melakukan pemantauan. "Jadi tim pengawas di TPS-TPS rawan berbeda lagi dengan Tamasya Al Maidah," katanya.

Farid menyampaikan bahwa dari 1.000 TPS rawan, sebagian besar ada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Saat ditanya, apakah artinya TPS yang dianggap rawan tersebut adalah TPS yang memenangkan pasangan calon Ahok-Djarot pada putaran pertama Pilkada DKI, ia pun mengiyakan.


"Iya benar, itu (TPS rawan adalah TPS yang memenangkan Ahok-Djarot-red)," ungkapnya. (netralnews)
loading...

Sangat Setuju... Memobilisasi Agama untuk Syahwat Politik, Nyata-Nyata Penistaan Agama

JAKARTA - Aksi-aksi memobilisasi massa dengan dalih agama, tetapi niatnya untuk kepentingan syahwat politik dan memecah belah bangsa, adalah senyata-nyatanya penistaan agama.

Komentar itu dilontarkan Syamsuddin Baharuddin dalam twitternya merespons Zuhairi Misrawi.

Syamsuddin merespons pesan Zuhairi, tokoh muda Nahdlatul Ulama yang menulis demikian.

Mengatasnamakan agama untuk memecahbelah, menurut saya, itu merendahkan esensi agama yang menyerukan damai dan harmoni. Zuhairi melontarkan itu terkait aksi 313 massa Forum Ukhuwah Islam (FUI) menggelar salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jumat (31/3/2017) yang niatnya politik terkait Pilkada DKI Jakarta.

Abu Ali pun menulis bahwa masjid selain tempat ibadah tempat untuk mewujudkan ukhuwah antar sesama manusia bukan tempat penebar intoleransi.

Pesan ini pun merespons Zuhairi yang mengeritik penggunaan tempat ibadah untuk kepentingan politik. Zuhari menulis seperti ini.

Sejak Pilkada DKI ini, Istiqlal yang dulu simbol peradaban Indonesia, kini berubah menjadi simbol politisasi agama. Sedih sekali.

Lalu A. Mustofa Bisri‏menulis demikian:

Persoalan  pribadi kita janganlah kita biarkan memengaruhi dan merusak hubungan baik kita dengan sesama.

Zuhairi Misrawi‏ dengan akun @zuhairimisrawi juga menulis seperti ini:

Melihat pergerakan kelompok ekstremis yang kerap memolitisasi agama tidak susah. Saat Pilkada DKI, mereka keluar dari sarangnya.

Sementara itu, peneliti senior dan pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Haris‏ juga menulis demikian di twitternya.


Debat pribumi & nonpribumi adalah sia2. Tak seorangpun di antara kita yg benar2 pribumi. Nenek moyang kita semuanya imigran alias nonpribumi. (netralnews)
loading...

Nih Dengarkan...!! Soal Aksi 313, Kata Said Aqil: Salat Jumat Niatnya Gulingkan Ahok

JAKARTA - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan, aksi unjuk rasa yang bakal digelar Jumat (31/3/2017) atau 313, bermuatan politik.

Untuk itu, Said Aqil menyatakan, agar aksi 313 tak perlu digelar. Karena aksi yang dilakukan, menurutnya, akan berdampak pada kerugian materiil.

"Kalau ada orang nggak suka Ahok jangan pilih Ahok. Kalau nggak suka Anies jangan pilih Anies. Nggak usah demo. Energi, uang, waktu. Mubazir," kata Said Aqil saat wawancara bersama salah satu stasiun televisi swasta, Kamis (30/3/2017).

Dirinya pun menyayangkan adanya muatan politis dalam aksi yang digelar berketepatan saat menunaikan salat Jumat. Menurutnya tak sedikit diantara peserta aksi menunaikan salat Jumat, niatnya menggulingkan Ahok.

"Salat Jumat niatnya gulingkan Ahok. Saya, kita, yang berangkatnya (salat Jumat) dengan niatnya nawaitu, tulus, belum tentu diterima sama Allah, apalagi yang tidak lillahita'alla, dan bermuatan politis," ujarnya.

Said pun membantah jika selama ini dirinya disebut-sebut mendukung Ahok. Sebagai warga negara yang baik ia hanya berharap Pilkada DKI 2017 berjalan dengan aman dan lancar.

Untuk diketahui, Forum Umat Islam (FUI) rencananya akan menggelar aksi 313 dimulai dengan salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, dan long march ke Istana Merdeka.


Di depan Istana Merdeka, massa akan menyampaikan aspirasinya. Tuntutan aksi ini masih sama seperti aksi sebelumnya. Intinya, mereka meminta Presiden Jokowi memberhentikan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang kini berstatus terdakwa kasus penistaan agama. (netralnews)
loading...

Luar Biasa...!!! Ahok Suka Jenguk Orang Sakit, Itu Sesuai Tuntunan Al Quran

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dinilai banyak pihak kerapkali menyia-nyiakan masa kampanye putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 19 April 2017.

Sebabnya, Ahok pada masa kampanye lebih menyukai blusukan ke warga ibu kota yang diinformasikan terbaring sakit, ketimbang menggelar pertemuan dengan kelompok-kelompok massa atau mengunjungi pertemuan akbar.

Ruhut Sitompul, Juru Bicara Ahok-Djarot, mengatakan tim pemenangan tidak mempersoalkan kebiasaan Ahok itu. Ia juga meyakini cara Ahok tersebut juga bisa menstimulasi warga untuk mendukungnya.

"Ahok memang suka menjenguk warganya yang terkena penyakit. Sedangkan Ayat suci Al Quran menunjukkan, orang yang terkena musibah itu donya didengar Tuhan,” tutur Ruhut seusai menghadiri acara di kawasan jalan Cianjur, nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

Selain itu, kata dia, Ahok lebih suka menjenguk orang sakit karena mengikuti saran almarhum orangtua.


"Ilmu ini didapatkan dari almarhum orangtuanya. Tempat asal dia (Belitung Timur) itu 90 persen penduduknya muslim, tapi berkat kebaikan orangtuanya kepada warga, Ahok menang pilkada di sana," tandasnya. (suara)
loading...

