Pilkada


Kesehatan


Metafisika


Berita Terbaru

Ormas Laporkan FPI terkait Penghinaan Bendera Merah Putih

JAKARTA - ORGANISASI masyarakat (ormas) Masyarakat Cinta Damai melaporkan Front Pembela Islam (FPI) ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap Bendera Merah Putih.

"Siapa pun harus bertanggung jawab untuk segala sesuatu dalam aksi itu," kata pelapor Wardaniman Larosa di Jakarta, Kamis (19/1).

Wardaniman melaporkan FPI berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/327/I/2017/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 19 Januari 2017.

Wardaniman melaporkan terlapor sesuai Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mencoret Lambang Negara dan Pasal 154 huruf (a) KUHP.

Tercantum pada laporan polisi itu pihak terlapor berstatus penyelidikan karena belum diketahui oknum FPI yang membentangkan Bendera Negara dengan bertuliskan huruf Arab tersebut.

Wardaniman mengatakan aktor intelektual pada aksi pengibaran bendera bertuliskan huruf Arab itu harus bertanggung jawab. Selain penanggung jawab dan aktor intelektual, Wardaniman menyatakan oknum simpatisan FPI yang mengibarkan bendera harus diproses hukum.

Wardaniman menegaskan akan tetap memproses hukum sesuai aturan berlaku jika pada tahap selanjutnya muncul pihak yang berniat mediasi.

Pelapor menyertakan barang bukti berupa rekaman video dan lembaran cetak foto pengibaran bendera merah-putih bertuliskan huruf Arab yang beredar melalui media sosial.

MEDIAINDONESIA.COM



Aneh... Tukang Teror Kok, Minta Perlindungan LPSK

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban siap memberikan perlindungan kepada Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin. Novel menjadi salah satu pelapor kasus penodaan agama dipolisikan tim penasehat hukum Ahok karena diduga telah menyebar fitnah dan memberikan keterangan palsu ketika bersaksi di persidangan.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan Novel jangan punya itikad buruk jika ingin dilindungi LPSK.

"Bisa saja, salah satu yang bisa jadi pemohon perlindungan LPSK itu pelapor. Jadi pelapor yang bisa diterima perlindungannya adalah pelapor yang beritikat baik. Itu jadi satu syarat," kata Edwin di Polda Metro Jaya, Kamis (19/1/2017).

Pendampingan saksi baru bisa dilakukan apabila kasus dugaan penodaan agama yang sudah ada putusan vonis pengadilan.

"Jadi harus dibuktikan dulu proses hukum pokoknya, kalau kemudian terbukti ada kebohongan baru silahkan diusut," kata dia.

Dia sendiri menjelaskan sebetulnya keterangan saksi tidak bisa diperkarakan apabila kasus tersebut masih berjalan di persidangan. Namun, kata dia saksi tersebut juga harus bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya di depan majelis hakim.

"Sepanjang keterangan saksi atau pelapor itu beritikad baik, itu tidak boleh digugat balik," katanya.

Edwin menambahkan jika pihaknya akan tetap membuka pintu kepada siapa pun yang ingin mendapatkan perlindungan. Maka, lanjutnya, upaya perlindungan hukum harus berangkat dari permintaan para saksi.

"Kami sifatnya pasif yah, kalau ada permohonan perlindungan karena itu kembali kepada subject yang membutuhkan dalam proses hukum itu. Apakah mereka mengajukan permohonan ke LPSK atau tidak. Jadi kalau ada permohonan baru kami proses, karena perlindungan itu sifatnya sukarela. Jadi tidak bisa inisiatif dari LPSK tapi harus dari si pemohon sendiri meminta perlindungan," kata Edwin.

Sebelumnya, Novel merasa terintimidasi dengan upaya hukum tim pengacara Ahok dengan melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan menyebar fitnah dan memberikan keterangan palsu di sidang.

Merasa terintimidasi, Novel mengaku akan meminta perlindungan LPSK.

"Itu intimidasi daripada bentuk pelapor jadi mundur. Dan itu kita semua dilindungi LPSK. Kita akan ajukan permohonan perlindungan," kata Novel kepada Suara.com.

