Dianggap Catut Nama Partai, Sandiaga Uno Akan Dipanggil Bawaslu

JAKARTA - BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengagendakan pemanggilan Sandiaga Uno untuk dimintai keterangan terkait deklarasi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 yang mengatasnamakan Partai NasDem.

Bawaslu mendalami bentuk pelanggaran yang terjadi untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.

"Masih dalam penanganan dan klarifikasi. Sandiaga juga segera kami undang,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI M Jufri dalam pesan singkat, Sabtu (31/12).

Jufri mengungkapkan sudah memanggil dan memeriksa sebanyak 12 kader NasDem yang dilaporkan. Menurutnya, setidaknya dibutuhkan waktu sampai lima hari untuk menyelesaikan proses penanganan.

Ia mengungkapkan Sandiaga bisa tetap memenuhi panggilan Bawaslu setelah menyesuaikan agenda kampanye yang bersangkutan. “Dia bisa menyesuaikan jadwal klarifikasi dengan kegiatan kampanye.”

Sebelumnya, Partai NasDem DKI melaporkan Sandiaga dan belasan kadernya yang mencatut nama partai untuk deklarasi dukungan kepada pasangan Anies-Sandi. Seperti diketahui, NasDem mengusung Ahok-Djarot dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta.

“Semuanya sudah dinonaktifkan dan dilaporkan ke Bawaslu. Sangat disayangkan, karena mereka kebanyakan justru mantan pengurus,” ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Wibi Andrino

Sebanyak dua belas mantan pengurus NasDem yang berasal dari sepuluh DPC disebut telah menyalahgunakan atribut partai untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Anies-Sandi. Ia menduga ada pemufakatan antara bekas kadernya dengan pasangan Anies-Sandi yang bertujuan untuk mempropaganda dukungan NasDem untuk pasangan calon Ahok-Djarot.

MEDIAINDONESIA.COM



loading...

Karena Alasan Ini, Pasangan Ahok – Jarot Harus Terpilih Lagi

JAKARTA  - Jakarta adalah megapolitan yang sangat menggeliat sehingga termasuk kota papan atas di Asia, lantaran begitu heterogen warganya juga problematikanya. Diasumsikan setiap orang memiliki pandangan berbeda untuk Jakarta lebih maju. Itu lah tantangan bagi pemimpin Jakarta yang harus mampu bijak dalam menyerap perbedaan aspirasi warganya.

Pengalaman Ahok-Djarot di masa kini sebagai pasangan yang memimpin Jakarta, dan visinya ke depan sebagai calon kepala daerah DKI Jakarta mendatang -- jelas memiliki tantangan yang berat. Mereka memiliki visi untuk membangun ”Jakarta sebagai etalase kota Indonesia yang modern, tertata rapi, dan manusiawi serta fokus pada pembangunan manusia seutuhnya dengan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan profesional.”

Artinya, pembangunan yang sedang dilaksanakan Ahok-Djarot selama ini adalah pembangunan yang mengarah ke masa depan Jakarta yang lebih baik dan lebih menyenangkan untuk dihuni. Sesuai dengan bayangan tiap-tiap kepala warga Jakarta.

Beberapa hasil dari kinerja Ahok-Djarot sudah dikenal dan dirasakan nyata manfaatnya, mulai dari penanggulangan banjir, bantuan pendidikan, penataan kota, transportasi hingga transparansi birokrasi.

Program-program lama tetap dilanjutkan yang dikolaborasikan dengan inovasi-inovasi mutakhir yang dicanangkan Ahok-Djarot. Sehingga sebagian warga DKI menilai Ahok-Djarot betul-betul serius dan sangat visioner terhadap Jakarta untuk generasi berikutnya.

Lalu bagaimana jika Ahok-Djarot tidak lagi memimpin Jakarta ? Itu lah yang menjadi pertanyaan besar, karena sejumlah proyek besar masih menggantung -- belum tuntas dipimpin Ahok-Djarot.

Mengurai Kemacetan

Penerapan 3 in 1 yang sempat dilakukan di jalur protokol utama Jalan Sudirman – Thamrin menjadi tak efektif. Program tersebut lantas dihilangkan, karena diakali sebagian warga sebagai joki 3 in 1, sehingga tak berdampak besar menyelesaikan kemacetan DKI Jakarta. Ahok-Djarot mengganti program tersebut dengan ganjil-genap.

Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Budiyanto, kebijakan ganjil-genap cukup efektif dalam mengurangi kemacetan. Program ini membuat banyak orang pindah menggunakan busway Transjakarta.

”Waktu tempuh terjadi penurunan, kecepatan meningkat, volume kendaraan menurun, dan alih moda ke Transjakarta terjadi peningkatan,” papar Budiyanto.

Revitalisasi Transjakarta hingga proyek ambisius menciptakan MRT (Mass Rapid Train) kini telah ditempuh. Pada 2020 nanti akan bisa merasakan kereta cepat seperti yang ada di Singapura dan jelas sangat efektif dalam mengurangi waktu tempuh juga nyaman.

Jika proyek Ahok-Djarot terbengkalai, Transjakarta mungkin akan menjadi barang usang, sementara tiang beton dari program MRT yang gagal bisa saja menghiasi Jakarta, kembali macet dan menyebalkan.

Normalisasi Sungai

Masalah banjir kiriman ke Jakarta dan menumpuknya sampah membuat Sungai Ciliwung meluap. Warga yang masih hidup di bantaran sungai akan merasakan kehidupan yang mati. Ahok berinisiatif menormalisasikan sungai di seluruh wilayah Jakarta. Hingga kini normalisasi sungai telah mencapai 30.679 meter.

Proyek ini melibatkan banyak alat berat dan banyak pekerja yang turun ke lapangan. Ahok juga merelokasi berbagai rumah tinggal yang berada di bantaran sungai yang dipandang berbahaya. Sehingga dibangun rumah susun.

Tetapi kata Ahok, masalah normalisasi Sungi Ciliwung bisa selesai di tahun 2018 tetapi jika 50.000 unit rumah susun sudah siap untuk menampung relokasi pemukiman.

Transparansi

Kasus UPS antara Ahok melawan DPRD -- menjadi contoh bahwa Ahok-Djarot berusaha menghilangkan stigma negatif mengenai maraknya korupsi di tubuh pemerintah.

Ahok bahkan merilis anggaran dana Pemda Jakarta ke publik agar bisa diawasi masyarakat. Jika ada pengaduan ada aparat yang tidak memberikan transparansi maupun pelayanan public yang tidak prima -- maka pasti ditindak tegas. Tidak boleh ada lagi yang namanya ”salam tempel.”

KJP dan KJS

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta dengan memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk ditanggung seluruh biaya kebutuhan pendidikan dan juga Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk pengobatan gratis.

KJP dan KJS untuk warga golongan tidak mampu agar tetap merasakan layanan publik tanpa merisaukan soal dana.

Sejak pertama kali dibagikan KJP dan KJS pada 2013, hingga kini telah diterima oleh 750.000 warga -- sehingga berhasil meruntuhkan stigma ”orang miskin tak boleh sakit.” Kemudian orang miskin juga dijamin bisa bersekolah.


JITUNEWS.COM
loading...

Fadli Zon Foto Bareng Dengan Bambang Tri, Ada Apa Ya..??

JAKARTA  - Penulis buku 'Jokowi Undercover' Bambang tri ditahan Bareskrim Mabes Polri. Penahanan Bambang dititipkan di Rutan Polda Metro Jaya.

Pengganti Car Free Night, Pemprov DKI Sebar Lokasi Panggung Hiburan di Sejumlah Titik

Bambang ternyata pernah berfoto dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, foto tersebut pun beredar luas di publik. Menanggapi soal itu, Fadli Zon pun tidak membantah pernah bertemu dengan Bambang Tri.

"Ia datang ke perpustakaan saya, Fadli Zon Library, dan meminta dukungan penerbitan bukunya 'Adam 31 Meter'," kata Fadli kepada wartawan, Sabtu (31/12).

Ini Alasan Pemprov Batalkan Pesta Pergantian Tahun di Sudirman-Thamrin

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, ia pernah bertemu dengan Bambang Tri sebanyak 2 kali. Menurut Fadli, Bambang Tri selalu meminta berfoto tiap kali bertemu dengannya.

"Kalau tak salah dua kali datang, dan selalu minta berfoto dengan saya. Ia mengaku sebagai adik dari tokoh pers dan politisi Bambang Sadono dari Jawa Tengah. Yang merekomendasi Bambang Tri ketemu saya antara lain adalah Mas Ahmad Tohari, novelis yang saya kenal baik," ujar Fadli.

Seperti diketahui, Bambang ditangkap tim Bareskrim Mabes Polri di Blora, Jawa Tengah, Jumat (30/12) sore. Ia kemudian diperiksa intensif di Bareskrim Polri.

"Terhadap Bambang Tri telah dilakukan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan pasca penangkapan. Penahanan dititipkan di Rutan Polda Metro Jaya," ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto, Sabtu (31/12).


JITUNEWS.COM
loading...

