Hukum


Metafisika


Kesehatan


Latest NEWS

Soal Pemeriksaan Ipar Jokowi, KPK Bantah Menutupi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membantah lembaganya menutup-nutupi pemeriksaan Arif Budi Sulistyo sebagai saksi dalam perkara suap kepada pejabat pajak. Adik Ipar Presiden Joko Widodo itu kemudian diketahui sebelumnya diperiksa penyidik KPK pada pertengahan Januari lalu. Namun, namanya tak pernah dicantumkan dalam jadwal pemeriksaan.

"Tertutup sih enggak, yang saya bayangkan kalau katanya-katanya, itu yang bahaya, itu yang dihindarkan," kata Saut. Menurut Saut, beberapa periode ke belakang, KPK banyak memeriksa saksi yang ternyata tidak memiliki hubungan. Ia hanya menginginkan pemeriksaan lebih efisien.

Presiden Joko Widodo pun mempersilakan KPK untuk memproses adik iparnya jika memang terlibat. "Ya diproses hukum saja," ujarnya saat ditanyai Tempo di Istana Kepresidenan, Kamis, 16 Februari 2017.

Nama Arif Budi Sulistyo yang menjabat Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera muncul dalam dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nair, yang didakwa menyuap pejabat Ditjen Pajak Handang Soekarno untuk menyelesaikan masalah pajak perusahaannya, PT EK Prima Ekspor Indonesia. Ramapanicker diduga menjanjikan duit Rp 6 miliar, tapi baru dibayar Rp 1,9 miliar.

Dalam dakwaan itu pun tak disebut pekerjaan dan identitas Arif. Namanya muncul dalam kronologi ketika Rajamohan meminta tolong dia untuk menyelesaikan masalah tax amnesty.

Setelah ditelusuri, Arif yang dimaksud dalam dakwaan itu adalah adik ipar Jokowi. Handang pun membenarkan bahwa ia sudah lama kenal Arif dan pernah membicarakan soal tax amnesty PT EKP dengan dia. "Sudah lama (kenal). Iya, itu terkait tax amnesty," katanya saat ditanya seputar pertemuannya dengan Arif.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah, menegaskan, tak dicantumkannya nama Arif dalam jadwal pemeriksaan, merupakan strategi penyidik agar lebih konsentrasi pada substansi perkara. "Dari konstruksi dakwaan kita bisa baca di sana. Ada beberapa peran krusial yang akan kami buktikan," katanya.


Febri memastikan lembaganya tidak akan melihat status Arif sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo dalam menangani perkara ini. Ia berujar, penyidikan terus berjalan dan KPK akan membuktikan apa yang sudah tertulis dalam surat dakwaan. "Proses ini akan dilakukan apa adanya. KPK akan melakukan proses hukum," katanya. (merdeka)

Korupsi Hambalang, Siapa Saja Penerima Dana Haram Hambalang?

JAKARTA - Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, yang ditahan KPK pada 6 Februari 2017, terkait dengan dugaan keterlibatannya pada kasus korupsi pembangunan Stadion Hambalang, membuka kembali serangkaian perjalanan korupsi proyek Pusat Pelatihan dan Pendidikan Olahraga di Hambalang ini.

Dalam dokumen yang salinannya diterima Tempo, miliaran rupiah dana Hambalang diduga mengalir ke sejumlah pejabat tinggi, pengusaha, dan anggota parlemen. Uang haram tersebut ada yang disalurkan melalui subkontraktor, ada pula yang dikirim langsung oleh konsorsium PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk.

Tempo.co pernah memuat tulisan mengenai daftar para penerima dana haram Hambalang tersebut, yang ditayangkan pada Kamis, 7 November 2013. Berikut ini siapa saja yang diduga kecipratan 'duit panas' itu.

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga
Pada 2010-2011, mencairkan uang pembayaran kepada Kerja Sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya senilai Rp 471 miliar.

2. KSO Adhi-Wika
- Sebelum KSO terbentuk, dari 2009 hingga 2010, Adhi dan Wika telah mengalirkan ongkos komitmen Rp 19,32 miliar ke banyak orang.
- Setelah KSO terbentuk dikeluarkan lagi Rp 15,22 miliar. Sehingga total dana yang mengalir ke pihak tertentu paling sedikit Rp 34,54 miliar.