Namun demikian, Novel belum bisa menjelaskan kapan dirinya meminta perlindungan dari LPSK. Sebab, dia mengaku masih menyiapkan sejumlah bukti-bukti dalam rencana permohonan perlindungannya itu.

"Ke LPSK kita secepatnya lagi proses. Kita lagi siapkan," katanya.


SUARA.COM

Polri: Pembubaran Ormas Anarkis Bisa Lewat Proses Peradilan

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan polisi akan menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak anarkistis, mengganggu keamanan, dan melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat.

"Ketika ada gangguan keamanan atau tindakan meresahkan dari sekelompok masyarakat, Polri akan berpatokan dengan hukum," ujar Boy di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).

Disebutkan Boy, tindakan tegas yang akan diambil Polri tidak serta merta dalam bentuk pembubaran ormas anarkistis. Boy menuturkan, pembubaran suatu ormas bisa dilakukan apabila ada proses peradilan yang ditempuh.

"Mekanismenya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas," kata Boy.

Sebagai lembaga yang berperan sebagai pengayom dan membina masyarakat, Polri memandang ormas sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang harus dibina, diberdayakan, hingga ditingkatkan kesadaran hukumnya.

"Hal ini dilakukan karena Polri tidak ingin kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat bertentangan dengan nilai Pancasila," tutup Boy.


OKEZONE.COM

Ckk...ckkk, Laku Jadi "PSK", Nikita Mirzani Tak Takut Di-Bully

JAKARTA - Nikita Mirzani memerankan salah seorang pekerja seks komersil (PSK) di film yang diambil dari novel karya Moammar Emka, Jakarta Undercover. Meski menjadi penjaja seks, Niki mengaku tak takut di-bully.

"Emang kan gue penghibur, jadi enggak susah. Kan Niki bukan prostitute ya, jadi Niki memang cari tahu gimana sih cewek jual diri buat kebutuhan. Jadi memang nanya sama beberapa teman yang memang di bidang itu," kata Niki di konferensi pers Jakarta Undercover di Citos.

Ibu dua anak itupun memastikan dirinya tak takut di-bully sebagai wanita tidak baik hanya karena menjadi PSK di film arahan sutradara Fajar Nugros tersebut.

"Kalau di-bully cewek enggak benar, enggak apa-apa sih, memang enggak benar juga kan. Yang penting kenyataannya, benar. Single parent, ngurus dua anak. Itu kan cuma luarannya saja, kembali ke orang mau menyikapinya seperti apa," imbuhnya.

Meski begitu, bintang film Sang Sekretaris itu mengaku ingin memerankan karakter lainnya yang lebih menantang. Namun, dia terpaksa gigit jari karena masih laku sebagai "PSK".

"Capek sih sebetulnya pengin sesuatu yang baru. Enggak tahu ya produser-produser bilang muka lo lebih cocok di situ Nik. Kalau enggak antagonis, cewek penghibur, ya sudahlah terima saja. Memang lagi lakunya di situ, ya ambil saja," jelasnya.

"Kalau Niki sih selagi perannya halal, ya ambil saja. Kalau lakunya jadi cewek penghibur, ya diterima aja. Tapi di film ini prostitute tetap punya harga diri, keren. Gara-gara ketemu Oka jadi dia kebuka pikirannya. Dan ternyata prostitute ada yang menjalaninya untuk biaya keluarga, tapi ada juga yang lain," sambungnya.

Selain Nikita Mirzani, Jakarta Undercover turut dibintangi sejumlah artis ternama Tanah Air lainnya, yaitu Oka Antara, Ganindra Bimo, Lukman Sardi, Tio Pakusadewo, Richard Kyle, Agus Kuncoro, Edo Borne, dan Tiara Eve. Film ini mengangkat tentang kelamnya kehidupan di Jakarta itu rencananya akan dirilis pada 23 Februari mendatang.


RIMANEWS.COM

Pemdes Lempuyang Berikan KTA Bagi Ketua RT Dan Linmas, Honor Kesejahteraan Menyusul ?

