Pilkada


Kesehatan


Metafisika


Berita Terbaru

Ngawur... Habib Novel Suruh Polisi Panggil Metallica

JAKARTA - Merasa kasus bendera Merah-putih bertuliskan Arab dan dua bilah pedang terlalu dibesar-besarkan, Sekretaris Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) DPD DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin justru mempertanyakan tindakan polisi terhadap kasus yang sama.

Habib Novel menyebut, salah satu kasus serupa yaitu bendera Merah-putih yang ditulisi band asal Amerika, Metallica. "Jadi terlalu berlebihan, kalau mau polisi bertindak, Polri yang adil, semua ditindak, panggil tuh Metallica, berani gak panggil Metallica untuk mempertanggungjawabkan?," kata Novel kepada media ini, Jumat (20/1/2017).

Karenanya, jika kasus ini diproses secara tegas namun apa yang dilakukan oleh Metallica dibiarkan, maka Habib Novel menganggap polisi tidak adil.  "Kalau Metallica gak ada yang melarang. Kita minta keadilan. Kalau mau proses, proses yang adil dong. Ada apa ini?," ujar Novel.

Terkait bendera Merah-putih berlogo Metallica, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan data dan mempelajari kebenaran gambar tersebut.  "Saya juga baru dapatkan data-data itu. Sehingga kami akan lakukan lidik juga. Apa betul ditempel atau hanya mungkin editan. Kami pelajari dulu," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/1/2017).

Sebelumnya, dalam aksi demo yang dilakukan oleh FPI dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di Mabes Polri, Senin (16/1/2017) lalu, tampak berkibar bendera Merah-putih bertuliskan Arab dan dua bilah pedang.


Mengetahui hal tersebut, aparat kepolisian pun gerak cepat. Alhasil,  seorang laki-laki berinisial NF yang diduga membawa bendera tersebut ditangkap di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (19/1/2017) malam.

NETRALNEWS.COM

Sudah Kepepet Banyak Kasus, Habib Rizieq Mulai Ngoceh “ Yuk Jaga NKRI “

JAKARTA – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habi b Rizieq Shihab menegaskan pihaknya siap untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari munculnya paham komunisme dan gerakan-gerakan separatis.

“Kami menolak komunisme dan juga sekaligus menolak gerakan separatis dan penolakan kami berupa harga mati yang tak bisa ditawar,” katanya dalam diskusi Majelis Penegakan Kedaulatan NKRI di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

Dalam kesempatan itu, Rizieq menegaskan jangan ada pihak yang saling mengadu domba sesama anak bangsa.

“Dan saya ingin tegaskan di sini jangan adu domba antara TNI dan Polri, jangan adu domba antara Islam dan nasionalis karena tidak ada dikotomi antara mereka,” katanya.

Selain itu, petinggi FPI ini berharap agar pemerintah mau lebih membuka diri dan mendengar apa yang diinginkan rakyatnya dengan mengedepankan aspek musyawarah.


“Kami minta kepada rezim penguasa saat ini bahwa tidak ada jalan keluar kecuali mereka bisa duduk mengikuti apa yang terbaik untuk rakyat untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi yuk sama-sama kita jaga NKRI,” pungkasnya.

KRIMINALITAS.COM

Kata FPI, Indonesia Bukan Negara Demokrasi Tapi Negara Musyawarah, Kalau Begitu Kenapa Kasus Ahok Nggak Dimusyawarahkan Dulu...???

JAKARTA - Dalam demonstrasi di luar Mabes Polri, pekan lalu, para anggota Front Pembela Islam (FPI) menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya.

Mereka menyanggah tudingan bahwa mereka anti-Pancasila atau menentang Bhinneka Tunggal Ika.

Seorang ulama FPI, KH Misbahul Anam, menjabarkan pandangannya soal demokrasi dan Islam.

Menurutnya Indonesia bukan negara demokrasi, Indonesia negara musyawarah.

"Demokrasi dengan musyawarah jauh berbeda," kata Misbahul Anam.

"Indonesia ini mayoritas umat Islam, kalau kita mau proporsional dan profesional, ya memang presidennya harus beragama Islam."

Berikut wawancara dengan Ulama FPI, KH Misbahul Anam:

Tanya (T): Dalam demonstrasi hari ini para anggota FPI menyatakan sumpah setia kepada Indonesia dan menghormati prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa Anda pikir itu adalah sesuatu yang penting?