Nah Loh...!! Pasha Diminta Mundur oleh Ketua DPRD Karena Tidak Punya Etika

JAKARTA - Adelia Wilhelmina ikut berkomentar soal suaminya, Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu, yang kini menjabat Wakil Wali Kota Palu diminta mundur oleh Ketua DPRD Palu Iqbal Andi Mangga.

Pasha diminta mundur dari jabatan karena dinilai melanggar etika ketika manggung bersama Ungu di Malaysia dan Singapura.

"Adel lihat sih mas Pasha kerjanya sesuai dengan kinerjanya dan bagus-bagus saja," ucap Adel kepada media di pengajian Gus Anom di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (30/3/2017) malam.

Adel pun sudah siap jika memang nantinya sang suami diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Walikota Palu. Tetapi untuk saat ini, dia tak mau memikirkan soal masalah tersebut.

"Siap nggak siap, pokoknya no comment lah. Kalau adanya berita itu Adel juga nggak sampai mau pikirin dulu. Kalau mau nanya itu sama mas Pasha-nya langsung," ucapnya.

Sejauh ini, Adel sebagai istri selalu memberikan dukungan kepada sang suami. Perempuan yang tengah hamil anak keempat ini selalu berpesan kepada Pasha agar tak mengecewakan amanah yang telah diberikan masyarakat.


"Mas Pasha sibuk di Palu jadi ya, pasti dia lebih konsen di sana. Saya support terus dan bilang jangan mengecewakan banyak orang aja," ujar dia. (suara)
loading...

Sepakat...!! Kata Tim Ahok-Djarot: Tamasya Al Maidah adalah Intimidasi Dan Diharamkan

JAKARTA - Tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menyayangkan ajakan bertema Tamasya Al Maidah pada hari pencoblosan di pilkada Jakarta 2017 putaran kedua. Aksi yang digagas Gerakan Kemenangan (Gema) Jakarta ini rencanannya untuk mengawasi seluruh tempat pemungutan suara pada 19 April 2017.

Juru bicara Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni menyinggung calon gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dia menyarankan Anies mencegah aksi itu.

"Kalau Anies (Baswedan) pro terhadap kebhinekaan, dia mestinya bisa melarang dengan tegas tamasya Al Maidah," ujar Raja Juli di posko pemenangan Ahok-Djarot, jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).

Raja Juli menganggap tamasya Al Maidah merupakan bentuk intimidasi. Sebab, masyarakat Jakarta yang memiliki hak suara akan ketakutan apabila melihat banyak orang yang mengenakan pakaian berwarna putih dan songkok di tempat pemungutan suara.

"Itu bentuk intimidasi dan diharamkan. Seharusnya orang bisa memilih dengan bebas. Apapun yang mengurangi level kebebasan itu bisa dikecam," kata Raja Juli.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia ini meminta wartawan untuk bertanya pada cagub pasangan Sandiaga Uno apakah setuju dengan tamasya Al Maidah. Apabila Anies diam saat dimintai konfirmasi tersebut, Raja Juli menganggap dia setuju.


"Anies setuju nggak dengan Tamasya Al Maidah?" tanya Raja. (suara)
loading...

Polda Mtero Tegaskan, Kasus Sandiaga Uno Akan Diusut Tuntas, Agar Tidak Ada Perbedaan Dengan Calon Lainya

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan menegaskan kasus yang menjerat Cawagub DKI, Sandiaga Uno akan terus diproses hingga tuntas. Iriawan menegaskan pengusutan dilakukan demi menghindari preseden buruk terhadap kepolisian.

“(Kalau gak diproses) nanti yang lainnya komplain,” kata Iriawan di Gedung MPR-DPR, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

Iriawan melenjutkan, Peraturan Kapolri yang meminta meminta agar proses hukum calon kepala daerah ditunda sudah dikesampingkan sejak Polri mengusut kasus yang menjerat Basuki T. Purnama.

“Jadi harus sama dong. Kemarin (pengacara) minta ditunda (pemeriksaan), kami kasih kesempatan. Ya yang sekarang harus datang dong untuk diklarifikasi,” kata mantan Kapolda Jawa Barat itu.


Rencananya, Sandiaga akan diperiksa, Jumat (31/3/2017) terkait kasus dugaan penggelapan jual beli tanah. Sandi dipolisikan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya atas tuduhan pemalsuan kuitansi pembayaran atas aset tanah dan penggelapan penjualan lahan.(KS)
loading...

Sering Ungkapkan Kebencian Melalui Media Sosial, Dan Punya Banyak Kasus, Polisi Belum Juga Tangkap Ahmad Dhani

JAKARTA – Polda Metro Jaya nampaknya belum bersikap dan terkesan mati angin terkait banyaknya ucapan kontroversial yang dilontarkan musisi Ahmad Dhani.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, penyidik belum bersikap untuk segera memproses hukum Ahmad Dhani meski dia terjerat banyak kasus di polisi.

”Kami tunggu perkembangan. Lihat saja nanti,” kata Argo kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Argo mengatakan, penyidik belum berencana memeriksa Dhani terkait ucapannya yang menghina pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan melecehkan Presiden Joko Widodo saat aksi 411 medio 2016 lalu.

Ahmad Dhani bukan sekali ini saja dilaporkan polisi, dia kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial, terutama melalui akun Twitter dan Facebooknya. Beberapa di antaranya yakni menyebut ada ‘Ulama Partai’ yang dekat dengan Ahok dan Jokowi. Lalu meledek pedangdut Inul Daratista lantaran dekat dengan Ahok.


‎Dhani sendiri dilaporkan pendukung Ahok karena ingin meludahi wajah pendukung Cagub DKI itu.(kriminalitas)
loading...

Mau Gelar Demo 313 Dan Aksi Makar, Sekjen FUI Diciduk Aparat Kepolisian

JAKARTA – Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al-Khaththath, ditangkap polisi Kamis (30/3/2017) malam. Al-Khaththath diciduk oleh petugas Jatanras Polda Metro Jaya.

“Iya benar. Ditangkap semalam,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Argo mengatakan, Al-Khaththath kini dibawa ke Rutan Brimob.

“Saya belum tahu detailnya ya. Nanti diupdate lagi,” tutupnya.

Seperti diketahui, KH Muhammad Al-Khaththath merupakan Sekjen FUI yang menjadi ketua panitia aksi 313, yang akan digelar Jumat hari ini. Kemarin Al-Khaththath juga menggelar konferensi pers terkait Aksi 313.