Agus Yudhoyono Minta Timses Anies-Sandi ''Ngaca''

JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono hanya bisa tertawa mendengar tudingan tim pemenangan pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan - Sandiaga Uno, yang menyebutnya meniru gaya berkampanye.

"Ha, ha, ha, yang niru siapa ya? Makanya pada beli kaca yang gede dong," ujarnya Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (31/12/2016).

Untuk itu, putera sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini enggan berkomentar lebih jauh menanggapi pernyataan tim Anies-Sandi.

"Ha, ha, ha, lucu juga itu, saya tak bisa berkata banyak, speechless saya, karena yang meniru sebenarnya siapa, kita cari saja," ujarnya.

Sebelumnya, tim sukses Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Syarif menuding paslon nomor satu meniru strategi kampanye pihaknya.

Syarif mengatakan hal tersebut terlihat dalam satu bulan terakhir, di mana Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni kerap mengunjungi kawasan yang baru saja dikunjungi Anies-Sandi.

"Saya perhatiin yang empat minggu terakhir blue print (konsep) kita dicontek," ujar Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarif, di posko pemenangan, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (30/12/2016).


NETRALNEWS.COM
loading...

Sekda Ikut Kaget Jumlah Pegawai Damkar Membengkak

CIREBON - PEMERINTAH Kota Cirebon kebakaran jenggot dengan skandal di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang kini berubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Membengkaknya anggaran untuk honor Bantuan Sukarelawan Kebakaran (Balakar), membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berencana melakukan rasionalisasi.

“Itu saya kaget, kok bisa bengkak gitu? Tapi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sepakat anggarannya dikurangi. TAPD sepakat efisiensi anggaran,” tegas Sekretaris Daerah, Drs Asep Dedi MSi, kepada Radar, Jumat (30/12).

Menurutnya, rasionalisasi ini langkah yang tepat. Banyaknya personel damkar bukan jaminan mereka bertugas dan bisa diandalkan. Sebab, petugas damkar butuh skill dan dibekali keterampilan penggunaan alat. “Nggak cuma asal bisa nyemprot, personelnya banyak tapi asal nyemprot ya percuma juga,” selorohnya.

Sekda mengakui sudah melakukan evaluasi. Meski membutuhkan tambahan personel, tetapi jumlahnya tidak sebanyak seperti yang sekarang ada. Rasionalisasi itu sudah disepakati dan detilnya dibahas TAPD.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi A DPRD, Dani Mardani SH MH meminta pemerintah kota menghitung ulang kebutuhan petugas pemadam kebakaran yang berasal dari sukarelawan. Dari hitungan itu bisa diketahui proporsi sebenarnya. “Saya sangat setuju ada rasionalisasi jumlah balakar,” katanya.

Dani curiga, jangan-jangan jumlah balakar yang dibutuhkan tak sampai 150 orang. Sebab, rasionalisasi itu bukan hanya menghitung jumlah armada dengan personel. Tetapi juga menghitung beban kerja, luas wilayah yang di-cover sampai dengan frekuensi terjadinya kebakaran.


RADARCIREBON.COM
loading...

Sungguh Aneh, Musim Hujan, Petani Jatibarang Malah Sulit Air

INDRAMAYU  – Saat musim hujan mestinya air berlimpah dan mudah didapat. Namun petani di Jatibarang malah kesulitan air untuk mengairi lahan sawahnya. Sudah memasuki musim tanam dan mulai tandur, tetapi petani harus bergiliran mendapatkan jatah air untuk mengairi sawahnya.

Bahkan petani untuk mendapatkan air dengan pompanisasi. Hal ini karena sumber air utama petani Jatibarang yaitu saluran sekunder Sindupraja sedang dilakukan perbaikan, sehingga aliran air ke arah Jatibarang tersendat.

Salah satu petani Jatibarang Nurkamal mengatakan, sudah sepekan petani wilayah Jatibarang kesulitan air, karena saluran Sindupraja yang merupakan sumber pengairan bagi petani mengalami kendala. Ada perbaikan Bendungan Cileuis di wilayah Majalengka, sehingga membuat aliran air tersendat. Petani yang sudah tandur pun harus menggunakan jasa pompanisasi agar sawahnya tetap mendapat pasokan air.

“Mau tidak mau ya harus merogoh kantong agar sawahnya tetap terairi, karena sudah banyak petani yang tandur usianya sudah mencapai 14 hari. Ada juga yang baru mulai tandur, sehingga jika tidak ada air bisa-bisa tanaman padi petani bisa mati dan tidak bisa memulai masa tanam. Apalagi di Jatibarang beberapa hari ini cuaca panas dan hujan juga turun pada hari rabu, dan sampai sekarang cuaca panas lagi,” ujarnya, Sabtu (31/12).

Sementara itu, Danramil Jatibarang Kapt Inf Wajar Siagawanto menegaskan untuk mengatasi permasalahan sulitnya pasokan air di wilayah Jatibarang sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mulai dari petani, BPP, dinas pengairan dan BBWS, serta kontraktor untuk mencari solusi agar ketika proyek perbaikan saluran Sindupraja sebagai upaya modernisasi bendung rentang, petani di Jatibarang tidak kekurangan air.

“Yang terkendala air bukan hanya wilayah Jatibarang saja tapi juga wilayah yang dilewati saluran (SI) Sindupraja, dan kami terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga dan terus mengawal pasokan air bagi petani di Jatibarang,” tandasnya.

RADARCIREBON.COM
loading...

KPK Sinyalir PP Perangkat Daerah Rawan Prakti Suap

JAKARTA  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diduga menjadi lahan terjadinya praktik suap untuk mendapatkan jabatan tertentu di sejumlah pemerintahan daerah (pemda), seperti yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng).

"Ini banyak sekali formasi baru, promosi, dan mutasi. Kami pikir ditenggarai mungkin hal ini tidak terjadi di Klaten saja, tetapi di seluruh Indonesia," kata Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK di Jakarta, Sabtu (31/12).

Karena itu, KPK meminta seluruh pemda, baik provinsi, kabupaten, dan kota serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar serius mengawasi pengangkatan pejabat di daerahnya masing-masing agar sesuai amanat PP Nomor 18 Tahun 2016.

"Kemendagri betul-betul memonitor, supervisi langsung supaya perhatikan penempatan orang-orang itu. Penempatan orang-orang untuk posisi tertentu diharapkan melalui sistem assessment, pengangkatan yang transparan. Jangan hanya ditunjuk-tunjuk berdasarkan jumlah setoran untuk duduki jabatan," tandasnya.

Mengingat rawannya penyuapan dalam promosi dan mutasi jabatan di seluruh pemda, KPK akan melakukan koordinasi dengan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang terdiri dari sejumlah lembaga penegak hukum di bawah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (menkopolhukum).

"KPK juga akan lakukan koordinais dengan Tim Saber Pungli untuk tanggulangi jual-beli jabatan di daerah. Kami yakin tidak hanya di Klaten, tetapi daerah lain," katanya.

Selain itu, KPK juga mengimbau masyarakat agar melapor ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK dan Tim Saber Pungli jika menemukan adanya praktik suap terkait promosi dan mutasi jabatan di pemda.

"Masyarakat kami berharap yang alami sendiri, ketahui hal-hal berhubungan membayar pejabat untuk dapat posisi tertentu, tolong ke pengaduan masyarakat KPK, Saber Pungli. Berikutnya disampaikan bentuk tertulis," ujarnya..

KPK mengimbau pihak-pihak yang melakukan praktik kotor segera menghentikannya. "Kami berharap praktik ini dihentikan, khususnya daerah Jawa Tengah dan terus terang agak menyesal yang ditangkap [Sri Hartini] ini tandatangan pakta integritas, tetapi yang dilakukan sangat bertentangan dengan pakta integritas yang ditandatangani itu," ujar Syarif.

KPK menetapkan Bupati Klaten, Sri Hartini sebagai tersangka karena diduga menerima suap sekitar Rp 2 milyar terkait promosi dan dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.


GATRA.COM
loading...

Bupati Dedi 'Gerebek' Warga Kurang Mampu untuk Rayakan Tahun Baru

PURWAKARTA  - Untuk merayakan pergantian tahun, Pemerintah Kabupaten Purwakarta punya acara baru. Jika tahun sebelumnya digelar perang lodong antara masyarakat dengan TNI/ Polri, kali ini acara Tahun Baru digelar dalam bentuk 'gerebek tahun baru'. Seperti apa acara tersebut?

Layaknya sebuah penggerebekan, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, bersama para anggota dari Brimob Polda Jabar dan Kodim 0619/Purwakarta mendatangi rumah-rumah warga dengan membawa senjata lengkap. Bukan bermaksud untuk mencari DPO atau terduga teroris, kedatangan rombongan tersebut untuk memberi kejutan pada warga kurang mampu di malam tahun baru.

Seperti yang dialami oleh keluarga Saipudin (45) warga RT 15 RW 7, Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta Kota. Pada Sabtu (31/12/2016) malam dia dikagetkan dengan keberadaan para anggota Brimob dan Kodim yang membawa senjata lengkap mengetuk rumahnya.