Jawab (J): Jadi kita sebagai warga negara akan ikuti aturan, bahkan landasan-landasan konstitusional, ideal, Pancasila, UUD 45, kebhinekaan, NKRI. Umat Islam selama ini tidak pernah mempersoalkan, itu sudah harga mati.

Adapun agama yang telah resmi diakui oleh pemerintah itu ada enam, umat Islam juga toleransi, artinya umat Islam tidak pernah tidak toleransi. Ketika ada terjadi, misalkan, Natal, orang-orang Kristen mengadakan peringatan Natal kami tidak ganggu. Mereka tidak diganggu, karena punya hak untuk menjalankan agamanya.

T: Jadi kalau ada anak muda dari Kupang, agama Kristen, dia mimpi menjadi presiden negara Indonesia, terus dia naik secara demokratis, apakah diterima sebagai presiden Kristen di negara Indonesia?

J: Semua orang berhak untuk mencalonkan jadi pemimpin di Indonesia, dan semua warga punya hak juga untuk menolak. Indonesia ini mayoritas umat Islam, kalau kita mau proporsional dan profesional, ya memang presidennya harus beragama Islam. Seperti juga di Bali mayoritas itu Hindu, maka Gubernurnya Hindu, silakan, umat Islam tidak ganggu.

T: Tapi secara demokratis kalau masyarakat memilih orang Kristen, seperti Gubernur Basuki Tjajaya Purnama, dia maju secara demokratis. Bagaimana?

J: Indonesia itu bukan negara demokrasi, Indonesia itu negara musyawarah. Mengatakan Indonesia negara demokrasi, coba tunjukkan, dalam undang-undang yang mana? Pancasila sila yang ke berapa? Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke berapa? Tidak ada, Indonesia itu negara musyawarah, sila keempat Pancasila, itu disebutkan di situ permusyawaratan.

T:Tapi sistem pemerintah demokrasi 'kan, Pak?

J: Itu 'kan mereka mengatakan itu, tapi kami tetap tidak terima. Indonesia bukan negara demokrasi, Indonesia negara musyawarah. Demokrasi dengan musyawarah jauh berbeda.

T:Jadi apa perbedaannya?

J: Kalau demokrasi itu one man one vote, satu orang satu suara. Kalau ada saya, sebagai ustadz, demokrasi itu suara saya sama dengan suara tukang becak. Suara profesor sama dengan suara orang yang tidak sekolah. Suara menteri sama dengan suara petani. Itu demokrasi.

Dalam musyawarah antara ulama dengan orang yang bukan ulama punya suara yang berbeda.

T:Seperti apa suara yang berbeda?

J: Yang berhak ikut musyawarah yang punya ilmu dan yang dimusyawarahkan itu bukan sesuatu yang sudah pasti.

T:Jadi kalau tukang becak yang baca banyak buku dia tidak punya hak sama dengan ulama?

J: Kesimpulannya begini, Indonesia adalah negara musyawarah, Indonesia bukan negara demokrasi.


NETRALNEWS.COM

Nah Loh... Dituding Hina Lambang Negara, Penanggung Jawab Aksi 161 Akan Dipolisikan

JAKARTA  – LSM Masyarakat Cinta Damai akan melaporkan penanggung jawab aksi 161 ke polisi. Laporan ini atas tuduhan pemakaian bendera Merah Putih yang sengaja ditulisi dengan kaligrafi Arab.

Menurut anggota LSM, Wardaniman Larosa, pelaporan ini akan berlangsung di SPK Polda Metro Jaya, Kamis (19/1/2017) siang nanti.

Menurut dia, dalam aksi damai yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di Mabes Polri, Senin 16 Januari lalu, berkibar bendera Merah Putih yang telah dicoret dengan tulisan Arab dan gambar silang pedang berwarna hitam.

“Dalam hal ini pihak penyelenggara harus bertanggung jawab secara hukum,” katanya kepada Kriminalitas.com di Jakarta.

Menurutnya, penanggung jawab aksi sudah menyusupkan misi untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Padahal, NKRI sejatinya adalah negara bagi semua pemeluk agama.

“Mereka sengaja menggunakan isu pencopotan Kapolda Jabar ini sebagai misi memecah belah bangsa,” tambahnya.

