UNSUR ELEMENT HARUS BERSINERGI AGAR PEMBANGUNAN DESA BISA TERWUJUD

INDRAMAYU - Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, adalah merupakan Desa yang paling ujung dekat pesisir laut. Tetapi, sektor pembangunan terus meningkat,  hal ini terlihat dari berbagai program yang telah dijalankan, baik Infrastuktur jalan, Irigasi maupun sektor lainnya.

Dalam rangka mewujudkan kemajuaan yang menyeluruh disegala bidang, upaya Pemerintah Desa Mekarsari kini terus digalakan demi kemandirian dan kemajuaan Desa itu sendiri.

 Pasalnya,” Menurut kepala Desa Mekarsari (Cato 44 Th) saat dikompirmasi media Pantura Pos online dikantor Desa 24/02" Kami sebagai kuwu Desa Mekarsari, “ Mari bersama - sama baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Lembaga lembaga Desa dan masyarakat saling bersinergi demi pembangunan dan kemajuaan Desa Mekarsari ini" ungkap nya.

Ungkapan yang sama juga disampaikan beberapa warga" kami atas nama masyarakat mengharapkan kepada kuwu Cato semoga dibawah kepemimpinan nya Desa Mekarsari ini menjadi lebih maju lagi dan menjadi Desa yang aman, damai dan sejahtra.

(Suwarto)
loading...

JALAN BLOK KEDUNG WUNGU RT 32 RW 13 MINTA DI BENAHI

INDRAMAYU -  Blok kedungwungu Desa kedungwungu rt 32 rw 13 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu mengeluh dan merasa disisihkan dengan tidak adil. Yang mana ketidak adilanya, dalam perbaikan dan rehabilitas pembenahan jalan untuk lalu lalang warga tersebut.

Pasalnya",  setiap masyarakat pengajuan rehabilitas dan pengurugan untuk jalan di blok kedungwungu tidak ada tindakan dan respon terhadap Aparatur Desanya Kepada Masyarakat, Rt 32 Rw 13.

Konon katanya, Pernah datang dari pihak Desa menemui masyarakat blok Kedung Wungu tentang jalan tersebut. Ucapan Beliau, “ belum ada anggaran buat jalan tersebut, dan masih dalam proses rencana pengajuan.” ujar masyarakat Ketika Media Panturapos menemui salah satu masyarakat Blok Kedung Wungu Desa Kedung Wungu Rt 32 Rw 13 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Saat Di Konfirmasi.

Kami Sebagai masyarakat Blok Kedung  Wungu Desa kedung Wungu Rt 32 Rw 13 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Tolong Untuk Aparatur Desa setermpat, segera membenahi dan merenopasi jalan di blok kami. Jangan ada bahasa dari masyarakat tidak adil, untuk pembenahan jalan ini. dalam jabatan sohliki kuwu sekarang. Ujar Bpa carita dan tugiman.

(Anjar)
loading...

APARATUR SETEMPAT DAN BINA MARGA TUTUP MATA

INDRAMAYU - Betul apa kata masyarakat. Tentang infarstruktur jalan. Seperti yang kita lihat, Jlan A. Yani No 23 Haurgeulis Indramayu. Sudah banyak yang berlubang dan Rusak, kenapa tidak segera di betulkan.

Padahal rehap Proyek Penghotmixkan belum lama di perbaiki, kini sudah rusak dan berlubang. Memang benar, masyarakat utarakan, Dengan adanya rehap jalan. Paling tidak lama kualitas kekuatanya.

Pasalnya", ini jalan utama untuk mondar mandir roda perekonomian masyarakat sekitar, ataupun dari warga mana saja, apalagi jalan tersebut  sering kerap untuk, aktifitas perekonomian, Pendidikan, maupun Pemerintahan.

Setiap hari kerap menjadi kemacetan,  kalau semua aktifitas Pemerintahan, Pendidikan mulai berjalan, Di karnakan dengan keadaan jalan yang rusak parah dan berlubang.

Pesan masyarakat tentang jalan. Tolong di perhatikan dalam memperbaiki dan perehaban jalan, jangan asal jadi dan rapih. Tapi Harus kualitasnya Bagus, dan jangan asal jadi.

 Masyarakat minta, Jlan A. Yani No 23 Haurgeulis Indramayu segera di perbaiki, Supaya untuk infrastruktur jalan perekonomian, pendidikan, pemerintahan dan yang lainya, lancar, tidak ada kendala dengan jalan seperti ini.

Masyarakat setempat berharap dan perlu di Perhatikan untuk perehaban Jlan A. Yani No 23 Haurgeulis Indramayu. segera di  perbaiki. Dan untuk setiap proyek jalan seperti bentuk betonisasi dan penghotmixkan terhadap Pt/Cv yang sebagai pengelolah infrastuktur jalan. benahi dalam pekerjaan dan penerapanya. yang setandar dalam Bestek yang di tentuka oleh pemerindah. ujar edi

( Anjar )
loading...

Nah Loh... Habib Rizieq Tak Pantas Jadi Saksi Ahli Dalam Sidang Ahok, Karena Dia Residivis Dan Terlibat Kasus Pornografi Dimedia Sosial Bersama Firza Husein

JAKARTA  - Tim Penasihat Hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membeberkan deretan catatan 'negatif' dari saksi ahli agama yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni imam besar FPI Rizieq Shihab.

Mulai dari kasus lama yang pernah menjerat Rizieq, sampai perkara pidana yang terbaru dibeberkan oleh tim Ahok di dalam ruang sidang.

"Rizieq pernah dua kali diputus oleh pengadilan. Dia residivis," kata Humprey Djemat di muka sidang, Selasa (28/2/2017).

Rizieq juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan pelecehan lambang negara di Polda Jawa Barat. Dia juga terlibat kasus dugaan ujaran hasutan logo palu arit di uang kertas cetakan Bank Indonesia.

"Kami menilai saudara Rizieq tidak patut dihadirkan dalam sidang karena terlibat kasus pornografi di media sosial dengan saudari Firza Husain," ungkap Humprey mendikte perkara hukum yang melibatkan Rizieq.

Kemudian, status Rizieq sebagai Ketua Dewan Pembina GNPF MUI yang kerap melakukan aksi menolak Ahok juga jadi keberatan tim Ahok atas kehadiran Rizieq menjadi saksi ahli.


"Makanya kami menolak adanya kesaksian Rizieq sebagai ahli agama," tandasnya. (inilah.com)
loading...

Kata Penasihat Hukum Ahok, Habib Rizieq Mulut Doang Nggak Ada Masalah Dengan Ahok, Tapi Kelakuanya Tetap Benci Ahok

JAKARTA – Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab tidak menyalami penasihat hukum dan terdakwa penoda agama Basuki Tjahaja Purnama usai sidang.

Rizieq hanya menyalami majelis hakim dan jaksa penuntut umum.

Menanggapi hal tersebut, Humphrey Djemat penasihat hukum terdakwa mengatakan, apa yang dilakukan Rizieq cermin ketidaksukaan dirinya.

"Kita bisa lihat dari gesture orang, tadi semua itu pas keluar disalamin tapi cuma kita doang nih yang bagian kita enggak disalamin. Gesture orang itu gerakan tubuh sudah menunjukkkan hatinya," kata Humphrey di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017).

Menurutnya, semua saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum hingga sidang ke-11 minggu lalu, selalu bersalaman sebelum meninggalkan ruang sidang.

Sekalipun tidak, mereka juga tak menjabat tangan JPU atau majelis hakim.

"Kalau ahli lain semua disalamin atau enggak sama sekali disalamin," kata Humphrey.

Humphrey kembali mengulang perkataannya dengan mengaitkan perkataan Rizieq yang menyebut antar Ahok dan Rizieq tidak ada permasalahan.

"Semua disalamin (tapi) kita engga, bukan kita enggak mau disalamin, tapi kan ada pernyataan (Rizieq yang mengatakan) enggak ada masalah sama Pak Ahok. Enggak begitu, karena ini sudah terlihat jauh sebelum kasus almaidah 2015 yang memegang Ahok jadi gubernur," kata Humphrey.

Diberitakan sebelumnya, usai persidangan Rizieq menjelaskan persoalan dalam sidang ini adalah mengenai persoalan pidana dengan Ahok dengan negara.


