Habiburokhman: Reklamasi Dihentikan Saja, Yang Gugat Biar Saya 'Oom Ganteng' Akan Hadapi

JAKARTA - Pro-kontra soal reklamasi Teluk Jakarta kembali menjadi perbincangan hangat saat diangkat kembali dalam debat kedua antarkandidat Pilkada DKI 2017, yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).

Dibahasnya reklamasi dimulai dari pertanyaan yang dilontarkan oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kepada pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan - Sandiaga Uno.

Menanggapi tanya-jawab para kandidat tersebut, Kepala Bidang Advokat DPP Gerindra Habiburokhman menilai, jagoannya Anies-Sandi mampu membabat habis pertanyaan Djarot.

"Trims Mr Jrot sdh ngasih umpan pertanyaan soal reklamasi, dilahap tuntas sama abang2 gua Anies Sandi," begitu yang ditulis Habiburokhman lewat akun Twitter pribadinya, Jumat (27/1/2017).

Jawaban Anies-Sandi yang menginginkan dihentikannya reklamasi karena berdampak pada ribuan nelayan yang menggantungkan hidup di Teluk Jakarta, juga didukung penuh oleh Habiburokhman. Bahkan Ia rela pasang badan jika reklamasi dihentikan dan dikemudian hari ada yang menggugat.

"Reklamasi hentikan aja, kalau ada yang gugat biar Oom Ganteng yang hadepin," tegasnya.

Sebelumnya dalam debat tersebut, Djarot menanyakan sikap Anies-Sandi terkait reklamasi Teluk Jakarta. Pertanyaan itu diungkapkan pada segmen keempat debat.

"Pak Anies, saya kemarin mendengar ada inkonsistensi terkait kebijakan program reklamasi. Di satu sisi, Pak Anies menyampaikan reklamasi nanti akan dikaji, di satu sisi nanti akan dihentikan. Tolong jelaskan ke kami kalau kebijakan bagaimana untuk mengkaji dan bagaimana untuk menghentikan," ujar Djarot.

Pertanyaan Djarot dijawab Sandi. Menurutnya, reklamasi yang dijalankan Ahok-Djarot tidak terbuka dan tidak berkeadilan, bahkan jauh dari komitmen transparansi.

"Di mana nelayan tidak pernah dipikirkan dampaknya. Sudah ada bukti di pengadilan dan sudah divonis. Bagi kami, ini adalah harga mati bahwa kami harus hadirkan kembali keadilan di Jakarta," paparnya.

Sementara itu Anies menekankan tujuan reklamasi dengan mempertanyakan reklamasi untuk siapa. Jika untuk kepentingan publik, maka tidak ada masalah. Namun, ketika reklamasi lebih condong pada kepentingan pihak pengembang atau kegiatan komersial, maka itu jadi pertanyaan besar.

"Ada belasan hingga 20.000 nelayan di pesisir Utara Jakarta yang kini hidupnya berubah karena reklamasi. Kami akan melakukan semua agar warga Jakarta terlindungi," ungkap Anies.

Jawaban Anies-Sandi, ditanggapi oleh Ahok. Menurutnya, reklamasi yang dia lakukan adalah meneruskan dari masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1990.

"Ketika kami lihat izin (reklamasi) tidak bisa dibatalkan, kami berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan untuk membantu membangun nelayan," ucap Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, setiap pulau yang direklamasi, 100 persen sertifikatnya atas nama Pemda DKI Jakarta. Bagian dari pulau yang bisa dijual kepada pengembang adalah lima persen.

Juga ada 15 persen dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setiap tahun yang menjadi pendapatan bagi Pemda DKI. Ahok menghitung, pendapatan dari reklamasi selama sepuluh tahun jika ada pengembang yang membangun di sana, bisa mencapai Rp128 triliun. Pendapatan itu dalam bentuk kontribusi pihak pengembang yang telah diatur sebelumnya.

"Artinya, tanggul kita selesai, rumah susun kita selesai, tempat penampungan ikan nelayan selesai, dan termasuk semua rumah susun kita selesai. Ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial, bukan soal win-win solution. Mau win-win atau apa, yang diutamakan adalah rakyat. Makanya jangan heran, kami dapat penghargaan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Indonesia," ujarnya. NETRALNEWS.COM

loading...