Indramayu


Cirebon


Subang


Latest NEWS

DANA BANVROP DIALOKASIKAN UNTUK MEMBANGUN JEMBATAN DAN INFRASTRUKTUR .

PANTURAPOS.COM - Desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu terus melaksanakan pembangunan dibidang infrastruktur dan jembatan yang menghubungkan kedua Desa yakni Desa Bugel dan Desa Arjasari Kecamatan Patrol.

Menurut Kuwu Desa Bugel, Ansori kepada KAMILAH ( 29/07 ) " kami berharap dengan dibangunnya jalan penghubung kedua Desa tersebut merupakan akses jalan yang sangat dibutuhkan warga kedua Desa, untuk itu proyek pembangunan yang dikerjakan secara bertahap ini merupakan wajud nyata Pemdes Bugel, adapun dana yang dialokasikan itu dari bantuaan Provinsi dan dalam pengerjaannya secara bertahap, adapun pembangunan infrastruktur ini panjangnya mencapai kurang lebih 1. Kilo 300 meter "ungkap kuwu Ansori.


Dikatakan beberapa warga setempat, kami mengucapakan banyak terima kasih kepada pemerintahan Desa Bugel dan kuwu Ansori karena beberapa kuwu yang menjabat didesa Bugel ini belum ada ide untuk membangun jalan tembus tersebut tetapi begitu kuwu Ansori menjabat ada inisiatif untuk membangun jalan, sehingga akses jalan ini dapat meningkatkan aktifitas warga baik disektor pertaniaan maupun sektor yang lainnya. Katanya. (SUWARTO)

PT.RIZQI DIVA MULYA, PRIORITASKAN KUALITAS COR BETON DIDESA TEGALTAMAN.

PANTURAPOS.COM - Proyek pembangunan Infrastruktur betonisasi diwilayah Kabupaten Indramayu terus ditingkatkan hal tersebut terlihat jelas dalam pelaksanaan pembangunan jalan cor beton ( rigit ) diwilayah paling ujung di Kabupaten Indramayu bagiaan barat yakni Desa Tegaltaman Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

Pembangunan cor beton tersebut merupakan komitmen Pemkab Indramayu dibawah kepemimpinan Hj Anna.Sophanna dan H.Supendi melalui Dinas Bina Marga untuk menggenjot sektor Infrastruktur tersebut demi kepentingan masyarakat luas dan kesejahtraan masyarakat itu sendiri.

Menurut beberapa warga saat dimintai pendapatnya terkait pembangunan proyek jalan tersebut kepada Wartawan ONLINE PANTURA POS selasa ( 25/07 ) mengatakan" kami sebagai warga merasa senang karena jalan yang tadinya rusak parah kini sudah bagus apalagi di cor beton sehingga warga dalam menjalankan aktifitasnya sudah tidak ada kendala lagi dengan jalan yang bagus itu bisa meningkatkan sistem roda perekonamian,kami sebagai warga mengucapkan terimakasih kepada ibu bupati ( Hj.Anna.S  ) yang telah gigih membangun Kabupaten Indramayu, Katanya.

Sementara menurut HARYANTO , pelaksana lapangan PT. RIZQI DIVA MULIA , mengatakan" pengerjaan proyek betonisasi ruas jalan Desa Tegaltaman menujuh arah Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra dengan pajang 1 Kilo meter dan lebar 4,5 meter serta tinggi 27 meter, insya Allah dalam pengerjaan infrastruktur ini kami menjaga qualitas dan quantitas hal tersebut demi kepentingan kita bersama"ungkapnya. (SUWARTO)

Enak Amat...!!! Yusril Merasa Haqul Yakin Kapolda akan Hentikan Kasus Rizieq

PANTURAPOS.COM – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra yakin Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan akan menghentikan pengusutan kasus yang menimpa Habib Rizieq Shihab dan sejumlah tokoh Islam lainnya.

Menurut Yusril, Kapolda akan menuruti rencana itu jika upaya abolisi yang diminta ke Presiden Joko Widodo dikabulkan.