"Saya datang kesini bukan masalah Ahok dan habib Rizieq, bukan antara Ahok dengan FPI, bukan antara Ahok dengan GNPF MUI, enggak. Ini soal pidana antara Ahok dengan negara. Karena yang dilawan adalah undang-undang negara, KUHP," kata Rizieq.
loading...

Polisi Akan Bekerja Sama Dengan Facebook Untuk Memburu Akun ‘ Indrisantika ‘ Yang Telah Menghina Presiden Jokowi

JAKARTA – Polisi kini tengah memburu pemilik akun Facebook, Indrisantika yang menyebut Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian seperti raja kodok.

Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Roberto Pasaribu mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Facebook agar diberi izin untuk membuka isi akun wanita berkerudung itu.

“Kami kan cek dulu ini akun facebook siapa, nulisnya kapan dan motifnya apa. Salah satunya bekerja sama dengan facebook agar bisa membuka datanya,” kata Roberto kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Senin (27/2/2017).

Roberto mengatakan, meski status itu sudah dihapus pelaku, namun pihaknya masih bisa membukanya.

“Kami tahu itu akun-akun yang nyebarin konten negatif. Tapi kami silent kerjanya,” kata dia.

Menurut ‎Roberto, masyarakat tak boleh sembarangan dalam menyebarkan gambar-gambar berbau viral, apalagi menyinggung pejabat atau kepala negara.

“Kalau niatnya jelek, akan kami proses hukum,” tutupnya.

Seperti diketahui, belakangan ini netizen dihebohkan dengan beredarnya status pemilik akun Facebook, Indrisantika Kurniasari yang meledek Presiden Jokowi saat menggunakan pakaian adat masyarakat Maluku.
Dalam postingannya, Indrisantika menuliskan kata-kata hinaan di bawah foto Presiden yang dipostingnya.

“MAAF MAU TANYA NI…..!!!!INI RAJA KODOK PAKE BAJU ADAT DAERAH MANA YA…???
APA DOI INGIN BERSAING DENGAN KING SALMAN YA….????
SAMPAI SEGITU NYA DALAM MENCARI KOSTUM, HANYA KARENA INGIN BERSAING DENGAN KING SALMAN…..!!!!



loading...

Nah Loh... Polisi Selidiki Potensi Pidana pada Larangan Salatkan Jenazah Pendukung Ahok, Yang Pasang Spanduk Kayanya Orang Kurang Waras...

JAKARTA  – Polisi akan menyelidiki potensi tindak pidana pada larangan masjid memandikan dan menyalatkan jenazah pendukung cagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Polda Metro Jaya akan menggandeng Panitia Pengawas Pemilu soal dugaan pelanggaran dalam larangan tersebut.

“Sedang kami cek kembali, di mananya. Sedang dicek,” kata Argo kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/2/2017).

Argo mengatakan, pihaknya akan menunggu dulu laporan dari Panitia Pengawas Pemilu, apakah tindakan seperti itu termasuk pelanggaran dalam pemilu atau tidak.

“Kan udah jelas dari dulu, aturannya begitu. Semuanya kan perlu kami teliti. Kalau memang (melanggar) UU Pilkada, kan sudah ada mekanisme sama aturannya,” tuturnya.

Argo mengimbau agar masyarakat tak terjebak dalam dinamika politik jelang Pilkada DKI putaran kedua ini.

“Masyarakat harus cerdas dalam melihat Pilkada ini. Jangan terjebak dalam situasi. Harus pandai memilih, menilai dan melihat Pilkada itu menjadi kebersamaan,” tutupnya.


Seperti diketahui, terdapat dua masjid yang mengeluarkan larangan menyalatka dan mendoakan jenazah simpatisan Ahok di kawasan Jakarta. Kedua masjid itu yakni Masjid Al Jihad di Setiabudi dan Masjid Waqfiyah di Paseban.
loading...

Kasusnya Tak Bisa Di SP3, Buni Yani Lapor Ke Komnas HAM

JAKARTA – Polda Metro Jaya mengaku tak masalah meski dilaporkan ke Komnas HAM oleh tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, Buni Yani.

Pasalnya, penyidik Polda Metro sudah bekerja dengan prosedur yang resmi, saat menindaklanjuti laporan, pengumpulan barang bukti pidana dan pengajuan berkas ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Sekarang berkas sudah dikirim ke Kejati Jabar untuk segera disidangkan, ya kita tunggu saja,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Argo Yuwono di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2017).

Argo memastikan, perkara yang dialami Buni Yani tak bisa di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) lantaran sudah ditindaklanjuti oleh Kejati Jawa Barat. Alhasil, mantan dosen itu diminta menunggu waktu untuk duduk di kursi pesakitan.

“Sekarang kita hanya tunggu sidang saja. Nanti kan di sana dibuktikan, salah atau tidak,” tutupnya.

Siang ini, Buni Yani bersama Kuasa Hukumnya, Aldwin Rahadian mengadu ke Komnas HAM. Dalam aduannya, Buni Yani sempat mengutarakan harapannya bahwa semua warga negara harus mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

Sebelumnya, Buni ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian pada 23 November 2016 atas unggahan video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu.


Mantan dosen ini dijerat Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang 11/2008 tentang Indivasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan hukuman di atas enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. (kriminalitas)
loading...

Nih Dengarkan...!! Kata Mendagri : Cuti Kampanye Tak Diperlukan

JAKARTA  - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo masih menunggu keputusan KPU Jakarta terkait perlu tidaknya Ahok dan Djarot cuti dalam kampanye putaran 2 Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Tjahjo, kalau kampanye dilaksanakan secara tertutup yang bentuknya berupa penajaman visi dan misi atau debat, maka gubernur maupun wagub yang kini menjabat cuti tidak perlu dilakukan.

“Tapi, jika KPU mau memutuskan ada kampanye satu bulan, misal nanti kan April satu bulan lagi, maka apapun yang menyangkut pejawat, sesuai UU mengatakan harus cuti,” ujar Tjahjo, Senin (27/2).

Dia mengatakan, Kemendagri tidak menyampaikan pertimbangan kepada KPU melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Namun, pihaknya tetap menanti keputusan teknis kampanye dari KPU. “Memang sekarang belum diputuskan apakah ada cuti atau tidak,” kata Tjahjo.


Menurut Tjahjo, jika paslon pejawat menjalani cuti dalam waktu lama, maka akan ada Plt gubernur yang menggantikan yang ditunjut Kemendagri. Untuk penetapan putaran kedua Pilkada akan dilakukan pada 4 Maret 2017. Tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi daftar pemilih yang dijadwalkan pada 5 Maret hingga 19 April. (poskota)
loading...

Wow... Ahok Disebut Tuai Berkah Dari Sidang Kasus Dugaan Penodaan Agama

JAKARTA - Direktur lembaga survei Populi Center, Usep S Ahyar, mengatakan persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok justru membuat berkah bagi calon petahana itu pada Pilkada DKI 2017.

Pasalnya, sidang tersebut selalu dipublikasikan oleh media massa sehingga masyarakat luas mengetahui duduk permasalahan kasus itu.

"Jadi semakin terang isu penistaan agama, Pak Ahoknya makin rebound. Jadi ini kan saya bilang berkah. Jadi dia mengambil keuntungan dalam kesulitan itu," kata Usep dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2017).

Baca: Ditanya Kesaksian Habib Rizieq Besok, Ini Jawaban Ahok

Baca: Habib Rizieq Bawa Buku Tafsir Saat Jadi Saksi Ahli di Sidang Ahok Besok

Usep menambahkan, tim kuasa hukum Ahok sangat pintar dalam men-counter isu yang menyerang kliennya itu.

Karena itu, kata Usep, semenjak persidangan tersebut digelar elektabilitas Ahok makin membaik.

Saat pertama kali Ahok tersandung kasus tersebut, elektabilitasnya sangat menurun.

"Jadi timnya itu sangat pandai, ketika ada Novel (Bamukmin) bersaksi, dia (tim pengacara) pintar mengambil celah-celah mana yang menguntungkan. Sehingga kasus itu menguntungkan petahana sehingga jadi naik lagi (elektabilitas)," kata dia.

Usep memprediksi, elektabilitas Ahok makin naik saat putaran kedua Pilkada DKI 2017 nanti.

Sebab saat putaran kedua nanti, giliran saksi ahli dari Ahok yang akan memberi keterangan di persidangan.