Dalam perbincangannya, salah seorang anggota Brimob menanyakan kecurigaan terhadap seorang yang tengah menjadi buruan diduga bersembunyi di rumah Saipudin. Dia yang tidak tahu apa-apa pun kaget bukan kepalang lantaran melihat kedatangan para anggota bersenjata.

Disaat 'ketegangan' berlangsung, secara tiba-tiba Bupati Dedi datang dengan memanggul satu karung beras dan langsung menyerahkannya pada Saipudin. "Wilujeung tahun baru," ujar Dedi mengagetkan.

"Waduh boro tos reuwas Pak, nepi ka ngaderegdeg kieu. Soalna kan kamari-kamari saurna aya teroris di Purwakarta. Janten rada reuwas oge. (Waduh saya kaget Pak, sampai gemetar begini. Soalnya kemarin kan ada teroris di Purwakarta. Jadi agak kaget)," tutur Saipudin.

Selama ini Saipudin tinggal disebuah rumah semi permanen berukuran 60 meter persegi bersama tujuh anggota keluarganya. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai anggota Linmas itu pun merasa bersyukur karena 'gerebek tahun baru' membawa berkah bagi keluarganya.

Selain mendapatkan satu karung beras, keluarga Saipudin pun di malam pergantian tahun ini mendapat bantuan berupa perbaikan rumah dan uang tunai Rp 10 juta untuk bekal modal hidup ke depannya.

Keluarga lain yang mendapat kejutan adalah Mak Iyok (80). Saking kagetnya, Mak Iyok saat menerima beras masih merasa terkaget-kaget hingga tidak mengenali Bupati Dedi. Sama seperti Saipudin, Mak Iyok pun mendapat beras, perbaikan rumah dan uang tunai.

Sementara itu di Kampung Cipicung, RT 4 RW 7, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta Kota, Bupati Dedi memilih untuk 'menggerebek' rumah keluarga Heri Depa Saputra (39). Saking kagetnya bahkan Heri pasrah dan siap digeledah rumahnya jika diperlukan.

Tapi kepasrahan Heri pun berubah menjadi kebahagiaan kala Bupati Dedi datang membawa beras dan kabar baik untuk merehab rumahnya. "Aduh Pak meuni rewas aya Brimob ka bumi. Komoh ayeuna Purwakarta nuju tegang ku aya teroris. (Aduh Pak kaget begini ada Brimob ke rumah. Apalagi sekarang Purwakarta lagi tegang ada teroris)," katanya.

Di tempat yang sama Bupati Dedi mengaku tak ada maksud untuk menakuti warga. Namun 'gerebek tahun baru' adalah membagi kebahagian kepada warga kurang mampu di malam tahun baru. Selain itu kegiatan pun sekaligus melihat kesiagaan warga.

"Ya kan tadi kita keliling dengan TNI dan Polri sekalian patroli tahun baru melihat kesiagaan warga. Biar gak jenuh kita buat kejutan memberi kebaikan untuk warga yang kurang mampu. Ya, surprise untuk mereka saja," jelas Dedi.

Selain memberi kejutan, dalam kesempatan itu pun Dedi menyempatkan diri mengontrol kesiagaan warga dalam bentuk siskamling dan pengaturan lalu lintas. Kegiatan patroli dan kontrol warga tersebut sengaja digelar dan ditingkatkan mengingat beberapa waktu lalu masyarakat Purwakarta sempat digegerkan oleh penggerebekan anggota teroris di Waduk Jatiluhur.


DETIK.COM
loading...

Dengan Memakai Sarung, Jokowi Saksikan Kembang Api Di Rumah Saja

JAKARTA  - Presiden Joko Widodo merayakan pergantian tahun baru dari 2016 ke 2017 di Istana Bogor, Jawa Barat. Dari halaman Istana Bogor, Jokowi menikmati meriahnya kembang api.

Jokowi mengunggah foto kegiatannya itu di akun Twitter @Jokowi pada Minggu (1/12/2017) dini hari. Dalam foto tersebut, Jokowi tampak duduk di taman Istana Bogor dengan mengenakan kemeja dan sarung kotak-kotak.

Di latar belakang foto tampak bangunan Istana Bogor yang diselimuti meriahnya kembang api.

"00.00 Tahun 2017 di rumah saja SELAMAT TAHUN BARU -Jkw," kicau Jokowi.

Foto ini mengingatkan momentum Jokowi saat pegantian tahun 2015 ke 2016. Saat itu, Jokowi juga mengunggah fotonya tengah bersarung saat menikmati sunrise atau matahari pertama 2016 di Raja Ampat, Papua Barat.

Sejak Sabtu (31/12/2016) siang Jokowi menghabiskan waktu menjelang akhir pergantian tahun bersama keluarganya. Ia bersama keluarga sempat jalan jalan ke Botani Square, Bogor, untuk menonton film Cek Toko Sebelah.

Dalam film itu, putera bungsu Jokowi Kaesang Pangarep menjadi Cameo atau bintang tamu.

Lalu Jokowi juga sempat mengunggah video kegiatannya bersama Kaesang dan puterinya, Kahiyang Ayu di YouTube. Dalam video, Jokowi ditemani kedua anaknya menelpon Neisha, bocah asal Tomohon.


Neisha sebelumnya sempat menangis karena tidak bisa bertemu Jokowi saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, Selasa (27/12/2016) lalu. Video Neisha yang menangis sebelumnya di-upload sang Ibu di Facebook dan menjadi viral.

KOMPAS.COM
loading...

Angkatan Muda Muhammadiyah Inginkan KNPI Bubar...!!

BANDUNG  – ​Angkatan Muda Muhammadiyah Jawa Barat mengajak seluruh komponen Organisasi Kepemudaan di Tingkat Jawa Barat untuk membubarkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

“KNPI hanya dipakai untuk kepentingan politis. Fungsi KNPI sebaga wadah perhimpunan OKP khususnya di Jabar sudah tidak terasa,” tegas Ketua Nasyiatul Aisyiyah Jabar Susi Indriana usai acara Refleksi Akhir Tahun 2016 dan diskusi Meluruskan Arah Pembangunan Kepemudaan Jabar di Bandung ,29 Desember 2016.

Sebagai wadah berhimpun, seharusnya menjadi tempat antar OKP untuk saling meningkatkan kerjasama dan persaudaraan malah posisi perpecahan.

“KNPI jadi kerdil. Pemuda hilang jati dirinya, perpecahan dan permusuhan yang terjadi,” tandasnya.

Sementara ,Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Iu Rusliana mengingatkan, akibat perpecahan yang terjadi, menjadikan para pihak berusaha saling menarik dukungan dan menjadikan OKP menjadi partisan.

“Jangan bicarakan dulu upaya membangun pemuda, jika konflik menjadi keseharian. Bikin malunya lagi, ada pengurus AMM yang dicatut namanya oleh pengurus KNPI di luar kubu Saca Suhendi, sementara orangnya tidak tahu menahu dan tidak mau,” tegasnya.

Iu juga menilai, pembubaran KNPI menjadi opsi terbaik karena keberadaannya akhirnya hanya membebani APBD.

“KNPI sudah terlalu pragmatis dan kami ingin dibubarkan saja, sampai seluruh eksponen pemuda di Jabar bersepakat untuk membangun ulang dari nol. KNPI pusat yang berkonflik, menjadikan ke provinsi ikut konflik. Sudah tidak ada lagi rasa malu, hanya rebutan kekuasaan,” tegasnya.

AMM Jabar, lanjut Iu Rusliana mendesak agar Pemerintah Provinsi Jabar untuk menyetop anggaran KNPI di tahun 2017. Gubernur idealnya fokus pada pembangunan kepemudaan tanpa harus melalui KNPI.

“Ada atau tidaknya KNPI, saya kira tidak berpengaruh kepada kami di AMM Jabar karena sudah terbiasa mandiri. Kalau kerjaan KNPI hanya membagikan jatah anggaran ke OKP, untuk apa,” tegasnya.

Iu Rusliana pun meminta agar Gubernur Jabar tidak berpihak kepada salah satu kepengurusan dan segera terlibat aktif membubarkan KNPI.

“Pemerintah harusnya punya cetak biru pembangunan pemuda, mengingat jumlahnya yang luar biasa. Pemuda harus dibangun dengansungguh-sungguh, bukan seperti sekarang ini. Kami merasa tidak dibina oleh pemerintah. Kami mandiri kan tidak berarti harus dilepas, tapi diberi sejumlah program agar pemuda kreatif, mandiri dan maju,“ tandasnya.

AMM Jabar, lanjut Iu Rusliana, meminta agar Gubernur mampu mensinergikan program pembangunan pemuda yang sebenarnya ada di beberapa dinas.

“Udah bukan jaman lagi ego sektoral. Di Dinas Olah raga dan Pemuda ada anggaran, KUKM ada, Perindustrian dan Perdagangan ada. Bisakah disusun program yang berbasis pemuda secara komprehensif, sinergikan. Kalau digabungkan kan anggarannya menjadi besar,” tambahnya

Khittah KNPI, lanjut Iu Rusliana, adalah tempat berhimpunnya seluruh kekuatan pemuda. Sementara KNPI yang ada sekarang berkonflik, menjadi dua sampai tiga kubu.