INDRAMAYU - Pemerintah Desa (Pemdes) Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Tak melulu menjalankan berbagai program pembangunan secara pisik di desanya. Namun, berbagai ide kreatif dan inovatif terus di kembangkan pemdes setempat dalam rangka membangun disegala bidang.

Seperti halnya pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota, red), bagi belasan Ketua RT dan anggota Linmas (Perlindungan masyarakat). Pasalnya, dalam menjalankan tugas sehari- hari. Ketua RT dan anggota Linmas, perlu legalitas yang sah seperti identitas diri.

Ikhtiar Pemdes Lempuyang dalam menata serta memperbaiki manajemen aparatur pemdes yang tanggap dan profesional, tampaknya telah membuahkan hasil, dukungan serta kerja sama dari semua pihak yang turut mensukseskan program tersebut.
" Kami wujudkan program pembuatan KTA bagi Ketua RT dan anggota linmas, sebagai upaya menata dan membangun sistem manajemen pemdes yang handal dan profesional.

Tujuan dari program ini juga bertujuan sebagai legalitas identitas terhadap aparatur pemdes Lempuyang, dalam melaksanakan tugasnya di lapangan " ucap Taufik Hidayat, Kuwu Desa Lempuyang kepada Pantura pos, belum lama ini.

Masih menurut dia, Ketua RT se Desa Lempuyang berjumlah 17 orang dan anggota Linmas lima orang.


Cukup bagus memang apa yang dilakukan Pemerintah Desa Lempuyang, namun akan lebih bagus lagi jika Pemerintah Desa juga memikirkan kesejahteraan atau hadiah  bagi para RT yang berprestasi (Mansur kurdi).

Sudah Merasa Ketakutan, Novel ajukan perlindungan ke LPSK

JAKARTA - Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Novel Chaidir Hasan berencana mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait laporan terhadap dirinya yang dibuat pihak Basuki Tjahaja Purnama.

Novel dilaporkan pihak Basuki ke polisi atas dugaan kesaksian palsu.


JAKARTA. Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Novel Chaidir Hasan berencana mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait laporan terhadap dirinya yang dibuat pihak Basuki Tjahaja Purnama.

Novel dilaporkan pihak Basuki ke polisi atas dugaan kesaksian palsu.

"Itu intimidasi daripada bentuk pelapor jadi mundur dan itu kita semua dilindungi LPSK. Kami siapkan permohonan perlindungan," kata Novel ketika dihubungi, Kamis (19/1).

Novel mengatakan, sebagai saksi, ia fokus pada terdakwa, yaitu Ahok. Kata Novel, laporan Ahok ke polisi terhadap dirinya itu tidak penting.

"Nanti kita lihat saja prosesnya bagaimana, yang pasti bukan hal yang penting buat kami. Bukan hal yang penting di pengadilan karena yang ditanyakan proses pelaporan itu sendiri," ujar Novel.

Adapun Novel telah dilaporkan oleh tim kuasa hukum Ahok ke polisi terkait kesaksiannya pada persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan Basuki sebagai terdakwa, Selasa (3/1).

Dalam sidang itu, Novel disebut memfitnah Basuki dengan mengatakan bahwa Basuki membunuh kedua anak buahnya dan merekayasa kasus hingga menyebabkan Novel dipenjara.

Dalam laporannya, kuasa hukum Basuki menyertakan bukti berupa rekaman sidang, transkrip dari rekaman itu, dan berita-berita yang disampaikan Novel.

Setelah Novel, kuasa hukum Ahok selanjutnya akan melaporkan Irena Handono, Muchsin, dan Willyuddin Dhani.


KONTAN.CO.ID

Surat Penyidikan Sudah Dikirim ke Kejati Jabar, Habib Rizieq Tersangka

BANDUNG - Polda Jabar mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Apakah status hukum Rizieq Shihab meningkat dari saksi ke tersangka?

"Belum (tersangka), masih terlapor," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (19/1/2017).

