Fadli Zon Desak Mendagri Berhentikan Ahok, Kata Djarot : Dia Harus Baca Aturan Undang-undang

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Djarot Saiful Hidayat, buka suara terkait pernyataan Politikus Gerindra Fadli Zon yang meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera memberhentikan partner kerjanya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Djarot menegaskan, pemberhentian Ahok harus mengacu pada dakwaan majelis hakim, yakni hukuman penjara di atas 5 tahun atau tidak.

"Itu kan ada aturannya ya, dibaca aturannya, undang undangnya, memang ada undang undang mengatakan bahwa kalau ada dakwaan itu 5 tahun maka itu akan dinonaktifkan. Nah dakwaannya tuh harus tunggu dari pengadilan atau kejaksaan," tukas Djarot di sela blusukan di Mampang, Jakarta, Kamis (9/2).

Atas dasar itu, dia meminta semua pihak agar sabar menunggu keputusan dari pengadilan.

"Jadi ikuti aja prosedurnya seperti apa, kan masih belum ya, 4 tahun atau 5 tahun, kita belum tahu, belum ada itu. Jadi kalau menurut saya kembalikan aja kepada aturannya," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Fadli Zon beropini bahwa adanya sebuah tindakan diskriminatif sehubungan dengan masa cuti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya Kepala Daerah tersebut yang akan berakhir.

Fadli menilai bahwa Ahok tersebut semestinya hanya diberhentikan sementara dalam jabatannya sebagai kepala daerah pasalnya Ahok sudah ditetapkan sebagai status terdakwa. Hal itu menurut Fadli merujuk pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan juga Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 

"Seorang pejabat dari pemerintah daerah yang berstatus terdakwa, dia harusnya dinonaktifkan, begitu perintah UU. Begitu saya kira," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).


"Jangan nantinya Mendagri terkesan membela, karena kebetulan kawannya. Saya kira itu tidak boleh, ini negara yang mempunyai aturan hukum," sambung Fadli. (jitunews)
loading...

#Tags

Blogger
Disqus

No comments