Bahkan, sejak beberapa hari lalu, Ustaz Al-Khaththath juga telah menyerukan kepada kaum muslimin untuk hadir dalam Aksi 313. Aksi tersebut untuk menuntut kembali terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar dijebloskan ke penjara akibat kasus penistaan agama yang dilakukannya. (KRIMINALITAS)
loading...

Nah Loh...!!! Polisi Tangkap Sekjen FUI Karena Mau Berbuat Makar

JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan proses penangkapan Sekjen FUI Ustaz Al-Khaththath, terkait dugaan permufakatan makar saat menggelar Aksi 313.

Saat dimintai ketrangan, Argo menjelaskan bahwa pihaknya menangkap Al-Khaththath di Hotel Kempinski kamar 123. Saat penangkapan, Al-Khaththath tengah menginap sebelum mengikuti Aksi 313 yang akan digelar di depan Istana Negara.

“Kami tangkap semalam,” kata Argo kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Argo sendiri enggan menyebut, apakah Al Khaththath berperan sebagai otak, bagaimana cara makar dan penyadang dananya. “Masih kami dalami,” tutup Argo.

Selain Al-Khaththath, polisi juga menangkap tiga orang lain, yakni Dhiko Nugraha, Zainuddin Asyad, dan Irwansyah sementara satu lagi buron. Mereka tengah menjalani pemeriksaan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

Seperti diketahui, KH Muhammad Al-Khaththath merupakan Sekjen FUI, yang menjadi pimpinan panitia aksi 313, yang akan digelar Jumat hari ini. Dia baru saja menggelar konferensi pers terkait Aksi 313.


Bahkan, sejak beberapa hari lalu, Ustadz Al-Khaththath juga telah menyerukan kepada kaum Muslimin untuk hadir dalam Aksi 313. Aksi tersebut untuk menuntut kembali terdakwa Basuki T. Purnama (Ahok) agar dijebloskan ke penjara akibat kasus penistaan agama yang dilakukannya. (KS)
loading...

Catat...!!! Kata Muhammadiyah, Aksi 313 Merupakan Aksi Berbau Politis Dan Memaksakan Kehendak

JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan Aksi 31 Maret 2017 (aksi 313) bersifat politis namun demikian harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku .

"Penyampaian pendapat aspirasi dan pendapat secara terbuka di muka umum melalui media massa, media sosial atau media lainnya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum," kata Muti lewat keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Dia mengatakan secara hukum rencana Aksi 313 tidak ada masalah karena sesuai UUD 1945. Warga negara berhak menyampaikan pendapat dengan lisan atau tulisan.

Menurut dia, aksi 313 bermuatan politik karena ada tuntutan aksi agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari posisinya sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Boleh dikatakan rencana akti merupakan aksi politik terutama jika dikaitkan dengan posisi Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta," kata dia.

Terkait Aksi 313, Muti mengatakan secara yuridis tuntutannya sulit dipenuhi. Alasannya, saat ini Ahok sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka penistaan agama. Walaupun penetapan Ahok sebagai tersangka merupakan proses hukum tersendiri, proses pengadilan tersebut sesuai dengan tuntutan Aksi 411 dan 212.

Meskipun berstatus tersangka, kata dia, secara hukum Ahok tidak atau belum bersalah karena pengadilan belum memutuskan Ahok sebagai terpidana. Karena itu dia tidak bisa diberhentikan dari jabatan gubernur.

Dia mengatakan yang mungkin dilakukan presiden adalah memberhentikan Ahok untuk sementara dan menunjuk pelaksana tugas sampai proses hukum selesai atau habis masa jabatan. Atau dengan cara lain yaitu Ahok digantikan oleh wakil gubernur sampai masalah hukum tuntas. Alasannya adalah untuk kemaslahatan dan pertimbangan etik dan etis.

"Melihat realitas dan kemungkinan terpenuhinya tuntutan rencana Aksi 313 tidak banyak membawa manfaat. Ada kesan rencana Aksi 313 selain politis juga memimbulkan kesan memaksakan kehendak," kata dia.

Muti mengatakan Muhammadiyah tidak terlibat dan tidak mendukung rencana Aksi 313. Karena itu jika ada warga Muhammadiyah yang mengikuti aksi hal itu merupakan sikap pribadi dan merupakan tanggung jawab sendiri.


"Fasilitas dan amal usaha tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan aksi. Akan tetapi, Muhammadiyah menghormati mereka yang melakukan aksi sepanjang sesuai dengan hukum, tidak menimbulkan kerusakan dan mengganggu ketertiban umum terutama pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta," kata dia. (netralnews)
loading...

Ruhut Sindir Sandiaga Uno, Katanya Belum Jadi Pejabat Saja Sudah Mengatur Polisi

JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pernah meminta keringan pihak kepolisian untuk menunda pemanggilan terkait kasus penggelapan tanah yang dilaporkan pengusaha ke Polda Metro Jaya.

Menanggapi hal itu, juru bicara pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Ruhut Sitompul, menganggap ada upaya mengatur hukum yang dilakukan Sandiaga, cawagub pasangan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2017.

"Bayangkan masih calon kan (Sandiaga)? Belum jadi pejabat negara sudah mulai mengatur hukum, mau kemana negara kita dengan nomor tiga ini?" ujar Ruhut usai menghadiri acara di kantor DPP Banteng Muda Indonesia, Jalan Cianjur, Nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

Kemudian Ruhut meminta Sandiaga mencontoh pesaingnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia mengatakan walaupun maju sebagai cagub petahana, Ahok masih memenuhi panggilan polisi dan kini rutin menjalani sidang kasus dugaan penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Itu yang saya katakan seorang Ahok ya, dia gubernur, dia lagi cuti tapi sangat patuh dengan hukum, dipangil datang. Bisa dibayangkan yang nomor tiga itu minta diundur," kata Ruhut.


Untuk diketahui, Sandiaga dan rekan bisnisnya dituduh menggelapkan hasil penjualan sebidang tanah di Tangerang Selatan, Banten. (suara)
loading...