SPDP tersebut, kata Yusri, dikirimkan hari Senin 16 Januari 2017. Penyidik akan menjadwalkan gelar perkara pekan depan.

"Gelar untuk menentukan semua yang sudah dilakukan penyidikan," ujar Yusri. Penyidik sudah memeriksa 13 orang saksi dan ahli.

Sementara itu, Kajati Jabar Setia Untung Ari Muladi mengatakan kejaksaan meneliti SPDP itu melalui jaksa peneliti atau jaksa P15. Jaksa peneliti memiliki waktu 14 hari untuk meneliti untuk melihat secara formil dan materilnya.

"Kami koordinasi dengan Polda Jabar," kata mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan mengatakan pihaknya tengah melengkapi berkas penyidikan.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini yang bersangkutan akan dijadikan tersangka," ujar Anton.

Habib Rizieq dilaporkan ke polisi oleh Sukmawati Soekarnoputri atas dugaan penodaan terhadap lambang negara lewat barang bukti sebuah video ceramah di Kota Bandung.

Rizieq menyatakan tidak melakukan penghinaan dan penodaan terhadap Pancasila. Menurut dia, laporan Sukmawati Soekarnoputri terhadap dirinya ke Polda Jawa Barat adalah mempersoalkan tesisnya yang membahas mengenai Pancasila.

Rizieq mengaku, tesisnya yang berjudul "Pengaruh Pancasila terhadap Syari'at Islam di Indonesia", memuat kritikan terhadap usulan dari Sukarno. Namun dia membantah bila disebut telah menghina Pancasila sebagai dasar negara.


LIPUTAN6.COM

Bendera Merah Putih Dicorat-coret, Ini Gaya Ngeles Si Novel

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin siap menjelaskan kasus pengibaran bendera Merah Putih yang ditulisi huruf Araf kepada polisi. FPI merasa disudutkan oleh informasi yang berkembang karena seakan-akan yang melakukan adalah laskar yang tengah aksi di depan Mabes Polri pada Senin (16/1/2017) lalu.

"Iya siap (diperiksa), karena justru itu fitnah buat kita. Ada apa dengan bendera itu. Itu merugikan perjuangan kita. Itu fitnah untuk perjuangan kita ," kata Novel kepada Suara.com, Kamis (19/1/2017).

Novel menegaskan bahwa dia dan laskar justru mengamankan bendera Merah Putih yang diberi kaligrafi dalam aksi 16 Januari dari tangan seorang anak muda yang tengah duduk-duduk di bawah jembatan layang di dekat Mabes Polri.

"Waktu saya amankan itu dengan posisi sudah tergulung. Nggak jelas tulisannya apa, yang jelas bendara itu tercoret- coret seperti tulisan Arab," kata dia.

Namun, temuan Novel beda dengan kasus dalam video dan foto yang beredar. Kalau yang viral di media sosial, benderanya terlihat seperti baru, sedangkan yang dia diamankan dari tangan ABG sudah kumal.

Novel menegaskan bahwa anak muda yang membawa bendera Merah Putih ditulisi huruf Arab di dekat Mabes Polri bukan laskar FPI maupun ormas di bawah naungan GNPF MUI.

Novel mengamankan bendera tersebut karena khawatir mengganggu aksi.

"Kita nggak mau membuat keruh suasana. Kita sudah mengamankan bendera itu," katanya.

Novel tidak sempat menginterogasi pemuda tersebut karena sibuk mengatur massa aksi ketika hendak membubarkan diri setelah perwakilan laskar selesai melakukan pertemuan dengan pejabat polisi di Mabes Polri.

"Delegasi yang di dalam keluar pada bubar. Kita nggak tahu itu anak kemana lagi. Itu bukan bendera FPI, LPI, GNPF," kata Novel.

Beberapa jam yang lalu, Komunitas yang menamakan diri Masyarakat Cinta Damai melaporkan kasus bendera pusaka Merah Putih yang ditulisi bahasa Arab ke Polda Metro Jaya.