A. Subkontraktor
1. PT Global Daya Manunggal
Mendapat kontrak pekerjaan struktur dan arsitektur asrama junior dan gedung serba guna senilai Rp 142,4 miliar. Perusahaan ini telah menerima pembayaran Rp 60,2 miliar. Dari Global dana mengalir kepada:
- Mantan Menteri Olahraga Andi Alifian Mallarangeng (Rp 4 miliar dan US$ 550 ribu).
- Adik Menpora, Andi Zulkarnain Mallarangeng (Rp 4 miliar).
- Mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Olahraga Deddy Kusdinar (Rp 250 juta).


2. PT Dutasari Citralaras
Mendapat kontrak pekerjaan mekanikal elektrikal dan penyambungan listrik PLN senilai Rp 328 miliar. Perusahaan ini telah mendapat pembayaran Rp 170,3 miliar. Tidak disebutkan aliran dana dari perusahaan milik istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila, ini.

B. Kiriman langsung
1. Perusahaan
- Commitment fee PT Dutasari (Rp 28 miliar).
- Ganti rugi terhadap Grup Permai, perusahaan milik M. Nazaruddin (Rp 10 miliar).

2. Pribadi
- Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Rp 2,2 miliar).
- Direktur Utama Dutasari Mahfud Suroso (Rp 28,8 miliar)
- Mantan Ketua Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat Mahyudin (Rp 500 juta).
- Anggota Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey (Rp 2,5 miliar).
- Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto (Rp 3 miliar). 
- Mantan Sekretaris Kementerian Olahraga Wafid Muharam (Rp 6,5 miliar).
- Deddy Kusdinar (Rp 1 miliar).
- Mantan Direktur Operasi Adhi Karya, Teuku Bagus M. Noor (Rp 4,5 miliar).
- Beberapa pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 135 juta).


SUMBER: AUDIT BPK, DOKUMEN PEMERIKSAAN | EFRI RITONGA

Nah Loh... Djarot nilai pemboikotan DPRD dalam dengan Pemprov DKI politis

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyayangkan sikap DPRD Jakarta yang memboikot rapat dengan pemerintah provinsi DKI. Djarot menilai hal ini sarat kental dengan politik.

"Kalau (menurut pandangan) saya ini lagi-lagi masalah politis," ujar Djarot seusai menghadiri pembukaan academy futsal di gelanggang olahraga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (18/2).

Djarot menuturkan, alasan DPRD memboikot rapat karena kembalinya Basuki Tjahaja Purnama atau sapaan akrabnya Ahok menjadi gubernur Jakarta sangat tidak masuk akal. Sebab, menurut Djarot, dalam rapat pembahasan raperda tidak melibatkan gubernur secara langsung atau gubernur tidak hadir dalam rapat.

Dia melanjutkan, beda halnya jika Ahok secara langsung menghadiri rapat tersebut. Namun Djarot menegaskan penolakan atau boikot seperti ini tidak etis dilakukan DPRD selaku pihak legislatif yang bermitra dengan Pemprov Jakarta.

"Untuk bahasan raperda kan tidak melibatkan gubernur langsung kalau misalkan gubernur datang mereka boikot silakan saja tapi jangan hanya karena ini teman-teman di DPRD mengorbankan rakyat," tukasnya.

Menurut dia, adanya pemboikotan itu ada sejumlah kerugian yang dihadapi Pemprov. Salah satunya draft raperda tak kunjung dibahas oleh legislatif.

"Kan jelas draf raperda yang kita siapkan itu tidak pernah dibahas," pungkasnya.

Seperti diketahui, beberapa anggota DPRD dari fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, dan PKB menolak rapat bersama Pemprov DKI dengan alasan Ahok kembali aktif menjadi gubernur dengan status terdakwa.

Wakil ketua DPRD, Trwiwisaksana mengatakan kembalinya Ahok menjadi gubernur telah melanggar hukum dan segala kebijakan yang sia ambil dianggap cacat hukum. Selain itu adanya hak angket di DPR menimbulkan perselisihan pendapat mengenai status keaktifan Ahok menjadi gubernur.