Polisi Masih Pertimbangkan Mengenai Status Sandiaga Uno, Apakah Tersangka Atau Tidak

JAKARTA - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yakin Sandiaga Uno akan benar-benar memenuhi panggilan penyidik, Jumat (30/3/2017) besok. Meski Sandiaga sudah janji akan datang untuk diperiksa.

"Saya yakin beliau warga negara yang baik," kata Iriawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Sandiaga akan diperiksa terkait kasus dugaan penjualan hasil sebidang tanah di Jalan Curug Raya, Tangerang Selatan, Banten pada 2012. Pemeriksaan pasangan Anies Baswedan akan dilakukan pukul 13.30 WIB.

Namun, Iriawan masih merahasiakan materi pemeriksaan yang nantinya akan disampaikan kepada Sandiaga. Dia beralasan hal itu sudah menjadi kewenangan penyidik.

"Rahasia penyidik lah," kata dia.

Dia mengatakan penyidik baru bisa melakukan gelar perkara apabila semua keterangan dari para saksi telah terkumpul. Dia juga tidak mau berspekulasi apakah nantinya status Sandiaga akan ditingkatkan menjadi tersangka atau tidak.

"(Setelah) ada pemeriksaan saksi, kami gelar perkara. Kalau memang harus ditingkatkan nanti dilihat juga status yang bersangkutan (Sandiaga)," kata dia.

Selain itu, Iriawan juga meminta semua pihak tidak menghubungkan pemeriksaan Sandiaga dengan kontestasi politik Pilkada putaran kedua. Sebab, rumor yang berkembang munculnya kasus ini telah menurunkan elektabilitas pasangan Anies-Sandiaga yang menjadi rival pasangan nomor urut dua Basuki Tjahaha Purnama (Ahok)-Djaror Saiful Hidayat.

"Saya nggak tahu soal itu. Saya nggak ngerti elektabilitas. Tugas saya menegakkan hukum saja. Ada yang lapor ya kita tindaklanjuti. Nggak ada urusan soal itu," kata dia.

Pemanggilan Sandiaga merupakan yang kedua kalinya terkait kasus dugaan penggelapan hasil penjualan sebidang tanah. Dalam pemanggilan pertama, Sandiaga tidak hadir dengan alasan ada kegiatan lain.

Kemarin, Alex Yahya Datuk selaku Juru Bicara Sandiaga memastikan jika kliennya akan memenuhi panggilan penyidik.

"Ini pemanggilan sebagai saksi yang pertama. Sebagai warga negara yang baik bang Sandi akan hadir," kata Alex di posko Anies-Sandiaga, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017) malam.

Kasus yang menjerat Sandiaga dan rekan bisnisnya, Andreas Tjahyadi, merupakan laporan Fransiska Kumalawati Susilo yang mewakili Edward Soeryadjaja dan Djoni Hidayat.

Fransiska merupakan mantan istri kedua Edward. Edward tak lain putra almarhum William Soerjadjaja, seorang pengusaha Indonesia yang sukses membangun PT. Astra Internasional.


Belakangan, Fransiska kembali melaporkan Sandiaga dalam kasus dugaan pemalsuan kuitansi. Kasus kedua masih berhubungan dengan kasus yang pertama tentang kasus dugaan hasil penjualan sebidang tanah di Jalan Curug, Tangerang Selatan. (suara)
loading...

Waduh...!! Kapolda Metro Sebut Aksi 313 Itu Minta Pencopotan Ahok, Jelaskan Jika Aksi Tersebut Untuk Kepentingan Politik

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menyebut jajarannya telah siap mengamankan aksi 313 yang akan berlangsung Jumat besok. Dia berharap aksi 313 besok akan berlangsung aman.

“Salah satu poin massa minta pencopotan pasangan calon nomor dua,” kata Iriawan di depan Gedung DPR / MPR, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

Iriawan mengaku, pihaknya sudah memberikan pengamanan kepada para calon yang tengah berkampanye, salah satunya calon nomor urut dua. “Pengamanan calon seperti biasa ya,” tuturnya.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini juga sudah mengimbau kepada koordinator aksi untuk menjaga peserta agar tidak ricuh.

“Hari ini pun kami komunikasi dengan korlapnya, sehinga berjalan dengan tertib, lancar, damai. Besok juga menginginkan demikian,” tutupnya.


Dalam aksi besok, rencananya massa akan mengawali dengan Salat Jumat di Masjid Istiqlal. Setelah itu, aksi akan dilanjutkan dengan long march ke Istana Negara. (kriminalitas)
loading...

Otaknya Penjual Agama Ya begini, Kata Fadli Zon : Agama Dan Politik Itu Nggak Bisa Dipisahkan

JAKARTA - Agama menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia melingkupi seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hingga hukum, kata Fadli Zon, Wakil Ketua DPR di Jakarta.

Pernyataan tersebut menanggapi pidato Presiden Jokowi sebelumnya yang mengatakan agama dan politik harus dipisahkan. Dicampuradukanya agama dengan politik dinilai menjadi penyebab terjadinya gesekan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, kata Presiden Jokowi di Tapanuli Tengah beberapa waktu lalu.

Fadli Zon melanjutkan agama dan politik, sudah menjadi realita sosial sekaligus politik masyarakat Indonesia sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Secara historis, semangat ini sudah sejak awal diakui para pendiri negara ini.

”Bung Hatta juga pernah menyatakan bahwa bagi muslim berjuang membela tanah air bukanlah suatu pilihan, namun merupakan tugas hidup. Ini menandakan agama melekat dalam masyarakat kita,” kata Fadli Zon, Kamis (29/3/2017).

Fadli menilai bahwa pernyataan Jokowi itu kurang tepat, bermasalah, dan bahkan ahistoris (berlawanan dengan sejarah).
“Indonesia bukanlah negara agama, tapi itu bukan berarti agama harus terpisah dari kehidupan politik,” tegas politikus Gerindra itu.


Wakil Ketua Umum Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga menjelaskan hukum agama diakui dalam sistem hukum di Indonesia, seperti hukum perkawinan, warisan, dan seterusnya. Bung Hatta pada 1973 yang sangat kuat mengingatkan Presiden Soeharto agar RUU Perkawinan disesuaikan dengan aspirasi umat Islam. (netralnews)
loading...