"Yaitu makanya itu akan semakin jelas, masyarakat akan melihat. Ada peluang itu (rebound). Saya rasa ini kan sangat lama yah, isunya di Jakarta sangat cepat sekali," kata Usep. (tribunnews)
loading...

Waduh...Fahri Hamzah Kritik Pemerintah ''Ngadepin Freeport Aja Nggak Bisa, Gimana Mau Ngadepin Negara Lain''

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan dengan PT Freeport Indonesia.

Menurut dia, permasalahan Freeport tak serumit seperti yang dipikirkan pemerintah.

"Mau diselesaikan atau mau diulur. Kalau mau selesaikan harusnya duduk bareng. Bilang ke Freeport kalau kita punya undang-undang yang harus dieksekusi. Lalu dieksekusi dan sebagainya. Itu kan tahapan kerjanya," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Kemelut Freeport dan Pemerintah Indonesia sudah berlangsung sejak lama, yakni terkait perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia.

Namun, menurut Fahri, persoalan tersebut tak segera dicari jalan keluarnya dan dibawa ke ranah politik dengan isu nasionalisme.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah segera memberikan kepastian dalam perpanjangan kontrak karya Freeport.

"Bertahun-tahun melewati kasus per kasus dan DPR pernah jadi korban karena skandal itu, pernah menjatuhkan pimpinan DPR yang lama kemudian sekarang balik lagi. Cukuplah masalah ini. Selesaikan dong," tutur Fahri.

Saat ini, Fahri menganggap, pemerintah menggiring permasalahan Freeport ke isu nasionalisme.

Padahal, yang terjadi hanya persoalan perdagangan.

Dengan tak kunjung usainya permasalahan ini, Fahri mengatakan, akan ada banyak pekerja Indonesia di Freeport yang berpotensi di-PHK.

Hal itu dinilai tidak kondusif di tengah perekonomian dunia yang tengah mengalami kelesuan.

Apalagi, menurut Fahri, kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tak terprediksi dan cenderung mengundang kontroversi.

Jika Pemerintah Indonesia mengambil langkah ekstrem, dikhawatirkan menimbulkan situasi yang tak kondusif.

"Sudahlah, soal Freeport ini enggak usah gagah-gagahan. Enggak usah kampanye lagi. Udah jadi pemerintah kok. Eh, orang ini cuma mau dagang. Mau rekrut tenaga kerja dari kita," papar Fahri.

"Freeport ini PT lho, bukan negara. Ngadepin PT aja enggak bisa, gimana mau ngadepin negara lain," lanjut dia.

Sebelumnya Freeport mengancam akan membawa permasalahan perpanjangan kontrak karya dengan Indonesia ke arbitrase nasional.

Ancaman itu setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).


Presiden Direktur Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson berencana membawa permasalahan tersebut ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum jika tak kunjung ada kata sepakat. (tribunnews)
loading...

Waduh Parah...!! Fadli Zon Minta Kepada Jokowi Untuk Berhentikan Ahok Dan Minta Stop Kasus Hukum Para Pentolan GNPF MUI

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait Tim Advokasi GNPF MUI. Surat tersebut ditandatangani Fadli Zon dengan perihal penyampaian aspirasi masyarakat.

Dalam surat tersebut disebutkan Pimpinan DPR menerima Tim Advokasi GNPF MUI pada Senin 20 Februari 2017.

Dalam pertemuan tersebut Tim Advokasi GNPF MUI menyampaikan terkait status Basuki Tjahaja Purnama atas kasus penistaan terhadap agama sebagai terdakwa.

"Meminta agar Presiden dapat melakukan penghentian sementara Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 3 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa pemberhentian sementara gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden," tulis Fadli Zon dalam surat kepada Presiden Jokowi.

Fadli Zon mengatakan mereka juga meminta agar tindakan kriminalisasi terhadap ulama yang dilakukan pihak kepolisian dapat dihentikan.

Sehingga, tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power) dan dapat menyelenggarakan peradilan yang aktif (fair trial).

Ketiga, mereka meminta kepada kepolisian untuk menghentikan penangkapan dan penyelidikan terhadap mahasiswa tanpa dasar hukum yang jelas demi menjaga ketentraman dan keamanan negara.

Keempat, mereka meminta kepada kepolisian untuk menghentikan proses pemeriksaan Ustaz Bachtiar Nasir dan M Lutfie Hakim selaku ketua dan bendahara GNPF MUI oleh Bareskrim Polri yang didakwa tindak pidana pencucian uang.


Mengingat dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan fakta yaitu tidak adanya pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan untuk Semua kepada pengurus, pengawas dan pembina.

"Tidak adanya delik aduan dari para donatur sebagaimana tercantum dalam laporan polisi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," ujarnya.

"Proses hukum terhadap kasus ini terkesan tergesa-gesa dan bernuansa politik dimana laporan penyidik, surat perintah penyidikan dan surat panggilan saksi dibuat pada hari yang sama yaitu tanggal 6 Februari 2017," tambah Fadli Zon.

Kelima, mereka meminta kepada kepolisian untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan oleh Polda Bali terhadap Munarman selaku Panglima Aksi GNPF MUI.

Munarman dijerat pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45a ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156 KUHP terkait protes pemberitaan Kompas Group yang dianggap menyudutkan umat Islam.

Proses hukum terhadap Munarman melanggar asas locus delicti sebab tidak ditangani oleh kepolisian yang membawahi wilayah tersebut dalam hal ini Kepolisian DKI Jakarta.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Dewan meneruskan aspirasi masyarakat tersebut kepada saudara Presiden Republik Indonesia," kata Fadli.

Diketahui, surat tersebut bertanggal 22 Februari 2017 bernomor PW/03563/DPR RI/II/2017.

Tidak Logis
Wakil Presiden, Jusuf Kalla menilai akan menjadi hal yang aneh apabila ada dana dari warga Indonesia untuk kelompok militan ISIS.

Dia menyebut bahwa ISIS merupakan kelompok teroris yang memiliki kekuatan materi yang cukup baik.

"Dari data yang ada kan begitu. Dia itu kelompok teroris yang paling kaya. Makanya buat apa memberikan dana ke mereka?" katanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

JK menambahkan ISIS bisa saja lebih kaya dibanding orang yang memberikan dana kepada mereka, sehingga adanya aliran dana ke mereka dianggap tidak logis.


"Jadi apa urusannya Indonesia kirim ISIS itu. Tapi di Timteng itu banyak masalah, ada pengungsi yang sulit makan. Saya tidak tahu, pasti saya yakin tidak ada gunanya membantu ISIS, buat apa? Mereka lebih kaya dari orang yang ingin membantu," kata dia. (tribunnews)
loading...

JK Sangkal Kepolisian Telah Kriminalisasi Rizieq, Kata JK : Kalau Dia Nggak Salah Akan Dilepaskan

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyangkal kriminalisasi terhadap ulama. Pasalnya, aparat kepolisian tentu memiliki alat bukti dalam menentukan status hukum seseorang.

"Karena itu saya yakin tidak ada unsur kriminalisasi, (tapi) tentu polisi punya alasan. Kalau tidak ada bukti tentu akan dilepaskan," kata Kalla di Istana Wapres, Jumat (24/2/2017).

Tuduhan kriminalisasi salah satunya disampaikan massa aksi 212 yang berdemo di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/2/2017).

Mereka menginginkan agar kepolisian menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa. Meski demikian, Wapres juga meminta, agar para ulama dapat membedakan mana ceramah yang mengajak kebaikan dan mana ceramah yang mengajak untuk menghindari perbuatan yang buruk.

"(Jadi) bedakan mana nahi munkar, mana makar," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah menjawab tuduhan soal kriminalisasi terhadap ulama saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (22/2/2017) lalu.

Menurut Tito, Polri selalu menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat.

"Polri tentu kalau ada laporan harus menindaklanjuti apakah penyelidikan atau naik ke penyidikan," kata Tito dalam rapat kerja Polri dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memaparkan perkembangan kasus-kasus yang menjerat sejumlah tokoh agama, seperti pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Pertama, berkaitan dengan kasus dugaan penghinaan Pancasila yang ditangani Polda Jabar.

Saat ini, 25 orang saksi telah diperiksa dan tengah dilakukan pendalaman keterangan ahli dan proses koordinasi dengan jaksa penuntut umum.


Kedua, terkait tuduhan adanya lambang palu arit pada uang kertas baru. Prosesnya kini masih dalam tahap pemanggilan saksi.

