Indramayu


Cirebon


Subang


Latest NEWS

Wow... Pemkab Indramayu Siapkan Hadiah Puluhan Juta untuk Cari Inovator Muda

INDRAMAYU – Mencari inovator muda, Pemerintah Kabupaten Indramayu menggelar Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna (TTG) ke IV Tahun 2017.

Melalui lomba ini diharapkan akan muncul inovator muda dari berbagai bidang untuk dapat meningkatkan kuantitas, kualitas, nilai tambah maupun hasil produksi masyarakat.

Bupati Indramayu, Hj Anna Sophanah, seperti dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu menjelaskan, TTG diselenggarakan setiap tahun dan diperuntukan untuk umum, pelajar, maupun perguruan tinggi dan lainnya.

Sedangkan TTG yang dilombakan meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan non pangan, energi, seni, budaya dan pariwisata, infrastruktur dan lingkungan hidup.

“Tekonologi Tepat Guna yang akan dilombakan merupakan inovasi baru yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kuantitas, kualitas, nilai tambah maupun hasil produksi masyarakat,” kata Anna.

Sementara panitia telah menyediakan hadiah bagi para pemenang yaitu juara pertama sebesar Rp8 juta, juara kedua Rp 6 juta, dan juara ketiga sebesar Rp5 juta. Sementara untuk pendaftaran TTG ditutup pada Juli 2017 mendatang.

Bupati menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mengikuti lomba ini bisa mendaftarkan diri ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu di jalan Gatot Subroto Nomor 6 Indramayu.  Untuk bisa mendapatkan form pendaftaran lomba TTG ini, bisa didownload di www.indramayukab.go.id.


“Ini kesempatan baik untuk menggali potensi yang ada dimasayarakat terutama yang telah memiliki inovasi terbaru. Sehingga lomba TTG ini kami harapkan menemukan inovator muda dari Indramayu,” tandasnya. (radarcirebon)

Mantap...!! HT Ingin Indonesia Sejahtera Lahir dan Batin

CIREBON – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menegaskan, basis perjuangan perindo adalah untuk mewujudkan Indonesia sejahtera lahir dan batin.

Penegasan  itu disampaikan pengusaha sukses yang akrab disapa HT itu saat mengunjungi kantor Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan No 9 Kota Cirebon, Selasa (21/2).

Menurut HT, saat ini persoalan bangsa telah masuk dalam berbagai aspek kehidupan, dari kesejahteraan, pendidikan, sampai masalah moral. Karena itu, lanjut HT, dibutuhkan satu gerakan yang dapat menyentuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah.

“Saya berharap Partai Perindo bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di bangsa Indonesia. Sehingga cita-cita bangsa bisa tercapai,” kata HT.

Disinggung mengenai kesiapan menghadapi pemilu 2019, HT menjelaskan, partainya sudah 100 persen membentuk kepengurusan mulai dari provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan.

“Ini semangat kawan-kawan. Semua harus militan, semua harus kerja. Saya melantik sendiri kepengurusan partai,” ujarnya.

Dalam kunjungan untuk meningkatkan kerjasama dengan media itu, Bos MNC Grup ini juga ditemani Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, pengurus DPW Perindo Ade Wardana serta sejumlah pengurus DPP, Ketua DPD Perindo Kabupaten Cirebon Miftah, dan Ketua DPD Perindo Kota Cirebon Oke.


Kehadiraan rombongan Perindo ini diterima langsung General Manager Radar Cirebon Syahbana, General Manager RCTV Dedi, Pimred Radar Cirebon Rusdi Polpoke, Pimred Radar Cirebon.Com Iman Sudarman, Manager Iklan RCTV Imam Bukhori, dan Manager Pemasaran Radar Cirebon Raswidi. (radarcirebon)

Nih Catat... Tiga Partai Islam di Papua Barat Usung Nonmuslim, Tapi Kenapa Hanya Di Jakarta Yang Dipermasalahkan ???

JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Humphrey Djemat membeber data dan fakta tentang para calon kepala aerah yang diusung partai berbasis Islam di pilkada serentak 2017. Setelah melihat pilkada di beberapa daerah, Humphrey berkesimpulan bahwa calon pemimpin nonmuslim yang dipermasalahkan ternyata hanya di DKI Jakarta.

"Terkait calon pemimpin daerah nonmuslim hanya berlaku di Jakarta. Ternyata di pilkada daerah lain, ada nonmuslim diusung partai Islam," ujarnya dalam jumpa pers di kantor DPP PPP kubu Djan Faridz, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/2).

Salah satu anggota tim penasihat hukum Basuki T Purnama dalam perkara penodaan agama itu menambahkan, pada pilkada Papua Barat ada tiga partai berbasis Islam justru mengusung calon non-muslim. Ketiga partai itu adalah PKS, PKB dan PPP yang mengusung Irene Manibuy.

Dan selama pencalonan, kata Humphrey, tak ada konflik seperti yang terjadi di Jakarta. Karenanya Humphrey menilai setiap kejadian dan usaha untuk memenjarakan kliennya bukanlah persoalan agama, melainkan urusan politik.


"Persoalan di DKI bukan persoalan muslim dan non-muslim tapi kepentingan politik," jelasnya. (jpnn)

Gagal Amankan Kemenangan Rano Karno, Ketua PDIP Kota Tangerang Dipecat

TANGERANG - DPP PDIP Perjuangan (PDIP) mencopot Hendri Zein dari jabatan ketua DPC Kota Tangerang. Posisi Hendri kini digantikan Wakil Ketua DPD PDIP Banten Ananta Wahana sebagai pelaksana harian (Plh) ketua.

Dalam surat keputusan pemberhentian yang beredar di kalangan media massa, pencopotan Hendri langsung ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto.

Dalam dua lembar surat keputusan Nomor 221/KPTS/DPP/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017 itu, pencopotan Hendri didasari tujuh pertimbangan. Pada poin ke-5 disebutkan evaluasi DPP PDIP terhadap sikap, tindakan, dan perbuatan Hendri yang tidak mengindahkan peringatan keras, dan terakhir terkait dengan pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang diusung PDIP.

Hendri juga dianggap melanggar kode etik dan disiplin partai karena tidak menghadiri rapat koordinasi pemenangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief dan tanpa koordinasi menggelar konferensi pers ikhwal isu sensitif tentang komunisme.

PDIP lantas menugaskan Ananta Wahana mengambil langkah menggantikan peran ketua DPC PDIP Kota Tangerang. Hingga berita ini ditulis, Hendri Zein tidak pernah terlihat hadir di posko Rano-Embay di Perumahan Modernland. Bahkan pada Jumat, 17 Februari 2017, setelah surat pencopotan beredar telepon seluler Hendri tidak aktif.

Dalam ponsel tertulis nomor yang dihubungi sedang dialihkan dan pesan whats app tidak ada jawaban. Sementara itu, Plh DPC PDIP Kota Tangerang, Ananta Wahana ketika di hubungi INDOPOS enggan mengomentari lebih jauh atas putusan pimpinan DPP PDIP mencopot Hendri Zein.

Dia hanya mengatakan pemberhentian kader merupakan keputusan dari pimpinan pusat. Dia juga mengatakan, sebagai kader harus siap jika ditunjuk oleh pimpinan pusat. ”Kalau (pemberhentian) itukan domainnya DPP dan sudah menjadi mekanisme serta pertimbangan DPP,” terangnya, Senin (20/2).

Ananta juga mengaku diperbantukan untuk mengorganisir organisasi partai di Kota Tangerang lebih sehat. ”Agar bisa lebih mengontrol proses Pemilukada Banten yang saat ini tengah terjadi,” ujarnya.

Sumber terpercaya INDOPOS mengatakan, dicopotnya Hendri lantaran anjloknya suara pasangan Cagub Rano Karno-Cawagub Embay Mulya Syarif yang kalah telak dalam Pilgub Banten di Kota Tangerang.