Dari informasi yang dihimpun, sejumlah nama seperti Habib Rizieq Shihab, Uztad Bachtiar Nasir, Ustad Sobri Lubis, Habib Mushin Al Attas, Ustad Bustomi, KH Misbahul Anam, dan KH Abdul Rasyid menjadi penanggung jawab aksi.

Wardaniman menegaskan, penanggung jawab akan dilaporkan dalam pasal penghinaan simbol negara.

“Bendera Indonesia tak boleh dimodifikasi apa pun. Mereka sudah dengan sengaja membiarkan bendera berkaligrafi itu berkibar,” katanya.

Selain melaporkan penanggung jawab aksi 161, Wardaniman juga akan mempolisikan aktivis Pedri Kasman dan Rasyid Dhani.

Keduanya merupakan saksi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk perkara penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Wardaniman mengatakan, keduanya sudah berafiliasi dengan gerakan-gerakan separatisme dan intoleran. Diketahui, Pedri Kasman telah memposting simbol-simbol gerakan separatisme dan intoleran dari timur tengah. Sementara, Rasyid Dhani diduga memposting ajakan untuk melakukan jihad pada saat melakukan aksi damai 212 lalu.

Ketika ditanya soal sikap Rizieq yang meminta agar setiap masalah diselesaikan lewat mediasi, Wardaniman menolak tegas.

“Mungkin akan kami maafkan. Tapi proses hukum terus,” tutupnya seraya menegaskan bahwa dirinya tak berhubungan atau berafiliasi dengan parpol atau kelompok tertentu.


KRIMINALITAS.COM

Jalani Sidang Penodaan Agama Tiap Pekan, Berkah Bagi Ahok Di Pilgub Untuk Naikan Popularitas

JAKARTA – Perhatian publik tersita setiap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok duduk menjadi terdakwa dalam kasus penodaan agama yang digelar satu kali seminggu.

Peristiwa mingguan itu disebut menjadi keuntungan tersendiri bagi calon gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut dua itu.

"Berkah dalam kesulitan, tidak mengeluh tapi dijadikan satu hal keuntungan. Karena saya melihat dari beberapa hasil survei semakin terlihat duduk persoalan yang sebenarnya," kata Direktur Populi Center, Usep S Ahyar, dalam diskusi dalam berjudul 'Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat' di Gedung LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).

Usep mengatakan, publik Ibu Kota sudah paham dan percaya akan siapa yang bakal dipilih menjadi pemimpin mereka.

"Karena pemilih melihat track record. Itu adalah ciri-ciri pemilih rasional. Lebih memilih identitas ketimbang politik," katanya.

Berbeda dengan pejabat yang terjerat kasus korupsi, Usep menilai elektabilitas Ahok tidak menurun lantaran jadi terdakwa penoda agama.

Lebih lanjut menurutnya, dalam debat cagub dan cawagub mendatang, penantang petahana harus bisa memperlihatkan program yang lebih baik.

"Jadi penting bagi pasangan calopn yang ingin menjadi perhatian dalam debat, buat solusi cerdas, jangan hanya terlihat sama," katanya.


TRIBUNNEWS.COM

Kata PMII, Habib Rizieq Adalah Sumber Masalah Bangsa Yang Ganggu Kedamaian Hidup

JAKARTA – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak agar sejumlah ormas radikal dan garis keras dibubarkan dari negara ini. Menurut mereka, apa yang dilakukan kelompok masyarakat itu sudah mengganggu hajat hidup orang banyak.

“Meminta kepada pemerintah melalui aparat hukum untuk menindak tegas para pelaku tindakan intoleran yang menganggu kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara seperti kasus bom di Samarinda dan pembubaran ibadah di Sabuga, Bandung,” kata Ketua Umum PB PMII dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Selain itu, Aminuddin juga mendesak agar Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizeq Shihab segera diproses hukum. Menurutnya, Rizeq adalah sumber dari segala masalah bangsa yang ada.

“Kami dukung polisi untuk mengusut tuntas kasus yang menjerat Rizeq,” tuturnya.

Bukan hanya PMII saja, Ketua Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Angelo Wake Kako juga meminta kepada seluruh anak bangsa untuk bersatu menjaga kedamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.


“Kami sangat mengharapkan pemerintah untuk menjaga marwah Negara dan mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” harapnya.

