JAKARTA - Wakil
Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengatakan, Indonesia bukan negara
sekuler. Mengingat negara ini berlandaskan Pancasila yang dalam sila pertamanya
menyebut Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Dari sinilah maka di Indonesia ada Kementerian Agama
dan banyak regulasi yang mengatur soal kehidupan beragama," demikian
disampaikan HNW saat ditemui dua wartawan Financial Times di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Jumat (13/1).
Politisi PKS ini menjelaskan bahwa relasi antara agama Islam
dan negara sudah menjadi catatan sejarah bangsa ini. Hal ini terlihat banyak
tokoh pergerakan yang berasal dari sosok dan organisasi Islam.
"Sebut saja Haji Umar Said Cokroaminoto merupakan sosok
penggiat Sarekat Islam. Ia mempunyai banyak murid seperti Soekarno. Dalam
organisasi pergerakan, ada organisasi yang bernama Jamiat Kheir. Organisasi itu
disebut lahir lebih dahulu daripada Budi Utomo. Jamiat Kheir disebut mempunyai
tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam segi pendidikan dan
ekonomi," jelasnya.
Oleh karena itu, sangat aneh kalau dikatakan hubungan antara
Islam dan negara baru saja terjadi, apalagi ada upaya untuk memisahkan hubungan
antara Islam dan negara dengan menyatakan Islam tidak bertentangan dengan
demokrasi.
Padahal sejatinya hubungan Islam dan negara sudah dicatat
baik oleh sejarah, terlebih selama bangsa ini berdiri, umat Islam selalu
terlibat dalam berbagai proses kebangsaan, dari lahirnya dasar negara hingga
terbentuknya UUD NKRI Tahun 1945.
"Tidak benar kalau umat Islam memaksakan
kehendak," paparnya.
HNW melanjutkan bahwa sejak Indonesia merdeka, sudah banyak
pemimpin-pemimpin non-Muslim yang mengisi jabatan-jabatan penting di Indonesia.
Ia menyebut dulu ada perdana menteri non-Muslim, di daerah-daerah pun banyak
pemimpin yang non-Muslim.
"Jakarta dulu juga pernah dipimpin gubernur
non-Muslim," katanya.
Dikatakannya, permasalahan kepemimpinan di Indonesia
sebenarnya sudah selesai. Kalau sekarang terjadi penolakan pada seseorang, hal
tersebut lebih dikarenakan perilaku orang yang bersangkutan, seperti mempunyai
kebijakan yang tidak pro rakyat, suka berkata kasar, dan melanggar kesepakatan
dengan masyarakat.
"Bila ada pemimpin Muslim yang perangainya kasar dan
merugikan masyarakat, sosok seperti itu juga akan ditolak," tutupnya.
JITUNEWS.COM
loading...