Bahkan juga beredar informasi saat ini tengah terjadi lobi-lobi politik kalau pemecatan itu lantaran ada salah satu pejabat tinggi di Kota Tangerang yang akan menggantikan posisi Hendri Zein sebagai Ketua DPC PDIP Kota Tangerang.


Tujuannya untuk mendongrak suara PDIP saat Pilkada Kota Tangerang yang akan digelar pada tahun depan atau 2018 dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang. (jpnn)

Gemura Tegaskan Tidak Pernah Mendukung Anies-Sandi Dan Tetap Dukung Ahok - Djarot

JAKARTA - Deklarasi dukungan Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) kepada pasangan Anies-Sandi ternyata hanya aksi sepihak.

Sebagai organisasi kepemudaan Hanura, Gemura tetap sejalan dengan kebijakan partai, yakni mendukung pasangan Ahok-Djarot.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Gemura) Erislan. Menurutnya, deklarasi dukungan kepada Anies-Sandi yang dilakukan Wakil Ketua Umum Munif Ariadi merupakan sikap pribadi.

"Secara Formal, Gemura tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi, yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Kalau ada sikap politik yang bertentangan dengan arah kebijakan Partai Hanura itu sikap pribadi," kata Erislan di Jakarta, Selasa (21/2).

Dikatakannya, Gemura akan selalu lebih memilih sikap yang sejalan dengan arah kebijakan Partai Hanura. Serta berjuang bersama Gemura untuk mengawal kebijakan partai Hanura.

"Semoga teman teman Gemura dapat memahami dengan saling pengertian dalam perbedaan dalam bersikap," tuturnya.

Menurutnya, Munif membuat pernyataan pribadi yang mengklaim atas nama organisasi. Sedangkan organisasi belum menentukan sikap secara resmi terkait Pilkada DKI.


"Gemura tetap sejalan dengan sikap Partai Hanura mendukung calon Ahok-Djarot," tandasnya. (jpnn)

Ssstt... Bareskrim Segera Perjelas Status Mpok Sylvi

JAKARTA - Bareskrim Polri tengah mengebut penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Kwarda Pramuka DKI Jakarta. Penyidik pun sudah berancang-ancang menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah dari APBD DKI 2014 itu.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, penyidik bakal segera menentukan status Sylviana Murni yang sudah menjadi terperiksa dalam kasus itu. Namun, keputusan tentang itu akan didahului dengan gelar perkara.

Rikwanto menuturkan, apakah bekas calon wakil gubernur DKI itu bakal menjadi tersangka atau tidak akan tergantung pada gelar perkara. "Tunggu saja, dalam waktu dekat penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status Sylvi," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (21/2).

Meski begitu kata dia, hingga kini penyidik masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bila hasil audit BPK keluar, katanya, penyidik langsung melakukan gelar perkara.


Mantan Kapolres Klaten itu pun berharap audit BPK bisa segera selesai. “Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa keluar," tukas dia. (jpnn)

Nah... Jagoannya Tersisih, Pendukung Agus-Sylvi Akan Beralih ke Ahok-Djarot

JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) yakin partai pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono-Sylviana Murni akan mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Hal tersebut diyakini karena hingga saat ini partai berlambang pohon beringin itu masih melakukan proses komunikasi politik.

“PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PAN (Partai Amanat Nasional), masih dalam komunikasi intensif. Saya yakin, pasti ada satu keputusan mereka,” ujar Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, kepada wartawan di Kemanggisan, Jakarta Barat, Senin (20/2/2017).

Selain dengan kedua partai tersebut, Idrus mengaku telah menjalin komunikasi dengan partai Demokrat. Meski begitu, belum ada pertemuan antar ketua umum.

“Kami dengan Demokrat ada komunikasi, meski bukan ketua umum. Alasan mereka, bahwa sampai sekarang belum dibahas khusus. Belum ada kajian,” lanjutnya.

Meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PKB, PAN, dan Demokrat, Idrus tetap yakin partai pendukung Agus-Sylvi akan beralih ke Pasangan Ahok.

“Kita tidak mau berandai-andai. Kami optimis mereka bersama kami. Pertimbangan objektif dan rasional,” tandasnya.