Ketiga, kasus dugaan penistaan agama yang dilaporkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang akan segera dilakukan gelar perkara.

Selanjutnya, kasus dugaan penyebaran kebencian dan SARA pada muatan ceramah Rizieq Shihab yang menyinggung kelompok Hansip. Kasus ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dan ahli.

Terakhir, soal kasus dugaan pornografi yang juga melibatkan tersangka dugaan makar Firza Husein. Total 12 kasus tersebut masih berjalan di kepolisian.

Berkaitan dengan tuntutan pada aksi kemarin untuk menghentikan kasus-kasus Rizieq tersebut, Tito menuturkan akan melihat perkembangannya.

"Ada yang tahap sidik dan lidik, nanti kami akan lihat bagaimana prosesnya. Apakah bisa dengan restorative justice," ucap mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Kuasa hukum sekaligus Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam Kiagus Muhammad Choiri akan mengajukan lima orang saksi meringankan bagi Rizieq Shihab dalam kasus dugaan penistaan lambang negara dan pencemaran nama baik.

"Yang sudah confirm ada lima orang. Yang sudah menyatakan siap (adalah) Prof Yusril Ihza Mahenda dan Mahfud MD," kata Kiagus.

Saksi-saksi ahli yang bakal diajukan adalah ahli pidana, tata negara, sejarah Pancasila, teknologi informasi, digital forensik, dan bahasa.

"Semua sudah siap. Hanya saja, Prof Yusril yang sudah siap berbicara ke media," kata dia.

Saksi-saksi yang diajukan nantinya akan membela Rizieq dengan cara menganalisis barang bukti rekaman ceramah yang diduga mengandung unsur penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden pertama RI Sukarno.

Kiagus belum dapat memastikan kapan kelima nama tersebut akan diajukan untuk diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat.

Ia meminta kepada polisi untuk tidak buru-buru mengajukan berkas perkara ke pengadilan sebelum memeriksa saksi ahli yang diajukan.

Dia optimistis bahwa saksi-saksi ahli yang diajukan bisa membuktikan bahwa Rizieq tidak bersalah.

"Kalau hasilnya tidak terbukti, ya, tidak usah dilanjutkan (ke persidangan)," kata dia.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi Rizieq Shihab yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penodaan Pancasila di Polda Jawa Barat.

"Saya bersedia untuk dimintai keterangan baik sebagai ahli maupun sebagai saksi yang menguntungkan bagi tersangka Habib Rizieq Shihab," ujar Yusril dalam keterangannya.

Yusril mengaku dia menguasai falsafah negara Indonesia, termasuk sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga selama ini mengajar mata kuliah Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

"Jadi agaknya cukup faham untuk menerangkan apa yang sekarang dipersangkakan kepada Habib Rizieq," kata Yusril.

"Karena itu, saya menunggu saja panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dan dituangkan dalam berita acara sebagaimana diminta oleh Tim Penasehat Hukum Habib Rizieq," ucap Yusril.

Yusril berharap keterangannya nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti oleh penyidik dalam gelar perkara untuk menentukan apakah kasus Rizieq Shihab layak diteruskan ke pengadilan atau tidak.

"Siapa tahu dengan keterangan saya nanti, kasus yang menimpa Habib Rizieq ini dapat dihentikan dan diterbitkan SP3," kata Yusril.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, tak bersedia menjadi saksi ahli dalam kasus penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden Soekarno yang menyeret Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mahfud MD memang belum dimintai secara langsung oleh pihak kuasa hukum Habib Rizieq. Tapi dia telah mendapat informasi di beberapa media massa yang mengabarkan, adanya niatan dari Habib Rizieq untuk memintainya sebagai saksi ahli dalam persidangan.

"Intinya, saya sudah mendengar itu dari media massa, tapi resminya belum ada yang menghubungi," ujar Mahfud MD melalui pesan singkat, Kamis (23/2/2017) malam.

Mahfud tak bersedia menjadi saksi ahli Habib Rizieq. Sejak pensiun sebagai Ketua MK pada 2013 lalu Mahfud menolak menjadi saksi ahli di pengadilan siapa pun.

"Untuk yang kasus HR ini pun saya berposisi seperti itu. Belum bisa mengubah pilihan sikap," ujar Mahfud.

Sebagai mantan ketua lembaga yudikatif, dia merasa kurang pas untuk menjadi saksi di pengadilan.


"Itu sih tak dilarang, tapi saya sendiri tak mau," ujar Mahfud. (tribunnews)
loading...

Firza Bebas, Polisi Masih Akan Periksa Tersangka Makar Lain, Pelaku Makar Belum Bisa Nyaman

JAKARTA - Setelah ditahan selama 23 hari, Kepolisian Daerah Metro Jaya akhirnya menangguhkan penahanan tersangka kasus makar Firza Husein, pada Rabu, 22 Februari 2017. Firza pun kini sudah keluar dari tahanan Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

Meski demikian, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan penyidikan kasus ini masih akan terus berlanjut. "Penyidik sedang evaluasi," kata dia, Jumat, 24 Februari 2017.

Menurut dia, sudah ada sekitar 40 saksi yang diperiksa. Penyidik masih mendalami kasus ini terkait peran para tersangka makar lainnya. "Nanti kalau sudah dapat keterangan dari saksi akan dilakukan pemberkasan," kata Argo.

Meski sudah bebas, masih ada kemungkinan Firza akan diperiksa kembali jika penyidik membutuhkannya. "Yang bersangkutan sudah menyampaikan akan kooperatif," kata Argo.

Salah satu alasan dikabulkannya penangguhan penahanan Firza adalah alasan kesehatan. Firza mengidap penyakit darah tinggi dan gangguan jantung. Selama di tahanan, Firza juga mendapat penanganan dokter khusus. Meski begitu, Argo mengatakan Firza cukup kooperatif terhadap penyidikan.


Sementara itu, terkait kasus pornografi yang menyeret nama Firza Husein dan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Syihab, Argo mengatakan masih dalam penyelidikan. Polisi masih berupaya untuk membuktikan apakah foto dan rekaman percakapan yang beredar di dunia maya itu asli atau tidak. Polisi juga masih perlu membuktikan apakah percakapan itu melanggar Undang-undnag Pornografi. (tempo)
loading...

Nah... Choel Mallarangeng Siap Bongkar Pelaku Lain Terlibat Hambalang

JAKARTA - Andi Zoelkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng mengaku siap membongkar pelaku lain yang terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan, pengadaan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah olahraga di Hambalang tahun 2010-2012.

Tak lama setelah ditahan, Choel mengajukan permohonan sebagai justice collaborator kepada penyidik KPK.

Dengan permohonan tersebut, Choel memiliki konsekuensi untuk memberikan keterangan yang signifikan dalam pemeriksaan untuk membongkar keterlibatan pelaku lain dalam kasus yang ia hadapi.

Saat ditanya terkait pelaku lain, Choel tidak menjelaskan secara spesifik.

Menurut dia, hal tersebut hanya diungkapkan kepada penyidik KPK, dan akan dibuka dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Saya kira Anda sudah mengikuti Hambalang dari lima tahun lalu kan ya, sudah tahu daftar siapa nama-nama yang ada di dakwaan?" ujar Choel di Gedung KPK Jakarta, Jumat (24/2/2017).

KPK telah menetapkan adik kandung Andi Alfian Mallarangeng tersebut sebagai tersangka pada 21 Desember 2015 lalu.
Dalam kasus proyek Hambalang, Choel diduga menyalahgunakan wewenang terkait proyek tersebut. Ia dianggap telah memperkaya diri sendiri dan orang lain serta korporasi atas perbuatan yang dilakukannya.

Perkara ini merupakan kasus lama dari hasil pengembangan dugaan tindak pidana korupsi proyek Hambalang yang melibatkan kakaknya, mantan Menpora Andi Mallarangeng.

"Syukur Alhamdulilah masa 20 hari pertama saya telah tiba waktunya, artinya argo sudah jalan. Berapa pun masa penahanan saya nantinya, 20 hari sudah berkurang," kata Choel.

Saat bersaksi dalam persidangan Andi, Senin (19/5/2014), Choel mengaku pernah menerima 550.000 dollar AS dari Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora saat itu, Deddy Kusdinar.

Choel juga mengakui bahwa dirinya menerima uang Rp 2 miliar dari petinggi PT Global Daya Manunggal (GDM), Herman Prananto.

