24 Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Indramayu Desak Segera Digelar Musda

Indramayu - Sebanyak 24 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Indramayu mendesak DPD Golkar Provinsi Jawa Barat segera melakukan musyawarah daerah (musda). Hal itu menyusul ketidakjelasan pelaksanaan Musda Golkar. 

“Berdasarkan informasi bahwa Musda Golkar akan digelar pada tanggal 31 Juli 2016. Info ini pun kini tidak jelas dan belum ada kepastian,” ungkap Ketua PK Sindang Moh. Suheri, Rabu (27/7).

Pihaknya mendesak pengurus DPD Golkar Jawa Barat agar segera melaksanakan Musda Golkar di Indramayu, karena hal ini dinilai akan berdampak kepada nasib Golkar di Kabupaten Indramayu.

“Kami mohon kepada Pak Dedi dengarkan aspirasi dari para ketua PK se-Indramayu,” tegasnya.
Dia pun mengatakan, Partai Golkar perlu berkonsentrasi membangun semangat konsolidasi menuju Pemilu 2019. Konsolidasi itu pun, lanjutnya, tentu harus dilandasi oleh semangat kebersamaan seluruh elemen Partai Golkar.

Pihaknya menyatakan tidak segan-segan untuk mendatangi langsung Gedung DPD Golkar Jabar untuk mendesak agar musda segera dilaksanakan.

Heri bahkan menerka-nerka, ada hal apa sehingga DPD Golkar Jabar belum memutuskan Musda Golkar di Indramayu. Padahal pihaknya menaruh harapan besar kepada Ketua DPD Golkar Jabar untuk segera mengagendakan musda.

Hal senada diungkapkan Ketua PK Kroya, H. Masduki. Dia menyatakan, penurunan suara Golkar di Indramayu pada Pileg 2014 lalu harus menjadi pengalaman berharga. Dirinya mengetuk kesadaran semua kader dan kepengurusan DPD Partai Golkar Jabar khususnya pengurus DPD Golkar Indramayu yang baru nanti untuk tidak berleha-leha menyongsong Pemilu 2019 yang tinggal tiga tahun lagi.  

"Untuk Ketua DPD Golkar Jabar Pak Dedi, harus segera menggelar Musda, agar Golkar di Indramayu kian solid," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PK Gabus Aco Abdullah mengatakan, figure yang tepat untuk posisi Ketum DPD Golkar Indramayu adalah Wakil Bupati Indramayu, H Supendi.
“Beliau profesional, karismatik dan punya pengalaman yang tidak diragukan lagi,” katanya. (Sumber Fajarnews)


loading...

Izin Usaha Masih Berbelit, Warga Indramayu Keluhkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kantor BPMP Indramayu
Indramayu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Indramayu masih banyak dikeluhkan warga. Hal itu karena warga tetap harus menghadapi pelayanan yang berbelit, lama dan mahal.

Pelayanan terpadu yang menjanjikan proses pengurusan perizinan usaha yang mudah, cepat dan murah tak sepenuhnya bisa dinikmati warga di Kabupaten Indramayu. Bahkan dalam pelaksanaannya sistem tersebut tidak efektif dan efisien.

“Saya pikir dengan adanya PTSP, perizinan cukup dilakukan di satu instansi. Tapi ternyata tidak,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya, belum lama ini.

Pemilik bengkel sepeda motor itu pun mengaku hendak mengurus izin usaha bengkel miliknya. Namun, saat mendatangi Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Indramayu, ternyata proses pengurusan izin itu tak bisa hanya dilakukan di instansi tersebut.

Dia mengatakan, untuk memperoleh izin usaha, dia harus mendapat rekomendasi dari sejumlah instansi yang terkait. Akibatnya, proses pengajuan izin usahanya menjadi lama dan mahal.
"Kalau begini jadi malas. Mau mengurus izin usaha saja sulit,” keluhnya.

Hal senada diungkapkan seorang pengusaha telur ayam, yang juga tak mau disebut namanya. Dia pun mengaku kesulitan saat hendak mengurus izin usaha telur ayamnya.

Dia mengakui sangat membutuuhkan izin usaha sebagai syarat pengajuan pinjaman ke bank. Dia berharap bisa mengembangkan usaha dengan bantuan pinjaman modal dari bank. Namun ternyata, upayanya itu terkendala dengan lamanya mengurus izin usaha.

"Akhirnya saya minta tolong ke orang desa (aparat desa) untuk mengurusnya. Pokoknya saya tinggal bayar dan terima bersihnya saja," tuturnya.

Terpisah, Sekretaris BPMP Kabupaten Indramayu, Iwan Hermawan membenarkan bahwa PTSP di instansinya memang tidak efektif. Pasalnya, proses rekomendasi tetap harus dikeluarkan oleh sejumlah instansi lain yang terkait dengan jenis usaha yang diajukan seseorang.

Iwan mengakui, untuk memperoleh rekomendasi dari sebuah instansi, prosesnya memang lama. Kondisi itulah yang akhirnya membuat proses perizinan secara keseluruhan menjadi lama.
"Selama ini kami (BPMP) yang kena getahnya karena dituding membuat perizinan lama. Padahal proses di kami hanya dua minggu. Yang lama itu menunggu rekomendasi dari masing-masing dinasnya," kata Iwan.

Iwan menambahkan, keharusan adanya rekomendasi dari instansi yang terkait memang menjadi syarat bagi keluarnya izin usaha. Tanpa adanya rekomendasi dari intansi yang terkait, maka izin usaha tak bisa keluar.


Iwan berharap, ke depan proses pengurusan perizinan cukup dilakukan di instansinya. Dengan demikian, PTSP benar-benar bisa efektif dalam melayani dan memberi kemudahan pada masyarakat. (Sumber Fajarnews)
loading...

Setya Novanto Jenguk Mantan Bupati Indramayu di Lapas

INDRAMAYU  Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, bersama rombongan dalam agendanya menghadiri acara musyawarah daerah di Cirebon, sekaligus hadir dalam acara halal bi halal di DPD Golkar Kabupaten Indramayu, Jumat (29/07).

Selain itu, Setya Novanto bersama rombongan juga masih menyempatkan waktu untuk bisa menjenguk Mantan Bupati Indramayu, Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance yang berada di Lapas Klas II B Indramayu.

“Saya sengaja kesini untuk menengok beliau (Yance), bagaimana pun juga beliau adalah kader terbaik partai golkar,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika dirinya juga mengaku bangga dan hormat kepada sosok Yance, juga tetap mendoakannya agar diberikan jalan keluar dan yang terbaik.

Seperti diketahui sebelumnya,  Yance yang ditetapkan sebagai tersangka, sejak 13 September 2010, yang diduga terlibat dalam korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare atau telah merugikan negara sebesar Rp 4,1 miliar, untuk pembangunan PLTU I di Sumuradem, Indramayu, tahun anggaran 2004.

Yance divonis 4 tahun penjara, dengan denda Rp 200 juta oleh keputusan MA tertanggal 28 April 2016. Yance menyerahkan diri kepada Kejaksaan Negeri Indramayu pada Senin , 23 Mei 2016 lalu.
“Kalau untuk bantuan hukum kepada beliau, kita tetap upayakan pendampingan dan yang terbaik,” pungkasnya. ( Sumber Cirebon Trust )
loading...