Nah Loh, KPK Perpanjang Penahanan Bupati Non Aktif Klaten

JAKARTA – Juru bicara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, terkait tersangka Sri Hartini akan dilakukan perpanjangan penahanan.

“Untuk tersangka Sri Hartini akan dilakukan perpanjangan penahanan 30 hari ke depan,” jelas Febri di gedung KPK Rabu (29/3/2017) malam.

Febri menjelaskan tujuan memperpannjang penahanan Sri Hartini agar KPK bisa meningkatkan proses hukumnya ke tingkat persidangan.

Lebih lanjut Febri menjelaskan untuk tersangka Suramlan sudah mulai pembacaan dakwaan di pengadilan Tipikor Semarang.

“Salah satu tersangka yang kita terapkan dalam kasus suap promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten  Klaten (Suramlan) hari ini sudah mulai pembacaan dakwan di pengadilan tipikor di Semarang,” jelasnya.

Sri Hartini yang menjadi tersangka pasca tangkap pada Jumat (30/12/2016) lalu, dalam kasus suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten.

Sri Hartini disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
Dalam kasus ini selain Sri Hartini yang ditetapkan sebagai tersangka, KPK juga menetapkan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten Suramlan sebagai tersangka.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK menyita Rp 3 miliar di kamar anak Sri Hartini, Andi Purnomo, yang juga anggota DPRD Klaten. Andi diduga sebagai 'pengepul' uang jual beli jabatan.(netralnews)


loading...

Luar Biasa...!! Golkar Akan Kerahkan Tiga Elemen Islam Untuk Menangkan Pasangan Ahok-Djarot

JAKARTA - Partai Golkar mempunyai tiga elemen kekuatan muslim, yakni pengajian Al-Hidayah, Majelis Dakwah Islamiah, dan Satker Ulama. Kekuatan inilah yang akan dikerahkan untuk memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera) Nusron Wahid, dalam acara Pengajian Golkar di se-Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017). Pengajian ini mengambil tema "Membumikan Islam Rahmatan Lilalamin.

Pengajian ini dihadiri Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi, tokoh muda NU KH Taufik Damas, dan para kader Golkar wilayah Kecamatan Pesanggrahan.

Nusron menjelaskan kekuatan Islam Partai Golkar terus melakukan konsolidasi supaya memperkuat barisan pemenangan pasangan Ahok-Djarot. Kekuatan pemilih di wilayah Jaksel memang terus dikebut karena pada putaran pertama Ahok-Djarot kalah di wilayah ini.

"Karena itulah kita ingin bisa mengambil banyak suara di sini. Kita lakukan pendekatan dan sayap partai yang bisa melakukan itu adalah elemen kekuatan Islam Golkar ini," jelasnya.

Nusron menegaskan bahwa selama ini di basis massa Islam Ahok dikesankan negatif atau tidak berpihak pada Islam. Padahal, Ahok sudah membuat kontrak politik dengan pengurus masjid se-DKI Jakarta. Diantaranya untuk menyejahterakan takmir masjid, imam masjid, ustad, dan majelis taklim serta petugas memandikan jenazah dan sebagainya.

"Semua akan diberi tunjangan, juga diumrahkan setahun sekali. Kita data ada 10 ribu se DKI Jakarta," tegas Nusron.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Islam Rahmatan Lilalamin memang harus dibumikan di Jakarta karena jika tidak, maka radikalisme bisa terjadi.

Ia pun mengapresiasi langkah Golkar dengan menggelar pengajian yang sejuk dan damai.


"Islam itu damai dan sejuk. Seperti ini yang kita harapkan, bukan sebaliknya. Dan selain golkar, partai pendukung lainnya juga melakukan hal sama. PPP juga melakukan hal sama," kata Djarot seperti dikutip Antara. (netralnews)
loading...

Miris...!! Kata Budayawan, Ahok Adalah Korban Keserakahan Politik, Karena Yang Ia Lakukan Sebenarnya Tidak Menistakan Agama

JAKARTA - Budayawan Indonesia Mohamad Sobary mengatakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi korban keserakahan politik. Apa yang melakukan Ahok bukan penistaan agama.

Melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/3/2017), Sobary bilang, “Mereka yang justru menistakan Islam secara nyata, tapi Ahok yang dituduh berbuat begitu. Ini ketidakadilan di atas ketidakadilan."

Sobary menjelaskan, adalah wajar bagi orang serakah dan culas menggunakaan dalih keagamaan sebagai justifikasi untuk membenarkan tindakannya sendiri dan menista orang lain. Kewajaran lainnya, adalah keserakahan politik dan otoritarianisme kaum radikal yang berhasil mempengaruhi massa dengan ketidakadilan yang nyata.

Apa yang dilakukan terhadap Ahok merupakan cermin keagamaan yang tidak sehat. Agama yang inklusif dibuat menjadi eksklusif dan toleran dibuat menjadi intoleran.


Kata Sobary, masyarakat harus belajar dalam beragama dan menggunakan nalar sehat. Tidak boleh taklid buta dan membabi buta ikut pemimpinnya tanpa penalaran yang sehat. (netralnews)
loading...

NU Larang Keras Nahdliyin Ikut Aksi 313, Karena Hanya Akan Buang Waktu Dan Energi

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj melarang keras Nahdliyin (warga NU) untuk ikut demo atau aksi yang rencananya digelar atas prakarsa Forum Umat Islam (FUI) pada Jumat, (31/3) di sekeliling Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

“Gak usah berdemo. Buang-buang energi, waktu, uang saja,” kata Kiai Said.

Lebih jauh, Kiai Said yang juga menjadi Ketua Lembaga Persahabatan Organisasi Masyarakat Islam (LPOI) tidak mengizinkan warga ormas-ormas tersebut turun pada dalam demo tersebut.

“Saya adalah Ketua Lembaga Persahabatan Organisasi Masyarakat Islam. Ada 12 ormas (yang tergabung). Ada Al Irsyad, PITI, Mathlaul Anwar, dan lain-lainnya. Warga ormas itu saya larang untuk ikut demo (313),” tegas Doktor lulusan Ummul Qurro University Mekkah itu.

Bahkan ia mempertanyakan status FUI sebagai forum yang mengatasnamakan umat Islam. “FUI itu apa? Ormas apa? Umat Islam yang mana? LPOI tidak berada di bawah FUI. Apalagi NU,” ujar Guru Besar Ilmu Tasawuf ini.