Namanya Dicatut, KH Ahmad Basyir Tak Merasa Merestui Pendirian FPI

JAKARTA - Keluarga KH Ahmad Basyir, Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Latee, Guluk-Guluk, Sumenep, memberikan klarifikasi terkait beredarnya cuplikan gambar (screen capture) status Facebook milik Ibrahim Muzammil yang menyebut Kiai Basyir memberi doa dan restu kepada DPW FPI Sumenep.

“Setelah saya matur kepada KH Ahmad Basyir apakah dalam beberapa bulan terakhir ada seseorang yang sowan untuk semacam minta izin, mohon restu atau sambungan doa untuk mendirikan FPI di Sumenep, jawaban beliau sama sekali tidak ingat. Tidak merasa,” tulis Kiai Ainul Yaqin, putra Kiai Basyir di akun Facebook Acing Muhammad Ainul Yaqin, seperti dikutip laman NU Online, Jumat (20/1/2017).

Apabila ada unsur pengurus Front Pembela Islam (FPI) yang merasa telah sowan kepada Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep itu terkait hal dimaksud tapi merasa disanggah, sebaiknya yang bersangkutan sowan lagi.

“Sebaiknya yang bersangkutan sowan lagi kepada beliau dengan disaksikan keluarga beliau dan pengasuh PP Annuqayah lainnya karena beliau dikaitkan dengan FPI dengan kapasitas beliau sebagai pengasuh PP Annuqayah,” pintanya.

Menurut Kiai Ainul Yaqin, hal tersebut menjadi penting agar upaya dakwah yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab setiap muslim, dengan batas kemampuan dan pilihan jalan dakwah yang tidak mesti sama, tidak justru menjadi akar fitnah yang pasti hanya akan memecah belah.

Beberapa waktu lalu, beredar spanduk berisi penolakan terhadap Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Sumenep. Spanduk tersebut tersebar di titik strategis seperti di depan Pasar Anom, di pertigaan Hotel Safari, dan di sejumlah sudut kota.


NETRALNEWS.COM

Mantap... Direktur LPI Layangkan Surat Terbuka, Ajak Habib Rizieq Debat Terbuka Soal Pancasila

JAKARTA - Direktur  Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens melayangkan surat kepada Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab untuk mengajak debat terbuka tentang “Pancasila dalam Kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

“Niat saya menguat setelah mencermati komentar Bapak (Habib Rizieq) diruang publik termasuk yang terakhir soal keberatan Bapak terhadap Pidato Presiden ke 5 RI, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri, pada 10 Januari 2017,” demikian ucap Boni seperti dikutip dari surat yang dikirimkan kepada Habib Rizieq, Jakarta, Jumat 20 Januari 2017.

Lebih lanjut Boni mengatakan “Asumsi dasar saya adalah Bapak mempunyai konsep pancasila yang lain, berbeda dengan hakekat Pancasila yang sejak awal dijadikan Weltanschauung Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh para founding fathers. Bapak bertendensi mendirikan Negara Agama, persis seperti ambisi Al Maududi di Timur Tengah dalam sejarah perjuangan teo demokrasi. Mudah-mudahan asumsi saya keliru. Untuk itulah, ruang debat ini urgen,”.

Boni menambahkan, sekiranya berkenan segala urusan teknis mengenai debat, publikasi dan hal lain yang diperlukan menjadi urusan tim pelaksana dan saya. ” Kami tidak akan merepotkan Bapak untuk hal teknis pelaksanaan,” tutup Boni.


AKTUAL.COM

Ratusan Tokoh Agama Dan Akademisi Siap Pasang Badan Dan Menjadi Jaminan, Agar Ahok Tidak Ditahan

JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK) menyatakan siap menjamin agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ditahan. Sehingga Ahok dapat menjalankan hak konstitusionalnya untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan politik berupa kampanye ke masyarakat DKI Jakarta.

Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika yang juga tergabung dalam AMSIK Nia Sjarifudin di Jakarta, Jumat (20/1/2017), mengatakan bahwa para penjamin yang bergabung dengan AMSIK akan menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar menolak tuntutan para saksi pelapor yang meminta penahanan Basuki Tjahaja Purnama.

Seperti diketahui, saat ini Ahok sedang menjalani proses hukum di persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

"Kami berikan penjaminan kepada Ahok sebagai bentuk kepedulian dan panggilan kami sebagai warga negara yang meninggikan konstitusi Indonesia dan dengan lantang menentang tuntutan agar Ahok ditahan," tuturnya.