“Kalau berdinamika, belajar berkompetisi secara jujur dan fair, itu kami suka. Tapi membuat KNPI pecah, bagi kami itu sangat menyedihkan, karena keluar dari semangat awal KNPI sebagai forum lintas politik, kelompok sosial, lintas ide dan gerakan yang kontributif bagi pembangunan pemuda Indonesia,” katanya.


SANGPENCERAH.ID
loading...

Subhanallah...Jelang Pergantian Tahun, Lafaz Allah Muncul Di Langit Kota Bengkulu

BENGKULU - Jelang pergantian tahun, masyarakat Kota Bengkulu dikejutkan dengan munculnya lafaz Allah yang terbentuk dari gumpalan awan. Lafas Allah itu muncul di atas langit, di sekitar objek wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu, pada Sabtu (31/12/2016) pagi.

Peristiwa langka itu sempat diabadikan salah satu fotografer asal Kota Bengkulu, Mosvi Andika, dengan menggunakan kameranya. Saat itu, Mosvi sedang hunting foto pemandangan di kawasan obyek wisata tersebut.

Kepada Okezone, pria yang akrab disapa Ujenk itu, mengatakan kemunculan lafaz Allah yang terbentuk dari awan itu terjadi sekira pukul 07.01 WIB.

''Momentum pembentukan lafaz Allah itu, saya ambil tadi pagi. Saat hunting foto pemandangan di Pantai Panjang,'' kata Ujenk.

Lafaz Allah tersebut, kata Ujenk, tidak begitu lama munculnya. Menurutnya, pembentukan lafaz Allah itu hanya terjadi selama sekira 2 menit. Setelah itu awan yang membentuk lafaz Allah itu langsung menyatu dengan awan lainnya.

''Tidak lama, hanya beberapa menit saja. Setelah itu awan langsung menyatu dengan awan lainnya. Foto itu asli, dan bukan rekayasa,'' pungkas Ujenk.


OKEZONE.COM
loading...

Jokowi jadi pemimpin terbaik Asia-Australia versi Bloomberg

PANTURAPOS - Poling Bloomberg, Sabtu (31/12), menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin terbaik di antara para pemimpin Asia-Australia pada tahun 2016.

Berdasarkan data Bloomberg tersebut, Jokowi satu-satunya pemimpin negara yang memiliki performa positif. Aspek yang dinilai Bloomberg, yaitu menaikkan kekuatan nilai tukar (2,41 persen), menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif (5,02 persen skala tahun ke tahun), dan memiliki tingkat penerimaan publik yang tinggi (69 persen).

Data tersebut juga menunjukkan prestasi Jokowi masih menonjol daripada lainnya. Seperti halnya Malaysia dan Filipina yang nilai tukarnya negatif sebesar 4,26 persen dan 5,29 persen.

Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye bahkan memiliki catatan merah untuk semua aspek. Faktanya, nilai tukar Won menurun sebesar 2 persen dan pertumbuhan ekonomi di angka 2,87 persen. Park juga memiliki reputasi buruk dalam segi penerimaan publik.

Jokowi dianggap menekankan otoritasnya pada lembaga-lembaga politik selama 2016. Dalam data disebutkan mantan Gubernur Jakarta itu berhasil mengendalikan dua per tiga kursi di parlemen.

Program tax amnesty yang dibuat Jokowi dianggap berhasil dan juga mampu membiayai program pembangunan infrastruktur. Dari keseluruhan pemimpin yang dinilai Bloomberg, Jokowi satu-satunya pemimpin dunia yang mendapat nilai positif dalam fluktuasi kurs, pertumbuhan ekonomi dan rating penerimaan publik.

Ada delapan pemimpin negara di Asia dan Australia, termasuk Presiden Jokowi, yang dinilai Bloomberg, mereka adalah Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, PM Malayia Najib Razak, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan yang terakhir, Perdana Menteri Malcolm Turnbull.


MERDEKA.COM
loading...

Walah...!! Polda Metro Sebut Tersangka Makar Jamran Adalah Timses Agus-Sylvi

Polisi masih mendalami aliran dana dari suami Sylviana Murni, Gde Sardjana,
kepada tersangka dugaan makar Jamran
JAKARTA  - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, aliran dana dari suami Sylviana Murni, Gde Sardjana kepada Jamran, tersangka dugaan makar, untuk keperluan kampanye tim sukses pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana.

"Informasi yang kami dapat, keperluan mereka mentransfer itu untuk tim sukses pasangan nomor satu (Agus-Sylvi)," kata Argo di Markas polda Metro Jaya, Sabtu, 31 Desember 2016.

Kendati demikian, Argo mengatakan, pihaknya masih terus mendalami informasi itu. "Masih kami dalami, karena Jamran punya massa di situ," katanya.

Gde Sardjana, seorang pengusaha yang juga suami calon wakil Gubernur DKI Sylviana, diperiksa penyidik Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada Jumat, 30 Desember 2016. Pemeriksaan terhadap Gde Sardjana itu, menurut Argo, adalah pemeriksaan kedua.

"Yang bersangkutan pernah kami periksa tanggal 21 Desember, kemudian kemarin ada pemeriksaan tambahan," kata Argo.

Dalam pemeriksana itu, Gde Sardjana mengakui telah mentransfer sejumlah dana ke Jamran. Ada tiga kali dengan total Rp 25 juta. "Pertama, Rp 10 juta tunai. Kedua, Rp 5 juta transfer melalui teman istrinya sekitar bulan November lalu. Ketiga, Rp 10 juta. Tapi alasannya untuk keperluan operasi istrinya (Jamran)," kata Argo menjelaskan.

Sementara itu, kepada wartawan, Gde Sardjana juga mengakui pernah mengirim uang Rp 10 juta kepada Jamran. Namun secara tegas ia membantah terlibat dengan rencana makar yang dilakukan Jamran dan sekelompok orang saat Aksi Damai 212 pada awal bulan Desember itu.

"Demo aja seumur hidup saya tidak pernah, enggak ada kaitan (dengan makar)," kata Gde kepada wartawan sesaat setelah diperiksa penyidik pada Jumat petang, 30 Desember 2016.

Gde menjelaskan, uang itu digunakan untuk biaya operasi saat istri Jamran yang hendak melahirkan di rumah sakit. Oleh karena itu, ia membantah jika uang tersebut dikaitkan pada rencana makar. "Ketika istrinya mau operasi, dia minta tolong, ya saya bantu sekadarnya," katanya.

Dia juga memastikan hanya sekali mengirimkan uang ke Jamran. Setelah itu, tidak ada transaksi lagi. "Emangnya saya banyak uang?" tutur dia sembari berjalan menuju mobilnya.

Pada pemeriksaan Jumat lalu, Gde diperiksa selama tujuh jam oleh penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya. Apabila polisi memanggilnya lagi, dia menyatakan siap memberi keterangan.


TEMPO.CO
loading...

Menurut Ramalan Cuaca, Malam Tahun Baru Di Indramayu Hujan...Jomblo Senang

INDRAMAYU – Masyarakat Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning), diimbau untuk hati-hati dan waspada, ketika merayakan pergantian tahun (tahun baru) nanti. Karena pada pergantian tahun baru di Wilayah Ciayuamajakuning diperkirakan akan diguyur hujan. Perkiraan tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Forecaster BMKG Stasiun Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Ahmad Faa Izyn mengatakan, berdasarkan perkiraan pihaknya, hujan dengan intensitas sedang akan turun pada saat pergantian tahun.

“Dari pantauan saat ini pada perayaan tahun baru 2017 nanti berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hari. Dan malam hari hujannya ringan. Untuk hujan ringan hingga sedang, berkisar 1 – 50 mm per hari, atau 1 – 10 mm perjam,” ujarnya, kepada wartawan, Kamis (29/12).

Meski demikian, pihaknya tetap memberikan imbauan kepada masyarakat yang ingin merayakan tahun baru 2017 nanti untuk tetap berhati-hati. Menurutya, kehati hatian perlu dipikirkan, karena hujan bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misal sedang berkendara.


“Tentunya jika hujan terjadi, masyarakat agar siap sedia payung atau jas hujan. Sehingga yang ingin merayakan tahun baru,  bisa menikmati malam pergantian tahun. Dan yang ingin liburan, menikmati liburannya,” imbaunya.

RADARCIREBON.COM
loading...

Aneh Tapi Nyata, Makam di TPU Ki Doglong Patrol Menghadap Dua Arah

INDRAMAYU  – Sepintas tidak ada yang aneh dengan kondisi makam yang berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ki Buyut  Doglong, Desa Limpas, Kecamatan Patrol. Tapi jika dicermati dengan teliti, ada yang unik di tempat peristirahatan terakhir umat manusia itu. Pasalnya, arah makam yang telah permananen maupun belum permanen di kuburan seluas sekitar 1,5 hakter tersebut tampak berbeda, saling berlawanan.

Sebagian makam mengarah utara dan selatan, tapi sebagian lainnya membujur dari barat ke timur. Padahal umumnya, kuburan orang Islam mengarah utara ke selatan.