"Kami melaporkan apa yang dilakukan oleh oknum anggota FPI ketika melakukan aksi damai tanggal 16 Januari 2017 di Mabes Polri. Ini berkaitan dengan bendera, dimana yang dilanggar itu adalah Pasal 68 UU nomor 24 Tahun 2009 tentang lambang negara, bahasa, dan juga lagu kebangsaan serta Pasal 154 a Kitab UU Hukum Pidana," kata Koordinator Masyarakat Cinta Damai Wardaniman Larosa usai membuat laporan ke Polda Metro Jaya.

Kasus tersebut terungkap setelah video dan foto yang menampilkan bendera viral di media sosial sejak awal pekan lalu.

"Pihak terlapor ini masih dalam lidik. Karena kita tidak tahu siapa persis pelakunya karena kan ramai tapi kita duga pasti oknum anggota FPI atau simpatisan," katanya.


Menurut Wardaniman Larosa penanggungjawab aksi massa pada 16 Januari harus bertanggungjawab atas kasus ini.

SUARA.COM

Nah Looh... Kata Kabareskrim: Kasus Penistaan Pancasila Dan Kasus Palu Arit Sudah Tahap Penyidikan, Sebentar lagi Habib Rizieq Jadi Tersangka

JAKARTA - KASUS yang membelit pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, telah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Penetapan tersangka Rizieq tinggal menghitung hari.

"Ini hanya soal waktu saja, kita lihat waktunya," tegas Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/1).

Kasus yang telah ditingkatkan statusnya tersebut terkait pernyataan Rizieq perihal logo palu arit di mata uang rupiah. Selain itu, terkait kasus yang ditangani Polda Jawa Barat, tentang penghinaan lambang negara Pancasila.

Meskipun telah naik penyidikan, Rizieq belum menyandang status tersangka. Berbeda dengan kasus yang menerpa Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, langsung jadi tersangka setelah penyidikan.

Ari mengatakan, Ahok langsung ditetapkan jadi tersangka usai melewati penyidikan. Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan dalam menetapkan tersangka harus melalui penyelidikan dulu hingga mendapat bukti cukup.

Kemudian, lanjut mantan Kapolda Banten itu, setelah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, penyidik mengggelar perkara.

"Setelah dinyatakan cukup bukti, maka penyidik dapat menetapkan pihak yang diperiksa sebagai tersangka. Tetapi penetapan ini sifatnya bisa selesai saat gelar perkara, bisa juga tidak. Tidak serta-merta saat selesai gelar perkara," bebernya.

Dia menyebutkan, pihak yang bakal ditetapkan sebagai tersangka bisa saja sama dengan yang dilaporkan. Namun, bisa juga berbeda. Bila selama penyidikan muncul nama baru, bisa ada tambahan tersangka lagi.

"Jadi misalnya berkembang tergantung dari fakta-fakta hukum dalam penyidikan dan penyelidikan," ucap dia.

Tetapi, kata Boy, umumnya tersangka yang ditetapkan adalah pihak yang dilaporkan. Meskipun kata dia belum tentu yang dilaporkan jadi tersangka.

"Kita berorientasi pada hasil. Alat bukti yang menjadi ukuran. Minimal dua alat bukti," tandasnya.

MEDIAINDONESIA.COM



Kasusnya Sudah Naik Tahap Penyidikan, Habib Rizieq Kembali Dipanggil Polisi Dan Berpotensi Jadi Tersangka

BANDUNG - Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizieq Shihab akan dipanggil kembali oleh Polda Jabar terkait peningkatan status kasus dugaan penghinaan lambang negara Pancasila.

"Kemungkinan akan kami panggil kembali dalam waktu dekat ini," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus, di sela pengamanan aksi damai sejumlah ormas dan LSM di Bandung, Kamis (19/1/2017).

Ia menuturkan hingga saat ini status Rizieq Shihab dalam kasus dugaan penistaan lambang negara Pancasila dengan pelapor Sukmawati Soekarnoputri masih saksi belum ditetapkan menjadi tersangka.

"Masih saksi statusnya," ujar Yusri.