Ia menjelaskan, AMSIK dan pihak-pihak penjamin memohon kepada yang mulia Majelis Hakim terkait Perkara 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR, agar menolak siapapun yang meminta penahanan terhadap Ahok. Sehingga, selama proses persidangan, Ahok tetap dapat menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai Gubenur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Selain itu, lanjutnya, Ahok juga memperoleh hak dan kesempatan yang sama dengan pasangan calon lain dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik, berupa kampanye ke masyarakat DKI Jakarta untuk memaparkan visi-misi dan program kerja.


NETRALNEWS.COM

Luar Biasa... Kesaksian Mantan Dirut PT MRT Saat Ahok Menolak Segepok Uang Di Dalam Amplop

JAKARTA - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta Dono Boestami mengaku pernah menyaksikan sendiri Basuki Tjahaja Purnama ditawari sejumlah uang oleh pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta.

"Banyak yang bilang, Pak Ahok ini jujur dan bersih, tapi pernah tidak Anda mengalami langsung satu situasi dan melihat dengan mata kepala sendiri? Kebetulan saya pernah mengalami langsung," kata Dono dalam acara bedah buku A Man Called Ahok, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

Saat Dono masih menjabat sebagai Dirut PT MRT Jakarta, dia dipanggil oleh Ahok yang menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Saat dia hendak masuk ke dalam ruang kerja Ahok, ada seorang PNS DKI yang membawa berkas dan sebuah amplop.

Setelah pegawai itu keluar, Dono dipersilakan masuk ke dalam ruang kerjanya.

"Pak Ahok bilang, 'Pak Dono tahu enggak, itu apa?'. Itu uang, saya kaget juga," kata Dono.

Dono sempat berpikiran, hari gini kok masih ada praktik suap.

Kemudian Ahok menjelaskan, uang itu merupakan uang resmi.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), uang itu disebut sebagai upah pungut.

"Saya iseng tanya, uangnya diapain? Karena pasti cukup besar (jumlahnya). Beliau bilang, 'Saya balikin'. Bingung juga, uang resmi saja dia balikin," kata Dono.

Pada akhir kesempatan, Dono menyarankan agar Ahok tidak mudah marah ketika mendengar pernyataan yang tidak menyenangkan, alias tipis telinga.

"Saya kebetulan dulu dipercaya Pak Jokowi menjadi Dirut PT MRT Jakarta. Proyek ini tidak akan berjalan kalau tidak ada Jokowi-Ahok. Terkait kuping tipis, mungkin Pak Ahok bisa mengonfirmasi kembali," kata Dono, yang pernah bekerja bersama dengan Ahok selama 3,5 tahun.


TRIBUNNEWS.COM

Saat Senyum Agus Mendadak Hilang Ketika Ditanya Soal Pemanggilan Sylviana

JAKARTA - Senyum di wajah calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menghilang ketika dimintai komentar soal panggilan penyelidik Bareskrim Polri kepada cawagub Sylviana Murni.

Dengan nada tegas, dia mensinyalir ada motif politis di balik mencuatnya dua kasus dugaan korupsi yang membutuhkan keterangan dari Sylvi.

Kasus tersebut yakni dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz pada 2010 dan kasus dana bansos untuk pramuka.

"Inilah yang sangat saya sayangkan. Rasa-rasanya aroma politiknya terlalu tinggi. Mencari-cari suatu yang tidak ada," kata Agus saat ditemui usai menjalani kegiatan kampanyenya di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2017).

Agus mengaku sudah berbicara dengan Sylvi. Menurut dia, Sylvi membantah terlibat dalam dua kasus tersebut.

Sylvi menyebut tidak ada prosedur yang dilanggar dalam dua proyek tersebut.

"Dengan tegas beliau menyampaikan tidak ada hal itu. Semua berdasarkan Undang-undang. Semuanya itu dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas. Bahkan auditnya menggunakan akuntan publik," ujar Agus.

Agus menilai dua kasus yang ikut menyebut nama Sylvi merupakan upaya memojokkan dirinya dan Sylvi dalam kapasitasnya sebagai pasangan cagub dan cawagub yang tengah mengikuti Pilkada 2017.

"Dengan seolah-olah menimbulkan, mencari-cari kesalahan-kesalahan yang tidak terjadi," ujar Agus.

Agus enggan menyebutkan pihak tertentu yang dimaksudkannya itu. Dia menegaskan, pihaknya tidak terganggu dengan upaya mencari-cari kesalahan itu.

