Breaking News

KH. Ma'ruf Amin Tegaskan Ormas Tidak Berhak Sweeping Mengatasnamakan Fatwa MUI

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa Organisasi Masyarakat (Ormas) manapun tidak berhak melakukan sweeping dengan mengatasnamakan Fatwa MUI. Fatwa MUI yang dimaksud terkait dengan larangan bagi Umat Muslim untuk menggunakan atribut bernuansa natal.

"Tidak boleh ada sweeping-sweeping. Itu kita serahkan kepada pemerintah untuk mengeksekusinya. Makanya, seperti Bekasi saya dengar kepolisiannya melaksanakan seruan itu, menertibkan," tegas Ma'ruf, Senin malam (19/12), usai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Ya itu seperti itu. Tapi kalau kelompok masyarakat tidak boleh melakukan sweeping. Enggak boleh ormas, ormas tidak punya hak lah," imbuh Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, fatwa tersebut sengaja diterbitkan lantaran adanya keluhan umat Islam yang diminta untuk mengenakan atribut bernuansa natal.

"Orang-orang itu menurut informasi dipaksa menggunakan atribut-atribut yang mencerminkan agama tertentu, Natal itu, ya mereka merasa tidak nyaman. Dan banyak permintaan, banyak komplain, tapi mereka tidak berani. Oleh karena itu maka banyak tokoh-tokoh meminta Majelis Ulama menerbitkan ketentuan, fatwa lah tentang masalah itu. Jadi akhirnya kita terbitkan hukumnya," jelas Ma'ruf.

Fatwa tersebut, lanjut Ma'ruf, sebenarnya ditujukan bagi perusahaan ataupun mal yang mewajibkan karyawannya mengenakan atribut natal. "Ini kita serukan kepada pimpinan perusahaan, mal-mal, supaya jangan memaksa masyarakat menggunakan atribut-atribut itu. Dan juga kita minta petugas keamanan untuk mengamankan itu. Sehingga tidak terjadi kegaduhan. Itu saja," tandas Ma'ruf.


(Jitunews)
loading...

No comments