Breaking News

Terbukti Fahri Hamzah Provokatornya! Ketika Aksi 112 dilarang, Dia malah Mendukung!

Sejak dahulu Fahri Hamzah selalu menjadi antitesa pemerintah dan ulama yang tidak mendukungnya. Fahri Hamzah selalu memandang buruk pemerintah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari kritik dia. Heran saja orang seperti Fahri Hamzah masih menjadi anggota DPR, padahal jelas-jelas dia sudah dipecat dari PKS. Di DPR dia tidak mewakili partai manapun. Mungkin dia memang tak tahu malu.

Pada saat aksi 411, dia sok ikut-ikutan bela agama. Dia berada di garda depan bahkan berniat mengajak peserta aksi memasuki gedung DPR. Dia adalah anggota DPR yang bekerja dibawah pemerintahan negara, namun dia sendiri terus melakukan aksi-aksi yang berpotensi melemahkan pemerintahan. Lebih baik orang seperti dia harus dilepaskan dari jabatan apa pun di pemerintahan.

Sebagai anggota DPR harusnya bisa menjadi media penghubung antara rakyat dan pemerintah agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang ada ,dia malah suka memanas-manasi rakyat agar mendemo pemerintah. Ketika orang-orang umumnya ingin negara damai, tenteram, dia sepertinya malah ingin negara rusuh.

Ketika rencana aksi 112 yang dengan berbagai pertimbangan sehingga kemudian dilarang oleh Polisi dan para ulama, eh si Fahri Hamzah malah mendukung dengan dalil setiap rakyat memiliki kebebesan berpendapat. Seorang pejabat pemerintah kok bisa-bisanya berpikir sepicik itu. Harusnya dia tahu dan menyadari bahwa ada pertimbangan yang tidak sederhana sehingga kemudian polisi melarang aksi 112.

Menurut dia, penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam bentuk aksi adalah kegiatan yang sah dan konstitusional. Sedangkan aksi yang dilarang adalah yang anarkistis.

“Melarang orang demo lah, ini lah, urusannya apa? Yang dilarang itu anarkistis,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Seharusnya, kata dia, rakyat dibiarkan untuk melaksanakan aksi. Hanya, dijaga agar tak ada provokator yang bisa membuat aksi menjadi tak kondusif.

Ia meminta agar Pemerintah, khususnya Polri, memperkuat intelijennya untuk mendeteksi provokator yang mungkin muncul.

“Intelnya diperkuat, jangan ada banyak provokator masuk. Jangan bikin provokasi,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono sebelumnya mengancam akan membubarkan massa aksi 11 Februari 2017 jika mereka mengganggu jalan umum.

Pihaknya sudah menerima pemberitahuan terkait aksi 11, 12, dan 15 Februari 2017, namun memutuskan tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

“Jadi nanti kalau turun ke jalan, mengganggu jalan umum, kami bubarkan,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa (7/2/2017).

Argo mengatakan, analisa dan evaluasi yang dilakukan intelijen menjadi pertimbangan polisi tidak mengizinkan aksi tersebut. Ia tidak menyebut secara spesifik alasan intelijen.

“Tentunya pertimbangan dari intelijen seperti itu,” ujarnya.

Dari surat pemberitahuan yang diterima polisi, pada 11 Februari 2017 massa akan berkumpul di Masjid Istiqlal untuk Shalat Subuh. Mereka akan berjalan kaki ke Monas lalu lanjut ke Bundaran HI.

Harusnya sebagai wakil rakyat, harus mendamaikan. Bukannya mengadu domba dengan pemerintah. Bahkan FPI yang biasanya garang akhirnya mau berkompromi juga dengan mengatakan tidak akan turun ke jalan. FUI sebagai penyelenggara juga siap melakukan kompromi dengan polisi.

FUI menegaskan akan tetap menyelenggarakan aksi pada 11 Februari mendatang, meski ada larangan dari kepolisian. Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al Khathath mengaku akan berkomunikasi dengan kepolisian agar aksi bisa tetap terselenggara.

“Nanti kita kompromilah dengan aparat keamanan,” kata Al Khathath saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/2/2017).

Al Khathath mengatakan, dengan kompromi yang dilakukan, bisa jadi nantinya jalur rute aksi berubah menyesuaikan dengan permintaan polisi. Bisa juga, kegiatan disesuaikan menjadi bentuk doa.

Saya pikir aksi 112 sudah tidak beralasan lagi. Polisi sudah melarang dengan tegas. Rais Am PBNU sekaligus Ketua MUI juga telah melarang aksi 112. Begitupun Bapak Haidar Nashir selaku pimpinan Muhammadiyah. Ormas-ormas Islam tingkat daerah juga sudah melarang anggotanya untuk ikut aksi 112.

Umat Islam sudah menyadari bahwa aksi tersebut tidak lebih dari aksi untuk menjegal Ahok di Pilkada DKI, bukan aksi bela agama, ulama, atau negara. Ini murni aksi politik. Saya yakin kalaupun aksi 112 jadi dilakukan, jumlah peserta yang ikut tidak seberapa. Tidak ada lagi aksi jalan kaki dari cianjur.

Melihat rencana aksi 112 yang seolah tak akan klimaks, Fahri Hamzah mungkin merasa ketar-ketir dan akhirnya kembali membuat kegaduhan. Ketika para tokoh tidak menyatakan dukungan kepada aksi 112 karena memang sangat rawan ditumpangi kepentingan politik, dia malah membuat antitesa dari pernyataan para tokoh. Dia memprovokasi agar umat Islam mengabaikan larangan ulama dan polisi dan ikut berpartisipasi dalam aksi 112.

Ketika para tokoh ingin Pilkada DKI berjalan damai, Fahri Hamzah sepertinya menginginkan sebaliknya. Saya rasa orang seperti Fahri Hamzah perlu dirujuk ke psikiater karena jalan pikirannya hampir selalu berbeda dengan keumuman orang.

Mungkin seperti itu…

(seword)
loading...

No comments