Dia juga meyakini berbagai upaya untuk menjegalnya tidak akan berpengaruh terhadap dukungan yang diberikan masyarakat.

"Jadi semakin kami dicoba dicari-cari kesalahan yang diada-adakan seperti itu, sesungguhnya masyarakat semakin kuat untuk memberikan dukungannya kepada kami," ucap Agus.

Setelah menjelaskan panjang lebar, hal yang jarang dilakukan olehnya saat kampanye, Agus berbalik badan masuk ke dalam mobil. Sesi wawancara pun selesai.

Terlihat santai

Berbeda dengan Agus, Sylvi justru terlihat lebih santai menanggapi berbagai kasus yang menyeret namanya.

Ditemui di sela-sela kegiatan kampanyenya di Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sylvi menyatakan bahwa dirinya akan siap dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan.

"Saya warga negara yang Insya Allah baik. Warga negara yang taat hukum," ujar mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan ini.

Bareskrim Polri menjadwalkan meminta keterangan Sylvi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2017 pada  Jumat (20/1/2017) ini.

Berbeda dengan Agus yang blak-blakan menuding dua kasus tersebut bernuansa politis, Sylvi terlihat enggan menanggapi spekulasi tersebut.

"Jangan suudzon dong," kata dia.

Dia tersenyum saat ditanyakan perihal pelaporan ke kepolisian yang baru dilakukan pada tanggal 24 November 2016. Yang artinya, setelah ia berstatus sebagai cawagub peserta Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017.

 "Yang ngelaporin siapa sih?" ujar dia sambil bertanya balik ke para wartawan.

Sylvi yakin dirinya tidak akan bersalah dalam dua kasus yang saat ini menyeretnya.

Khusus untuk kasus dana bansos ke Kwarda Pramuka, Sylvi menyebut penggunaan dana dari Pemprov DKI sudah dilengkapi laporan pertanggungjawaban dan hasil audit dari auditor independen. Dia juga menyebut dana bansos yang diterima jumlahnya tak terlalu besar.

"Kami bahkan sedih juga ya karena di Kwarda teman-teman Pramuka ini sangat ikhlas. Bahkan bisa dibilang anggarannya segitu, tapi kegiatannya banyak. Mereka tidak digaji," ucap Sylvi.

Sedangkan dalam pembangunan Masjid Al Fauz, Sylvi menilai keterangan yang sudah pernah disampaikan Sekretaris Daerah Saefullah sudah cukup jelas bahwa tidak ada keterlibatan dirinya.

"Kan sudah diklarifikasi sama pak Sekda," ujar Sylvi.

Penjelasan Saefullah Bareskrim diketahui sudah meminta keterangan Saefullah pada Rabu (11/1/2017). Selesai diperiksa, Saefullah menjelaskan kronologi pembangunan Masjid Al Fauz kepada wartawan.

"Itu (pembangunan Masjid Al Fauz) kan kegiatannya tahun anggaran 2010-2011. Nah, perencanaannya sudah ada dari tahun 2004," kata dia.


TRIBUNNEWS.COM

Nah Loh... Pengibar Bendera Bertuliskan Arab, Memakai Atribut Seragam FPI

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyebut pihaknya telah menangkap pria yang mengibarkan bendera merah putih bertuliskan Arab saat berlangsungnya unjuk rasa di depan Mabes Polri, Senin (16/1) lalu.

"Tadi malam kita sudah mengamankan satu orang laki-laki di Pasar Minggu jadi yang bersangkutan ya inisial NF ya dan yang bersangkutan ini pada waktu unjuk rasa FPI di depan Mabes Polri membawa bendera itu," ujar Argo, Jumat (20/1/2017).

Argo tidak menyebutkan organisasi mana pelaku berasal. Namun, menurut Argo, pelaku menggunakan atribut yang sama dengan FPI saat melakukan unjuk rasa tersebut.

"Pokoknya saat unjuk rasa dia berada di sana. Menggunakan atribut itu," ungkap Argo.

Argo mengatakan bahwa saat ini tersangka berinisial NF masih menjalani pemeriksaan. Dirinya menambahkan jika terbukti bersalah, maka tersangka akan dijerat pasal yang berlaku.

"Masih diperiksa apakah dia menuliskan sendiri juga atau tidak. Diperiksa di Polres Jakarta Selatan," ujarnya.


JITUNEWS.COM