PT Global Daya Manunggal merupakan salah satu perusahaan subkontraktor proyek Hambalang.

Namun menurut Choel, uang itu sudah dia kembalikan kepada KPK. Choel juga menyesali perbuatannya itu. Dia menganggap kesalahan itu mengakibatkan kakaknya menjadi terdakwa kasus Hambalang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan untuk tersangka Andi Zoelkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng.

Choel merupakan tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan, pengadaan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah olahraga di Hambalang tahun 2010-2012.


"Penahanan AZM diperpanjang selama 40 hari ke depan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (tribumnews)
loading...

Kisruh Freeport...!!, Luhut: Masa Sudah 50 Tahun Nggak Boleh Minta Saham 51 Persen

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden RI Jokowi telah menyiapkan opsi penyelesaian kisruh perubahan status kontrak PT Freeport Indonesia.

Kendati tidak menjelaskan secara gamblang, Luhut yang ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (24/2/2017), mengaku opsi tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengenai sikap yang akan diambil. "Ya, kita tunggu saja sebentar (soal 'win win solution')," katanya.

Menurut mantan Menko Polhukam itu, sikap pemerintah jelas, terutama terkait dengan divestasi saham 51 persen. "Masa bangsa Indonesia sudah 50 tahun enggak boleh minta saham 51 persen? Akan tetapi, kita bikin tenanglah, baik-baiklah, kita tunggu saja sambil jalan. Presiden saya kira sudah menentukan sikap," katanya.

Terkait dengan permintaan Freeport agar ketentuan pajak bisa diberlakukan "naildown" atau tetap seperti halnya diatur dalam Kontrak Karya (KK), bukan berubah-ubah (prevailing) sebagaimana diatur dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK), Luhut mengatakan bahwa hal itu seharusnya tidak jadi masalah bagi Freeport. Pasalnya, dia menilai kecenderungan besaran pajak makin lama justru makin menurun.

"Pajak itu 'kan menurun, ya, cenderungnya. Jadi, saya kira enggak ada masalah," katanya. Luhut mengaku pemerintah juga tengah mempertimbangkan keringanan bagi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Hal itu penting lantaran pemerintah tetap ingin investasi asing bisa masuk dan tidak dipersulit. Namun, Luhut menekankan bahwa Freeport juga harus mematuhi aturan yang berlaku di Tanah Air.

"Ya, mana yang paling baik. Kita tetap ingin investasi asing tetap datang kepada kita dan sampai sekarang 'kan cukup bagus. Smelter 'kan bagus. Jadi, kita juga tidak mau mempersulit orang investasi di Indonesia. Akan tetapi, biar bagaimanapun mereka harus mematuhi peraturan kita," tegas Luhut.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (izin usaha pertambangan) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter" dalam jangka waktu 5 tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Pemerintah menyodorkan perubahan status PT FI dari sebelumnya kontrak karya (KK) menjadi IUPK agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia.


Sementara itu, Freeport bersikeras tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam KK 1991. Lantaran tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status KK, Freeport hingga saat ini menghentikan aktivitas produksi sehingga menyebabkan relatif banyak karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan. (antara)
loading...

Nah Loh...Malaysia Duga Siti Aisyah Pembunuh Terlatih, Korut Tak Percaya

KUALA LUMPUR - Kepolisian Diraja Malaysia menduga kedua wanita yang jadi tersangka pembunuhan Kim Jong-nam, 46, kakak tiri diktator Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, merupakan pembunuh terlatih. Kedua wanita itu adalah Doan Thi Huong, 28, asal Vietnam dan Siti Aisyah, 25, asal Indonesia.
Tapi, Pemerintah Korut tidak percaya dengan pernyataan Kepolisian Diraja Malaysia. Korut merasa ada yang aneh, karena polisi Malaysia belum menemukan bukti dari para tersangka meski sudah 10 hari para tersangka ditahan.

Kepala Polisi Diraja Malaysia Khalid Abu Bakar dalam konferensi pers hari Rabu mengatakan Doan dan Siti mendapat perintah dari orang Korut. ”Ya, tentu saja mereka tahu,” kata Khalid ketika ditanya apakah kedua wanita tersebut menyadari rencana untuk membunuh Kim Jong-nam.

”Saya pikir Anda telah melihat videonya, kan? Wanita itu bergerak menjauh dengan tangannya ke arah kamar mandi,” ujar Khalid. ”Dia sangat menyadari bahwa itu adalah beracun dan bahwa dia harus mencuci tangannya,” lanjut dia mengacu pada Doan dan Siti.

Kedua wanita tersebut, sambung Khalid, telah dilatih untuk menghapus toksin yang tidak diketahui di wajah hanya dengan menggunakan tangan mereka.

Menurutnya, seorang warga Korut—yang diduga dalang pembunuhan Kim Jong-nam—diduga menempatkan racun di tangan Doan dan Siti sebelum pembunuhan terjadi. Selanjutnya, mereka mencuci tangannya setelah beraksi.

”Mereka menggunakan tangan kosong,” ujar Khalid. ”Kami tidak tahu apa jenis bahan kimia yang digunakan,” paparnya.

Kim Jong-nam, tewas di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari lalu saat ia sedang bersiap untuk naik pesawat ke Macau, China. Dalam rekaman CCTV, Siti terekam mengalihkan perhatian korban dari depan. Sedangkan Doan menyerang dari arah belakang korban dengan cairan yang diduga racun.

Namun, Pemerintah Korut melalui Kedutaan Besar-nya di Kuala Lumpur tidak percaya Kim Jong-nam tewas akibat racun. Korut juga tak percaya Siti dan Doan merupakan pembunuh terlatih untuk menargetkan Kim Jong-nam.

Korut telah meminta Malaysia membebaskan tiga tersangka, yakni Doan, Siti dan seorang warga Korut, Ri Jong-chol.

”Sudah 10 hari sejak peristiwa itu terjadi, namun polisi Malaysia belum menemukan bukti dari tersangka yang ditangkap,” kata Kedutaan Besar Korut, itu dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang pejabat tak dikenal, pada hari Rabu, yang dikutip Reuters, Kamis (23/2/2017).

”Malaysia telah melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang dirilis ke publik, (yang menunjukkan) bahwa tersangka perempuan telah memulas racun di wajah korban dengan tangan mereka sendiri.


”Lalu, bagaimana mungkin bahwa tersangka perempuan bisa hidup setelah insiden tersebut?,” lanjut pernyataan Kedutaan Besar Korut. (sidonews)
loading...

Ada Pihak Yang Maksa Ahok Untuk Ditahan, Kata Anggota DPR Itu Namanya Intervensi Terhadap Hukum

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Dwi Ria Latifa merasa heran dengan adanya aksi yang menuntut DPR untuk segera menahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Meminta Komisi III memerintahkan pengadilan untuk menahan seseorang, menurut pemahaman saya itu intervensi yang tidak bisa kami lakukan,” kata Dwi kepada wartawan, di Gedung DPR/MPR, pada Selasa (27/2/2017).

Dwi juga tidak habis pikir, muncul aksi yang meminta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya dalam proses hukum, tidak perlu ada permintaan seperti itu.

“Yang saya pahami ketika satu proses hukum berjalan, tidak ada yang intervensi proses hukum,” lanjutnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR pada Selasa (21/2/2017).

Dalam aksinya tersebut, mereka mendesak pemerintah segera menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI, karena telah terbukti melanggar UU.

Selain itu, massa yang tergabung dalam ‘Aksi 212 Jilid II’ ini juga mengajukan tuntutan kepada Komisi III DPR, agar segera meminta aparat penegak hukum menahan Ahok. Terlebih mereka beranggapan, Ahok kembali melecehkan agama.

Massa juga meminta agar pihak berwajib berhenti mengkriminalisasi ulama dan umat Islam, khususnya kepada Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dan ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir dalam kasus pencucian uang Yayasan Keadilan Untuk Semua.


Terakhir, FUI juga meminta Komisi III DPR memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Irjen M Iriawan, terkait penangkapan sejumlah mahasiswa.
loading...

Dituduh Mengkriminalisasi Ulama, Ini Jawaban Telak Kapolda Metro Jaya, Saya Haji, Punya Pesantren, Ulama Guru Saya

JAKARTA -  Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan tak terima disebut mengkriminalisasi ulama seperti yang ditudingkan Forum Umat Islam (FUI). Menurut dia, Polda Metro Jaya menangani semua kasus sesuai dengan hukum acara dan undang-undang yang berlaku.