Meski demikian, Kiai Said mempersilahkan orang yang mau demo. Namun ia menyayangkan kalau demo itu digelar dengan mengatasnamakan agama.

“Yang saya sayangkan adalah (demo dengan) mengatasnamakan agama demi mengalahkan pasangan calon dan menaikkan calon yang didukung,” urai Kiai Said seperti dilansir dari laman NU Online, Kamis, (30/03/2017).

Terakhir, ia mengimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia, khusunya Nahdliyin, untuk senantiasa menampilkan wajah Islam yang damai dan sejuk. Serta menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang beradab, beretika, dan tunduk di bawah hukum.

“Platform negara Madinah (yang dibangun Nabi Muhammad) adalah semua sama di mata hukum,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan ini.

Demo 313 dikomandoi oleh Forum Umat Islam (FUI). Tujuan dari demo itu adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk menon-aktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena ia didakwa telah menistakan agama Islam.  


Rencananya, Aksi 313 ini akan dimulai dengan Shalat Jumat di Masjid Istiqlal. Kemudian peserta aksi akan berjalan menuju Istana Negara untuk menyampaikan tuntutannya kepada Presiden Joko Widodo. (netralnews)
loading...

Irjen Iriawan Ancam Penjarakan Pemasang Spanduk Provokatif Berbau SARA

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan gerah dengan banyaknya spanduk penolakan salah satu calon dalam Pilkada DKI Jakarta. Dia mengancam akan memidanakan masyarakat yang tetap nekat memasang spanduk itu.

“Kalau tak dituruti, saya akan pidanakan mereka dengan UU SARA ya. Ini peringatan saya,” kata Iriawan di Gedung KPUD DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).

Iriawan melanjutkan, para pengurus masjid atau ormas masih diberikan kesempatan untuk menurunkan spanduk. Menurut dia, spanduk itu meresahkan masyarakat karena bernada intimidasi dan ancaman.

“Kami turunkan. Kalau ada yang masang lagi tentu akan kami proses hukum,” tutup Iriawan.


Seperti diketahui, sebelumnya banyak beredar spanduk penolakan terhadap Calon Gubernur DKI Basuki T. Purnama. Selain itu, ada pula spanduk terpasang di sejumlah masjid yang berisi penolakan mengurus jenazah pendukung Ahok. (KS)
loading...

Nah Lo, Polda Metro Jaya Tak Izinkan Long March Aksi 313, Karena Akan Menganggu Suasana Pilkada

JAKARTA – Polisi memprediksi jumlah massa aksi 313 mencapai 50 ribu orang. Nantinya, setelah salat Jumat di Masjid Istiqlal, mereka akan melakukan long march hingga Istana Negara.

Secara tersirat, Polda Metro Jaya nampaknya tak mengizinkan aksi long march tersebut.

“Kegiatan itu dilakukan yang terpenting adalah nanti tidak mengganggu ketertiban umum. Kalau mau sembahyang di Istiqlal ya silakang saja,” kata Argo di Gedung KPUD, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).

Argo mengatakan, pihaknya juga melarang massa dari luar Jakarta untuk datang. “Kalau memang ingin berdoa, lebih baik di tempat masing-masing,” tutur Argo.


Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini mengaku, polisi sudah meminta kepada panitia penyelenggara untuk tak melakukan long march. “Ini kan sedang Pilkada ya. Tidak boleh ada pengerahan massa,” tutup Argo. (kriminalitas)
loading...

Mantap...!! Menurut Populi Center: Suara Djarot Bisa Bertambah dengan Berpeci

JAKARTA - Populi Center memprediksi bahwa pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta nanti, suara Ahok-Djarot akan meningkat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat pemilih di Jakarta yang menentukan pemimpin berdasarkan simbol, akan memilih Djarot yang berpeci.

"Kita pernah membuat beberapa simulasi, ketika simbol atau atribut itu dipakai, itu memang berpengaruh. Satu yang tidak pakai peci, dan ada yang pakai peci, dan ternyata itu ada perbedaan," kata Direktur Populi Center, Usep S Ahyar kepada Netralnews.com, Selasa (28/3/2017).

Menurutnya, sampai saat ini di Jakarta memang ada kelompok masyarakat yang masih mengutamakan simbol-simbol, meskipun lebih banyak pemilih rasional.

"Dengan (Djarot-red) memakai peci, itu bisa menambah suara di pemilih-pemilih tertentu (pemilih berdasarkan simbol-red), meski pun tidak terlalu siginifikan pengaruhnya," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga berpendapat bahwa soal Djarot berpeci tidak perlu diributkan terutama oleh lawan politiknya, karena akan jauh lebih bermanfaat jika paslon yang menjadi lawan politik Ahok-Djarot lebih fokus pada hal-hal yang substantif.

"Memang fokusnya lebih baik pada hal-hal yang substantif, seperti program kerja, visi-misi, dan lainnya, daripada soal berpeci," ujarnya.

Misalnya, ia mencontohkan, seperti yang disoroti Ahok, bagaimana konsep menangani kemacetan, banjir dan masalah lainnya di Jakarta. "Konsep itu yang sebenarnya lebih baik dibahas," tambahnya.

Untuk diketahui bahwa desain surat suara putaran kedua Pilkada DKI 2017 yang menampilkan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengenakan peci atau kopiah, mendapatkan sorotan dari kubu lawan, pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.


Sorotan ini muncul karena di putaran pertama Djarot tidak mengenakan peci. Sementara, pasangan Anies-Sandi yang mengenakan peci dalam gambar di kertas suara, mempunyai slogan "coblos pecinya". (netralnews)
loading...

Stress...!! Lieus Tuduh Ahok Gubernur Zalim Dan Akan Jatuh Pada Tanggal 19 April

JAKARTA - Koordinator Komunitas Tionghoa Anti-Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma meyakini, calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah di putaran kedua Pilkada DKI 2017.

Bahkan pendukung pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan - Sandiaga Uno ini menyebut, pemungutan suara 19 April hanyalah sejarah jatuhnya gubernur zalim.

