Nih Baca Alasan Ahok Tidak Bisa Diberhentikan Sementara dari Jabatan Gubernur

PANTURAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak dapat memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena ancaman pidana berupa lima tahun penjara dalam pasal 156a KUHP adalah ancaman pidana maksimum, sementara ketentuan di dalam pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan ancaman pidana paling singkat lima tahun.

Karena itu Menteri Dalam Negeri tidak boleh gegabah dan harus mencermati secara saksama sistim pemidanaan kita yang saat ini menganut sistim pemidanaan dengan menetapkan ancaman pidana secara minimum dan maksimum penjara, sebagaimana dapat dibaca di dalam beberapa perundang-undangan kita yang dibentuk pada era reformasi yang menggunakan sistem pemidanaan dengan batas minimum dan batas maksimum pidana penjara.

Di dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kata-kata paling singkat 5 tahun mengandung konsekuensi bahwa hanya tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun sebagai batas minimum, maka seorang Kepala Daerah dapat diberhentikan sementara.

Berdasarkan asas "lex specialis derogat legi generalis", maka ketentuan pasal 156 dan 156a KUHP harus dikesampingkan atau tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk memberhentikan sementara Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta , karena ketentuan pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, memberlakukan ketentuan pidana yang mengancam seorang Kepala Daerah dengan pidana paling singkat 5 tahun, sementara ancaman pidana 5 tahun penjara dalam pasal 156a KUHP adalah ancaman yang bersifat maksimum atau paling lama yaitu 5 tahun penjara.

Ketentuan pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebegai "lex specialis derogat legi generalis", secara limitatif mensyaratkan hanya perbuatan pidana yang diancaman dengan pidana paling singkat (bukan paling lama), sehingga dengan demikian ketentuan pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemda tidak dapat diberlakukan terhadap Ahok.

Dalam perkara pidana yang didakwakan kepada Ahok, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melanggar pasal 156 a KUHP atau pasal 156 KUHP. Ketentuan pasal 156a KUHP menyebutkan bahwa "dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun (paling lama) barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dstnya. Sedangkan dalam pasal 156 KHUP disebutkan bahwa "barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dstnya.

Atas dasar "lex specialis derogat legi generalis" dan ketentuan pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, dan Surat Dakwaan Jaksa yang disusun secara alternatif yang mendakwa Ahok dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun (pasal 156a KUHP) atau paling lama empat tahun (pasal 156 KUHP), maka Ahok tidak dapat diberhentikan sementara karena alasan yuridis, sosiologis dan filosofis dari pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mensyaratkan pada ketentuan pidana yang diancaman dengan pidana paling singkat lima tahun seorang Kepala Daerah diberhentikan sementara. Sedangkan di dalam pasal 156a KUHP ancaman pidana penjaranya adalah paling lama 5 tahun.

Kita patut mengapresiasi sikap konsistensi dan kehati-hatian Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam menggunakan kewenangan Diskresinya ketika menghadapi kelemahan ketentuan pasal 83 UU Pemda dimaksud, satu dan lain guna menghindari Presiden Jokowi dan Mendagri Tjahjo Kumolo menuai gugatan atau tuntutan dari masyarakat karena salah menerapkan hukum dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara kepada Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. [NN]

Penulis adalah  Koordinator TPDI & Advokat Peradi




loading...

#Tags

Blogger
Disqus

4 comments

ION-QQ POKER
kami dari agen poker terpercaya tahun ini
Hanya dengan deposit dan withdraw 20.000 anda sudah dapat berrmain .. di sini kami

menyediakan 4 permainan : bandar poker , play bandarQ , play domino99 dan play

poker .. tunggu apalagi gan ayo segera daftar kan diri anda dan menangkan ratusan

juta rupiah | PIN BB : 58ab14f5

Balas

AJO_QQ poker
kami dari agen poker terpercaya dan terbaik di tahun ini
Deposit dan Withdraw hanya 15.000 anda sudah dapat bermain
di sini kami menyediakan 7 permainan dalam 1 aplikasi
- play aduQ
- bandar poker
- play bandarQ
- capsa sunsun
- play domino
- play poker
- sakong
di sini tempat nya Player Vs Player ( 100% No Robot) Anda Menang berapapun Kami
Bayar tanpa Maksimal Withdraw dan Tidak ada batas maksimal
withdraw dalam 1 hari.Bisa bermain di Android dan IOS,Sistem pembagian Kartu
menggunakan teknologi yang mutakhir dengan sistem Random
Permanent (acak) | pin bb : 58cd292c.

Balas

Promo www.Fanspoker.com :
- Bonus Freechips 5.000 - 10.000 setiap hari (1 hari dibagikan 1 kali) hanya dengan minimal deposit 50.000 dan minimal deposit 100.000 ke atas
- Bonus Cashback 0.5% Setiap Senin
- Bonus Referal 20% Seumur Hidup
|| bbm : 55F97BD0 || WA : +855964283802 || LINE : +855964283802 ||

Balas

ayo bergabung dengan kami di dewapk^^ diadd ya pin bb kami D87604A1

Balas