Iriawan pun menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Kami gak pernah (kriminalisasi), jangan dijustifikasi mengkriminalisasi ulama, nggak boleh loh. Saya agama Islam, saya tuh haji, saya (punya) pesantren, juga ulama guru saya," kata Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/2).

Iriawan menjelaskan, proses hukum terhadap Habib Rizieq Shihab, Munarman, dan Ustaz Bachtiar Nasir berdasarkan laporan warga. Jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, ujar dia, maka akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.


"Nggak mungkin lah (kriminalisasi ulama), itu dosa buat saya. Itu perbuatan sendiri yang berakibat pada proses hukum, kan gitu. Profesional kami," terang dia. (jpnn)
loading...

Nah Looh... Polri Kini Telusuri Dugaan Aliran Dana GNPF Ke ISIS

JAKARTA - Kepolisian tengah mendalami peruntukan dana yang dikirimkan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) ke Turki.

Penggunaan dana tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Keadilan untuk Semua lewat rekening yayasan di Bank BNI Syariah.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebutkan, Ketua Yayasan Adnin Armas memberikan kuasanya pada Ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nasir. Bachtiar kemudian menguasakannya lagi kepada pegawai Bank BNI Syariah, Islahudin Akbar untuk menarik uang.

Menurut Undang-Undang Perbankan, kata Tito, pemberian kuasa tak boleh diberikan hingga dua kali.

"IL menarik (dana) di atas Rp 1 miliar kemudian diserahkan kepada Bachtiar Nasir. Sebagian digunakan untuk kegiatan, sebagian lagi kami melihat dari slip transfer, dikirim ke Turki," ujar Tito dalam rapat kerja Polri dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Rabu (22/2/2017).

"Ini yang kami dalami. Yang ke Turki ini untuk apa kegiatannya? Apa hubungannya bisa sampai ke Suriah?" sambungnya.

Kepolisian semakin serius untuk mendalami temuan tersebut lantaran berdasarkan klaim media asing di Suriah, dana tersebut ada hubungannya dengan ISIS.

"Ini kan jadi menarik bagi kami. Dengan dasar ini kami melakukan pemeriksaan," kata Tito.

Sebelumnya, dalam kasus ini, polisi menetapkan Islahudin sebagai tersangka. Islahudin diketahui polisi telah menarik uang sebesar Rp 600 juta dari rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua. Polisi menduga penarikan uang tersebut atas perintah Bachtiar.

Meskipun belum diketahui penggunaan uang tersebut untuk apa, namun polisi menilai bahwa proses penarikannya tidak sesuai mekanisme yang ada.

Bachtiar sebelumnya mengatakan bahwa ada dana Rp 3 miliar yang dikelola untuk aksi bela Islam pada 4 November dan 2 Desember 2016. Dana tersebut berasal dari donasi masyarakat yang ditampung di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua.

Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi, peserta unjuk rasa, hingga korban luka-luka saat aksi 411. Bachtiar mengatakan, mereka juga menggunakannya untuk biaya publikasi seperti pemasangan baliho, spanduk, dan sumbangan lainnya.


Adapula sumbangan untuk korban bencana Aceh sebesar 500 juta dan di Sumbawa sebesar Rp 200 juta. Namun, Bachtiar membantah ada aliran uang dari rekening yayasan ke pihak lain yang tak sesuai peruntukannya. (tribunnews.com)
loading...

Meski Dibayar Mahal, Mahfud MD Ogah Jadi Saksi Ahli Habib Rizieq

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD sepertinya tak tertarik menjadi saksi ahli untuk membela tersangka kasus dugaan penghinaan Pancasila, Habib Rizieq Shihab.

Menurut Mahfud, sejak pensiun sebagai Ketua MK, dirinya selalu menolak jika dim‎inta menjadi saksi ahli untuk sejumlah perkara, meski dibayar dengan bayaran tinggi.

“Pernah dulu hadir sebagai Ahli di MK dalam perkara pengujian UU-KY karena diminta oleh KY sebagai lembaga negara dan dalam pengujian UU yang sifatnya abstrak, bukan dalam kasus hukum yang konkret. Untuk kasus HR ini pun saya berposisi itu,” kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/2/2017).

Menurut Mahfud, sebagai mantan ketua lembaga yudikatif , dirinya merasa kurang pas untuk menjadi saksi di pengadilan.

“Itu sih tak dilarang, tapi saya sendiri tak mau,” tutupnya santai.

‎Sebelumnya diberitakan, pengacara GNPF MUI, Kapitra Ampera mempersiapkan sejumlah saksi ahli untuk membela tersangka kasus dugaan penghinaan Pancasila, Habib Rizieq Shihab.

Menurut Kapitra, dua saksi itu yakni mantan ketua MK, Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra.

Rizieq sendiri sudah dijadikan tersangka kasus dugaan pencemaran yang dijerat pasal 154a KUHP tentang Penodaan terhadap Lambang Negara dan Pasal 320 KUHP tentang Pencemaran terhadap Orang yang Sudah Meninggal.


Kasus yang menjerat Rizieq ini merupakan buntut dari pelaporan Sukmawati Soekarnoputri. Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme tersebut menganggap Rizieq melakukan penodaan terhadap lambang dan dasar negara Pancasila, serta menghina kehormatan martabat Soekarno selaku proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Indonesia. (kriminalitas)
loading...

Rasain...!! Hindari Indonesia, Pesawat PM Israel Putar Ke Malaysia-Filipina-PNG

JAKARTA - Pesawat PM Israel Benjamin Netanyahu dari Singapura mesti ambil jalur berputar hingga 2 jam ke Australia. Hal ini lantaran Republik Indonesia (RI) tak memberikan izin pesawat melintas.

"Pesawat PM Israel yang tidak diizinkan melintasi wilayah udara Indonesia," demikian tegas Kabag Humas Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Agoes Soebagio dilansir  detikcom, Kamis (23/2/2017).

Agoes menjelaskan Jakarta Air Traffic Control Service (JATSC) di bawah AirNav Indonesia menerima flight plan pesawat PM Israel itu. Namun, GM JATSC berkoordinasi dulu dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub karena pesawat PM Israel belum dilengkapi izin yang dibutuhkan.

"Personel Ditjen Udara kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan mendapatkan info bahwa Kemlu belum memberikan Diplomatic Clearance serta Kemhan juga belum menerbitkan Security Clearance. Maka sesuai dengan aturan, pesawat tersebut tidak diperkenankan untuk melintas Wilayah Udara Indonesia," tegas Agoes.

Untuk pesawat VIP sekelas kepala negara, imbuh Agoes, memang dibutuhkan izin dari 3 Kementerian untuk melintas di wilayah udara RI. Security Clearance dari Kemhan, Diplomatic Clearance dari Kemlu dan izin lalu lintas udara dari Kemenhub. Ketiga izin ini sepaket. Satu tak dapat, maka pesawat tak bisa melintas.

"Sementara di Kemlu dan Kemhan tak ada permintaan izinnya, ke kami kan hanya untuk lalu lintas udaranya setelah ada izin di Kemlu dan Kemhan. Silakan ditanyakan ke Kemlu dan Kemhan," jelasnya.

Akhirnya, pesawat PM Israel tersebut terbang dari Singapura menuju Australia melalui Flight Information Region (FIR): Kuala Lumpur-Kota Kinabalu-Manila-Papua Nugini (PNG).

Seperti dilansir media Inggris, The Guardian pada Rabu, (22/2/2017) kemarin, pesawat yang ditumpangi PM Israel, Benjamin Netanyahu, harus menghindari wilayah udara Indonesia saat hendak berkunjung ke Australia. Penerbangan memutar dari Singapura ini memakan waktu 2,5 jam lebih lama.

Pesawat yang ditumpangi Netanyahu ini tiba di Sydney pada Rabu (22/2/2017) pagi, sekitar pukul 06.30 waktu Australia Timur. Kunjungan pertama Netanyahu ke Australia ini akan berlangsung selama empat hari. Sebelumnya dia berkunjung ke Singapura.


Menurut situs pelacakan penerbangan FlightAware, penerbangan normal dari Singapura ke Sydney, Australia memakan waktu 8,5 jam. Namun penerbangan Netanyahu ke Australia memakan waktu 11 jam karena pesawat tidak bisa terbang melintasi wilayah udara Indonesia dan harus memutar. (suluhriau.com)
loading...