"Hak angket di DPR menimbulkan satu dispute perselisihan pendapat apakah statusnya sudah boleh aktif atau masih non aktif karena Undang-Undang Pemda mengenai status terdakwa," ujar pria yang akrab Bang Sani di gedung DPRD Jakarta, Jumat (17/2)

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beralasan tidak menonaktifkan Ahok dari jabatannya karena dakwaan yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum dengan Undang-Undang Pemda multi tafsir.

"Saya berkeyakinan bahwa antara UU Pemda daan dakwaan itu multi tafsir," kata Tjahjo. (merdeka)

PDIP Ajak Partai Pendukung Pemerintah Bersatu Padu Untuk Menangkan Ahok - Djarot

JAKARTA - KETUA DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengakui partainya terus menjalankan komunikasi politik jelang putaran kedua pilkada DKI Jakarta. Mereka mengincar partai politik yang mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang tidak masuk babak selanjutnya.

"Sudah dimulai sejak tanggal 15, dari hasil quick count sudah dimulai," beber Trimedya dalam diskusi "Sinema Politik Pilkada DKI" di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2).

Trimedya menyebut, konsolidasi bahkan sudah dilakukan dalam forum sekjen dan pimpinan lebih tinggi lagi. Dia berharap, dari empat partai yang mendukung Agua-Sylvi yakni Demokrat, PAN, PKB dan PPP, ada yang bisa merapat.

Meski tak menyebutkan secar lugas, Trimedya dengan isyarat berharap PAN bisa bergabung mendukung pasangan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pasalnya, PDIP dan PAN sudah berkoalisi pada pilkada di wilayah lain.

"Bagaimana akhirnya partai pendukung pemerintah bersatu padu memenangkan Ahok-Djarot. Karena dari 101 Pilkada kami banyak bekerja sama dengan PAN dan menang, kalau terjadi, itu tidak mustahil. Termasuk di Tapanuli Tengah bekerja sama dengan PAN," pungkas dia. (mediaindonesia)



Tim Advokasi Ahok-Djarot Antar Ribuan Laporan ke Bawaslu DKI

JAKARTA - TIM Kuasa Hukum dan Advokasi Basuki-Djarot menerima ribuan pengaduan dari warga terkait pemilihan pada tanggal 15 Februari lalu. Laporan tersebut di dapat dari warga yang mengeluh dan temuan-temuan warga dari lapangan.

"Ada 2000-an laporan yang kami terima dari warga. Dan ini kami bawa semua ke Bawaslu DKI," kata anggota Tim Hukum dan Advokat Basuki Djarot, Ronny Talapessy di Posko Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2).

Ronny mengatakan ribuan laporan tersebut masuk dari berbagai macam sumber. Beberapa di antaranya ada warga yang melapor langsung atau pun dari warga yang mengadu melalui call center.

"Kayak hari ini ada yang datang langsung, ada yang dari e-mail, telepon, dan SMS kan kita buka semua aduannya," kata Ronny.

Adapun laporan yang paling banyak diterima adalah seputar kehilangan hak pilih, ketidak netralan petugas, hingga pemilih siluman. Pelanggaran ini akan dibawa langsung ke Bawaslu.

"Bahkan ada warga yang kami temukan bukan dari asalnya, ada yang ketangkap tangan pemilihnya dari Brebes. Ini yang kita laporkan," terang Ronny.


Sejak Sabtu pagi tadi, Posko Pengaduan sudah ramai didatangi para warga yang ingin menyampaikan keluhannya. Tim kuasa hukum sudah memboyong warga menuju Bawaslu DKI untuk mengadu dugaan pelanggaran yang terjadi ke Bawaslu. (mediaindonesia)

Tim Relawan Basuki-Djarot Temukan Persoalan Yang Rugikan Pemilih Badja

JAKARTA - Tim relawan Basuki-Djarot menemukan beberapa persoalan yang merugikan pemilih Badja di tempat pemungutan suara pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2), antara lain, kertas suara habis, tidak diberikan C6 hingga hari H, TPS baru buka pukul 12.30, dan keanehan lainnya.
Salah seorang relawan Badja, Elvi, di Jakarta, Jumat, mengakui banyak TPS yang mengalami persoalan.

