Breaking News

Hore... Basuki-Djarot Pimpin DKI Lagi

JAKARTA - BASUKI Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat akan kembali memimpin DKI Jakarta mulai Sabtu (11/2) setelah lepas masa cuti kampanye.

Namun, Basuki bisa dinonaktifkan mendagri jika dalam sidang dugaan penistaan agama yang kini dilangsungkan di Kementerian Pertanian Jakarta, jaksa menuntut Basuki lebih dari lima tahun hari ini.

“Kalau sudah ada pembacaan tuntutan dari jaksa dan sudah ada surat tertulisnya bahwa tuntutan lebih dari lima tahun, dia harus nonaktif. Kalau dibacakan tapi kurang dari lima tahun, dia bisa tetap aktif,” jelas Mendagri Tjahjo Kumolo menjelang rapat koordinasi terbatas pilkada di Kemenko Polhukam, kemarin.

Setelah masa cutinya habis, Basuki sudah menyusun rencana apa saja yang akan dilakukannya saat masuk kembali ke Balai Kota. Salah satunya menyelesaikan program pemberian sertifikat tanah kepada semua warga DKI.

“Tanah-tanah mesti dibereskan sertifikatnya. Saya mau semua masyarakat punya sertifikat, yang enggak punya sertifikat, kita urus. Tanah sengketa kita ambil alih. Kalau ada waduk atau empang, kita tawari bisnis 80%:20%,” tutur Basuki

Terkait dengan kemungkinan perombakan di lingkungan Pemprov DKI, Basuki mengatakan belum tentu melakukan itu.

Alasannya, dia masih harus melihat kinerja mereka selama ini. Basuki ingin, selama dirinya cuti sebagai gubernur, para PNS tetap bekerja dengan baik.

“Belum tentu (ada perombakan). Kalau dia memenuhi standar kerjanya, enggak dirombak. Kan kita punya ukuran. Sekarang saya kerjanya gampang. Kalau sekarang kita lebih gampang karena semua orang terukur kerjanya, ada angka.’’

Karena itu, Basuki akan langsung melakukan rapat pimpinan pada hari pertamanya kembali ke Balai Kota, Senin (13/2). Ahok ingin melihat kinerja anak buahnya selama dia cuti. Bila ditemukan PNS yang memiliki nilai buruk, Basuki tidak segan-segan untuk memecat.

“Begitu masuk, kita lihat angka indikator jelas supaya yang malas diturunkan. Supaya yang rajin ada kesempatan bisa naik. Angkatan 2010 akhir tahun golongan naik, makanya kalau yang malas-malas enggak diberhentikan, kasihan yang muda-muda enggak bisa isi,” jelasnya.

“Perombakan, kita pakai angka 6 bulan (untuk kita) kasih kesempatan. (Yang) kemarin sudah terpilih, kita perketat angkanya. Ini kayak rapor saja. Jadi jangan bilang saya bikin stres,” lanjutnya.

Terkait dengan stres yang dimaksud ialah PNS yang malas dalam bekerja dan takut diganti olehnya. Bila rajin, PNS tersebut tidak akan stres dengan aturan yang dibuat Ahok.

Kembali sidang
Lepas dari itu, hari sidang dugaan penistaan agama akan kembali dilanjutkan di Kementerian Pertanian, Jakarta. Dua nelayan di Kepulauan Seribu akan jadi saksi kali ini. Mereka dipastikan hadir saat Basuki memberikan sosialisasi 27 September 2016.

“Dua di antara mereka itu nelayan yang hadir langsung saat Basuki berpidato,” kata tim kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat.

Dua saksi tersebut ialah Jaenudin alias Panel dan Sahbudin alias Deni.


Selain dua nelayan itu, akan hadir satu saksi lagi dari anggota Komisi Fatwa MUI Hamdan Rasyid. (mediaindonesia)
loading...

No comments