Wuuih...Ribuan Masa Tuntut FPI Dibubarkan Segera

MANADO - Ribuan massa dari Forum Komunikasi Antar LSM dan Ormas menggeruduk gedung DPRD Sulut, kemarin.

Massa mendesak dewan ikut mendorong agar ormas-ormas radikal yang tumbuh di Indonesia dibubarkan.

Dalam orasi yang disampaikan bergantian oleh pimpinan ormas dan LSM, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan.

Di antaranya, mereka menuntut pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Mereka menilai, organisasi yang dipimpin Habib Rizieq ini bersifat radikal, anti Pancasila, dan pemecah belah bangsa.

Massa mendesak proses hukum beberapa kasus yang diduga dilakukan Habib Rizieq Sihab harus dituntaskan.

DPRD Sulut, menurut massa harus berada di barisan terdepan menyuarakan aspirasi mereka ini.

“Harus bersikap berani dan menantang aksi yang bisa memecah belah persatuan,” seru Tonaas Brigade Manguni Decky Maengkom, seperti diberitakan Manado Post (Jawa Pos Group) hari ini.

Ribuan massa yang membawa panji masing-masing ormas serta bendara Merah Putih ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut dan sejumlah anggota Komisi I.

Ribuan massa dari ormas dan LSM se-Sulut mendatangi kantor DPRD Sulut, kemarin. Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut menerima kedatangan mereka. Foto: Angel Rumeen/Manado Post/JPNN.com

Lumentut menegaskan, aspirasi yang disampaikan ormas dan LSM Sulut itu akan diteruskan ke pemerintah pusat.

Diakui politikus Partai Gerindra ini, ormas dengan paham radikal harus dibubarkan.

“Tak boleh tumbuh di Sulawesi Utara. Kami DPRD berada di barisan paling depan mengawal aspirasi ini,” tegas Lumentut.

Ditegaskan, empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-undang 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati yang harus dijaga.


“Empat pilar kebangsaan ini adalah harga mati. Paham radikalisme out dari Sulawesi Utara. Kita kawal bersama,” tukasnya berapi-api. (jpnn)
loading...

Fadli Zon Nulis Di Media Sosial ‘ Pemimpin Salah Obat’, Di Skak Mati Oleh Netizen

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon disindir netizen setelah mengunggah sebuah foto di media sosial.

Dari penelusuran Kriminalitas.com, melalui akun Instagram dan Twitter pribadiny, Fadli mengunggah fotonya yang sedang membelakangi kamera. Di foto itu terulis sebuah peenyataan darinya.

Dalam tulisannya, Fadli menyindir seorang pemimpin yqang tidak mengerti sejarah sehingga kerap salah mempetakan masalah bangsa.

“Pemimpin yang tidak mengerti sejarah dan budaya, selalu salah diagnosa terhadap masalah bangsa,” tulis Fadli, Rabu (22/2/2017).

“Lalu salah resep dan obat, sehingga tak sembuh-sembuh dan tak selesai-selesai,” lanjutnya.

Postingan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun ditanggapi sinis oleh netizen. Seperti akun @dederidwa yang mempertanyakan kinerja Fadli.

“Terus pak fadlizon kerjanya ngapain aj?” tulisnya.

Ada juga netizen yang menganggap Fadli sakit yang tak kunjung sembuh.

“Kayak bpk ngak sembuh2…mungkin juga salah diagnosa, pemimpin ngak pernah ngasi solusi cuman nyari salah pemimpin lain tukar dokter pak salah ngasi obat tu,” balas akun @bungawahidah.adamhazlam

Kemudian ada akun @sukamtokristianto yang malah mendoakan Fadli agar cepet sembuh.

“Mudah2an pak. Fadli cepat sembuh” tulisnya.

Sementara itu, akun @vinzasbeauty malah mempertanyakan kesehatan Fadli Zon.

“Sehat pa?”

Ada juga,  akun @iwangozil yang menyindir Fadli sebagai biang masalah.

“Biang masalah curhat”


Sejak diunggah satu jam yang lalu, postingan Fadli Zon disukai oleh 426 dan dikomentari 23 netizen. (kriminalitas.com)
loading...

Ahok-Djarot Akan Menang Lebih Mudah Di Putaran 2, Karena Ahok Bermanfaat Untuk Muslim Jakarta

JAKARTA - Ketua Umum PPP Djan Faridz mengatakan langkah calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memenangkan putaran kedua di Pilkada DKI 2017 semakin mudah.

"Enggak ada yang berat, jauh lebih ringan memenangkan Ahok di putaran kedua. Karena umat Islam sudah tahu dan sudah merasakan manfaat daripada Ahok," kata Djan, Rabu (22/2/2017).

Menurut dia, pendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni juga pasti akan merapat mendukung pasangan calon nomor urut 2 nanti. Sebab, ini mengacu kepada kontribusi yang diberikan Ahok-Djarot untuk umat muslim di Ibukota Jakarta.

"Pemilih terbanyak di Jakarta itu umat Islam dan yang paling banyak merasakan manfaat itu umat Islam, masa sih umat Islam enggak ngerti siapa yang lebih bermanfaat dan mana yang belum bermanfaat," ujarnya.

Ia mengaku sudah memiliki strategi untuk menambah pendukung Ahok-Djarot di putaran kedua, seperti datang ke titik-titik tempat umat Islam berkumpul, bahkan setiap salat subuh maupun salat Isya.

"Mampir lengkap bukan sendiri, kita kerahkan semua pengurus PPP," jelas dia.

Ia menambahkan janji-janji yang dilontarkan Ahok saat kampanye sudah diperhitungkan berdasarkan pengalaman sang gubernur, sehingga pasti bisa dilaksanakan dan dipenuhi oleh calon incumbent.


"Dia udah tahu. Sekarang melaksanakan janji beliau (Ahok)," tandasnya. (inilah.com)
loading...

Mantap... Hanura Inginkan Jokowi Jabat Presiden 2 Periode

JAKARTA - Ketua Umum Paetai Hanura Oesman Sapta Odang menghendaki agar segala tindakan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa disudahi mulai saat ini.

Hal tersebut diucapkannya setelah acara pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura di Sentul International Convention Center, Rabu, 22 Februari 2017.

"Sudah saatnya kita sudahi hal yang selama ini memperuncing masalah politik, agama, dan lainnya. Mari kita satukan tujuan kita. Demokrasi kita luar biasa, jangan dikotori jangan dicacati, Kenapa? Demi membangun negara ke depan," ucap Ketum Hanura yang biasa disapa Oso ini.

Untuk itu, Oso mengajak, agar setiap elemen bangsa termasuk Hanura bisa berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia dengan menggunakan hati nuraninya.

"Berpihak kepada rakyat menggunakan hati nurani rakyat untuk membangun, harus dibiasakan," ucapnya melanjutkan.

Dalam pidatonya, Oso sempat berujar bahwa dirinya telah bertanya kepada para ahli infak terkait pemimpin mana yang harus didukung pada agenda politik 2019.

"Saya sudah bertanya kepada ahli infak, siapa yang hadus didukung pada 2019," ucap Oso yang kemudian dijawab oleh para simpatisan Hanura yang hadir secara kompak, "Jokowi. . .,"

Rupanya maksud dari 'ahli infak' itu adalah kader beserta simpatisan Hanura. Adapun Oso menilai, suara 'Ahli Infak' yang menginginkan Jokowi kembali pimpin bangsa ini adalah sebuah kemurnian.

"Suara ifu sikap politik kader Hanura. Mereka yang hadir itu bukan orang yang dibayar yang dipanggil dari jalanan. Itu kader Hanura. Yang mana mereka itu nantinya harus bertanggung jawab terhadap ucapannya," kata Oso.

Cegah Perpecahan, Oesman Sapta Minta Bangsa Indonesia Tiru Orang Minang. (jitunews)




loading...

Waw... Pengacara Antasari Tantang Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri Buka-Bukaan

JAKARTA - Kuasa Hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, meminta Kepala Polisi Republik Indonesia ke-19 Bambang Hendarso Danuri buka-bukaan mengenai dugaan persangkaan palsu.