"Tanggal 19 kesejarahan jatunya orang zalim. Anies-Sandi cuma calon yang menggantikan pilihan rakyat yang sudah muak sama gaya-gaya Ahok," kata Lieus kepada Netralnews.com, Rabu (29/3/2017).

Hal itu diungkapkan Lieus saat ditanya terkait strategi apa yang sedang dibahas dalam memenangkan Anies-Sandi di putaran kedua, mengingat ia sempat melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh pendukung Anies-Sandi.

Seperti beberapa waktu lalu, Lieus sempat terlihat berkumpul bersama Sandiaga Uno, Fadli Zon, Ahmad Dhani. Namun ia menyebut pertemuan yang dilakukan di kediaman Dhani itu bukan membahas strategi kemenangan paslon nomor urut tiga.

"(Ahok) Ini barang udah selesai, karena dosanya banyak. Jadi kita gak perlu ngatur-ngatur strategi-strategi lagi, karena tanggal 19 itu bukti bahwa rakyat tidak mau lagi dia yang jadi gubernur," ujarnya.

"Dia mau kampanye apa aja orang-orang udah pada tahu, orang gak percaya. Segala ilmu dia keluarin, paling dapatnya 43 persen (suara)," ungkap Lieus.


Adapun Lieus menyebut alasan Ahok akan kalah, karena karakternya tidak menunjukan seorang pemimpin, serta perkataan-perkataannya yang sering menyakiti rakyat dan memicu munculnya isu SARA. Selain itu mantan Bupati Belitung Timur itu juga disebut Lieus, diduga terlibat dalam beberapa kasus hukum. (netralnews)
loading...

Nih Dengarkan...!! Ahli Agama Dari PBNU Sebut Tak Masuk Akal Ahok Menodai Agama

JAKARTA - Ahli agama Islam yang juga Rois Syuriah PBNU Masdar Farid Mas'udi mengatakan tak masuk akal apabila terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan penodaan agama disaat Ahok ingin maju sebagai calon gubernur Jakarta petahana di Pilkada Jakarta 2017.

"Itu sangat ditentukan oleh nawaitunya dari si pelaku Pak Basuki. Kayaknya pada saat dia mau nyalon jadi pemimpin kok menodai agama yang dianut mayoritas, nggak masuk akal deh," ujar Masdar usai memberikan keterangan di sidang ke-16 Ahok, gedung Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).

Menurutnya, kasus Ahok masuk ke ranah pengadilan karena dimainkan oleh lawan politik. Isu ini, kata dia, sangat erat dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

"Sebenernya isu ini digoreng (lawan politik Ahok), saya kira dalam konteks pilkada ini. Saya kira itu lebih sarat dengan motif politik," kata dia.

Kemudian, Masdar menegaskan surat Al Maidah ayat 51 bukan keharusan orang Islam memilih pemimpin yang seiman. Umat muslim tak boleh memilih non-muslim apabila calonya mengusir, memerangi umat muslim lainnya.

"Itu yang tidak boleh. Jadi tidal sekedar beda agama. Ini negara bangsa, kita tidak boleh diskriminasi orang di ruang publik berdasarkan faktor primordial. Nanti kan kalau ada isu agama, isu SARA, orang yang sukunya beda nggak boleh dipilih, yang etnisnya beda nggak boleh dipilih. Rusak negeri ini," ujar Masdar.

"Ini negara bangsa bukan negara agama. Agama boleh dirujuk tapi sebagai sumber moralitas," Masdar menambahkan.

Pemimpin yang dibutuhkan, kata Nasdar harus memiliki sifat amanah dan adil dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga bukan berdasarkan keyakinan yang seiman.


"Yang penting adil. Adil tidak boleh diskriminasi rakyat berdasarkan SARA. Negara harua mengayomi semua pihak, nggak boleh berdasarkan suku, agama, ras," kata dia. (suara)
loading...

Waduh...!!! Ternyata Gara-gara Demo Gerombolan ‘Sumbu Pendek’, Pemprov DKI Harus Mengeluarkan Dana Pengamanan Miliaran Rupiah

JAKARTA – Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono menuturkan, aksi demonstrasi ternyata berdampak pada anggaran pemerintah provinsi.

Menurutnya, demonstrasi dapat mengurangi biaya yang seharusnya bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Sekali aksi (demo) yang lalu misalkan, bisa juga habis Rp 3 Miliar. Makin banyak demonstrasi ya makin berkurang biaya pelayanan untuk masyarakat. Terutama pelayanan publik yang harusnya bisa ditingkatkan,” ujar Soni kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Rabu (29/3/2017).

“Kalau nggak demo, uang ini bisa menjadi investasi peningkatan kualitas hidup masyarakat disini. Kalau demo, ya ini diambil alih untuk melayani demo mereka,” imbuhnya.

Untuk sekali aksi, lanjut Soni, pemerintah dapat mengeluarkan dana dengan jumlah yang cukup fantastis. Dana yang semula digunakan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan terpaksa dialihkan untuk menangani demonstrasi tersebut.


“Atau bisa Rp 30 Miliar kalau itu gede-gede kaya dulu itu. Pengamanan itu mengerahkan sekian puluh orang dari Provinsi lain untuk mobilisasi pasukan dari satuan yang lainnya. belum lagi kami dari Pemda aja harus mengerahkan semua Satpol PP. Dari berbagai penjuru datang untuk kemudian menertibkan tenaga dan seterusnya. Ya pasti akan keluar uang,” tutupnya. (kS)
loading...

Nah Loh, Kapolda Metro Ingatkan Sandiaga Uno, Jika Serius Jadi Wagub Harus Taat Hukum

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochammad Iriawan mengimbau kepada Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno agar taat hukum jika serius mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

“Jangan alasan. Karena harus menghargai hukum, Undang-Undang,” kata Iriawan saat berkunjung ke KPUD DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).

Iriawan menyebut, pemanggilan Sandiaga hanya untuk mengklarifikasi soal proses jual beli tanah yang terjadi di Kecamatan Curug, Tangerang Selatan ini.

“Hanya klarifikasi dulu, nanti setelah ada bukti permulaan, kami tingkatkan kepada pemeriksaan,” tutupnya seraya berjalan diantara kerumunan wartawan.

