Ahok Jadi Tersangka Prosesnya Instan, Jadi Terdakwa Sidangnya Lamban, Karena Kasusnya Dibuat – buat Dan Syarat Muatan Politis

JAKARTA - Kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kini masih bergulir di pengadilan. Sidang ketujuh akan kembali digelar pada Selasa (24/1/2017), masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Meski sidangnya masih berjalan, namun sejumlah pihak menilai, sidang ini sengaja dibuat-buat dan syarat akan muatan politik. Hal itu juga ditandai dengan ketidakhadiran beberapa saksi pelapor di persidangan yang kemudian diduga sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu.

"Ini jelas sebuah by design untuk apapun tujuannya, tetapi jelas sangat-sangat merugikan Basuki Tjahja Purnam di Pilkada dan demokrasi," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus kepada Netralnews.com, Kamis (19/1/2017).

Kesan diperlambatnya sidang Ahok, menurut Petrus, berbanding terbalik dengan proses penetapannya sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

"Yang mengherankan adalah proses yang terjadi serba instan di kepolisian dan kejaksaan, ketika status Basuki Tjahja Purnama masih sebagai tersangka. Kini berubah total menjadi lamban dan mengulur-ulur-ulur waktu. Waktu tersedia justru tak diisi dengan pemeriksaan untuk mendengarkan saksi-saksi yang tidak memiliki kualifikasi saksi fakta menurut KUHAP," paparnya.

"Kita melihat irama percepatan proses penyelidikan dan penyidikan hingga Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dilimpahkan ke penuntutan pengadilan, hanya dalam hitungan waktu yang terlalu singkat, bahkan tidak lazim untuk ukuran sebuah perkara yang menghebohkan karena menarik perhatian publik," ungkap Petrus.

Padahal pemberian status tersangka menurut KUHAP, baru diberikan setelah dilakukan penyidikan, sehingga upaya untuk mencari serta memgumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya, tidak pernah dilakukan.

Begitu juga, dijelaskan Petrus, ketika beberapa saksi atau ahli yang hendak diajukan untuk didengar guna memenuhi hak tersangka sesuai KUHAP, telah dilewatkan begitu saja tanpa Ahok dan penasehat hukum berdaya untuk memenuhinya.

Petrus juga menyebutkan, jika hak-hak hukum Ahok untuk mendapatkan keadilan selama proses penyelidikan dan penyidikan terlalu banyak dinegasikan. Terutama hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan ketika tahapan pemeriksaan dari penyelidikan dibarengi dengan ditingkatkan tahapan pemeriksaan ke penyidikan, disertai dengan ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

"Ini sebuah tahapan yang dilangkahi oleh penyelidik dan penyidik. Banyak hal yang menyimpang telah terjadi dan dibiarkan berjalan, sekalipun sangat merugikan hak-hak tersangka dan hak publik untuk mendapatkan pendidikan hukum dalam sebuah proses hukum yang menarik perhatian publik secara luas," tegasnya.


NETRALNESW.COM
loading...

#Tags

Blogger
Disqus

No comments