“Namanya presiden pasti bawahnya mengikuti, apalagi dia mengambil pertimbangan Presiden,” kata Yusril kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Senin (3/7/2017).

Yusril melanjutkan, kewenangan untuk memberikan abolisi merupakan kewenangan absolut Presiden. “Jadi keputusan itu ada di tangan Presiden,” tambah dia.

Dia juga mengaku yakin banyak pihak yang akan mendukung usulnya agar Presiden memberi abolisi untuk sejumlah tokoh yang mengklaim dikriminalisasi.


“Saya senang mendengar bahwa beberapa tokoh, mubaligh dan ulama bertemu presiden saat Hari Raya Idul Fitri. Mesti ada follow up semua itu. Saya juga bukan orangnya Presiden, saya berada di posisi tengah-tengah,” tutup Yusril. (KS)

Bareskrim Layangkan Panggilan Kedua untuk Hary Tanoe

PANTURAPOS.COM - Penyidik Bareskrim akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan ke dua terhadap Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Pemanggilan kedua ini dilakukan setelah penyidik memastikan Hary Tanoe tidak memenuhi panggilan pertama di kepolisian hari ini.

Padahal, Direktorat Siber Bareskrim Polri hendak memeriksa Hary Tanoe tersebut sebagai tersangka kasus pesan ancaman terhadap jaksa Yulianto.

"Sudah dilakukan pemanggilan untuk hadir di Bareskrim. Dipanggil sebagai tersangka namun saudara HT belum bisa hadir," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Selasa (4/7/2017).

Martinus mengatakan pihaknya telah melayangkan surat panggilan kedua kepada HT. Dalam surat tersebut, ucap Martinus, HT dijadwalkan ulang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 7 Juli 2017.

"Kemudian tentu sesuai mekanisme, kita menyampaikan surat panggilan kedua. Ini pun kita lihat, surat panggilan kedua itu kita tujukan kepada saudara HT untuk datang, diperiksa sebagai tersangka pada Jumat, 7 Juli 2017 yang akan datang," jelas Martinus.

Martinus mengaku surat tersebut sudah dikirimkan ke pihak HT dan sudah diterima.

"Surat panggilan sudah kita sampaikan dan sudah diterima saudara HT," ujar dia.


Sebelumnya, salah satu pengacara Hary Tanoe, Adi Dharma Wicaksono, mengatakan kliennya minta jadwal pemeriksaan diganti jadi tanggal 11 Juli. Hal tersebut lantaran ada urusan yang tak bisa ditinggal. (NN)

Walah...!!! Fahri Hamzah Minta KPK dan Komnas HAM Dibubarkan

PANTURAPOS.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar  lembaga ad hoc yakni Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih baik dibubarkan saja.

Menurut catatan Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) sebanyak 60 nama lolos seleksi tahap awal calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022 ada catatan buruk. Seperti, berafiliasi ke organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal, lalu berafiliasi dengan partai politik, serta diduga terkait masalah korupsi dan gratifikasi.

"Secara umum, saya mulai agak takut dengan perkembangan state auxiliary agency di Indonesia ini atau dalam bahasa umumnya lembaga sampiran negara atau lembaga semi negara. Termasuk Komnas HAM seperti juga yang terjadi kepada KPK. Ada tren, menurut saya, kejadiannya begini," kata Fahri Hamzah di gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Kompleks Parelemen, Senin (3/7/2017).

Dia mengatakan, sejumlah lembaga ad hoc sudah tidak dibutuhkan lagi karena konsolidasi demokrasi dan penguatan institusi negara sudah berjalan selama 20 tahun.

Ia mencontohkan, saat ini fungsi-fungsi mengenai HAM sudah bisa ditangani oleh Kementrian Hukum dan HAM sehingga Komnas HAM tidak lagi ada fungsinya.