"Ya banyak sekali kan kita lihat di TPS yang surat suara habis, warga kehabisan waktu. Ini KPPS yang harus dievaluasi. Juga KPUD-nya," ujar Elvi.

Setidaknya dari data yang didapat dari tim Badja ada 13 TPS, yaitu TPS 21 Pegadungan, TPS 97 Kampung Gusti Teluk Gong, TPS Rusun Petamburan, TPS 04 Jamblang Jakarta Barat, TPS 89 Cengkareng, TPS 88 Cengkareng, TPS 13 Meruya Utara, TPS 47 Kelapa Gading, TPS 28 Apt. Medit II, TPS 22 Sawah Lio, TPS 33 Kemayoran, TPS 96 Cengkareng dan TPS 18 & 19 Petojo Utara.

Disinggung saksi-saksi yang kurang maksimal, Elvi mengakui juga hal itu. Ia, menyebut faktor internal dan eksternal menjadi persoalan dari saksi Badja.

"Kita mengalami hal itu ternyata ada saksi dua yang datang terlambat dan tidak ada di tempat. Ini menjadi evaluasi internal. Saya dengar saksi dari PDI Perjuangan dipersulit. Ditanya tanda tangan KPPS," jelasnya.

Untuk itu Tim Badja meminta bagi yang punya informasi kasus mencurigakan terkait Pilkada DKI 2017, terutama dalam bentuk, video di lapangan, foto di lapangan, tulisan dan dari lapangan.

Sebelumnya, Badan Advokasi Hukum Partai NasDem atau BAHU Nasdem melihat terdapat pelanggaran serius berupa pelanggaran hak konstitusional di Pilgub DKI Jakarta.

Ketua Umum BAHU NasDem Taufik Basari atau Tobas menyatakan, banyak pola yang ditemukan, antara lain berupa warga yang tidak terdaftar di DPT padahal pada pemilu sebelumnya telah ikut. Harusnya, mereka dapat menggunakan suara apabila telah memenuhi syarat membawa e-KTP atau suket dari Dinas Catatan Sipil juga membawa KK.

"Tapi mereka tetap tidak dapat menggunakan hak pilih," ujar Tobas dalam jumpa pers di DPP Partai Nasdem, Kamis (16/2).


Tobas juga membeberkan terkait petugas KPPS yang kurang profesional, terkesan dengan sengaja berbelit-belit kepada pemilih yang hendak memilih. (antara)

Trimedya Panjaitan: Ahok-Djarot Seharusnya Menang Satu Putaran

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampak sedikit kecewa, lantaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) tak memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam satu putaran.

Politikus PDIP Trimedya Panjaitan mengungkapkan, Ahok-Djarot sebenarnya bisa tampil sebagai pemenang pilkada dalam satu putaran. Tapi, hal itu urung terjadi lantaran partai politik pendukungnya tidak solid.

“Kalai seluruh mesin partai pendukung all-out (bekerja habis-habisan), Ahok-Djarot sebenarnya bisa menang satu putaran. Evaluasinya, antarpartai pendukung kurang konsolidasi,” ungkap Trimedya dalam diskusi “Sinema Politik Pilkada DKI” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).

Karenanya, Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, PDIP, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat, bisa segera memperkuat konsolidasi menjelang putaran kedua pilkada.


“Konsolidasi antarpartai pendukung tak hanya untuk memperkuat mesin partai saat kampanye, tapi juga mengantisipasi kecurangan saat hari pencoblosan. Jadi, sangat penting untuk konsolidasi serta all-out memenangkan Ahok-Djarot,” tuturnya. (suara.com)

Ini Dua Modus Baru Kecurangan Pilkada Versi PDIP

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (pilkada) di101 daerah yang digelar serentak, Rabu (15/2/2017), ternyata masih belum luput dari aksi-aksi kecurangan. Bahkan, dalam pilkada serentak tersebut terdapat modus baru melakukan kecurangan.