Kuwu Limpas, Tato didampingi kuncen atau penjaga makam TPU Kibuyut Doglong, Takyad membenarkannya. Seingat keduanya, kondisi itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Banyaknya makam yang menghadap barat ke timur tersebut disebabkan karena mengikuti makam-makam terdahulu. “Jadi kalau yang dikuburnya di makam yang sudah lama, ya ngikutin arah makam di sampingnya,” ungkap Kuwu Tato.

Namun demikian, setelah tokoh ulama setempat turun tangan, arah makam selanjutnya mengikuti aturan agama Islam yakni mengarah utara ke selatan. Sedangkan makam yang sudah terlanjur salah posisi, masih tetap dibiarkan. Pihak keluarga dari jasad yang dikubur juga belum ada yang melakukan perbaikan arah.

Kuncen Takyad mengaku belum mendata secara pasti jumlah seluruh makam di TPU Kibuyut Doglong. Termasuk makam-makam yang arahnya berbeda-beda. Selain menjadi tempat pemakaman umum, di lokasi yang sama juga terdapat areal makam milik pribadi warga setempat.


RADARCIREBON.COM
loading...

Anak Ustadz Arifin Ilham Ketahuan Follow Akun Instagram Cewek Seksi, Begini Reaksi Netizen

PANTURAPOS - Keputusan anak Ustaz Arifin Ilham, Muhammad Alvin Faiz untuk menikahi wanita mualaf di usianya yang baru menginjak 17 tahun sukses menyita perhatian publik beberapa waktu lalu. Kini Alvin kembali menjadi sorotan karena daftar following akun Instagram miliknya. Rupanya diantara dua ribu lebih following Instagram-nya, Alvin diketahui netter mengikuti beberapa akun wanita seksi.

Salah satu di antara mereka adalah akun @lelepons yang kerap mengunggah foto seksi, lucu dan kocak. Tak hanya itu, Alvin juga diketahui mengikuti akun artis seksi ternama lainnya seperti Gigi Hadid.  Tak butuh waktu lama, daftar following Alvin pun langsung menjadi bahan perbincangan netizen.

Beberapa dari netizen langsung membandingkan Alvin dengan sang istri, Larissa Chou, yang diketahui hanya menerima akun-akun sesama wanita saja.  “Anak ustad juga manusia wkwkwkwk ak lama2 jg jd g simpati euy sama ni anak. Yg d posting mlh hal2 g penting gt,” tulis akun @he*tu_pra**ni. “Istrinya cm boleh terima followers muhrim… lah dianya matanya kemana2,” sahut akun @keda***diku. “Haha kedok.. ga usah munaroh kalo msh demen liat cwe2 sexy,” tambah akun @stell***thoni. Next


BERANDA.CO.ID
loading...

MUI Tebang Pilih, Kasus Ahok Tidak Pernah Klarifikasi...Kasus Rizieq Perlu Klarifikasi Dulu Katanya

JAKARTA  - Wakil Sekjen MUI, Amirsyah, menilai laporan penistaan agama yang dialamatkan kepada Imam Besar FPI Habib Rizieq saat berceramah di Jakarta Timur pada 25 Desember lalu, perlu diklarifikasi.

"Bagi saya itu tuduhan itu masih memerlukan klarifikasi, harus berdasarkan aspek-aspek fakta hukum. Azas praduga tak bersalah harus dikedepankan," kata Amirsyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, hari ini.

Habib Rizieq dilaporkan pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) terkait ceramah Rizieq di Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang menyatakan bahwa 'Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau tuhan beranak, terus bidannya siapa'. PMKRI menilai pernyataan Rizieq termasuk menistakan agama Kristiani.

Amir mengaku belum melihat video yang diduga berisi penistaan Agama seperti dilaporkan mahasiswa Katolik. Meski demikian, MUI tetap menghargai hak pihak manapun untuk melaporkan pidato Rizieq itu.

"Kita menghargai aspek-aspek hukum karena Indonesia negara hukum," ujarnya.

Dia juga menyarankan agar Rizieq mengikuti proses hukum, termasuk hadir bila polisi melakukan pemanggilan. : sebagai warga negara yang baik tentu aturan hukum harus kita hargai tapi jangan kemudian sifatnyua menga-ada,"tuturnya.


RIMANEWS.COM
loading...

Beredar di Facebook, Protes Pendukung Ahok yang Rumahnya Ditempeli Stiker Agus-Sylvi

JAKARTA - Di media sosial Facebook sedang viral tentang adanya pendataan dari pihak kelurahan ke rumah warga, yang berujung pemasangan stiker pasangan cagub-cawagub nomor satu, Agus-Sylvi.

Pemilik akun Facebook Pataresia Tetty menuliskan, dia datangi oleh petugas dari kelurahan yang mengaku hendak mendata. Padahal, sudah pihak kelurahan sudah mendata rumahnya sebulan yang lalu.

"A-ha .. barusan eike didatangi petugas dari kelurahan buat ngedata pemilih paslon buat Pilkada nanti. Padahal sebulan yang lalu gue udah didata dan dapet sticker tanda bahwa gue sudah terdaftar sebagai pemilih resmi. Nah yang barusan dateng dari kelurahan itu ibu-ibu.mencatat jumlah pemilih di keluarga gue. Kebetulan cuma ada 2, yaitu gue dan bokap gue sesuai dengan data yg tercantum di kartu keluarga. Doi catet nama gue dan nama bokap dibalik sticker, lalu setelah bagian belakang sticker yg berisi data nama gue dan nama bokap dilepas, sticker itu ditempel di kaca jendela gue.
Mau tau tu sticker gambar siapa? Ternyata tu sticker gambar paslon no.1. Lalu terjadilah percakapan seperti ini:

Gue : "ishh .. ibu saya mah pilih Ahok, bukan anaknya si pepo yang emaknya galak ini".

Petugas (sambil ketawa): "yahh ini mah saya cuma ngejalanin tugas ajj buat ngedata. Soal nanti itu ibu mau pilih siapa itu mah hak ibu".

Gue : "lha klo ketahuan Bawaslu ini bisa dianggap pelanggaran loh, soalnya ibu udah ngedata warga dengan mencatat nama pemilih di balik sticker paslon 1, seolah-olah warga tsb adalah pendukung paslon yg ini".

Petugas : "Akh gk gitu juga kali bu, orang saya cuma disuruh mencatat nama-nama pemilih nanti ajj koq".

Cerita ini yang ditulis pada 29 Desember 2016 ini sudah menyebar di Facebook.

Tim pemenangan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Agus Harimurti-Sylviana Murni mengaku tidak mengetahui soal pendataan dan penempelan stiker seperti yang diceritakan oleh akun Pataresia Tetty itu.

Juru Bicara Tim Pemenangan Agus-Sylvi, Rico Rustombi mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti informasi itu.

"Kami belum tahu tentang hal itu, tapi kami akan segera cross-check. Tapi kalau data pemilih, ada mekanisme kita dapat informasi berapa jumlah warga pemilih KPUD, itu tim yang cross check," ujar Rico di Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12/2016).

Rico menjelaskan, koordinator wilayah dari tim pemenangan Agus-Sylvi hanya mendata jumlah pemilih yang ada di Jakarta sesuai dengan data daftar pemilih tetap (DPT) yang didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.


KOMPAS.COM
loading...

Mutasi, Mayoritas Pejabat di Indramayu Masih Dipegang Wajah Lama

INDRAMAYU – Bupati Indramayu mengukuhkan 951 pejabat di lingkungan Pemkab Indramayu di Pendopo Indramayu, Jumat, (30/12). Untuk jabatan setingkat kepala dinas, sebagian besar masih dijabat muka lama. Ada yang masih bertahan, dan ada pula yang pindah ke dinas baru.

Di antara pejabat yang masih kokoh bertahan adalah Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Ir H Abdur Rosyid Hakim, Kepala Dinas Pendidikan Dr HM Ali Hasan MPd, Kepala Dinas Pertanian Ir H Firman Muntako, Inspektur Drs H Nuradi MSi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Ir Aep Surahman. Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil H Kamud SH, Kepala Dinas Ketahanan Pangan H Warjo SH MM, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Drs Toto Susmanto MSi.

Kepala Badan Keuangan Daerah (dulu Dinas Keuangan Daerah) masih dipercayakan kepada Drs H Rinto Waluyo MSi. Begitu juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (dulu BKD), masih dijabat Drs H Eddy Mulyadi MM.

Sementara, jabatan sekretaris DPRD yang sebelumnya dijabat Dr Dudung Indra Ariska SH MH, sekarang dijabat Drs Iding Syafrudin SE MM yang sebelumnya menjabat staf ahli. Dudung menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD).

Yang cukup menarik perhatian adalah jabatan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang dipercayakan kepada H Omarsyah BAE SSos MM. Padahal Omarsyah sebelumnya adalah Kepala Dinas Bina Marga. Kejutan juga terjadi pada posisi Kepala Dinas Kesehatan, yang sebelumnya dijabat dr H Dedi Rohendi, dan kali ini dipercayakan kepada dr H Deden Bonni Koswara. Deden sebelumnya adalah Direktur RSUD Indramayu, sementara Dedi Rohendi menjadi staf ahli bupati.

