JAKARTA -
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Budiman Sudjatmiko
berpendapat bahwa keberadaan organisasi masyarakat berbasis agama yang memiliki
kepentingan politik adalah sah dalam sistem demokrasi.
Namun sayangnya, kelompok-kelompok tersebut cenderung
radikal dan memilih tindakan ekstremis dalam mengekspresikan ideologinya.
Budiman berpendapat, untuk mengantisipasi maraknya aksi
kekerasan oleh ormas keagamaan, sebaiknya pemerintah membuka jalan bagi mereka
ke dalam sistem politik demokrasi.
"Menurut saya jika ormas keagaman yang cenderung
radikal mendirikan partai politik, itu langkah yang bagus," ujar Budiman
dalam sebuah acara debat terbuka di bilangan Wijaya II, Jakarta Selatan, Sabtu
(7/1/2017).
Budiman menjelaskan, dengan mengakomodasi ormas keagamaan
dalam sistem demokrasi sebagai partai politik, ada kemungkinan mereka bisa
mengubah cara saat mengekspresikan sikapnya.
Sebab demokrasi akan memaksa setiap orang atau kelompok
untuk mengedepankan dialog dalam menghadapi perbedaan pandangan.
"Di luar sistem demokrasi bisa berarti kekerasan, maka
ketika masuk diharapkan bisa berubah karena ada proses moderasi di situ.
Perubahan sikap, berdialog dalam menghadapi perbedaan di dalam parlemen
misalnya," kata Budiman.
Budiman juga mengingatkan, meski keberadaannya sah, setiap
kelompok dengan basis apapun tidak boleh menjadi satu kekuatan yang mendominasi
kelompok lain secara paksa.
TRIBUNNEWS.COM
loading...
