Breaking News

Fatwa MUI Itu Produk Ulama, Boleh Ikut... Boleh Tidak, Ini Kata Mahfud MD

JAKARTA  - Pembicaraan soal fatwa terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akhoir-akhir ini meresahkan, masih terus jadi topik di media sosial. Pakar hukum tata negara yang sering disapa kiai oleh Netizen pun memberikan banyak penjelasan soal fatwa tersebut.

Umumnya pertanyaan dari Netizen soal apakah Fatwa harus diikuti atau tidak. Dan bagaimana hukumnya jika tidak diikuti. Namun, Mahfud memberikan pencerahan bahwa Fatwa bukanlah sebuah hukum positif yang harus diikuti, karena sifatnya pendapat hukum (atau legal opinion) tidak mengikat.

Netizen bernama Aprianty Balqis dengan akun @Balqis_95141 kepada Mahfud mengatakan demikian:

@mohmahfudmd fatwa yg terkandung dlm al'quran adl produk tuhan yg begitu sempurna,tdk menimbulkan polemik & kepentingan Individu/organisasi.

Lalu apa kata Mahfud lagi? Dia merespons seperti ini:

Kalau produk Tuhan dalam Qur'an itu namanya bkn fatwa, tapi dalil naqly. Fatwa itu produk ulama sebagai tafsir atas dalil.Mahfud MD.

Mahfud MD dengan akun ‏@mohmahfudmd mengulangi pesan sebelumnya seperti inisebagai respons Ahmad Jamili @ahmdjmli.

Menurut Mahfud:

Didebat dari sudut manapun, fatwa MUI itu bukan hukum. Jadi tak mengikat scr hukum. Kalau scr moral, bisa ya  dan bisa tidak.Mahfud MD

Itu kata Mahfud menjawab pertanyaan Ahmad Jamili seperti ini:

@Pa_phie @mohmahfudmd @hasib0004 Tujuan dibentuk MUI jelas2 membantu Pemerintah loh. Kl sudah bicara pemerintaj berarti ini mengikat.

Tapi kalau soal haramnya korupsi dan suap itu tak perlu fatwa. Semua ulama sudah mencapai ijma' (kesepakatan bulat): haram hukumnya kata Mahfud MD.

Lalu Netizen spardaxyz dengan akun @spardaxyz menulis demikian:

@dulatips ada Koq Prof @mohmahfudmd. Fatwa MUI tentang Suap, Korupsi, dan Hadiah kepada Pejabat //www.muslimcyber.net/2016/12/fatwa-mui-tentang-suap-korupsi.

Lalu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menulis demikian:

Dan Netizen Kak DuL @dulatips bertanya demikian:

orang mati gak disalatin itu apa gak sama dengan mengkafirkan org? https://twitter.com/mohmahfudmd …

Ini jawaban Mahfud:

Pokoknya itu dikeluarkan oleh PB-NU. Fatwa itu selalu merujuk pd dalil naqly. Tapi selama namanya fatwa maka Anda blh mengikuti & boleh tdk.Mahfud MD.

Kemudian Aa Hakim dengan akun @AHakim berkomentar seperti ini:

@mohmahfudmd @saugiachmad91 _ waduh, tega nian, Prof.

Dan Mahfud MD pun menegeaskan demikian lagi:

Loh itu dikemukakan oleh NU: Koruptor tak perlu disalati kalau mati. Tp fatwa ini tak banyak (mungkin tak ada) yg mengikuti. Tak mengikat.Mahfud MD.


loading...

No comments