"Sekarang kalau ada pelanggaran boleh menyewa penegak hukum. Akhirnya lembaga ini (Komnas HAM) jadi kelihatan tidak relevan, akhirnya memang manajemen di dalamnya juga tambah kacau. Ada pretensi bersaing dengan lembaga inti. Ada pretensi untuk mengembangan kreativitas-kreativitas yang tidak ada dasarnya dalam UU," ujarnya berargumen.

Oleh sebab itu ia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo dan nanti bersama DPR untuk evaluasi semua lembaga semi negara yang dibentuk hingga berjumlah sampai 106 orang tersebut.

"Coba evaluasi lagi jangan-jangan lembaga ini memang tidak diperlukan, mumpung kita ini lagi perlu hemat. Bubarin aja. Orang toh ada fungsinya dalam negara," tegasnya prihatin. (NN)


Nah Loh...!!! Kata Pengamat: Tidak Ada Kriminalisasi Ulama, Istilah itu Dibuat Kubu Rizieq

PANTURAPOS.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah melakukan kriminalisasi ulama. Istilah kriminal ulama digaungkan oleh kelompok Habib Rizieq Shihab yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Begitulah komentar pengamat politik Ray Rangkuti, menanggapi salah satu syarat yang diajukan oleh Habib Rizieq kepada pemerintah untuk dilakukannya rekonsiliasi, asalkan tidak ada upaya kriminalisasi ulama.

"Kriminalisasi ulama? Nggak ada. Nggak ada presiden (melakukan) kriminalisasi ulama. Itu kan istilah yang dibuat sendiri oleh Habib Rizieq. Nggak ada itu kriminalisasi ulama," kata Ray kepada Netralnews.com, Selasa (4/7/2017).

Menurut Ray, yang ada sebenarnya adalah orang yang dianggap ulama tetapi diduga melakukan tindakan pidana. "Oleh karena itu harus pertanggungjawabkan di muka hukum," paparnya.

Sementara soal kriminalisasi, jika selama ini kubu Habib Rizieq menganggap bahwa kasus yang menjerat mereka merupakan upaya kriminalisasi sehingga meminta intervensi dari presiden, harusnya Jokowi juga melakukan hal yang sama terhadap kasus lain.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) ini mencontohkan, dalam kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, oleh sebagian orang juga dianggap sebagai kriminalisasi. Namun tidak pernah meminta atau adanya upaya presiden mengintervensi kasus tersebut.

"Aneh sekali kalau dia minta presiden bersikap adil, pada saat yang bersamaan dia minta kasusnya diintervensi, kalau bersikap adil itu artinya presiden mengintervensi semua kasus," ujar Ray.

"Upaya kriminalisasi itu dibuktikan di pengadilan seperti apa. Apalagi kasus yang diduga kriminalisasi. Kasus Ahok itu, sebagian orang menganggap itu kriminalisasi, kalau gitu diintervensi juga dong kalau mau bersikap adil," tutupnya.

Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengajukan beberapa syarat kepada pemerintah sebelum dilakukannya rekonsiliasi. Salah satunya menyinggung soal kriminalisasi ulama.


"Tidak ada rekonsiliasi tanpa stop kriminalisasi ulama dan aktivis. Tidak ada rekonsiliasi tanpa stop penistaan terhadap agama apa pun," kata Habib Rizieq lewat akun Twitternya, Minggu (2/7/2017). (NN)

Koplak...!!! Sudah Nggak Ta’at Hukum, Habib Rizieq Malah Ancam Mau Ganti Rezim!

PANTURAPOS.COM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kembali membuat penawaran rekonsiliasi kepada pemerintah. Apalagi bila rekonsiliasinya gagal, maka ia mengancam akan mengganti rezim dengan jihad konstitusional untuk revolusi damai.

"Jika rekonsiliasi gagal, jihad konstitusional untuk revolusi damai. Ganti rezim pelindung penista agama dan pelanggar konstitusi negara," kata Habib Rizieq.

Berikut beberapa poin pernyataan Habib Rizieq tentang rekonsiliasi atau revolusi, di akun Twitter-nya, Minggu (2/7/2017).