Seperti diketahui, Golkar merupakan salah satu partai pengusung pasangan petahana Basuki-Djarot. Selain Golkar, partai lainnya adalah PDIP, Nasdem, dan Hanura. (kriminalitas)

Waduh... Rano Karno Diringkus Polisi Saat Teler Sabu

MUSI RAWAS - Hal konyol dilakukan Rano Karno (32) warga RT 07 Kelurahan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. Ia yang sedang mabuk berat usai mengonsumsi narkoba jenis sabu, ditangkap anggota Bhabinkamtibmas yang sedang patroli, hingga akhirnya ia meringkuk di balik jeruji besi Mapolsek Muara Lakitan, Senin (20/2/2017).

Kapolres Musi Rawas AKBP Hari Brata S.IK melalui Kapolsek Muara Lakitan AKP Nasaruddin membenarkan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat kepada Bhabinkamtibmas bahwa ada seorang warga yang sedang mengonsusmi narkoba jenis sabu. Mendapatkan laporan itu, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka yang sedang dalam kondisi mabuk berat, lantaran usai mengkonsumsi sabu.

Kemudian petugas melakukan Pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti 1 alat hisap bong, 2 korek gas tanpa kepala, 1 pirek berisikan sisa kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti digiring ke Mapolsek Muara Lakitan guna penyidik dan pengembangan lebih lanjut.


"Kita akan terus giat dalam pemberantasan narkoba jenis apapun, apalagi di Kabupaten Musi Rawas yang merupakan daerah perlintasan Jalinsum Sumatera Tengah dan jalur alternatif menuju Palembang sehingga kita terus berusaha menekan peredaran untuk di wilayah hukum Polres Musi Rawas," pungkasnya. (okezone)

Hayo.. Bareskrim Akan Gelar Perkara Untuk Tentukan Status Sylviana Murni, Dugaan Korupsi Pramuka Dan Korupsi Masjid

JAKARTA - Dua kasus menyeret mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni. Kasus pertama adalah kasus dugaan korupsi dana hibah pada Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015 sekira Rp13,6 miliar.

Selanjutnya, dugaan korupsi pembangunan Masjid Al-Fauz di Kantor Walikota Jakarta Pusat tahun anggaran 2010-2011 senilai Rp27 miliar. Kala itu, Sylvi menjabat sebagai Walikota Jakarta Pusat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menjelaskan untuk kasus dana hibah ini, penyidik tengah menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Untuk Sylvi, dana hibah sedang nunggu hasil audit. Dalam waktu dekat gelar perkara untuk status Sylvi selanjutnya," kata Rikwanto di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017).

Sementara itu, untuk kasus dugaan korupsi pembanggunan masjid, penyidik masih menunggu audit kontruksi.

"Masjid masih nunggu hasil audit konstruksi, perlu waktu untuk langkah selanjutnya," tukasnya.


Sylvi sendiri sudah diperiksa sebagai saksi sebanyak dua kali untuk kasus Kawarda Pramuka. Sementara untuk kasus Majid Al-Fauz baru satu kali. Pemeriksaan dilakukan saat Sylvi masih menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun dalam pemilihan dia tidak berhasil melenggang ke putaran kedua. (okezone)

Nah Loh... Mabes Polri Yakin Banget Dana Umat Disalahgunakan Untuk Kepentingan Lain

JAKARTA - Bareskrim Polri masih meyakini ada penyalahgunaan dana umat dalam penggunaan anggaran Yayasan Justice For All.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli, polisi memiliki bukti petunjuk yang menyimpulkan bahwa dana umat yang seharusnya diperuntukkan untuk Aksi 411, dialihkan untuk kepentingan lain.

"Selama ini kami melihat ada indikasi-indikasi, penggunaan yayasan untuk kepentingan lain. Kan ini masih pendalaman, jadi belum masuk tahap kesimpulan" kata Boy di Ma Polri, Jakarta Selatan pada Senin (20/2).

Karena itu, ujar Boy, fokus pemeriksaan ke depan, untuk menelisik dugaan penyalahgunaan yayasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan.