Kejutan juga terjadi pada jabatan Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang dijabat Drs H Munjaki MSi, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Juga Kepala Dinas Perhubungan, kali ini dipercayakan kepada Drs Trisna Hendarin yang sebelumnya Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan. Sementara Drs H Zakaria Joko Hartawan MM, menempati posisi baru sebagaiu Kepla Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kemudian juga ada beberapa dinas baru. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas dijabat Ir H Joko Pramono. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dijabat Ir Suwenda Asmita. Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diberikan kepada H Didi Supriadi BC S Sos. Dinas baru lainnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Kepala Dinas Drs H Wahidin MM. Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja yang dijabat H Daddy Haryadi SH, Kepala Dinas Sosial Ir Hapid Mahmud.

Selanjutnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dijabat Dr H Odang Kusmayadi MM. Sementara Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipercayakan kepada Drs H Yudi Rustomo MSi. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, H Wawang Irawan SH MH. Kemudian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitan dan Pengembangan Daerah dijabat H Maman Kostaman SH MM. Dinas baru lainnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dijabat Dr H Marsono MPd.

Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah mengatakan, alih tugas dalam organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat wajar dan menjadi keharusan, guna menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang ada. “Jadikan momentum alih tugas ini untuk meningkatkan komitmen kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indramayu bisa lebih baik lagi. Sehingga pelaksaanaan good governance dan clean governance di Indramayu bisa kita wujudkan,” tegas bupati.


RADARCIREBON.COM
loading...

Akhirnya, Habib Rizieq Akui Isi Ceramah Yang Dipolisikan, Tapi...

JAKARTA  - Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengakui kebenaran isi ceramah dalam penggalan video yang dilaporkan tiga pihak ke polisi atas dugaan penistaan agama. Hal tersebut disampaikan salah satu petinggi FPI, Novel Bamukmin.

"Iya, Habib Rizieq mengakui (ceramah tersebut) kok. Ane (saya) juga kalau ceramah kayak gitu," ujar Novel saat dikonfirmasi Liputan6.com melalui sambungan telepon, Sabtu (31/12/2016).

Namun, Novel menolak bila Rizieq dikatakan bersalah. Sebab, menurut dia, ceramah yang diberikan Rizieq berada pada kapasitas yang benar.

"Kan kita ceramahnya di kalangan umat Islam, di kalangan kita sendiri. Enggak masalah dong, bagi kita apa yang kita sampaikan benar, (ceramah) kita tidak keluar jalur (ke agama lain)," jelas Novel.

Rizieq Shihab telah dilaporkan tiga pihak ke Mapolda Metro Jaya atas dugaan menyebarkan kebencian berbau SARA dan penistaan agama. Laporan tersebut dilayangkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), sekelompok mahasiswa dari Student Peace Institute (SPI), dan Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama (Rumah Pelita).

Selain Rizieq, akun @sayareya juga ikut dilaporkan. Keduanya diduga melanggar Pasal 156 dan 156a KUHP Jo Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kata Rizieq

Menanggapi pelaporan tersebut, Rizieq Shihab menyebut laporan itu salah alamat. "Saya pikir tiap warga negara boleh-boleh saja melaporkan mana-mana saja yang dianggap melanggar hukum di negeri ini. Menurut saya, sebagai pribadi yang dilaporkan, saya nilai ini laporan salah alamat," kata dia.

Menurut Rizieq Shihab, yang menjadi pokok persoalan terkait laporan itu adalah dogma masing-masing agama. Sebab Islam memiliki doktrin ajaran Tuhan tidak beranak, sementara umat Kristen punya doktrin Trinitas.

"Biarlah umat Kristiani dengan Trinitasnya dan biarlah umat Islam dengan Qul huwallahu ahad-nya," ucap Rizieq.

Dikatakan dia, jika ada orang Islam yang menyampaikan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan dilaporkan ke polisi, maka akan jadi kelucuan. Sebab, ucap dia, suatu saat para pendeta akan balik dilaporkan umat Islam, karena mereka menyampaikan dogma Tuhan punya anak.

"Dogma tidak masuk ranah pelaporan dan harus dibiarkan berada di masing-masing agama. Itu ranah privasi umat beragama. Yang tidak boleh itu saling menghina antarumar beragama," sebut Habib Rizieq Shihab.

Rizieq mengingatkan pelapor untuk memberikan rekaman yang utuh kepada polisi, bukan penggalannya. Pihak kepolisian juga dimunta lebih berhati-hati dalam menangani laporan-laporan yang berkaitan tentang penistaan agama.

"Karena kalau salah menangani, bukan penegakan hukum, tapi yang terjadi justru keributan dan gejolak," terang dia.


LIPUTAN6.COM
loading...

Rizieq Akan Dipanggil Polisi, Kata FPI Siap Datang

JAKARTA  - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab siap memenuhi panggilan kepolisian terkait laporan dari sejumlah pihak. Rizieq kembali dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama (Rumah Pelita) karena menganggap ceramah Rizieq telah menodai agama selain Islam.

"Iya, siap nanti kalau memang dipanggil. Pak Kapolri sih bilang akan diproses (laporan dari Rumah Pelita)," ucap petinggi FPI Novel Bamukmin saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat malam, 30 Desember 2016.

Lagipula, kata Novel, pemanggilan awalRizieq Shihab yang masih belum diketahui waktunya itu hanya untuk dimintai keterangan. FPI pun akan terus mengawal kasus tuduhan penodaan agama tersebut.

"Kan pemanggilan juga sebagai saksi. Kami akan terus mengawal. Kami sudah membahas hal ini secara internal kami," sambung Novel.

Dia menilai, apa yang disampaikan oleh Rizieq dalam ceramahnya adalah hal yang lumrah. "Yang jadi masalah adalah yang mengunggah, itu kan bukan untuk umum, untuk kalangan sendiri. Ini mau cari perpecahan belah agama saja," Novel menandaskan.

Rizieq Shihab dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya atas tudingan dugaan menyebarkan kebencian berbau SARA dan penodaan agama. Laporan tersebut dilayangkan oleh Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama (Rumah Pelita).

Selain Rizieq, akun @sayareya juga ikut dilaporkan. Keduanya dianggap melanggar Pasal 156 dan 156a KUHP Jo Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebelumnya Rizieq juga telah dilaporkan oleh sejumlah orang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada Senin 26 Desember 2016 atas kasus yang sama.

Selang sehari, sekelompok mahasiswa dari Student Peace Institute (SPI) juga melaporkan Rizieq dan Akun @sayareya ke Mapolda Metro Jaya dengan kasus yang sama.


LIPUTAN6.COM
loading...

Kapolri: Kasus Penistaan Agama Oleh Rizieq tidak Akan Dihentikan

JAKARTA - KEPALA Kepolisian RI, Jendral Tito Karnavian memastikan penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, tidak akan dihentikan.

Tito, usai memberikan kuliah umum di Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (29/12), menyatakan Polri tidak memiliki alasan untuk menghentikan kasus tersebut sehingga penanganannya akan terus dilanjutkan.

Rizieq dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada Senin (26/12) lalu. Laporan itu didasari cuplikan ceramah salah seorang inisiator aksi 212 itu yang beredar di media sosial karena dianggap menistakan agama Kristen.

Menurut Tito, kasus tersebut masih tahap penyelidikan dan masih dalam proses pengkajian materi laporan.

"Memang terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih dalam tahap lidik," terang Kapolri.

Selain PMKRI, Student Peace Institute (SPI) juga melaporkan pemilik akun Twitter @SayaReya dan Rizieq ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan kebencian berdasarkan SARA.

Direktur Eksekutif SPI Doddy Abdallah mengatakan, dalam pelaporan kasus ini pihaknya membawa bukti rekaman Rizieq saat berceramah di salah satu tempat beberapa waktu lalu.

"Kami membawa bukti berupa salinan video di dalam flashdisk yang kami serahkan kepada polisi, juga screenshot dari akun penyebar awal yang kami serahkan kepada pihak kepolisian," kata Doddy.

Rizieq disebut telah melukai perasaan umat kristiani. Akun Twitter @SayaReya mengutip dari ucapan Rizieq 'kalau tuhannya beranak, bidannya siapa?'.


MEDIAINDONESIA.COM
loading...

Nah Looh...!! Setelah Diperiksa, Penulis Buku 'Jokowi Undercover' Ditahan

JAKARTA - KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menahan Bambang Tri Mulyono, penulis buku ‘Jokowi Undercover’ setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya.

"Tersangka tidak memiliki dokumen pendukung sama sekali terkait tuduhan pemalsuan data Bapak Jokowi saat pengajuan sebagai calon Presiden di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Pusat," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu (31/12).

Rikwanto mengatakan, tuduhan dan sangkaan yang dimuat pada buku ‘Jokowi Undercover’ dan media sosial semua didasarkan atas sangkaan pribadi tersangka. Sementara analisis fotometrik yang diungkap tidak didasari keahlian apa pun, melainkan hanya persepsi dan perkiraan tersangka pribadi.

"Motif tersangka sebagai penulis hanya didasarkan atas keinginan untuk membuat buku yang menarik perhatian masyarakat," katanya.