Sekadar informasi, Sandi dilaporkan oleh seorang wanita bernama Fransiska Kumalawati Susilo. Tak hanya Sandi, Fransiskan juga melaporkan rekan Sandi bernama Andreas Tjahyadi ke Polda Metro Jaya. Laporan itu tertuang dalam nomor LP/1427/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum pada Selasa (21/3/2017)


Keduanya diduga telah menggelapkan hasil penjualan tanah di jalan Curug, kota Tangerang periode 2012. Keduanya disangkakan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. (kriminalitas)
loading...

Mantap, Polisi Tegaskan, Jika Sandiaga Uno Mangkir Lagi Dalam Panggilan, Maka Akan Kami Jemput Paksa

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan mengaku tak segan meningkatkan status hukum Cawagub DKI, Sandiaga Uno menjadi penyidikan jika ditemui unsur pidana. Rencananya, beberapa hari ke depan penyidik akan kembali memeriksa Sandiaga dalam kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan.

“Rencana satu dua hari ini akan kami layangkan panggilan untuk diperiksa,” ujar Iriawan saat menghadiri acara di Gedung KPUD DKI, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).

Iriawan melanjutkan, jika tak datang tentu polisi akan menjemput paksa Sandiaga. “Kalau sudah dua kali tak datang. Kemarin sudah tidak datang, ada kampanye. Tapi habis itu tidak ada alasan,” tuturnya.

Hingga kini, penyidik sudah memeriksa 12 saksi dalam kasus ini. Namun, polisi belum memberi tanda akan meningkatkan status Sandiaga menjadi tersangka.


Sandi dipolisikan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya atas tuduhan pemalsuan kuitansi pembayaran atas aset tanah dan penggelapan penjualan lahan. (kriminalitas)
loading...

Wow...!! Kesaksian Ahli Bahasa Ini Mentahkan Opini Negatif Tentang Ahok

JAKARTA - Saksi ahli bahasa Bambang Kaswanti Purwo mengatakan pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika mengutip surat Al Maidah ayat 51 tidak bisa dipahami hanya berdasarkan pada hasil transkrip. Guru besar linguistik dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, merupakan saksi meringankan yang dihadirkan pengacara Ahok.

"Seseorang mencari makna tidak cukup kalau hanya transkrip saja. Sangat kecil-kecil sekali maknanya (apabila hanya transkrip saja)," ujar Bambang ketika memberikan keterangan di sidang ke 16 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok di gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).

Bambang menambahkan untuk memahami konteks pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, harus pula melihat gerak-gerik serta mendengarkan intonasi serta memperhatikan tanda bacanya.

"Tidak mungkin bisa diartikan hanya dari transkrip. Jika begitu, maka pemaknaan pidato tidaklah sempurna," kata Bambang.

Pernyataan Bambang berikutnya mementahkan opini sebagian orang selama ini. Dia mengatakan banyak orang yang memahami pidato Ahok pada 27 September 2016 hanya sepotong.

"Karena tak dimaknai sempurna siapa pun terbuka peluang untuk mengartikannya bermacam-macam konteksnya. Ini berbahaya," kata dia.

Bambang telah menganalisis isi pidato Ahok dari berbagai perspektif keahliannya.

Dia menyimpulkan tidak ada kata-kata Ahok yang dimaksudkan untuk menghina ulama atau Al Quran.

Menurut Bambang pengutipan surat Al Maidah hanya secara spontan yang didasarkan pada pengalaman Ahok diserang lawan politik dengan memanfaatkan ayat suci.


"Karena konteks dan isi pidato yang sebenarnya adalah soal budidaya ikan dan kelautan," kata Bambang. (suara)
loading...

Waduh...!!! Gara-gara Nikah Siri, Bupati Cirebon Dilaporkan Cewek Ke Kantor Polisi

CIREBON - Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dilaporkan ke Polres Cirebon Kota dengan tuduhan menipuan seorang wanita warga Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

Menurut Yudi Alamsah, kuasa hukum Elly Endriyanti pihaknya sudah membuat laporan resmi ke Polres Cirebon Kota bernomor STPL/304/III/2017/JBR/Cirebon Kota tertanggal 23 Maret 2017 lalu.

Dijelaskan Yudi ,kasus tersebut bermula saat ayah Elly Endriyanti, Juladi, 54, datang ke rumah dinas Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra menanyakan dan menagih janji yang dirinya menjadi tim sukses Sunjaya Purwadisastra saat pencalonan sebagai Bupati Cirebon.

Saat itu Sunjaya berjanji jika anaknya akan diangkat menjadi PNS. Namun saat datang ke pendopo yang merupakan rumah dinas Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra justru meminta dan menanyakan kepada bapak pelapor agar anaknya dijadikan selir saja. Janjinya, mau dibelikan rumah pribadi, mobil dan uang jaminan hidup sebulan Rp 10 juta. Ayah pelapor dan pelapor setuju.

“Akhirnya terjadilah pernikahan (siri,red) September 2014 bertempat di rumah dinas bupati Cirebon. Namun janji rumah, mobil dan uang jaminan hidup tak kunjung direalisasikan. Bahkan Januari 2015 lalu terlapor, justru menelepon dan memberikan talak satu untuk jangka waktu tiga bulan dan setelahnya akan disambung kembali. Sejak itu tidak ada komunikasi lagi dengan pihak pelapor,” kata Yudi.

Terkait dengan laporan tersebut Yudi berharap pihak kepolisian menindaklanjutinya dan melakukan proses hukum. “Kami berharap ada keadilan atas diri klien kami,” tegas Yudi kepada sejumlah wartawan, Rabu (29/3).

Kasat Reskrim AKP Galih Wardani saat dihubungi melalui telepon selularnya mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait dengan laporan tersebut.

Ketika ditanya kemungkinan akan memanggil Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra selaku terlapor, Galih belum bisa memastikan.

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ketika dikonfirmasi membantah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Bupati juga belum menerima surat panggilan dari kepolisian jika bener membuat laporan polisi. “Silahkan saja laporan itu mah biasa dan sampai saat ini saya belum menerima surat panggilan,” kata bupati.


Bupati juga menegaskan jika laporan yang dibuat itu ternyata laporan palsu dan tidak ada buktinya, maka dirinya akan melakukan tuntutan balik kepada pelapor. “Kalau laporannya palsu akan dituntut balik,” kata bupati Sunjaya. (poskota)
loading...