"Fokus pemeriksaan kami bagaimana melihat yayasan ini apakah berjalan sesuai aturan-aturan tugas dari pada yayasan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada," lanjut Boy.

Dari pengusutan kasus ini, Boy memastikan, tidak mengandung unsur politik apalagi disebut mencari kesalahan.

Penyidikan dilakukan berdasarkan koridor hukum.


"Jadi jangan salah persepsi, kami ingin menyelamatkan aktivitas masyarakat, termasuk dari yayasan ini, kita kembalikan ke hukum saja," tegas Boy. (jpnn)

Luar Biasa...!! Kata Kemenpar: Taman Air Mancur Sri Baduga Masuk 'Top Five Destination'

PURWAKARTA - Warga Purwakarta, Jawa Barat harus berbangga sebab dengan segala kemegahan yang dimiliki Taman Air Mancur Sri Baduga menjadikannya masuk dalam lima top destinasi atau top five destination. Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata Arif Yahya dalam peresmian Taman Air Mancur Sri Baduga, Sabtu (18/2) lalu.

Arif Yahya mengatakan, taman yang memiliki luas sekira dua hektar tersebut merupakan taman terbesar dan terindah se-Asia Tenggara. Oleh karenanya, nantinya obyek wisata ini akan direkomendasikan pada wisatawan domestik dan mancanegara.

"Saya juga akan rekomendasikan Presiden Joko Widodo untuk bisa menyaksikan langsung pertunjukan air mancur Sri Baduga," kata Arif Yahya.

Meski demikian, pihaknya meminta agar pertunjukan air mancur bisa menggabungkan antara kecanggihan teknologi dan unsur seni agar lebih menarik. "Itu usulan saya supaya bisa digabungkan," katanya.


Arief mengatakan, Kabupaten Purwakarta memiliki modal kuat untuk menjadi daerah unggulan wisata di Indonesia. Pasalnya rumus pariwisata yakni Atraksi, Akses, dan Amenitas (3A) telah dimiliki oleh Purwakarta. (elshinnta)

Wow...!!! Kata PP Muhamadiyah: Orang Islam Pilih Pemimpin Non-Muslim Tak Langgar Konstitusi, Justru Akan Semakin Memperkuat NKRI

JAKARTA - Saksi ahli agama Islam dari PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, menegaskan bahwa larangan Islam memilih pemimpin non-Muslim itu tidak melanggar konstitusi negara di Indonesia karena larangan itu hanya berlaku untuk penganut agama Islam saja.

Hal itu disampaikan saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait sikap Muhammadiyah terkait larangan Islam memilih pemimpin non-Muslim berdasarkan konstitusi dalam sidang penistaan agama.

"Begitu pemahaman dari Muhammadiyah, memilih berdasarkan agama tidak melanggar konstitusi dan memecah belah, tapi secara langsung akan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Yunahar menjawab pertanyaan Jaksa di Auditorium Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017).

Menurut Yunahar, yang tidak boleh dan memicu memecah belah itu apabila ada umat Islam yang menuntut untuk dibuatkan Undang-undang konstitusi yang melarang warga negara memilih pemimpin non-Muslim.

"Yang tidak dibolehkan apabila mereka umat Islam menuntut dibuatkan undang-undang tidak boleh non-Muslim menjadi pemimpin itu baru melanggar ketentuan, tapi dia tidak menuntut itu," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Yunahar menjelaskan, larangan memilih pemimpin non-Muslim tersebut bukan sikap Islam yang tidak jauh berbeda dengan sikap partai politik maupun golongan tertentu yang meminta penganutnya untuk memilih pemimpin yang berasal dari golongannya sendiri.


"Jangankan agama, satu partai aja tidak boleh, pemimpin lah dari partai kita. Coba, apa enggak memecah belah tuh, itu lah sistem demokrasi. Sistem demokrasi modern memperbolehkan primordialisme apakah primordialisme agama, etnis, partai, atau alasan-alasan lain. Banyak juga orang anjurkan memilih alumnus kampus kita," pungkasnya. (okezone)