Menurutnya, perbuatan tersangka menebarkan kebencian kepada keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tidak tahu menahu tentang peristiwa G-30 S/PKI 1965 dan juga peristiwa Madiun 1948.

Perbuatan tersangka, kata Rikwanto, menebarkan kebencian kepada kelompok masyarakat yang bekerja di dunia pers terkait pernyataan Bambang Tri Mulyono pada halaman 105 yang menyatakan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla ialah pemimpin yang muncul dari dan dengan keberhasilan media massa melakukan kebohongan kepada rakyat.

"Selain itu, pada halaman 140, ia menyebut Desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali, adalah basis PKI terkuat se-Indonesia, padahal tahun 1966 PKI sudah dibubarkan," katanya.

Rikwanto menambahkan saksi-saksi yang telah diperiksa antara lain dua anggota Polri Polda Jawa Tengah.

"Sementara, pelapor, yakni Michel Bimo dan ibunya belum diperiksa dan direncanakan habis tahun baru," ucapnya.

Sementara saksi-saksi ahli yang dihadirkan antara lain ahli ITE, bahasa, sejarah, dan sosiologi. Barang bukti yang disita antara lain perangkat komputer, telepon seluler tersangka, flashdisk, buku ‘Jokowi Undercover’ tulisan tersangka, dokumen data Presiden Jokowi saat Pilpres dari KPU Pusat, KPUD DKI Jakarta, dan KPUD Surakarta, serta pemeriksaan labfor dan unit siber (masih dalam proses).

Tersangka Bambang Tri Mulyono dititipkan penahanannya di Rutan Polda Metro Jaya," kata Rikwanto.

Kepada tersangka disangkakan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yakni setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.

Dan Pasal 28 Ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebut setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).


MEDIAINDONESIA.COM
loading...

Dengan Dalih Untuk Kesaktian, Kemaluan Bocah Dipotong untuk Jimat

PASURUAN - LAGI, bocah perempuan berusia 9 tahun, L, menjadi korban kekerasan dan penyiksaan tetangganya bernama Yanto, 33, warga Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jatim.

Pucuk kemaluan bocah yang masih duduk di kelas 3 SDN Sukoreno itu dipotong Yanto untuk dijadikan jimat kesaktian.

"Saat ditangkap, pelaku mengakui memotong ujung kemaluan korban untuk jimat kesaktian sebagai dukun. Saat itu juga pelaku langsung dilaporkan ke polisi," kata M Daniel Effendi dari Koordinator Komisi Perlindungan Anak (KPA) Kabupaten Pasuruan, kemarin.

Kamis (29/12), L yang biasa bermain di halaman rumah Yanto tidak kunjung pulang menjelang magrib.

Yanto yang mengaku memiliki kesaktian pura-pura membantu dengan ikut mencari melalui penerawangan.

Yanto dengan yakin menunjukkan lokasi korban berada di jurang berkedalaman sekitar 10 meter.

"Akhirnya warga turun ke jurang mencari dan sekitar pukul 22.00 WIB, adik saya ditemukan dalam keadaan pingsan dan sekujur tubuhnya dipenuhi darah," terang Sutila Indayani, kakak L.

Korban mengalami luka-luka pada bagian muka, mulut, bagian dalam tenggorok, serta ujung kemaluan.

MEDIAINDONESIA.COM

loading...

DPR Desak MUI Untuk Transparan

JAKARTA - SEJUMLAH kalangan mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka laporan keuangan. Karena meski bukan lembaga negara, MUI mendapatkan dana dari APBN, juga dari masyarakat melalui sertifikasi halal.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono menegaskan transparansi merupakan keharusan bagi MUI. Jika tidak, mereka bisa terkena sanksi sosial sebagai lembaga yang tertutup.

Menurutnya, KIP sudah lama mengimbau MUI membuka laporan keuangan semata-mata demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Ia menampik bila imbauan KIP itu disebut politis. "KIP bertanggung jawab untuk memberikan imbauan tersebut dalam rangka keterbukaan informasi publik. Ini karena kewajiban kita. Kalau kita enggak mendorong, kita yang salah," ujar Abdulhamid di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, KIP juga menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat agar MUI membuka laporan keuangan karena mereka menilai MUI masih tertutup. "Kalau dia (masyarakat) minta laporan keuangan, dananya untuk apa, yang masuk berapa, kalau tidak diberi (oleh MUI), adukan ke KIP. Kami akan panggil pimpinan MUI," tutur Abdulhamid.

Hanya saja, imbuh dia, sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat bahwa MUI tak mau memberikan la-poran keuangan.

Tuntutan agar MUI transparan juga didukung Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher. Ia tegaskan MUI harus terbuka karena menyangkut dana publik. "Kita akan bahas sehabis reses apa yang harus dilakukan MUI terkait dengan dana sertifikasi halal tersebut, termasuk dalam manajemennya."

Menurut Ali, selama ini memang belum pernah ada pembahasan masalah tersebut bersama MUI. Di awal 2017, rapat dengar pendapat akan dilakukan. "Pertanggungjawaban harus dapat disampaikan dengan sempurna untuk menjamin transparansi.''

Libatkan akuntan
Saat dimintai konfirmasi, Sekjen MUI Anwar Abbas menegaskan pihaknya setiap tahun melibatkan akuntan publik untuk mengaudit, termasuk dana sertifikasi halal. "MUI dan LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) MUI itu diaudit baik internal maupun eksternal."

Ia membantah keras bila dikatakan organisasi para ulama itu enggan membuka laporan keuangan. Saat ditanya apakah benar MUI menolak diaudit BPK, Anwar menjawab untuk apa BPK mengaudit MUI secara langsung karena mata anggarannya ada di Kemenag.

"Jadi keuangan Kemenag-lah yang diaudit BPK. Agar laporan Kemenag tidak bermasalah, laporan dana yang dialokasikan ke MUI juga harus dapat pertanggungjawabkan. Kalau laporan keuangan MUI yang dari APBN bermasalah, laporan Kemenag pasti bermasalah. Namun, kalau laporan Kemenag menurut Anda tidak bermasalah, berarti laporan keuangan MUI menyangkut dana APBN tersebut tidak bermasalah," tukas Anwar.

Ia juga menepis kabar bahwa dana sertifikasi halal yang masuk ke MUI selama lima tahun mencapai Rp400 triliun. "Kalau LPPOM MUI itu bisa dapat dana Rp400 triliun, gedung-gedung tinggi di Thamrin dan Sudirman akan saya beli atas nama MUI supaya bangsa ini bangga bahwa gedung itu milik anak bangsa. MUI juga akan saya larang menggunakan dan mengajukan dana dari APBN kepada Kemenag yang jumlahnya hanya Rp4 miliar-Rp6 miliar per tahun.

MEDIAINDONESIA.COM



loading...

Ngawur...!! Kata Paranormal, Ahmad Dhani Tak Akan Dipenjara Dan Menang Pilbup Bekasi

JAKARTA  - Paranormal Ki Prana Lewu meramal sejumlah kehidupan artis papan atas di tahun 2017. Salah satu yang diramal Ki Prana adalah musisi Ahmad Dhani Prasetyo.

Ki Prana meramal, kasus yang menjerat Ahmad Dhani atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi itu, dia melihat Dhani tidak masuk tahanan besar. Meskipun saat ini Dhani sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Alasan logis secara hukum, Wakil Ketua ACTA (Advocat Cinta Tanah Air), Novel Bamukmin meyakini dugaan penghinaan Presiden Jokowi oleh Ahmad Dhani tidak akan dilanjutkan, meski statusnya sudah tersangka.

Menurut Novel tidak ada unsur penghinaan dalam orasi Dhani. Artinya, seperti dalam ramalan Ki Prana, Dhani tidak akan masuk penjara karena kasus dugaan menghina Presiden Jokowi itu.

Selain daripada itu, Ki Prana meramal Ahmad Dhani bakal memenangkan Pilkada Bekasi menjadi Wakil Bupati Bekasi yang mendampingi kader PKS Sa’duddin.

Mantan suami Maia Estianty itu, dikatakan akan menembus keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki hingga akhirnya memenangkan Pilkada Bekasi mendatang.

Tapi, Ki Prana pun menambahkan bahwa Ahmad Dhani juga bisa dikalahkan oleh lawannya, jika, ada yang mempolitisir Ahmad Dhani yang nantinya tidak bisa masuk jajaran wakil bupati.


NETRALNEWS.COM
loading...

GP Ansor Mulai Demo Tuntut Pembubaran HTI Jember

JEMBER - Ratusan anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Banser berdemonstrasi menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan aksi tersebut digelar di halaman Kantor Pemerintahan Kabupaten dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin.

"Kami meminta ketegasan Bupati dan DPRD Jember untuk membubarkan organisasi masyarakat yang mengancam kedaulatan NKRI karena sepengetahuan kami HTI tidak mengakui Pancasila dan NKRI," kata Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jember, Ayub Junaidi di Jember.

Menurut dia, pemerintah seharusnya melarang kegiatan ormas yang jelas-jelas tidak mengakui Pancasila dan NKRI, sehingga GP Ansor Jember mendesak Bupati untuk melarang kegiatan yang dilakukan HTI di Jember.