Menurut dia, dengan adanya peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan maka Polda Jawa Barat akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan lambang negara Pancasila.

"Minggu-minggu ini akan gelar perkara dan sejauh ini sudah 13 saksi yang diperiksa," kata dia.

Sebelumnya, Imam Besar FPI Rizieq Shihab dilaporkan atas dugaan penistaan lambang negara Pancasila oleh Sukmawati Soekarnoputri ke Polda Jawa Barat.

Penyidik Polda Jawa Barat sendiri sudah memanggil Rizieq Shihab pada Kamis (12/1/2017).


AYOBANDUNG.COM

Masyarakat Jawa Barat Bersatu, Serukan Penegakan Hukum Terhadap Habib Rizieq Yang Telah Menista Pancasila

BANDUNG - Forum Masyarakat Jawa Barat Bersatu menyuarakan aksi untuk proses hukum penodaan Pancasila dan membubarkan organisasi yang memecah belah persatuan.

Hal tersebut disampaikan saat forum menggelar apel bersama di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/1/2017). Apel tersebut diperkirakan diikuti 20 ribu orang dan turut dihadiri Sukmawati Soekarno Putri.

Massa terdiri dari LSM GMBI, Pekat dan Gerakan Masyarakat pembela NKRI tersebut menyerukan petisi yang diserahkan langsung ke Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Kapolda Jabar Irjen Anton Charlian di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro.

Isi petisi tersebut berisikan dukungan penuh terhadap penanganan proses hukum penodaan Pancasila dan mendukung kesatuan berbangsa dan bernegara NKRI harga mati.

“Kami sepakat di Jawa Barat jangan ada yang menistakan agama, budaya, orang per orang. Kita hidup berbeda bukan untuk saling caci, kita harus silih asah, asuh, wawangi,” kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Dirinya berharap, proses hukum yang menyeret pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab bisa berlangsung adil. “Dukung proses hukum di negara ini dengan hukum adil dan benar itu komitmen kita semua,” ujarnya.

Berikut isi petisi pada apel bersama:

“Kami menyatakan mendukung penuh pengusutan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan Rizieq Shihab dan mendukung Kapolda Jabar melaksanakan tugas penegakan hukum.

Kami meyakini bahwa Pancasila mengandung nilai luhur yang berkeadaban dan sejalan dengan agama yang adil Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila harus dihormati dan dipertahankan dari segala pelecehan dan rongrongan.

Kami menolak keras segala bentuk perbuatan kekerasan, hasut, fitnah, dan sikap intoleran yang dilakukan selama ini di berbagai wilayah di Indonesia baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan yang merusak”.


KRIMINALITAS.COM

Dengarkan... Aliansi Pemuda-Pemudi Islam Balikpapan Tolak Kedatangan Wasekjen FPI

BALIKPAPAN - Aliansi Pemuda Pemudi Islam menggeruduk Mako Polres Balikpapan, Kamis (19/1/2017).

Kedatangan aliansi Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat tersebut membawa misi menolak kedatangan Wasekjen FPI Tengku Zulkarnaen ke Balikpapan.

Kedatangan mereka langsung disambut Kapolres Balikpapan AKBP Jeffri Dian Juniarta. Belasan orang tersebut langsung diarahkan ke aula Rupatama Polres Balikpapan.

Dari pengamatan media ini, Kapolres mempersilakan mereka menyampaikan aspirasi.

Tak lain mereka meminta aparat kepolisian kota Balikpapan, membatalkan kedatangan Wasekjen FPI tersebut.

Belakangan diketahui Tengku Zulkarnaen akan mengisi acara ceramah keagamaan di beberapa masjid di Balikpapan.

Mereka juga menyampaikan akan melanjutkan aksi penolakan FPI dan GNPF di Balikpapan pada Minggu (22/1/2017) mendatang.

"Penolakan FPI dan GNPF harga mati. Untuk kondusifitas dan keamanan Balikpapan," kata salah satu anggota aliansi.

Hingga berita ini diturunkan, Kamis (19/1/2017) jejak pendapat masih berlangsung.


TRIBUNKALTIM.CO