Modus baru kecurangan itu ialah menahan penyebaran formulir C6 atau surat undangan mencoblos yang dilakukan oknum penyelenggara pilkada.

“Modus menahan formulir C6 itu dilakukan penyelenggara. Itu seperti yang kami temukan di Tapanuli Tengah. Formulir C6 di sana mencapai 34 ribu, tapi sempat ditahan tak disebarkan oleh penyelenggara,” ungkap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Trimedya Panjaitan, dalam diskusi “Sinema Politik Pilkada DKI” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga mengungkapkan pengalaman pribadinya terkait penahanan formulir C6 dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya sendiri di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kalau mau dapat formulir C6 harus datang sendiri ke rumah RT. Formulir itu kan seharusnya dibagi-bagikan oleh RT.  Aneh kan, padahal Pak RT dan Pak RW kalau giliran ada proposal, paling cepat datang ke saya,” sindirnya.

Selain menahan formulir C6, Trimedya juga mengungkapkan modus baru penyelenggara pemilu membagikan form tersebut sembari mengarahkan calon pemilih.

"Ketika memberikan formulir C6 dibarengi dengan segala macam janji, uang, barang, atau lainnya, maka dapat dipastikan seseorang akan memilih calon tertentu," tukasnya.


Trimedya menuturkan, rincian modus baru kecurangan pilkada terkait formulir C6 tersebut akan dipubikasikan secara resmi oleh PDIP, Senin (20/2) pekan depan. (suara.com)

Terkesan Dipaksakan, Politisi PDIP: Hak Angket Ahok Memalukan!

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan dengan tegas menolak hak angket yang diajukan 90 anggota DPR terkait pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selain karena dipaksakan, DPR juga belum pernah menyebut kalau status terdakwa Ahok sudah bertentangan dengan undang-undang soal pemerintah daerah.

“Jadi memalukan kalau hak angket ini dipaksakan walaupun masih sebatas usulan,” kata Arteria dalam keterangan tertulis yang diterima Kriminalitas.com, Sabtu (18/2/2017).

Politisi PDIP ini menjelaskan kalau hak angket merupakan hak yang dilakukan institusi DPR dan bukan hak perorangan untuk melakukan penyelidikan terkait adanya kebijakan pemerintah yang bersifat penting dan diduga bertentangan dengan Undang-Undang.

“Artinya walaupun tidak diatur dlm UU MD3, seyogyanya harus ada proses pembahasan baik di DPR atau lembaga peradilan terkait yang memiliki kompetensi untuk itu,” ujarnya.

Apalagi, masih banyak hal lain yang dianggap lebih penting dan berdampak luas untuk dibahas dibanding status terdakwa penistaan agama tersebut.

“Ini kan hanya masalah pengaktifan kembali Ahok jadi gubernur yang notabene kewajiban hukum presiden, kok dipermasalahkan? Ini pun juga hanya di Jakarta dan sampai saat ini tidak ada daya rusaknya terhadap demokrasi,” pungkas Arteria.


Setelah masa cuti kampanye berakhir, Ahok dan Djarot kembali berkantor di Balai Kota, Jakarta Pusat. Selama tiga bulan gerilya di lapangan, posisinya digantikan oleh Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono. (kriminalitas)

Tiga faktor ini yang bikin Golkar yakin Ahok-Djarot menang putaran 2

JAKARTA - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama- Djarot Saiful Hidayat akan bersaing dengan Anies Baswedan- Sandiaga Uno di putaran kedua Pilgub DKI. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham meyakini, Ahok-Djarot akan menang di putaran kedua. Hal ini melihat karakter warga Jakarta yang lebih rasional dalam memilih pemimpin.

"Jadi kami punya keyakinan, didasarkan data, Ahok-Djarot memang pada putaran pertama menang. Sehingga kami meyakini akan menang lagi di putaran kedua," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (17/2).

Selain faktor pemilih yang pertama, kedua yakni keyakinan Golkar bahwa Ahok-Djarot akan menang didasarkan pada komunikasi politik Golkar dengan kubu partai pendukung hingga kubu lawan.