REKONSILIASI ATAU REVOLUSI

AKHLAQ ULAMA terhadap
siapa pun yang memusuhinya
tetap kedepankan PERDAMAIAN ...

Jika mereka yang memusuhi
Ulama tetap tidak mau berdamai,
bahkan terus menerus menghina
dan melecehkan serta mengkriminalisasi Ulama,
maka kobarkanlah REVOLUSI ...

Bagi Ulama :
Rekonsiliasi atau pun Revolusi
tetap tidak boleh langgar Syariat ...
Rekonsiliasi atau pun Revolusi
tetap saja Islam harus tegak ...
Rekonsiliasi atau pun Revolusi tetap
umat Islam tidak boleh dizalimi lagi ...

SYARAT REKONSILIASI

1. STOP KRIMINALISASI ULAMA & AKTIVIS.
termasuk bebaskan KH Muhammad Al-Khattat dan Ust Alfian Tanjung serta semua Aktivis 411 & 212 yang ditahan, juga pengembalian Buku Rekening GNPF MUI yang disita & diblokir Mabes Polri.

2. STOP SEGALA JENIS PENISTAAN TERHADAP AGAMA APA PUN.

3. STOP SEGALA BENTUK GERAKAN KEBANGKITAN NEOLIB & NEO PKI.

4. STOP PENJAJAHAN ASING & ASENG TERHADAP INDONESIA.
sehingga PRIBUMI bisa jadi Tuan di Negeri sendiri.

5. TEGAKKAN ASAS PROPORSIONALITAS DI SEMUA ASPEK DAN SEKTOR DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.

JIKA REKONSILIASI GAGAL
JIHAD KONSTITUSIONAL UNTUK REVOLUSI DAMAI

1. Ganti REZIM Pelindung Penista Agama dan Pelanggar Konstitusi Negara.

2. Bersihkan Negara dari NEOLIB & NEO PKI untuk menyelamatkan AGAMA & NEGARA.

3. Jaga Keutuhan NKRI yang berdasarkan PANCASILA & Tegakkan SUPREMASI HUKUM di semua bidang.

4. Kembali ke UUD 18 AGUSTUS 1945 ASLI yang dijiwai oleh PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945 sesuai DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959.

5. Kuatkan TNI untuk pertahanan Negara dari serangan Asing dan Bersihkan Polri dari petualang jahat yang mempermainkan HUKUM.

Ingat ... !!!

AKSI BELA ISLAM adalah milik UMAT ISLAM bukan milik seseorang atau kelompok mau pun golongan tertentu.

(Netralnews)


Begini Komentar Telak Kepolisian Terkait Tuntutan Rekonsiliasi Dari Rizieq

PANTURAPOS.COM - Rekonsiliasi atau revolusi? Revolusi atau rekonsiliasi? Begitulah kira-kira ultimatum atau pilihan yang diberikan Rizieq pada pemerintah. Satu orang individu bisa mengatur pemerintah, sebuah lawakan yang luar biasa lucu menurut saya.

Melihat berbagai indikasi dan reaksi pemerintah, mungkin tidak akan ada rekonsiliasi. Tapi semua bisa terjadi, tinggal menunggu kelanjutan drama sinetron dengan rating tinggi ini. Saking tinggi ratingnya, mungkin lebih heboh dari mega hit drama Korea Descendants of The Sun yang dibintangi bukan mantan pacar saya, Song Hye Kyo.

Lalu bagaimana dengan tanggapan pihak kepolisian? Pihak kepolisian menanggapi enteng tuntutan Rizieq yang meminta aparat hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis yang vokal menyuarakan perlawanan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, polisi akan tetap melanjutkan kasus-kasus yang menjerat para tokoh itu, karena masuk dalam ranah penyidikan.

“Kami sesuai saja dengan aturan yang ada. Kan sudah ada buktinya,” kata Argo. Argo melanjutkan proses hukum terhadap para ter‎sangka akan terus dilakukan. “Penyidikan tetap. Tak terpengaruh isu apapun,” kata Argo.