Antasari membuat laporan polisi tentang dugaan pidana persangkaan palsu atau rekayasa kasus (Pasal 417 KUHP) dan penghilangan barang bukti (Pasal 318 KUHP) ke Bareskrim Polri pada Selasa (14/2/2017).

Antasari melaporkan penyidik hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan selaku Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ yang menangani kasus Antasari.

Bahkan, rencananya mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan para penyidiknya akan memberikan keterangan resmi mengenai kasua ini.

"Kita sangat senang dan menyambut gembira. Inilah tujuan kita untuk buka-bukaan, supaya tidak jadi misteri terus," ujar Boyamin saat dihubungi, Kamis (23/2/2017).

Pihak Antasari menyambut baik, bila nantinya Bambang Hendarso hendak membuka ke publik, mengenai kasus yang dilaporkan ke Bareskrim tersebut. Diharapkan, ada tindak lanjut dari Polri, setelah Bambang menyampaikan keterangan pers.

"Justru itu kan' makannya nanti berharap dari keterangan-keterangan itu bisa kita jadikan bahan, menambah data dan fakta ke Bareskrim terkait laporan itu," ujar Boyamin.

Diketahui, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri menjabat sebagai Kapolri (2008-2010) sewaktu kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan tersangka Antasari Azhar disidik Polda Metro Jaya (PMJ) pada 2009.


Dan tim penyidik kasus Antasari Azhar tersebut dipimpin oleh Dirreskrimsus Polda Metro Jaya yang kini menjadi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan. (tribunnews)
loading...

Kata Ahok: Penak Zamanku Tho Jadi Gubernur?

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, telah meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo. Dalam sambutannya, Ahok berharap agar Kalijodo dapat menjadi tempat yang bermanfaat untuk seluruh warga Jakarta.

Ahok juga berharap agar Pemprov DKI dapat menghemat anggaran dengan baik agar seluruh infrastruktur, seperti RPTRA dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibangun dengan baik. "Yang korup gue pecatin aja semua," kata Ahok dalam sambutannya di RPTRA Kalijodo, Jakarta Utara, Rabu (22/2).

Ia juga mengungkapkan akan sangat keterlaluan bagi PNS jika tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya. Sebab, PNS di Pemprov DKI Jakarta sudah bergaji minimal Rp 13 juta sebulan. Ahok juga mengingatkan para pegawai Pemprov DKI untuk selalu tersenyum ketika melayani warga.

"Jadi pejabat DKI senyumnya udah kayak odol gigi, bagus," katanya sambil tertawa.

Sambil becanda, Ahok bilang mengatakan akan memarahi pejabat Pemprov jika terlihat dari CCTV tidak tersenyum kepada warga. Gubernurnya saja, kata Ahok, sudah mulai banyak tersenyum. Kalau marah-marah, itu masa lalu.

"Ketemu orang saya bilang, 'sugeng ndalu. Penak zamanku tho jadi gubernur'," kata Ahok yang langsung disambut meriah dengan tepukan tangan warga.

Di akhir sambutannya, Ahok meminta doa kepada warga agar dirinya betul-betul menjadi Basuki. Menurut dia, Ahok adalah sosok yang seringkali mengeluarkan pernyataan kontroversial dan menyampaikan kata-kata kasar. Sementara Basuki adalah sosok yang lebih bisa menahan diri dalam melontarkan kritik atau protes. "Doakan saya supaya menjadi Basuki beneran," ujarnya. (kumparan.com)
loading...

Pemerintah Kembali Tegaskan...!! Pengaktifan Ahok - Djarot Sudah Sesuai Konstitusi Dan Undang - undang

JAKARTA - KEPUTUSAN pemerintah mengaktifkan kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta sejalan dengan konstitusi, yakni UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Demikian penegasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada rapat kerja dengan Komisi II DPR, kemarin.

"Saya tidak membela Ahok, tapi membela Presiden, kebetulan kasus ini menyangkut Ahok," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan dirinya harus bersikap adil karena ada kasus gubernur menjadi terdakwa tapi dituntut jaksa di bawah lima tahun, yakni delapan bulan, sehingga bisa mencalonkan kembali.

"Ada bupati tertangkap tangan kasus narkoba, diskresi saya diberhentikan. Dalam kasus Ahok, dakwaan jaksa adalah alternatif. Ada ancaman hukumannya empat dan lima tahun. Kalau saya memberhentikan Ahok, tapi dalam proses pengadilan jaksa menuntut empat tahun, saya salah. Kami bawa ke MA lalu dibalas pada 16 Februari. Dalam pertemuan kami diskusi, 'Bapak harus balas karena interpretasinya beda'. Walaupun semua benar, saya juga mempertanggungjawabkan ke Presiden," ujar Tjahjo.

Terkait dengan kewajiban cuti bagi Basuki pada kampanye pilkada DKI putaran kedua, komisioner KPU DKI, Dahliah Umar, menyatakan petahana wajib mengambil cuti pada kampanye pilkada DKI putaran kedua.

"Sesuai Undang-Undang No 10 Tahun 2016, calon petahana seandainya ditetapkan lolos harus cuti," ungkap Dahliah.

Dahliah menambahkan kampanye dalam rangka pilkada DKI putaran kedua digelar awal Maret hingga 15 April 2017. KPU DKI menjadwalkan penyelesaian rekapitulasi perolehan suara selesai 25 Februari. Lalu, pengumuman pasangan calon yang maju ke putaran kedua dilakukan sehari setelahnya. Kemudian KPU DKI menunggu maksimal tiga hari untuk menerima sengketa pilkada yang diajukan ke MK oleh pasangan calon yang keberatan dengan hasil rekapitulasi.


Dalam kampanye putaran kedua, lanjut Dahliah, tidak ada alat peraga dan setiap pasangan calon bebas terjun ke lapangan untuk menyampaikan program kerja. "Cukup lama rentang waktu penetapan pasangan calon dan pilkada pada 19 April. (mediaindonesia)
loading...

Nah Looh... Giliran Ketua Yayasan KUS Jadi Tersangka Dalam Kasus Pencucian Uang

JAKARTA - KETUA Yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS) Adnin Arnaz ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencucian uang dalam aksi 4 November 2016 atau yang biasa dikenal dengan 411.

Adnin diduga menyalahgunakan uang yayasan untuk keperluan lain. "Iya (menjadi tersangka) untuk kasus yayasan ya," ujar Kapolri Jenderal Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Penetapan tersangka ini didasarkan pada UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Berdasarkan UU tersebut, yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

Selain itu, kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Kepolisian sebelumnya juga sudah menetapkan Islahudin Akbar sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang dengan tidak pidana asal pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua.

Islahudin merupakan orang dekat Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir. Islahudin diduga diperintahkan Bachtiar untuk mencairkan dana dari rekening yayasan.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Bachtiar Nasir mengatakan ada dana Rp3 miliar yang dikelola untuk Aksi Bela Islam pada 4 November dan 2 Desember 2016.

Bachtiar pun mengakui selain mendanai Aksi 411 dan Aksi 212, dana itu juga digunakan untuk membantu para korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh, dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. (mediaindonesia.com)



loading...

Mantap...!! Kata Presiden Jokowi: Jika Freeport Sulit Diajak Berunding, Kita akan Ambil Tndakan Tegas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan jika PT. Freeport Indonesia tidak kooperatif dengan pemerintah terkait kelanjutan bisnis mereka, maka pemerintah Indonesia akan bersikap tegas.

"Kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya nanti kita akan bersikap," kata Presiden Jokowi di Cibubur, Jakarta Timur, hari ini.

Jokowi mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan masalah tersebut secara win-win solution.

"Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win win, kita ingin itu karena ini urusan bisnis," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan telah menyerahkan penanganan permasalahan kelanjutan usaha Freeport di Papua kepada kementerian terkait, di antaranya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

"Oleh sebab itu, saya serahkan kepada menteri," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan pemerintah akan bersikap tegas jika Freeport sulit diajak berunding. Tetapi, untuk sekarang, Jokowi masih mempercayakan penanganan kepada kementerian.

"Intinya itu saja, kalau memang (susah) diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap, tapi sekarang ini biar menteri dulu," katanya.


Persoalan tersebut bermula dari keberatan Freeport atas peraturan baru pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan kontrak karya. Pemerintah meminta Freeport mematuhi kewajiban sesuai izin usaha pertambangan khusus, di antaranya keharusan melepas 51 persen saham kepada pemerintah. (suara.com)
loading...