"Komunikasi-komunikasi politik yang kita lakukan selama ini dengan parpol yang ada cukup bagus. Sehingga, kami yakin komunikasi yang baik itu ada barokah politik yang akan kita dapatkan," terangnya.

Faktor ketiga, Partai Golkar, kata Idrus, juga telah membentuk badan advokasi untuk mengawal dan mengevaluasi potensi kecurangan-kecurangan di putaran kedua.


"DPP Golkar, ini sudah bentuk badan advokasi dan ini yang kita tugaskan untuk mengawal, untuk evaluasi pelaksanaan ini, untuk data-data di badan advokasi soal pelanggaran-pelanggaran ada. Nah ini jadi dasar jika ada persoalan hukum dihadapi sebagai tindak lanjut di Pilkada ini," pungkasnya. (merdeka)

PKB Sangat Mungkin Akan Dukung Ahok – Djarot Dalam Putaran Kedua Pilkada DKI

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang mendukung Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di putaran ke dua setelah pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tersisih di Pilkada DKI Jakarta.

"Ya boleh jadi, sangat boleh jadi (dukung Ahok-Djarot)," kata Politikus PKB Jazilul Fawaid kepada INILAHCOM, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

PKB, kata dia, saat ini masih mempertimbangkan arah dukungan kepada salah satu calon di Pilkada DKI. Sebab baik pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi dikehendaki oleh warga DKI Jakarta. Hal itu terlihat dari perolehan suara keduanya.

"Kami kan mempertimbangkan banyak, walaupun kalau dilihat dari berbagai masukan, apakah dari struktur apa dari Kiayi itulah yang menentukan (dukungan)," kata Jazil yang juga anggota DPR itu.

Dalam kesempatan ini dia mengatakan, apapun yang akan diputuskan oleh partainya kedepan diharapkan tidak akan menjadi perdebatan. Sebab, kedua calon di mata PKB tidak ada masalah.

"Sebagai partai yang mengusung, pruralisme, keninekaan, keberagaman, tidak ada masalah dengan dua calon itu," papar dia.


Diketahui, sebelumnya PKB bersama PAN, PPP dan Demokrat merupakan partai yang mengusung Agus-Sylvi dalam pilkada DKI. Namun, pasangan ini tersisih di putaran ke dua. Nah, untuk putaran kedua, PKB belum mengambil keputusan mendukung Ahok-Djarot atau Anies Sandi. (inilah)

Putaran Kedua Pilkada DKI Bukan Lagi Pertarungan Partai Politik, Tapi Pertarungan Figur ‘Gila Kerja’ Dengan Figur ‘Pandai Berkat – kata’

JAKARTA – Politisi partai Golkar, Nusron Wahid menganggap gelaran pilkada DKI Jakarta putaran kedua sebagai pertarungan dua figur kuat.

Dia menganggap pertarungan yang diprediksi akan mempertemukan Basuki-Djarot dan Anies-Sandi ini bukan lagi masalah partai politik.

“Bahwa pertarungan figur yang gila kerja dengan figur yang pandai berkata-kata, dengan kalimatnya yang sophisticated,” kata Nusron di Gedung DPP Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat (17/2/2017).

Menurutnya, jika dalam putaran kedua Pilkada Jakarta mempertemukan Basuki alias Ahok dan Anies, gelaran pilkada Jakarta akan semakin menarik.

Pasalnya, terlepas dari kekuatan partai pengusung dari keduanya, pertarungan tersebut menjadi ajang pembuktian kepada publik.

“Ini menjadi pembuktian antara pekerja workaholic, kerja keras dengan sistematika yang masif, punya impact yang luar biasa dengan kata-kata yang sophisticated. Bisa dibuktikan lebih kuat yang mana,” tandasnya.


Berdasarkan penghitungan form C1 KPU DKI yang dirilis hari ini, Agus-Sylvi memperoleh 17,05 persen suara, Ahok-Djarot mendapat 42,91 persen suara dan Anies-Sandi memperoleh 40,05 persen suara. Berdasarkan hasil itu, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi akan bertemu di putaran kedua karena suaranya belum menyentuh 50+1 persen. (kriminalitas)