"Di beberapa kabupaten lain di Jawa Timur seperti Jombang dan Bojonegoro, Bupatinya secara tegas melarang aktivitas HTI dan kami berharap Bupati Jember memiliki ketegasan seperti itu," ucap Ayub yang juga Wakil Ketua DPRD Jember.

Setelah melakukan aksinya dan bertemu Bupati Jember, ratusan kader GP Ansor dan Banser Jember melanjutkan demonstrasi di halaman gedung DPRD Jember untuk meminta dukungan pimpinan dewan dan fraksi untuk membubarkan HTI.

"Di dewan, kami minta fraksi dan pimpinan dewan untuk menggunakan hak bertanya kepada Bupati Jember terkait dengan sikap Bupati Faida yang dinilai tidak tegas terhadap HTI," katanya.

Tiga fraksi yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Amanat Pembangunan menyatakan siap mendukung untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Jember.

Sementara itu, Bupati Jember Faida mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas karena yang memiliki kewenangan tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM.

"Bupati tidak punya kewenangan untuk membubarkan ormas. Selama Menkum HAM tidak melarang, maka kita tidak bisa melarang kegiatan HTI di Jember," tuturnya.

Kendati demikian, lanjut dia, Bupati Jember bersama forum pimpinan daerah siap menindak tegas dan membubarkan kegiatan HTI atau ormas apapun, apabila kegiatan tersebut mengancam dan membahayakan keutuhan NKRI.

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HTI Jember Abdurrahman Saleh mengatakan ormasnya juga menjaga keutuhan NKRI dan tidak akan membiarkan sejengkal tanah NKRI berkurang.

"Ketika Timor Timur dulu mau lepas, kita sudah menyampaikan kepada semua pihak bahayanya disintegrasi dan separatisme. Itu bukti kita mencintai negeri ini dan tidak boleh tercerai-berai," tuturnya.

Terkait dengan Pancasila, lanjut dia, HTI menilai bahwa Pancasila tersebut merupakan sekumpulan kalimat filosofis, namun tidak memiliki implementasi dalam tataran praktis.

ANTARA.COM



loading...

Demo Ormas Anti Pancasila Dibubarkan Polres Jember

JEMBER - Kepolisian Resor Jember meminta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jember untuk membubarkan demonstrasinya tentang "Save Aleppo" di bundaran DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.

"Tujuan menyampaikan aspirasi di jalan sudah selesai dilaksanakan oleh HTI, sehingga kami minta mereka untuk membubarkan diri," kata Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo usai melakukan mediasi dengan koordinator HTI Jember Abdul Rahman Soleh dan beberapa tokoh HTI lainnya di bundaran DPRD Jember.

Sekitar 200 orang yang tergabung dalam HTI Jember menggelar demonstrasi dalam rangka solidaritas kejadian di Aleppo dan sejumlah aktivis membentangkan spanduk yang bertuliskan di antaranya "Aksi Solidaritas Save Aleppo", "Save Aleppo With Khilafah", dan "Selamatkan Aleppo hanya dengan Jihad dan Khilafah".

Aksi unjuk rasa tersebut hanya berjalan beberapa menit saja dan pihak Polres Jember meminta massa HTI untuk mempercepat orasinya dan membubarkan diri karena tidak mengantongi izin keramaian dan ada kemungkinan ormas lain yang menghentikan demonstrasi HTI tersebut.

"Kami minta HTI mempercepat kegiatan demo ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena kami mendapatkan kabar ormas lain yang tidak sepaham menuju ke DPRD Jember, sehingga pembubaran itu dilakukan untuk menghindari gesekan dan menjaga kondusifitas daerah," tutur Kapolres yang baru dua pekan bertugas di Jember itu.

Dalam mediasi dengan Polres Jember, beberapa tokoh HTI Jember menyetujui untuk mengakhiri aksi damai tersebut dan menyampaikan kepada massanya untuk membubarkan diri sesuai dengan permintaan Kapolres Jember.

Setelah massa HTI Jember membubarkan diri, tidak selang lama puluhan anggota ormas lain yakni Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU datang ke bundaran DPRD Jember yang bertujuan untuk menghentikan demonstrasi HTI.

Saat dikonfirmasi terpisah, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jember Ayub Junaidi mengatakan pihaknya menerjunkan Banser dan Ansor Jember untuk membubarkan kegiatan demonstrasi HTI Jember yang digelar di bundaran DPRD setempat.

"Sejak awal Ansor dan Banser Jember tidak ingin ada kegiatan HTI. Mereka tidak mau mengakui Pancasila dan NKRI sebagai dasar negara karena mengembangkan khilafah," katanya.

Sebelum membubarkan aksi HTI, lanjut dia, pihaknya menghubungi Polres Jember dan memberitahu akan melakukan penghentian terhadap demo yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia.

"Alhamdulillah Bapak Kapolres Jember segera membubarkan massa HTI, sebelum kami datang ke lokasi. Saya mengapresiasi kepada Kapolres AKBP Kusworo yang menindaklanjuti laporan kami, sehingga tidak sampai terjadi gesekan kedua belah pihak," ucap Ayub yang juga Wakil Ketua DPRD Jember itu.

Sementara Humas HTI Jember Henri Fatkurrahman mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polres Jember tentang rencana aksi damai tentang "Save Aleppo" di bundaran DPRD Jember.

"Kami sudah kirimkan surat pemberitahuan demo kepada Polres Jember pada Rabu (28/12), namun pihak Polres Jember meminta izin kegiatan karena setahu kami hanya perlu menyampaikan surat pemberitahuan saja untuk aksi damai," tuturnya.

Ia mengaku kecewa dengan aksi pembubaran tersebut, meskipun pihak Polres Jember memberikan kesempatan melakukan orasi sebentar untuk aksi "Save Aleppo" di bundaran DPRD setempat.

"Kami bisa menerima permintaan Polres Jember untuk mempercepat aksi demonstrasi, sehingga kami membubarkan diri dengan tertib," ujarnya, menambahkan.


ANTARA.COM
loading...

MUI Enggan Di Audit Oleh BPK Tentang Laporan Keuanganya

JAKARTA – Majelis  Ulama Indonesia (MUI) menepis anggapan bahwa organisasi berkumpulnya para ulama itu enggan diberlakukan audit dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran. MUI menegaskan pihaknya diaudit akuntan publik, termasuk dana sertifikasi halal.

"MUI dan juga LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) MUI itu diaudit baik oleh internal maupun eksternal. Dan MUI telah meminta akuntan publik untuk mengauditnya. Akuntan publik mengauditnya setiap tahun," kata Sekjen MUI Anwar Abbas menjawab Media Indonesia, Jumat (30/12) petang.

Disinggung keengganan lembaganya diaudit resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar menyatakan bahwa BPK tidak berhak untuk mengaudit MUI secara langsung karena mata anggarannya berada di Kementerian Agama.

"Jadi, keuangan Kemenag lah yang akan diaudit BPK. Agar laporan Kemenag tidak bermasalah, maka laporan dana yang dialokasikan ke MUI juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, Kemenag meminta laporan setiap tahun penggunaan dana yang diberikannya kepada MUI. Dan MUI membuat laporan setiap tahun pada Kemenag," katanya.

Anwar pun menambahkan, jika masyarakat ingin mengetahui laporan keuangan MUI, pihaknya mempersilakan untuk menanyakan kepada Kemenag.

"Sebab kalau laporan keuangan MUI yang dari APBN bermasalah, maka laporan Kemenag pasti bermasalah. Akan tetapi kalau laporan Kemenag menurut Anda tidak bermasalah, maka berarti laporan keuangan MUI yang menyangkut dana APBN tersebut tidak bermasalah," paparnya.

Hal itu bisa terjadi, lanjut dia, karena unsur dari Kemenag turut membantu dan mengawasi penggunaan dana APBN yang diberikan kepada MUI. Dalam beberapa periode sebelumnya, salah seorang bendahara MUI berasal dari unsur Kemenag atau pensiunan Kemenag yang juga memahami mengelola APBN.

Menyinggung informasi adanya dana sertifikasi halal yang masuk ke MUI mencapai Rp400 triliun selama lima tahun, Anwar dengan tegas membantahnya.

Saya jawab begini saja. Kalau LPPOM MUI itu bisa dapat dana Rp400 trilliun, maka gedung-gedung tinggi di kawasan Thamrin dan Sudirman akan saya beli atas nama MUI supaya bangsa ini bangga bahwa gedung itu milik anak bangsa. Dan MUI akan saya larang dan tidak perlu lagi menggunakan dan mengajukan dana dari APBN kepada Kemenag yang jumlahnya hanya Rp4-6 miliar per tahun," papar Anwar yang juga dosen Universitas Islam Negeri Jakarta.

Di samping itu, lanjut dia, jika berita itu benar, dia pun sebagai Sekjen MUI tidak akan membiarkan satu proposal keluar yang mengajukan permohonan dana kepada instansi pemerintah dan swasta atau kepada pribadi.

"Saya harap Media Indonesia tidak hanya melempar isu tetapi juga memberikan jawaban atas pernyataan saya ini sebagai Sekjen MUI," pungkas Anwar.

MEDIAINDONESIA.COM



loading...