Saya sudah tidak bisa menghitung berapa kali pemerintah dan kepolisian memberikan tanggapan yang bisa dibilang tak sesuai dengan harapan Rizieq dan gerombolannya. Penyidikan tetap dilanjutkan, tidak peduli ada isu apa pun termasuk isu revolusi, isu dikawal 700 pengacara, isu mencari bantuan PBB, isu dipinjamkan pesawat jet atau isu-isu lainnya. Dan saya juga tak pernah mengetahui apakah pemerintah bereaksi terhadap tuntutan Rizieq ini. Bahkan pernah pihak Istana ogah alias tak mau lagi membahas masalah Rizieq. Astaga.

Makanya setelah melihat berbagai tanda dan tanggapan di atas, ada kemungkinan tuntutan Rizieq takkan digubris, mungkin bakal dianggap angin sepoi-sepoi yang berhembus di pantai Kuta Bali. Atau bisa jadi akan dianggap seperti tuntutan seorang anak kecil yang tidak relevan, yang mungkin akan reda seiring berlalunya waktu.



Habib Rizieq mengirimkan sebuah pesan, baik tertulis maupun dalam bentuk video, dari Arab Saudi. Dalam pesan tersebut, Rizieq mengajukan beberapa syarat sebelum dirinya setuju untuk berekonsiliasi dengan pemerintah. Salah satu syarat tersebut adalah pihak berwajib harus segera menghentikan kasus yang menjerat dirinya dan para tokoh Islam. Lalu, ada permintaan agar menyetop segala jenis penistaan agama apapun. Ancaman revolusi pun akan digelar jika syarat tersebut tidak didengar atau dilakukan.

Nah, jika rekonsiliasi tidak terjadi, apakah Rizieq benar-benar akan melakukan revolusi seperti yang selama ini dia katakan? Saya tidak tahu, tapi ada beberapa indikasi yang bisa dijadikan pertimbangan. Beberapa pengamat melihat ada sedikit goncangan antara GNPF MUI dan presidium alumni 212 terkait pertemuan dengan Jokowi. Istilahnya pecah kongsi, karena pemimpinnya sedang menghilang di sebuah tempat di planet bumi.

Terkait kasus Ahok, mereka bisa kompak dan bersatu karena momennya tepat. Kasus Ahok sudah selesai, tujuan mereka sudah tercapai. Tujuan apa lagi sekarang? Tidak ada tujuan yang solid. Apalagi Rizieq kabur, kekompakan pun luntur. Momentum sudah tidak ada lagi, apa lagi yang mau dikejar? Jokowi mau dijadikan target, rasanya takkan bisa, mau gunakan agama pun tidak memungkinkan lagi. Mau gunakan isu komunis atau antek asing dan aseng? Setahu saya hanya gerombolan sumbu pendek yang percaya akan hal ini. Isu kriminalisasi ulama juga takkan mempan. Tidak semua ulama merasa seperti itu.

Amunisi sudah habis, tak tahu lagi bagaimana menembak target. Karena tak ada lagi amunisi, mereka yang sekarang giliran jadi target. Berhubung sang target sedang terkena kasus, tepatnya beberapa kasus, ini akan membuat Rizieq dalam posisi sulit. Kepolisian akan terus melanjutkan kasus tersebut karena sudah masuk dalam tahap penyidikan. Karena dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, wajar sang target memilih menghindar. Masalahnya, mau menghindar sampai kapan? Tak mungkin selamanya bukan?

Mau tunggu hingga presidennya bukan lagi Jokowi, silakan tunggu hingga tahun 2019. Masalahnya bagaimana pula kalau Jokowi lanjut lagi di periode kedua? Bisa kejang-kejang tunggu 5 tahun lagi. Tak usah balik lagikah? Rasanya tak mungkin. Makanya cepat atau lambat Rizieq harus hadapi ini semua.


Bagaimana menurut Anda? (Seword)